Abstract:Desa sebagai unit pemerintahan dasar memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pelayanan publik, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam administrasi dan manajemen. Pengelolaan yang masih manual menyebabkan pelayanan…
layanan lambat, rawan kesalahan, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam teknologi dan manajemen modern menghambat efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, transformasi digital dan penguatan manajemen pemerintahan desa menjadi kebutuhan mendesak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Menuju Desa Modern: Administrasi Digital dan Manajemen Efektif” dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan. Program ini bertujuan mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi serta manajemen pemerintahan yang efektif, guna meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi, dan kualitas tata kelola desa secara berkelanjutan
Villages, as the lowest level of government, play a strategic role in development and public service delivery; however, they still face various challenges in administration and management. Manual administrative processes lead to slow services, a high risk of errors, and low levels of transparency and accountability. In addition, the limited competence of village officials in technology and modern management hinders the effectiveness of planning, implementation, and evaluation of development programs. This condition impacts the quality of public services and reduces community participation. Therefore, digital transformation and the strengthening of village governance management have become urgent necessities. A Community Service program entitled “Towards a Modern Village: Digital Administration and Effective Management” is designed to enhance the capacity of village officials through training and mentoring. This program aims to implement an integrated digital administrative system and effective governance management in order to improve service efficiency, transparency, and the overall quality of sustainable village governance
Abstract:Humans as social beings have 3 (three) basic needs which are often also called primary needs, namely clothing, food and shelter. The efforts made by the government cannot be separated from the state's goal of creating livable…
vable homes for its people as mandated by the 1945 Constitution, especially Article 28 H paragraph (1) which states that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity. The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) has not been optimal due to the lack of socialization, which has an impact on the lack of understanding of procedures/requirements, both administrative and technical. The driving factors in the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) consist of Strengths ( There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination and Opportunities (The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel, Companion Funds for field operations). Meanwhile, the Inhibiting Factors are the Existence of Weaknesses (Limited Socialization of the BSPS Program; Distribution of materials and materials, Minimal knowledge of recipients regarding accountability) and Threats or Obstacles (High rainfall during construction, Changes in policies regarding BSPS, Continuity of the BSPS program). The implementation of the Self-Help Housing Stimulus Assistance Program (BSPS) in the future will be carried out with an Aggressive Strategy , namely the Strategy of Using STRENGTHS by taking advantage of OPPORTUNITIES. Using Strengths, namely: There is a legal umbrella for BSPS , Availability of funds from the APBN , Establishment of Central-Regional Coordination by Utilizing Opportunities, namely: The existence of a Technical Team from the Ministry, Availability of Companion Personnel. Field operational Companion Funds. The government needs to improve public awareness of the Self-Help Housing Stimulus Assistance (BSPS) program to make it easier for potential recipients to understand. Likewise, local community conditions need to be adjusted to the technical requirements so that prospective BSPS recipients who do not yet have land titles in accordance with applicable regulations can simply obtain a Certificate of Land Title. The government can then facilitate the acquisition of land titles in accordance with statutory provisions.
Abstract:Thus, continuous efforts are needed to increase community participation in democracy and participate in filling development. The higher level of community participation in providing suggestions, opinions, input, constructive…
tive criticism and other forms of participation will indicate the level of quality of the development and governance process starting from planning, implementation / implementation, and control and supervision. The purpose of this study is to analyze the implementation of community aspiration absorption carried out by the West Nias Regency DPRD and analyze the participation carried out by the community in channeling their aspirations through the West Nias Regency DPRD. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Descriptive research method is a method in examining a group of people in an object, a system of thought, or in a class of events in the present. The purpose of this descriptive research is to make a description, general picture or painting systematically, factually, and accurately regarding the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. The results of this study are 1) The absorption of community aspirations has not fully run well due to limited human resources, minimal facilities and budget, budget limitations and ineffective coordination and communication; 2) The absorption of aspirations is conveyed through formal activities such as the participation of DPRD members in the Musrenbang conducted by the West Nias Regency Government, Recess, Working Visits or sudden inspections and through informal activities carried out by council members on a daily basis (without a prior schedule). ; 3) Public participation in channeling their aspirations is conveyed through personal and/or group complaints, both directly and indirectly, such as through correspondence, mass media, social media and electronic media.
Abstract:Keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa terpencil seperti Desa Wisata Huta Tinggi menunjukkan bahwa kesuksesan tersebut tidak murni lahir begitu saja, melainkan dari sinergi antara agensi lokal dan intervensi eksternal…
nal yang terkoordinasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma pembangunan nasional yang memprioritaskan desa sebagai subjek pembangunan (Desa SDGs) dan popularitas model Community-Based Tourism (CBT) sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor penentu keberhasilan pemberdayaan di Desa Huta Tinggi dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan lokal, baik secara ekonomi maupun sosial. Menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mensintesis berbagai sumber akademis dan laporan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini menemukan bahwa anatomi keberhasilan Desa Huta Tinggi ditopang oleh tiga pilar: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan terstruktur yang menghasilkan inovasi produk (misalnya, yogurt susu kerbau); (2) penguatan kelembagaan lokal melalui peran sentral Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai motor penggerak partisipasi; serta (3) kolaborasi multi-pihak yang efektif, yang mengintegrasikan dukungan top-down (pemerintah, swasta) dengan inisiatif bottom-up (masyarakat). Dampak dari pemberdayaan ini bersifat multidimensional, mencakup diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru, serta revitalisasi budaya dan penguatan kohesi sosial. Disimpulkan bahwa Huta Tinggi memvalidasi model CBT hibrida yang efektif dan dapat direplikasi, di mana keberhasilan awal menjadi fondasi yang kokoh. Namun, keberlanjutan jangka panjangnya kini menghadapi tantangan fase konsolidasi menuju stagnasi, seperti keterbatasan infrastruktur dan tekanan lingkungan, yang menuntut pergeseran fokus dari membangun ke mengelola secara berkelanjutan.
Abstract:Pemanfaatan lahan kosong di kawasan permukiman menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pekarangan…
arangan rumah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi lahan produktif melalui budidaya tanaman hortikultura, tanaman obat keluarga, maupun kegiatan pertanian rumah tangga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemanfaatan lahan kosong (pekarangan rumah) menjadi lahan produktif di Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru berdasarkan perspektif Community Empowerment. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah Informan A(54 tahun), warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi lahan produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan telah memberikan manfaat berupa peningkatan ketahanan pangan keluarga, pengurangan pengeluaran rumah tangga, peningkatan kualitas lingkungan, dan penguatan hubungan sosial masyarakat. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan pengetahuan budidaya, minimnya akses terhadap sarana produksi, serta kurangnya pendampingan yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis lima dimensi Community Empowerment yang meliputi enabling, empowering, protecting, supporting, dan maintaining, optimalisasi pemanfaatan lahan kosong telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
Abstract:Hipertensi merupakan penyebab utama komplikasi serius seperti stroke dan gagal ginjal yang banyak menyerang lansia. Salah satu strategi pencegahan adalah penerapan perilaku CERDIK (Cek kesehatan, Enyahkan asap rokok, Rajin…
in aktivitas fisik, Diet sehat, Istirahat cukup, dan Kelola stres), belum semua lansia menerapkan perilaku CERDIK secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku CERDIK dalam upaya pencegahan hipertensi pada lansia di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang. Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi adalah seluruh lansia yang berumur 60-74 tahun yang berkunjung ke Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang dengan sampel sebanyak 96 orang dipilih secara accidental sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus, pengumpulan data pada tanggal 26 Mei - 5 Juni 2025. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner melalui wawancara langsung dan dianalisis menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 45,8% lansia memiliki perilaku CERDIK kurang baik, 37,5% lansia memiliki tingkat pengetahuan rendah, 47,9% lansia memiliki akses informasi yang kurang baik dan 37,5% lansia memiliki dukungan keluarga yang kurang baik. Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan (p = 0,00) dan akses informasi (p = 0,026) dengan perilaku CERDIK. Namun, tidak terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan perilaku CERDIK (p = 0,669).
Tingkat pengetahuan dan akses informasi merupakan faktor yang berhubungan dengan perilaku CERDIK dalam upaya pencegahan hipertensi pada lansia. Diperlukan peningkatan edukasi dan penyediaan informasi kesehatan yang mudah diakses bagi keluarga lansia sebagai bagian dari intervensi promotif di tingkat puskesmas.
Kata Kunci : Hipertensi, lansia, perilaku CERDIK
Abstract
Hypertension is a non-communicable disease that often attacks the elderly and is the main cause of serious complications such as stroke and kidney failure. One of the prevention strategies recommended by the government is the implementation of CERDIK behavior (Check health, Eliminate cigarette smoke, Be diligent in physical activity, Healthy diet, Get enough rest, and Manage stress). However, not all elderly people implement this behavior optimally. This study aims to determine the factors related to CERDIK behavior in efforts to prevent hypertension in the elderly at the Lubuk Buaya Health Center, Padang City.This research is a quantitative study with a cross sectional design. The population was all elderly people aged 60-74 years and over who visited the Lubuk Buaya Health Center, Padang City with a sample of 96 elderly people selected by accidental sampling. The research was conducted in March-August. Data collection was carried out on 25 Mei – 6 Juni 2025. Data were collected using a questionnaire through direct interviews and analyzed using univariate and bivariate analysis with the chi-square test.The results of the study showed that 45.8% of elderly people had poor CERDIK behavior, 37.5% of elderly people had low levels of knowledge, 47.9% of elderly people had poor access to information and 37.5% of elderly people had poor family support. The results of statistical tests showed that there was a relationship between the level of knowledge (p = 0.000) and access to information (p = 0.026) with CERDIK behavior. However, there was no relationship between family support and CERDIK behavior (p = 0.669). Knowledge and access to information are factors associated with CERDIK behaviors in preventing hypertension in the elderly. Improved education and the provision of easily accessible health information for families of the elderly are needed as part of promotive interventions at the community health center level.
Abstract:The research findings indicate that community participation from Duawutun and Wuakerong villages in the Hape Nulif tradition extends beyond mere physical presence, manifesting as structured and active involvement throughout…
out every stage of the ritual. The community demonstrates a high spirit of gotong royong (mutual cooperation), reflected in the clear distribution of roles among traditional leaders, youth figures, and women. This collective cooperation encompasses everything from ritual logistical preparations to the execution of core processions, which directly strengthens social cohesion and solidarity among residents. Substantially, this tradition serves as a space for articulating local cultural identity, bridging material and spiritual dimensions where reverence for ancestors and nature remains a central value. The intergenerational distribution of responsibilities ensures that every community member feels a profound sense of belonging toward the preservation of this local wisdom. Consequently, the Hape Nulif ritual becomes a crucial instrument in bolstering cultural resilience amidst modernization, while reaffirming the position of the Duawutun community as one that steadfastly upholds noble human values and togetherness within a sacred traditional framework.
Abstract:The Tudang Sipulung tradition represents the crystallization of deliberative consensus values that persist within the agrarian communities of South Sulawesi. This study aims to describe and analyze the implementation process…
cess of the Tudang Sipulung custom in Marannu Village, Maros Regency. Employing a qualitative research method with a distinct anthropological approach, data were gathered through participant observation and in-depth interviews with key informants. The findings reveal that the execution of Tudang Sipulung in Marannu Village is not merely a ceremonial ritual but a structured forum for collective decision-making. This procession involves a synergy between traditional leaders, village government officials, agricultural extension workers, and the farming community, particularly in preparation for the rice planting season. The primary agenda includes determining planting schedules, selecting seed varieties, and managing irrigation systems to minimize the risk of crop failure. Anthropologically, this tradition serves as a medium for social integration, bridging local wisdom with technical government policies. This study concludes that the sustainability of Tudang Sipulung is a crucial factor in maintaining food security and social harmony within the Marannu Village community.
Abstract:Women's empowerment at the grassroots level is often constrained by weak administrative practices and the absence of transparent financial management systems. This research aims to analyze how orderly administration and…
financial bookkeeping can strengthen women’s empowerment within the PKK Dawis 2 group in Surodinawan Village, Mojokerto City. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data were obtained through interviews, observations, and document analysis. The implementation of structured administrative procedures, including agenda preparation, attendance recording, and systematic documentation, resulted in increased participation, clearer decision-making processes, and stronger organizational coordination. Likewise, the adoption of basic financial bookkeeping enabled members to record income and expenditures accurately, prepare monthly financial reports, and improve accountability in managing community funds. The findings show that training and guided practice helped members build confidence, develop financial literacy, and contribute more actively to organizational activities. Overall, the study concludes that strengthening administrative discipline and transparent bookkeeping significantly enhances women’s agency and organizational resilience, offering a practical model for similar community groups.
Abstract:Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau…
au serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas.
Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.