Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Inflasi merupakan fenomena moneter yang secara langsung mendegradasi nilai riil uang dan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, inflasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis moneter melainkan juga…
ga melalui dimensi etika, keadilan distributif, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis narrative literature review, yang menyintesis kerangka konseptual dan temuan empiris dari berbagai sumber akademis bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memicu redistribusi kekayaan yang tidak adil dan sangat merugikan kelompok berpendapatan tetap serta masyarakat miskin. Ekonomi Islam mengklasifikasikan inflasi menjadi inflasi alamiah (natural inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia (human error inflation), di mana faktor kesalahan manusia didorong oleh korupsi, tata kelola yang buruk, serta distorsi pasar seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan praktik spekulatif. Guna memitigasi dampak tersebut, ekonomi Islam menawarkan solusi struktural dan moral yang komprehensif, meliputi penyelarasan jumlah uang beredar dengan output sektor riil, penegakan regulasi anti-monopoli, internalisasi perilaku konsumsi yang etis (menghindari israf dan tabdzir), serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial demi menjaga kemaslahatan umat (maslahah).
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis keuangan…
uangan publik Islam, bentuk kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, serta prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan hadirnya lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan adanya upaya standardisasi pengelolaan yang profesional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta inovasi pengelolaan untuk mendukung sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.
Abstract:Kantor Desa Prapat Janji menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, seperti pencatatan data yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pelayanan administrasi,…
, kesulitan dalam pencarian arsip, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi desa melalui penerapan sistem informasi administrasi desa serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan tata kelola berbasis digital. Metode yang digunakan meliputi observasi, identifikasi kebutuhan, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi implementasi sistem. Hasil sementara menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi mampu meningkatkan kecepatan pengolahan data administrasi sebesar 75%, mempercepat proses pencarian arsip hingga 80%, serta meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi sebesar 85% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Selain itu, tingkat kepuasan perangkat desa terhadap penggunaan sistem mencapai 88%. Implementasi ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di Desa Prapat Janji.
The Prapat Janji Village Office faces several challenges in managing administrative processes and village governance, including manual data recording, delays in administrative services, difficulties in document retrieval, and the suboptimal utilization of information technology to support public services. This community service program aims to improve the effectiveness of village administration through the implementation of a village administrative information system and the strengthening of village officials’ capacity in managing digital-based governance. The methods employed include observation, needs assessment, training, mentoring, and system implementation evaluation. Preliminary results indicate that the implementation of the information system has increased the efficiency of administrative data processing by 75%, accelerated document retrieval processes by up to 80%, and enhanced the information technology competencies of village officials by 85%, based on pre-test and post-test evaluations. Furthermore, the satisfaction level of village staff regarding the use of the system reached 88%. The implementation is expected to promote more effective, efficient, transparent, and accountable public services in Prapat Janji Village.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran manajemen sumber daya anggota dalam mengatasi rendahnya keaktifan dan loyalitas kader di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Penelitian…
nelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi IMM FDK UIN Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sumber daya anggota memiliki peran penting dalam meningkatkan keaktifan dan loyalitas kader melalui proses kaderisasi, pembinaan, komunikasi organisasi, serta pemberian motivasi kepada anggota. Rendahnya keaktifan dan loyalitas kader dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, seperti kesibukan akademik, kurangnya motivasi, serta belum optimalnya komunikasi dan pembinaan organisasi. Oleh karena itu, penguatan sistem kaderisasi, peningkatan komunikasi internal, dan pendekatan personal kepada kader menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi dan loyalitas anggota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen sumber daya anggota yang efektif mampu mendukung terciptanya kader yang aktif, loyal, dan berkomitmen terhadap tujuan organisasi.
Abstract:Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di kawasan perkotaan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Salah satu upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana…
ncana adalah penyediaan jalur evakuasi yang efektif. Namun, efektivitas jalur evakuasi pada kawasan permukiman rawan banjir masih belum banyak dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi jalur evakuasi serta mengevaluasi efektivitas jalur evakuasi bencana banjir di Lingkungan VI Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah penelitian telah memiliki titik evakuasi berupa masjid dan dilengkapi dengan papan penunjuk arah evakuasi. Namun, jalur yang digunakan masih berupa jalan umum yang tidak dirancang secara khusus untuk evakuasi. Kondisi jalan yang sempit, berlubang, menanjak, serta masih terdampak genangan banjir menyebabkan efektivitas jalur evakuasi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kondisi fisik jalur dan peningkatan aksesibilitas untuk mendukung proses evakuasi yang lebih aman dan efektif saat banjir terjadi.
Abstract:Humans as social beings have 3 (three) basic needs which are often also called primary needs, namely clothing, food and shelter. The efforts made by the government cannot be separated from the state's goal of creating livable…
vable homes for its people as mandated by the 1945 Constitution, especially Article 28 H paragraph (1) which states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity. The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) has not been optimal due to the lack of socialization, which has an impact on the lack of understanding of procedures/requirements, both administrative and technical. The driving factors in the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) consist of Strengths ( There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination and Opportunities (The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel, Companion Funds for field operations). Meanwhile, the Inhibiting Factors are the Existence of Weaknesses (Limited Socialization of the BSPS Program; Distribution of materials and materials, Minimal knowledge of recipients regarding accountability) and Threats or Obstacles (High rainfall during construction, Changes in policies regarding BSPS, Continuity of the BSPS program). The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in the future will be carried out with an Aggressive Strategy , namely the Strategy of Using STRENGTHS by taking advantage of OPPORTUNITIES. Using Strengths, namely: There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination by Utilizing Opportunities, namely: The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel. Field operational Companion Funds. The government needs to improve public awareness of the Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) program to make it easier for potential recipients to understand. Likewise, local community conditions need to be adjusted to the technical requirements so that prospective BSPS recipients who do not yet have land titles in accordance with applicable regulations can simply obtain a Certificate of Land Title. The government can then facilitate the acquisition of land titles in accordance with statutory provisions.
Abstract:Poor communication is caused by a lack of communication , unclear task formulation, unclear responsibilities in units, which causes complicated procedures and work implementation, and employees are unaware of each other's…
s cooperation. This condition will certainly lead to poor coordination and influence employee performance that is less than optimal. The purpose of this study was to determine the effect of organizational communication climate on employee performance at the Karo Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) . This research used the methods of validity testing of research instruments, reliability testing of research instruments, classical assumption testing, descriptive statistical analysis, multiple linear regression analysis, and research hypothesis testing. Linear regression equation Y = 7, 429 + 7 74 X. The results of the t-test of Organizational Communication Climate (X) with the calculated t-value of the Organizational Climate variable is 1 8.378 and the t- table value is 1.70814 , so the calculated t-value > t -table (1 8.378 > 1.70814 ) and the sig value < 0.05 (0.000 <0.05) . The results of the R- square coefficient of determination are 932. This shows the understanding that the increase in the Performance of Karo Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) Employees is influenced by 93.2% by the Organizational Communication Climate while the remaining 6.8% is influenced by other factors outside this study such as personal factors, situational factors, leadership style and compensation.
Abstract:Layanan pengaduan digital merupakan salah satu inovasi pelayanan publik yang bertujuan mempermudah penghuni dalam menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi terkait kondisi lingkungan maupun pelayanan yang diterima. Di…
Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, layanan pengaduan digital diterapkan sebagai sarana komunikasi antara penghuni dan pengelola dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan hunian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi layanan pengaduan digital di Rusunawa Yos Sudarso Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola serta penghuni Rusunawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan pengaduan digital telah berjalan cukup baik. Komunikasi antara pengelola dan penghuni telah berlangsung melalui media digital, tersedia sarana pendukung layanan, pengelola menunjukkan respons terhadap pengaduan yang disampaikan, serta telah terdapat mekanisme penanganan pengaduan yang dijalankan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kemampuan penggunaan teknologi pada sebagian penghuni, khususnya lanjut usia, belum meratanya pemanfaatan layanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta beberapa pengaduan yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lama karena proses koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan penggunaan layanan, dan evaluasi secara berkala agar implementasi layanan pengaduan digital dapat berjalan lebih optimal.
Abstract:Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang berkaitan dengan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perempuan memiliki peran penting sebagai…
bagai pengelola pangan rumah tangga, pelaku usaha pertanian, serta agen perubahan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis lingkungan melalui berbagai praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur (literature review) dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan mengenai perempuan, ketahanan pangan, dan lingkungan. Analisis penelitian menggunakan Teori Optimalisasi (Siagian, 2014; Heizer et al., 2020) sebagai kerangka utama, dengan lima indikator yaitu efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan, yang dilengkapi oleh Teori Pemberdayaan Perempuan (Women Empowerment Theory) yang dikembangkan oleh Naila Kabeer (1999) sebagai teori pendukung. Teori pemberdayaan ini menekankan bahwa akses terhadap sumber daya, kemampuan mengambil keputusan, dan pencapaian kesejahteraan menjadi faktor pelengkap dalam meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi signifikan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan pekarangan pangan, diversifikasi konsumsi pangan keluarga, pengembangan pertanian ramah lingkungan, serta pemanfaatan teknologi sederhana berbasis sumber daya lokal, sebagaimana tercermin dari pencapaian indikator efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keberlanjutan dalam Teori Optimalisasi. Namun demikian, optimalisasi peran perempuan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses terhadap lahan, modal, teknologi, dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan, akses pembiayaan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran perempuan yang didukung oleh pemberdayaan berbasis lingkungan merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.