Abstract:Pengembangan soft skills melalui pendidikan vokasional menjadi aspek krusial dalam menjawab kebutuhan industri modern. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah lanskap pekerjaan, di mana tenaga kerja dituntut untuk memiliki…
kombinasi keterampilan teknis (hard skills) dan keterampilan non-teknis (soft skills) seperti komunikasi, kepemimpinan, kerja tim, dan kemampuan berpikir kritis. Jurnal ini mengkaji peran pendidikan vokasional dalam membentuk lulusan yang kompeten melalui pendekatan berbasis praktik, seperti Project-Based Learning (PjBL), simulasi dunia kerja, pelatihan kepemimpinan, dan evaluasi holistik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, industri, dan pemerintah dalam merancang kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh psikoedukasi terhadap peningkatan regulasi diri dan penyesuaian diri pada polisi baru di SAMAPTA Polisi Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL). Psikoedukasi dirancang agar individu…
idu memahami konsep regulasi diri dan penyesuaian diri, termasuk aspek-aspek, peningkatan strategi, serta mengenali kekuatan dan kelemahan mereka.Sebanyak 30 subjek berpartisipasi dalam penelitian ini, di mana mereka mengikuti pre-test dan post-test. Data dianalisis menggunakan uji t sampel berpasangan setelah sebelumnya diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji menunjukkan bahwa data pre-test (p=0,011) dan post-test (p=0,141) berdistribusi normal. Analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada rata-rata skor pre-test (M=6,60, SD=1,545) hingga post-test (M=8,73, SD=1,413) dengan nilai signifikan (p=0,004).Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa psikoedukasi efektif dalam meningkatkan regulasi diri dan penyesuaian diri, yang selanjutnya dapat mendukung kinerja optimal serta keseimbangan individu dalam menghadapi tuntutan pekerjaan dan lingkungan.
Abstract:Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan. Jasa perbankan kini tidak hanya berfokus pada transaksi tradisional, tetapi juga harus beradaptasi dengan tuntutan konsumen yang…
semakin menginginkan kemudahan dan kecepatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran jasa perbankan di era digital serta tantangan yang dihadapi oleh institusi keuangan.
Hasil analisis menunjukkan bahwa perbankan digital telah meningkatkan aksesibilitas layanan, memungkinkan transaksi real-time, serta menawarkan produk yang lebih beragam. Namun, tantangan seperti keamanan siber, regulasi yang kompleks, dan persaingan dari fintech menjadi hambatan yang signifikan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen dan keharusan untuk terus berinovasi memaksa bank untuk berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia.
Studi ini menyimpulkan bahwa untuk tetap relevan, lembaga perbankan perlu mengembangkan strategi yang mengintegrasikan teknologi digital, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memperkuat sistem keamanan. Keberhasilan dalam mengatasi tantangan ini akan menentukan posisi bank dalam ekosistem keuangan di era digital.
Abstract:Permasalahan pengelolaan saluran pembuangan air limbah yang tidak sesuai dengan standar lingkungan telah menyebabkan dampak signifikan terhadap ekosistem, termasuk pencemaran air, tanah, dan penurunan biodiversitas. Artikel…
kel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum lingkungan dan pengelolaan saluran limbah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap ekosistem. Penelitian dilakukan menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (SLR) dari 15 artikel relevan yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 65% dari kasus pencemaran air limbah dapat dilacak ke kelemahan dalam implementasi regulasi. Solusi yang diusulkan meliputi penguatan kebijakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan seperti constructed wetlands dan sistem membrane bioreactor, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah cair. Dengan pendekatan ini, diharapkan dampak negatif terhadap ekosistem dapat diminimalkan, dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk merancang kebijakan pengelolaan limbah yang lebih efektif dan terintegrasi.
Abstract:Pencemaran air di Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak, dengan lebih dari 80% sungai tercemar, terutama akibat limbah domestik dan industri. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No.…
82 Tahun 2001, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran air. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik, implementasinya masih terhambat oleh korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar lembaga, serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas air.
Abstract:Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, terutama dalam pengelolaan program pemerintah seperti KIP-K, yang melibatkan data pribadi penerima bantuan pendidikan. Kasus kebocoran data KIP-K…
menunjukkan pentingnya perlindungan data yang lebih kuat supaya meminimalisir tindak kejahatan seperti penipuan dan eksploitasi. Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, hadir sebagai solusi dengan menetapkan regulasi yang jelas perihal pengumpulan, penyimpanan, serta pemrosesan data. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan meningkatkan keamanan data dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di era digital.
Abstract:Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat menggambarkan sebuah kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Akan tetapi, terjadinya ketimpangan tingkat kesejahteraan pada masing-masing provinsi dibuktikan dengan perbedaan nilai indeks…
ndeks pengembangan manusia pada masing-masing provinsi di Indonesia. Pemilihan subjek penelitian di Provinsi Jawa Timur disebabkan karena Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya yang baik yang dapat mendorong potensi pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data faktor-faktor yang diduga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pada karakteristik data variabel AHH, IPM, persentase penduduk berpendidikan, persentase penerima KKS, dan jumlah tenaga kesehatan memiliki boxplot yang tidak simetris, sedangkan pada variabel persentase penduduk miskin memiliki boxplot yang simetris. Selain itu, terdapat outlier pada variabel persentase penduduk miskin terdapat pada Kabupaten Sampang, pada variabel persentase penduduk berpendidikan terdapat pada Kota Malang dan Kota Surabaya. Serta pada variabel jumlah tenaga kesehatan terdapat pada Kabupaten Sidioarjo dan Kota Surabaya. Pada pengujian asumsi menunjukkan bahwa data faktor-faktor yang diduga memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur tahun 2023 memenuhi asumsi. Pada analisis faktor terbentuk menjadi dua komponen. Komponen pertama mampu menjelaskan sebagan besar variabilitas data. Pada komponen pertama terdiri dari variabel AHH, persentase penduduk miskin, IPM, dan persentase pengeluaran makanan. Komponen kedua terdiri dari variabel persentase penduduk berpendidikan, persentase penerima KKS, dan jumlah tenaga kesehatan. Faktor pertama diberi nama kemiskinan dan kerentanan sosial dan pada faktor kedua akses terhadap layanan dasar. Serta, korelasi yang tinggi pada komponen pertama menunjukkan bahwa faktor ini layak untuk merangkum ketujuh variabel yang dianalisis.
Kata Kunci: Analisis Komponen Utama, Analisis Faktor, Kesejahteraan Masyarakat
Abstract:Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, termasuk sektor perbankan syariah. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah Islam, seperti larangan…
riba, gharar, dan maysir, sistem perbankan syariah muncul sebagai pengganti sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak hanya menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga merupakan bagian penting dari memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur (review). Literatur yang kami pelajari di sini berasal dari berbagai jurnal, buku, internet, dan artikel. Kami menggunakan metode studi literatur untuk mempelajari buku referensi dan artikel dari penelitian sebelumnya tentang topik yang dibahas, yaitu peran aset keuangan dalam mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah menggunakan aset keuangan sebagai sumber pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif didefinisikan dalam ekonomi Islam sebagai kegiatan pembiayaan yang bertujuan untuk mendukung sektor riil dan menciptakan nilai tambah dalam ekonomi.Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, kemajuan dalam aset keuangan perbankan syariah masih bisa dianggap rendah.optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen yang betujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebutPerusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset dengan menerapkan strategi-strategi ini. Mereka juga dapat menekan biaya operasional, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan membuat keputusan investasi yang optimal untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang.Hasil akhir dari proses optimalisasi aset adalah rekomendasi berupa sasaran, strategi, dan program untuk mengoptimalkan aset yang kita miliki.
Abstract:Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan…
kukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Abstract:Penelitian ini menganalisis kebijakan moneter Bank Indonesia dalam merespons kondisi deflasi yang terjadi di Indonesia antara Mei hingga September 2024. Selama periode tersebut, Indonesia mengalami deflasi berturut-turut…
dengan tingkat deflasi antara -0,03% hingga -0,18%. Penurunan permintaan agregat, yang disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi, menjadi faktor utama dalam kondisi ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan dengan menurunkan suku bunga dari 5,75% menjadi 5,25%, serta meningkatkan likuiditas pasar melalui pembelian Surat Berharga Negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang responsif dan kolaboratif dengan pemerintah sangat penting untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan ekonomi serupa di masa depan.