Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat membangun, menyampaikan, menerima, dan menanggapi pesan. Komunikasi yang sebelumnya banyak bergantung pada interaksi tatap muka dan media konvensional kini…
berlangsung melalui internet, media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, konferensi video, dan berbagai platform digital. Artikel ini bertujuan menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung komunikasi digital serta mengidentifikasi manfaat, perubahan pola komunikasi, dan tantangan yang muncul dalam penggunaannya. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Literatur diperoleh dari artikel ilmiah, laporan lembaga resmi, serta regulasi yang relevan, dengan prioritas pada publikasi dalam sepuluh tahun terakhir. Literatur dianalisis melalui tahap identifikasi, seleksi, klasifikasi, analisis, dan sintesis berdasarkan tema penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi informasi telah berkembang dari sekadar perangkat pengolahan data menjadi infrastruktur komunikasi yang menghubungkan individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat secara lebih cepat dan luas. Teknologi digital meningkatkan kecepatan penyampaian informasi, interaktivitas, aksesibilitas, dokumentasi, serta kemampuan melakukan komunikasi lintas ruang dan waktu. Namun, perkembangan tersebut juga diikuti persoalan berupa misinformasi, disinformasi, pelanggaran privasi, keamanan data, cyberbullying, ujaran kebencian, tekanan untuk selalu terhubung, dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh literasi digital, etika komunikasi, kemampuan mengevaluasi informasi, dan kesadaran terhadap keamanan data. Kajian ini menghasilkan model integratif yang menempatkan literasi digital, etika digital, kemampuan berpikir kritis, dan keamanan informasi sebagai faktor penguat pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan komunikasi digital yang efektif dan bertanggung jawab.
Abstract:Maraknya kasus pelanggaran etika bisnis seperti korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan jabatan saat ini mengancam keberlangsungan usaha jangka panjang dan merusak kepercayaan publik. Penerapan Good Corporate…
orate Governance (GCG) umumnya diadopsi oleh perusahaan sebagai sistem untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, implementasi GCG di lapangan sering kali menghadapi kendala seperti lemahnya komitmen manajemen dan benturan kepentingan, sehingga diperlukan analisis komprehensif mengenai strategi internalisasi etika yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip GCG—yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran—dalam meminimalisir praktik menyimpang serta merumuskan solusi atas kendala penerapannya. Studi ini menggunakan metode literatur kualitatif dengan pendekatan deskriptif (library research). Hasil analisis menyimpulkan bahwa penguatan instrumen GCG yang diimbangi dengan keteladanan pimpinan dan budaya kerja etis terbukti secara signifikan mampu menekan angka kecurangan, menjaga keandalan operasional, serta mengamankan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kode etik akuntan terhadap kepercayaan publik pada profesi akuntansi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review dengan mengkaji…
berbagai jurnal, buku, dan sumber ilmiah yang berkaitan dengan kode etik akuntan dan kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan kode etik yang meliputi integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilakPu profesional memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi. Kode etik tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas profesional, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kredibilitas dan kualitas pekerjaan akuntan. Sebaliknya, pelanggaran kode etik dapat menurunkan reputasi profesi serta mengurangi tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan kode etik secara konsisten sangat diperlukan untuk mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi akuntan dalam kasus korupsi PT Pertamina di era globalisasi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran etika profesi.…
si. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, peraturan profesi, laporan resmi, serta berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Pelanggaran tersebut tercermin melalui manipulasi transaksi, penyajian informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kompleksitas transaksi bisnis, tekanan persaingan global, lemahnya sistem pengendalian internal, dan kurang optimalnya pengawasan menjadi faktor yang meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi akuntan memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi dan menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika profesi, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, perbaikan tata kelola perusahaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten guna menjaga integritas profesi akuntan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap dunia bisnis.
Abstract:Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas interaksi masyarakat, khususnya mahasiswa, dalam ruang digital. Namun, rendahnya literasi hukum pidana menyebabkan banyak aktivitas sehari-hari berpotensi menimbulkan…
mbulkan konsekuensi hukum tanpa disadari. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran hukum pidana mahasiswa melalui penyuluhan yang dilaksanakan secara daring dan/atau hybrid. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab dengan mengangkat contoh-contoh kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum pidana mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku yang berpotensi melanggar hukum pidana serta mendorong kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam aktivitas digital. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif dalam meminimalkan pelanggaran hukum pidana di lingkungan akademik
Abstract:The legal outreach activity themed "Synchronization of the Mayor Regulation on Administrative Sanctions for Violations of Public Order and Peace in Yogyakarta City" aimed to enhance legal understanding and implementation…
capacity of the municipal police (Satpol PP). The discussions and interactive sessions highlighted the urgent need to harmonize and update the substance of the current regulation to align with good governance principles and ensure clear and proportional enforcement. Key challenges identified included weak regulatory structure, lack of technical guidelines, and limited objection mechanisms for affected citizens. The activity also produced normative recommendations in the form of a draft regulatory formulation, covering violation classification, types of administrative sanctions, sanction procedures, and appeal mechanisms. This outreach underlines the importance of a collaborative approach between academics and practitioners in formulating effective and just local legal policies.
Abstract:Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong meningkatnya jumlah pengguna internet, khususnya di kalangan mahasiswa. Namun, tingginya intensitas penggunaan internet tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas perilaku…
rilaku beretika di ruang siber. Maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, serta pelanggaran privasi menjadi indikator rendahnya literasi digital sebagian pengguna. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual: (1) peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dalam ekosistem digital, (2) kontribusi literasi digital dalam membentuk perilaku beretika dan bertanggung jawab di dunia siber, serta (3) dampak nyata rendahnya literasi digital terhadap keamanan data pribadi dan privasi pengguna. Kajian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber relevan terkait literasi digital, etika siber, dan keamanan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital berperan sebagai instrumen kritis yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran etis, tanggung jawab digital, dan kemampuan proteksi privasi. Mahasiswa, sebagai kelompok pengguna internet yang dominan dan terdidik, memiliki posisi strategis untuk memimpin perubahan budaya digital menuju ekosistem yang lebih sehat, aman, dan beretika.
Abstract:Bullying merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar etika sosial dan menimbulkan dampak serius terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena bullying dari perspektif…
pektif psikologi sosial dengan fokus pada pelanggaran etika sosial yang mendasarinya. Menggunakan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji 21 sumber akademik terkini (publikasi 2023-2025) termasuk jurnal ilmiah, laporan pengabdian kepada masyarakat, dan hasil penelitian empiris tentang bullying di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa bullying merupakan manifestasi dari lemahnya internalisasi nilai-nilai etika sosial seperti empati, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama. Faktor-faktor penyebabnya meliputi lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengaruh teman sebaya yang negatif, paparan media massa, lemahnya sistem sekolah, dan ketimpangan status sosial. Dampak psikologis yang ditimbulkan mencakup kecemasan (34,72%), rendah diri (27,46%), depresi (22,28%), hingga trauma berkepanjangan (15,54%). Penelitian di MTs Negeri Ambon menunjukkan bullying verbal (35,75%) sebagai bentuk yang paling dominan. Pencegahan bullying memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan penguatan etika komunikasi, pendidikan karakter berbasis nilai moral, dan kolaborasi multipihak antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Integrasi teori psikologi sosial seperti Social Learning Theory, Teori Perkembangan Moral Kohlberg, Teori Asosiasi Diferensial, dan Teori Identitas Sosial menjadi landasan penting dalam merancang strategi intervensi yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman etika sosial yang kuat menjadi fondasi penting dalam mencegah perilaku menyimpang dan menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.