Abstract:Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap…
p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.
Abstract:Sebagai salah satu produsen biji cokelat terbesar di dunia, nilai ekspor Indonesia dapat berfluktuasi sepanjang tahun 2023. Memahami pola perdagangan ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif. Penelitian ini…
n ini bertujuan untuk membandingkan nilai ekspor biji cokelat Indonesia berdasarkan bahan baku pada semester awal dan semester akhir di tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan dengan populasi seluruh eksportir biji cokelat di Indonesia. Sampel dipilih secara acak dengan mempertimbangkan proporsi jenis komoditas. Data ekspor diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI). Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan komparatif. Nilai ekspor biji cokelat Indonesia menunjukkan peningkatan untuk semua jenis komoditas pada semester akhir 2023 dibandingkan semester awal 2023, kecuali kakao bubuk. Peningkatan paling signifikan terlihat pada biji coklat fermentasi dan kakao massa. Penelitian ini memberikan informasi terkini mengenai tren nilai ekspor kakao Indonesia berdasarkan bahan baku dalam jangka waktu singkat. Hal ini sebagian besar belum dijelajahi dan bermanfaat bagi mereka yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan diversifikasi dan peningkatan kualitas produk biji cokelat untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional.
Abstract:Produk non-migas mencakup semua barang dan komoditas selain minyak dan gas, seperti pertanian, manufaktur, dan industri lainnya, Penelitian ini menganalisis perbandingan nilai impor non-migas terhadap komoditas rempah-rempah…
mpah antara bulan Januari 2024 dan Februari 2024. Rempah-rempah, yang termasuk dalam kategori produk non-migas, memiliki peran penting dalam perdagangan internasional dan perekonomian Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari badan statistik resmi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam nilai impor komoditas rempah-rempah antara kedua bulan tersebut, yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga global dan perubahan kebijakan perdagangan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pemerintah dan pelaku industri dalam mengoptimalkan strategi perdagangan dan meningkatkan kontribusi sektor rempah-rempah terhadap perekonomian nasional.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efek jangka pendek dan jangka panjang dari impor dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data sekunder studi ini, yang berasal dari Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik,…
tatistik, mencakup tahun 1999 hingga 2020. Pendekatan Model Koreksi Kesalahan (ECM) digunakan untuk analisis. Uji Stasioner, Uji R-Square, Uji F, dan Uji T digunakan untuk menguji model. Temuan ini menunjukkan dampak yang cukup besar dari faktor impor dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek, dengan variabel impor signifikan pada tingkat signifikansi 10% dan variabel ekspor signifikan pada tingkat signifikansi 5%.
Abstract:Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di antara gejala-gejala yang terkait dengan COVID-19 adalah…
ah badan terasa panas, sesak dada, kesulitan bernapas, dan kemungkinan mengalami impotensi dan kematian. Mycobacterium tuberculosis, yang bertanggung jawab atas penularan penyakit ini, adalah agen yang menyebabkan TBC pada orang tua. Begitu penyakit ini muncul, sangat penting untuk meminum obat pada waktu yang tepat. Pemanfaatan teknologi ini menghasilkan data yang ditandai dengan penggunaan bahasa yang terstruktur. Pemeriksaan literatur, pencegahan dan pemantauan tuberkulosis paru, dan interpretasi data adalah beberapa komponen penelitian yang termasuk dalam paket penelitian ini. Setelah penelitian ini selesai, ditemukan bahwa 76,8% responden menerima manfaat dari dukungan keluarga mereka sendiri, sementara 23,2% menerima manfaat yang sedikit lebih sedikit. Ketika seseorang didiagnosis dengan tuberkulosis selama wabah COVID-19, mereka sering kali mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai panduan untuk pengobatan tuberkulosis dan pemeliharaan tingkat pengobatan minimum. Pengawas Minum Obat (PMO) yang relevan dalam proses pelibatan masyarakat dan peningkatan program pengobatan tuberkulosis merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam materi ini. Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjadi metode pengobatan yang efektif. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih mudah bagi staf medis dan anggota keluarga pasien untuk bekerja sama.
Abstract:Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi…
ormasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.
Abstract:Menjelang pemilu, sudah seharusnya lembaga pemantau juga aktif mengawasi penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini fokus pada pemilu di Kota Baubau yang meliputi tiga daerah pemilihan (harian) dan 448 tempat pemungutan suara…
a (TPS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis percepatan reformasi digital pada tata kelola pemilu yang didalamnya adalah tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa informan yang berkompeten di bidangnya. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah konkrit yang dilakukan BAWASLU dalam memperkuat mekanisme pemantauan pemilu. Pembahasannya mencakup aspek organisasi, teknologi, dan implementasi strategi yang diterapkan BAWASLU untuk mengatasi tantangan yang muncul selama proses pemilu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai transformasi BAWASLU Kota Baubau dalam menghadapi dinamika pemilu. Temuan-temuan ini dapat menjadi landasan bagi para pemangku kepentingan, akademisi, dan praktisi demokrasi untuk memperbaiki sistem pemantauan pemilu di berbagai tingkatan. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai peran lembaga pemantau pemilu dalam mendukung proses demokrasi dan integritas pemilu di tingkat lokal.
Abstract:Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui otoritas Badan Pertanahan Nasional Tata cara penyelesaian sengketa pertanahan dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses penyelesaian sengketa Negara belum menyelesaikan gugatan…
ugatan tersebut. Sertifikat Ganda Kota Tondano Kabupaten Minahasa. Agen penagihan SENGKETA ATAU SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH BADAN Permasalahan pertanahan nasional merupakan sebuah terobosan baru. Baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah. Hal ini untuk menghindari kontaminan, atau Setidaknya permasalahan ini bisa diminimalisir masuk ke ruang sidang. otoritas kementerian Petugas Penyelesaian Sengketa ATR/BPN atau jika perselisihannya diatur dengan peraturan menteri. ATR/Direktur Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 tahun Mengenai penanganan penyelesaian perkara pada tahun 2021 Negara. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 mengenai penanganan penyelesaian insiden Properti yang terkait dengan kejadian tersebut Tanah disengketakan, disengketakan, atau diadili Negara pengobatan Klaim sesuai peraturan hukum hukum dan/atau kebijakan Negara. Tentang penyelesaian perselisihan Sengketa di luar kewenangan layanan ini dapat diberikan melalui perantara.
Abstract:Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian…
ian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa “implementasi” merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.
Abstract:Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berafiliasi dengan manusia lainnya karena fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia adalah untuk berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka. Dalam hal mempertahankan…
ertahankan hidup, manusia melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang, gadai, dan kegiatan lainnya yang mencakup ekonomi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari segala kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diatur oleh hukum ekonomi syariah, yaitu serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunnah. Salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan pada masa sekarang ini adalah kemitraan atau yang disebut dengan sharikat. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dimana dua atau lebih pihak bergabung untuk mengelola dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian. Dalam konteks hukum Islam, kemitraan dikenal sebagai “Sharikat,” yang mencakup berbagai jenis perjanjian kemitraan dengan aturan dan syarat yang berbeda. Sharikat sangat penting dalam kehidupan berekonomi pada saat ini dan sangat penting untuk mempelajari dan memahami konsep dari pada kemitraan atau sharikat. Meliputi definisi sharikat, jenis-jenis sharikat, syarat-syarat, manajemen kemitraan, dan aplikasi dalam pembiayaan rumah. Selain itu, kami juga menggambarkan konsep musharakah mutanaqisah, di mana bank Islam dan nasabah dapat menggunakan jenis kemitraan ini untuk membiayai investasi atau proyek tertentu. Kami menjelaskan bagaimana kemitraan ini dapat digunakan untuk pembiayaan rumah, di mana bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah dan kemudian menyewakannya kepada pelanggan. Nasabah memiliki opsi untuk membeli saham dalam rumah tersebut dari bank.