Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mengenai bahaya game online melalui pendidikan hadis di Desa Padang Tualang. Maraknya penggunaan game online di kalangan anak-anak dan…
an remaja telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecanduan, penurunan prestasi akademik, dan gangguan kesehatan mental. Pendidikan hadis menjadi salah satu pendekatan efektif dalam membangun kesadaran masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai Islam terkait pengelolaan waktu dan perilaku positif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hadis dalam program pendidikan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak buruk game online serta mendorong perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Faktor pendukung keberhasilan strategi ini meliputi peran tokoh agama, dukungan keluarga, dan pendekatan berbasis komunitas. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya minat belajar hadis di kalangan anak muda serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan program edukasi berbasis nilai-nilai Islam guna menekan dampak negatif game online.
Abstract:Saat ini kita sedang dihadapi dengan berbagai macam masalah politik. Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan dihadapi dengan kebingungan dalam memilih seorang pemimpin. Tidak sedikit dari calon-calon pemimpin ini yang sangat…
ngat berambisi dalam menduduki jabatan, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kampanye, menebar janji, suap menyuap pun akan mereka lakukan untuk mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Dari hal ini kami akan membahas bagaimana pandangan islam terhadap calon pemimpin yang sangat berambisi dalam menduduki jabatan.
Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.