Abstract:Kecelakaan dan penyakit akibat kerja, terutama pada sektor informal seperti bengkel las yang memiliki risiko tinggi. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) menjadi upaya penting untuk meminimalkan risiko tersebut. Namun, tingkat…
ingkat kepatuhan pekerja dalam menggunakan APD masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang berhubungan dengan penggunaan APD pada pekerja bengkel las di Kecamatan Koto Tangah Tahun 2025. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh pekerja bengkel las di Kecamatan Koto Tangah sebanyak 399 orang, dengan sampel 80 orang yang diambil menggunakan teknik kuota sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi menggunakan kuesioner dan checklist, kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 48,8% pekerja tidak menggunakan APD secara lengkap, 36,3% memiliki pengetahuan rendah, 76,3% memiliki sikap negatif, dan 42,5% pengawasan kurang baik. Analisis bivariat menunjukkan terdapat hubungan Tingkat pengetahuan dengan penggunaan APD (p-value = 0,000), Sikap dengan penggunaan APD (p-value = 0,012), Pengawasan dengan penggunaan APD (p-value = 0,026). Terdapat hubungan tingkat pengetahuan, sikap, dan pengawasan dengan penggunaan APD pada pekerja bengkel las. perlunya peningkatan edukasi dan pelatihan K3 secara berkala, pengadaan APD yang sesuai standar, serta pengawasan yang lebih ketat dan konsisten dari pemilik bengkel maupun pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD.
Abstract:Berdasarkan laporan terbaru dari BPJS hingga 30 Juni 2024, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 273,5 juta jiwa atau 96,8% dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2023 peserta JKN Provinsi Sumatera Barat, pada awal Januari…
anuari jumlah peserta sebanyak 704.535 orang. Sedangkan pada Desember berjumlah 736.835 orang. Berdasarkan data kunjungan peserta JKN per Puskesmas tahun 2024 terbanyak adalah Puskesmas Lubuk Buaya dengan jumlah kunjungan 63.500 dan terendah adalah Puskesmas Air Tawar dengan jumlah kunjungan 15. 91 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS di Puskesmas Air Tawar tahun 2025.5. Jenis penelitian adalah penelitian analitik dengan desain cross-sectional. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret - Agustus 2025. Populasi adalah pasien BPJS yang terdaftar di Puskesmas Air Tawar, dengan jumlah populasi sebanyak 6.244 orang. Dengan sampel 86 orang menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62,8% pasien memiliki tingkat pengetahuan rendah, 53,5% sikap positif pada pasien, dan 54,7% fasilitas kesehatan cukup. Adanya hubungan signifikan antara Pengetahuan pasien mengenai program BPJS (p-value = 0.014). Sikap pasien dengan pemanfaatan layanan kesehatan (p-value = 0.021). Selain itu, adanya hubungan signifikan antara fasilitas kesehatan dengan pemanfaatan layanan (p-value = 0.000).Terdapat hubungan tingkat pengetahuan, sikap pasien, dan fasilitas kesehatan berhubungan signifikan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan pada pasien BPJS di Puskesmas Air Tawar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemanfaatan layanan, perlu dilakukan edukasi kepada pasien serta dapat meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan yang ada untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan pasien BPJS.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Pergeseran paradigma menuju Industri 5.0 menuntut pemaknaan ulang terhadap peran sumber daya manusia (SDM) di tengah masifnya penggunaan kecerdasan buatan dan sistem otomatisasi. Meskipun adopsi teknologi berlangsung pesat,…
at, kepustakaan menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara ketersediaan teknologi dengan tingkat kesiapan dan keluwesan nalar pekerja. Menanggapi kelangkaan kajian teoretis yang menyeluruh, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka penilaian konseptual terkait kesiapan kompetensi digital SDM. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan kepustakaan murni tanpa pengumpulan data lapangan empiris, penelitian ini menyintesis berbagai teori untuk mendekonstruksi pemahaman lama mengenai kompetensi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kompetensi digital masa depan bertumpu pada asas yang berpusat pada manusia, memadukan keahlian teknis dengan kecerdasan sosial-emosional. Sebagai luaran utama, penelitian ini mengajukan arsitektur penilaian kesiapan yang terdiri dari tiga dimensi pokok: (1) Pemahaman Tata Kelola Data dan Teknologi, (2) Keluwesan Nalar dan Pembelajaran Berkesinambungan, serta (3) Ketahanan Sosial-Emosional dan Kepemimpinan. Secara praktis, kerangka teoretis ini berfungsi sebagai landasan diagnosis awal bagi jajaran manajemen guna mencegah pemborosan anggaran pelatihan, serta memastikan rancangan peningkatan kecakapan benar-benar tepat sasaran dan selaras dengan titik kelemahan kejiwaan maupun teknis dari para pekerja.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor religiusitas, sosial, dan budaya terhadap keputusan konsumsi produk halal di kalangan masyarakat DKI Jakarta. Produk halal kini tidak hanya dianggap sebagai kebutuhan…
utuhan spiritual, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat Muslim urban yang semakin sadar akan nilai-nilai keislaman, kualitas, dan keamanan produk. Namun, meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tidak semua individu memiliki pola konsumsi halal yang konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana ketiga faktor tersebut memengaruhi preferensi konsumsi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 402 responden Muslim di enam wilayah administratif DKI Jakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) melalui aplikasi SmartPLS 4. Uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas (Convergent Validity), uji reliabilitas (Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability), uji R-square, serta uji hipotesis, baik secara parsial (uji-t) maupun simultan (uji-F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, hanya faktor religiusitas yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumsi produk halal. Sedangkan faktor sosial dan budaya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, ketiga faktor tersebut mampu menjelaskan sebesar 80,5% variasi dalam keputusan konsumsi. Hasil ini menegaskan bahwa religiusitas menjadi faktor utama dalam perilaku konsumsi produk halal masyarakat urban, serta menjadi acuan penting dalam penyusunan strategi pemasaran dan edukasi halal di wilayah perkotaan.
Abstract:Industri halal saat ini berkembang pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki potensi besar dalam perdagangan internasional, khususnya pada sektor pangan. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan…
minan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menjadi indikator kualitas dan keamanan produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan di Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi pemerintah, yaitu data jumlah produk bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta data nilai ekspor produk pangan dari Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif dan regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh sertifikasi halal terhadap ekspor produk pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produk bersertifikat halal di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama periode penelitian, seiring dengan meningkatnya nilai ekspor produk pangan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki pengaruh positif terhadap ekspor produk pangan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem sertifikasi halal dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan kinerja ekspor produk pangan Indonesia di pasar internasional.
Abstract:Rendahnya penerjemahan aturan lokal (petik merah) ke standar layanan publik formal, sehingga IG berisiko menjadi dokumen administratif tanpa kontrol kualitas riil. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi model layanan…
publik pluralistik yang mengharmonisasikan hukum negara dan living law komunitas petani untuk menjaga reputasi serta nilai ekonomi kopi. Metodologi menggunakan desain yuridis empiris kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informan purposif, dan dokumen legal. Analisis memakai triangulasi teori. Teori utama mencakup pluralisme hukum Griffiths, tata kelola komunal Ostrom, dan perspektif budaya kekayaan intelektual Coombe. Lokasi penelitian mencakup empat kecamatan produsen kopi seluas 9.959 Ha. Hasil menunjukkan formalisasi IG oleh DJKI berdampak pada kenaikan harga Green Bean hingga 62% dan harga petik merah menyentuh Rp90.000/kg karena kepatuhan SOP komunal yang dimonitor MPIG. Kesimpulan menegaskan model layanan publik pluralistik yang fasilitatif memperkuat legitimasi aturan lokal dan keberlanjutan kualitas. Rekomendasi mencakup institusionalisasi model LPP di Pemkab, penguatan MPIG, standar verifikasi substantif, dan replikasi kebijakan IG komoditas lokal secara nasional.
Abstract:Kesenjangan antara Artikel ini bertujuan menjawab academic crisis dalam studi dakwah kontemporer yang ditandai konstruksi teori dakwah yang normatif dengan kebutuhan perubahan sosial yang aplikatif dalam konteks masyarakat…
at digital. Melalui pendekatan rekonstruksi epistemik, penelitian ini berupaya merumuskan model dakwah transformatif yang memiliki daya intervensi sosial, berbasis empowerment dan social engineering. Metode yang digunakan adalah kajian kualitatif melalui critical integrative review terhadap literatur dakwah, teori perubahan sosial, komunikasi, dan riset partisipatoris. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi epistemologi Islam dengan teori sosial modern mampu memperkaya kerangka dakwah menjadi lebih operasional, partisipatoris, dan responsif terhadap dinamika digital society. Artikel ini menyimpulkan bahwa rancang bangun dakwah transformatif berbasis rekonstruksi epistemik merupakan solusi signifikan dalam mereduksi krisis akademik dan mengarahkan dakwah menuju disiplin yang produktif secara praksis maupun teoretik.
Abstract:Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi…
i ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Abstract:Kemasan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas, nilai jual, dan daya saing suatu produk pangan. UMKM Ayam Celup Eva Fried Chicken masih menggunakan kemasan sederhana yang belum memenuhi aspek estetika, identitas…
tas merek, keamanan bahan, dan kenyamanan penggunaan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan kemasan baru melalui pendekatan Quality Function Deployment (QFD) dan Value Engineering (VE). Metode QFD digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen ke dalam karakteristik desain teknis melalui House of Quality (HoQ) yang melibatkan 130 responden. Hasil HoQ menunjukkan bahwa ukuran kemasan yang sesuai isi, kejelasan logo dan label informasi, serta penggunaan material ramah lingkungan merupakan prioritas utama. Selanjutnya, pendekatan VE dilakukan melalui tahapan informasi, analisis fungsi, kreativitas, evaluasi, hingga implementasi guna memilih alternatif kemasan yang memberikan nilai terbaik. Hasil akhir penelitian merekomendasikan penggunaan bahan kertas kraft food grade tahan minyak, desain mekanisme fold & lock, penyesuaian ukuran kemasan, serta penguatan identitas merek melalui visual kemasan. Rancangan ini dinilai mampu meningkatkan nilai produk tanpa menambah biaya signifikan serta memberikan kesan profesional pada UMKM. Penelitian ini menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam merancang kemasan efektif, estetis, fungsional, dan berkelanjutan.