Abstract:Kompetensi evaluasi proyek merupakan salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki mahasiswa dalam mengelola program dan kegiatan organisasi secara efektif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan manajemen…
emen proyek di lingkungan perguruan tinggi masih lebih berfokus pada aspek perencanaan dan pelaksanaan dibandingkan evaluasi proyek sebagai bagian penting dalam siklus manajemen proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Project Management Framework (PMF) dalam memperkuat kompetensi evaluasi proyek mahasiswa berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku, serta dokumen ilmiah yang relevan mengenai PMF, evaluasi proyek, dan pengembangan kompetensi mahasiswa yang diterbitkan pada rentang tahun 2020–2025. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, pengelompokan, dan sintesis temuan dari berbagai sumber literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan PMF berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam perencanaan proyek, pengendalian pelaksanaan, manajemen risiko, pelaporan, serta evaluasi proyek secara sistematis. Selain itu, integrasi aspek evaluasi dalam PMF mendorong terbentuknya budaya pembelajaran organisasi dan pengambilan keputusan berbasis data pada organisasi kemahasiswaan. Kajian ini menegaskan bahwa PMF dapat menjadi kerangka yang efektif dalam pengembangan kompetensi evaluasi proyek mahasiswa dan dapat diadaptasi dalam berbagai program pelatihan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hulum pidana di Indonesia terkait penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan dalam UU ITE dan bagaimana dampak penyebaran hoaks berbasis kecerdasan…
cerdasan buatan terhadap individu dan stabilitas negara dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyebaran hoaks berbasis kecerdasan buatan masih bergantung pada ketentuan umum KUHP, KUHP Baru, dan UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2), namun belum mengatur secara tegas pertanggungjawaban pidana atas konten hoaks yang dihasilkan melalui teknologi seperti deepfake atau voice cloning, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penjatuhan sanksi. Hoaks berbasis AI berdampak luas terhadap individu, seperti gangguan psikologis dan kerusakan reputasi, serta terhadap negara melalui ancaman pada keamanan nasional dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan peraturan yang secara eksplisit mengatur unsur dan bentuk pertanggungjawaban pidana atas hoaks berbasis AI. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan dengan meningkatkan literasi digital, pengawasan konten berbasis AI, serta memberikan pemulihan hukum bagi korban untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional.
Abstract:Perkembangan teknologi digital menuntut organisasi masyarakat untuk mengelola data dan informasi secara lebih efektif dan efisien. Namun, pengelolaan data pada PKK RW 01 Cibubur masih dilakukan secara manual sehingga menimbulkan…
imbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan pencarian data, risiko kehilangan dokumen, duplikasi arsip, dan kurang efektifnya proses penyusunan laporan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota PKK dalam mengelola data digital melalui pelatihan pembuatan bank data berbasis Google Drive. Kegiatan melibatkan 20 anggota PKK RW 01 Cibubur denga metode pendidikan masyarakat, pelatihan, konsultasi, dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, demonstrasi, praktik langsung, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kompetensi peserta pada seluruh indikator yang diukur. Pemahaman tentang manajemen data digital meningkat dari 34% menjadi 93%, kemampuan membuat struktur folder dan bank data digital meningkat dari 21% menjadi 93%, kemampuan mengunggah dan mengelola dokumen meningkat dari 21% menjadi 93%, serta kemampuan mengatur hak akses dan berbagi dokumen meningkat dari 18% menjadi 90%. Selain itu, kegiatan ini berhasil menghasilkan satu sistem bank data digital terpusat yang terdiri atas enam kategori arsip utama. Tingkat kepuasan peserta mencapai 93%, menunjukkan bahwa pelatihan sesuai dengan kebutuhan mitra dan efektif dalam meningkatkan literasi digital serta kualitas tata kelola organisasi.
Abstract:Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman serta sikap remaja putri mengenai menstruasi dan penanganannya di SMPN 1 Badar Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh…
h terbatasnya akses informasi kesehatan reproduksi yang benar serta masih kuatnya kepercayaan terhadap mitos menstruasi di kalangan siswi. Pendekatan yang digunakan adalah Problem Based Learning dengan model tutorial seven jump yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan untuk melihat perubahan pengetahuan dan sikap peserta. Hasil menunjukkan bahwa sebelum intervensi sebagian besar peserta memiliki tingkat pengetahuan rendah dan sikap yang kurang tepat, sedangkan setelah kegiatan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat sebagian kecil peserta yang belum mengalami perubahan optimal akibat faktor individu dan lingkungan.
Abstract:Keracunan makanan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Kejadian ini sering terjadi pada penyelenggaraan makanan skala kelompok akibat rendahnya penerapan prinsip…
nsip higiene dan sanitasi oleh penjamah makanan. Penjamah makanan memiliki peran strategis dalam menjamin keamanan pangan, sehingga peningkatan kapasitas mereka menjadi hal yang sangat penting dalam upaya pencegahan keracunan makanan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjamah makanan dalam pencegahan keracunan di SPPG Kuta Cingkam Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan, pelatihan, demonstrasi, simulasi, dan pendampingan intensif. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, serta penilaian perubahan perilaku. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan penjamah makanan. Nilai rata-rata pengetahuan meningkat dari 56,3 menjadi 85,7. Perubahan perilaku terlihat pada peningkatan praktik cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta pengolahan makanan yang lebih higienis. Selain itu, terjadi perbaikan pada kondisi sanitasi lingkungan dapur. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi berbasis edukasi dan praktik langsung efektif dalam meningkatkan kapasitas penjamah makanan. Diperlukan upaya berkelanjutan melalui monitoring dan kebijakan untuk mempertahankan perubahan perilaku.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan,…
, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Abstract:Inflasi merupakan fenomena moneter yang secara langsung mendegradasi nilai riil uang dan melemahkan daya beli masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, inflasi dievaluasi tidak hanya dari aspek teknis moneter melainkan juga…
ga melalui dimensi etika, keadilan distributif, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis narrative literature review, yang menyintesis kerangka konseptual dan temuan empiris dari berbagai sumber akademis bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memicu redistribusi kekayaan yang tidak adil dan sangat merugikan kelompok berpendapatan tetap serta masyarakat miskin. Ekonomi Islam mengklasifikasikan inflasi menjadi inflasi alamiah (natural inflation) dan inflasi akibat kesalahan manusia (human error inflation), di mana faktor kesalahan manusia didorong oleh korupsi, tata kelola yang buruk, serta distorsi pasar seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi harga, dan praktik spekulatif. Guna memitigasi dampak tersebut, ekonomi Islam menawarkan solusi struktural dan moral yang komprehensif, meliputi penyelarasan jumlah uang beredar dengan output sektor riil, penegakan regulasi anti-monopoli, internalisasi perilaku konsumsi yang etis (menghindari israf dan tabdzir), serta optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai jaring pengaman sosial demi menjaga kemaslahatan umat (maslahah).