Abstract:Abstract : The application of the ITE Law in Indonesia must be understood by all groups, not least for students of SMA Negeri 3 Kisaran. Providing information to all students regarding the application of Law No. 11/2008…
on Information and Electronic Transactions (ITE) is a must to do, because now we see many school children vulnerable to violations of the ITE Law. The Information and Electronic Transaction Law (abbreviated as ITE Law) or Law number 11 of 2008 is the law that regulates information and electronic transactions, or information technology in general. This law has jurisdiction applicable to every person who commits legal acts as regulated in this Act, both within the territory of Indonesia and outside the jurisdiction of Indonesia, which has legal consequences in the jurisdiction of Indonesia and / or outside the jurisdiction of Indonesia and harm the interests of Indonesia. Many people want article 27 paragraph 3 in Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) for deletion. The reason is because article 27 paragraph 3 of the ITE Law which is commonly referred to as the rubber article is a dangerous law. Moreover, if applied by parties who do not understand about cyberspace.
Keywords: Application, Law
Abstrak : Penerapan UU ITE di Indonesia harus benar-benar dipahami semua kalangan tidak terkecuali juga bagi siswa dan siswi SMA Negeri 3 Kisaran. Memberikan informasi kepada seluruh siswa-siswi berkaitan penerapan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan hal yang harus dilaksanakan, sebab saat ini kita lihat banyak anak sekolah rentan terhadap pelanggaran UU ITE. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Banyak kalangan menginginkan pasal 27 ayat 3 di Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk dihapus. Alasannya, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE yang biasa disebut dengan pasal karet sebagai undang-undang yang berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang tak paham soal dunia maya.
Kata kunci: Penerapan, Undang-Undang
Abstract:Abstract: The development of digital learning systems requires not only effective content delivery but also database consistency and performance, particularly when used at scale by lecturers and students. Weaknesses in database…
atabase design can lead to data duplication, relational violations, and transaction failures that compromise system reliability. This study designed the Royal Mengajar application using PHP and MySQL, supported by JavaScript, HTML, and Bootstrap 5. The Crowdsourced Academic Content model enables lecturers to contribute learning materials openly, while students evaluate them through a user rating system. The objective of this research is to design and optimize the database architecture of the Royal Mengajar application by implementing multiple control mechanisms—namely views, triggers, transactions, and constraints—to enhance data efficiency, consistency, and integrity in digital learning environments. Database optimization focuses on the use of views to improve query efficiency, triggers to maintain automatic consistency, transactions to ensure atomicity in multi-table operations, and constraints to preserve data integrity. The results show that views reduced the average query execution time to 0.12 seconds, triggers maintained consistency without manual intervention, and constraints achieved 100% referential integrity. The application of these mechanisms significantly improved system speed, reduced data redundancy, and enhanced information reliability, thus reinforcing the sustainability of Royal Mengajar as a community-driven learning platform
Keywords: crowdsourced academic content; constraint; database optimization; trigger.
Abstrak: Pengembangan sistem pembelajaran digital tidak hanya menuntut penyajian materi, tetapi juga konsistensi serta kinerja basis data ketika sistem digunakan secara masif oleh dosen dan mahasiswa. Kelemahan rancangan database dapat menimbulkan duplikasi data, pelanggaran relasi, dan kegagalan transaksi yang memengaruhi keandalan sistem. Penelitian ini merancang aplikasi Royal Mengajar berbasis PHP dan MySQL dengan dukungan JavaScript, HTML, dan Bootstrap 5. Model Crowdsourced Academic Content memungkinkan dosen berkontribusi secara terbuka, sedangkan mahasiswa melakukan evaluasi melalui user rating system. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan mengoptimalkan basis data aplikasi Royal Mengajar melalui penerapan berbagai mekanisme pengendali, seperti view, trigger, transaction, dan constraint, guna meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan integritas data dalam sistem pembelajaran digital. Optimalisasi database difokuskan pada penerapan view untuk efisiensi query, trigger untuk menjaga konsistensi otomatis, transaction untuk memastikan atomicity pada operasi multi-tabel, serta constraint guna menjamin integritas data. Hasil pengujian menunjukkan view menurunkan rata-rata waktu eksekusi query menjadi 0,12 detik, trigger menjaga konsistensi tanpa intervensi manual, dan constraint memastikan integritas referensial tercapai 100%. Penerapan mekanisme ini berdampak pada peningkatan kecepatan sistem, berkurangnya redundansi, serta keandalan informasi yang lebih tinggi, sehingga mendukung keberlanjutan Royal Mengajar sebagai platform pembelajaran berbasis kontribusi komunitas.
Kata kunci: basis data; optimasi; trigger; constraint; crowdsourced academic content.
Abstract:Abstract: Secondary education plays an important role in shaping students' academic, social, and emotional skills and preparing them for further education or entering the workforce. One important aspect of education is the…
he application of discipline through sanctions for violations of school rules. SMA Negeri 1 Kisaran currently still uses a manual system in recording and imposing sanctions, which is prone to errors, data loss, and is less efficient in decision making. This study aims to propose the implementation of a decision support system based on the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method to determine more objective and transparent sanctions. The results of the application of the TOPSIS method in the process of determining objective sanctions for students at SMA Negeri 1 Kisaran are based on factors such as attendance, neatness, diligence, and student behavior, resulting in more accurate and systematic decisions. This study shows that the application of the TOPSIS method increases efficiency in determining sanctions for students and supports a fairer and data-based coaching process in schools.
Keywords: decision support system; discipline; sanctions; TOPSIS.
Abstrak: Pendidikan menengah memiliki peran penting dalam membentuk keterampilan akademik, sosial, dan emosional peserta didik serta mempersiapkan mereka untuk pendidikan lebih lanjut atau masuk ke dunia kerja. Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah penerapan disiplin melalui sanksi terhadap pelanggaran aturan sekolah. SMA Negeri 1 Kisaran saat ini masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan dan pemberian sanksi, yang rentan terhadap kesalahan, kehilangan data, serta kurang efisien dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengusulkan penerapan sistem pendukung keputusan berbasis metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) untuk menentukan sanksi yang lebih objektif dan transparan. Hasil dari penerapan metode TOPSIS dalam proses penentuan sanksi objektif pada peserta didik di SMA Negeri 1 Kisaran didasarkan pada faktor-faktor seperti kehadiran, kerapian, kerajinan, serta kelakuan siswa, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan sistematis. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan metode TOPSIS meningkatkan efisiensi dalam menentukan sanksi bagi siswa serta mendukung proses pembinaan yang lebih adil dan berbasis data di sekolah.
Kata kunci: kedisiplinan; sanksi; sistem pendukung keputusan; TOPSIS.
Abstract:Abstract: By leveraging digital technology, Laporkitong enhances transparency and accountability, as well as facilitates public participation in the oversight and enforcement processes related to land use and natural resource…
ource management. The Laporkitong website functions as an online reporting application aimed at documenting instances of spatial planning violations in the West Papua Province. The lack of public knowledge about the Laporkitong application has led to numerous issues. Therefore, an analysis of the adoption of the Laporkitong application is necessary. This study aims to investigate the influence of Perceived Quality, Perceived Control, and Perceived Ease of Use factors as determinants of the residents' willingness to use the Laporkitong application, employing the Technology Acceptance Model (TAM) and DeLone and McLean IS Success (IS D&M) theories. As many as 160 valid respondents are gathered based purposive sampling technique and evaluated using Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results inform that all seven hypotheses are accepted with the R-square of the intention to use is 0.273 indicationg 27.3% variance of the model can determine the outcome. Further discussion and conclusion regarding the implication of theoretical and practical contribution are also discussed.
Keywords: laporkitong; perceived control; perceived ease of use; perceived quality; technology acceptance model
Abstrak: Dengan memanfaatkan teknologi digital, Laporkitong meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengawasan dan penegakan terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Website Laporkitong berfungsi sebagai aplikasi pelaporan online yang bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran perencanaan tata ruang di Provinsi Papua Barat. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi Laporkitong menyebabkan banyak permasalahan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis mengenai adopsi pada aplikasi Laporkitong. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh faktor Kualitas yang Dirasakan, Kendali yang Dirasakan, dan Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan sebagai penentu keinginan penduduk untuk menggunakan aplikasi Laporkitong, dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan teori Kesuksesan Sistem Informasi (IS D&M) DeLone dan McLean. Sebanyak 160 responden valid dikumpulkan berdasarkan teknik purposive sampling dan dievaluasi menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasilnya menunjukkan bahwa semua tujuh hipotesis diterima dengan R-square niat untuk menggunakan adalah 0,273, menunjukkan bahwa 27,3% variasi model dapat menentukan hasilnya. Diskusi lebih lanjut dan kesimpulan mengenai implikasi kontribusi teoritis dan praktis juga dibahas.
Kata kunci: laporkitong; pengendalian yang dirasakan; kemudahan penggunaan yang dirasakan; kualitas yang dirasakan; model penerimaan teknologi
Abstract:Abstract: The rapid growth in the use of online loan applications makes protecting consumer data a crucial issue. Current online loan application data protection regulations need to be updated to ensure consumers' personal…
al data is protected from potential misuse. This study aims to analyze the urgency of updating data protection regulations for users of online loan applications through a normative-juridical approach. The results of the study found that more comprehensive new regulations were needed to keep pace with the rapid development of technology in the financial sector. The findings of this study emphasize the importance of protecting personal data in applications that offer online loan services, especially with the increasing number of cases of breaches of personal data. The results of the study conclude that updating personal data protection regulations is very important to ensure the security and safety of consumer data in applications that offer online loan services.
Keywords: application; online loans; personal data protection; regulation; privacy;
Abstrak: Pesatnya pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman online membuat perlindungan data konsumen menjadi isu krusial. Regulasi perlindungan data pengajuan pinjaman online saat ini perlu diperbarui untuk memastikan data pribadi konsumen terlindungi dari potensi penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan regulasi perlindungan data bagi pengguna aplikasi pinjaman online melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa diperlukan regulasi baru yang lebih komprehensif untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online, terlebih dengan semakin banyaknya kasus pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembaharuan regulasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan data konsumen di aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online.
Kata kunci: aplikasi; perlindungan data pribadi; pinjaman online; privasi; regulasi
Abstract:Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan diberlakukannya Syariat Islam sebagai dasar hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana (jinayah). Salah satu komponen penting dalam penerapan…
an hukum Islam diaceh ialah penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum jinayat, khususnya kasus khamar (minuman keras). Penelitian ini membahas penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maupun Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat terhadap pelanggaran jarimah khamar. Dalam hukum Islam, khamar merupakan perbuatan haram karena merusak akal yang merupakan salah satu dari maqashid al-syari'ah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini melibatkan Wilayatul Hisbah, Mahkamah Syar'iyah, serta perangkat hukum formal dan substantif sesuai dengan ketentuan Qanun. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa uqubat hudud, ta’zir, dan denda sesuai dengan beratnya pelanggaran. Selain itu, proses pembuktian, alat bukti, dan prinsip-prinsip hukum acara jinayat turut menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan dan efektivitas pelaksanaan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum jinayat di Aceh, meskipun menghadapi tantangan, memiliki dasar yuridis, normatif, dan sosial yang kuat dalam menanggulangi peredaran dan konsumsi khamar
Abstract:Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh dan menemukan maksim-maksim dalam teori Grice, baik berupa penerapan maupun pelanggaran prinsp kerja sama sama teori Grice pada saat interaksi tawar-menawar antara penjual…
l dan pembeli di Siring, Kota Banjarmasin. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam penelotian ini juga diperkuat dengan menggunakan pendekatan teori Grice. Cara kerja teori Grice menerapkan kerja maksim yang meliputi: maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi dan maksim cara. Sumber data dalam penelitian ini ialah 4 orang penjual di Siring, Banjarmasin. Pengumpulan data dilakakukan dengan dua teknik, yakni teknik dokumentasi dan teknik catat. Proses penganalisisan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis yang di sesuaikan dengan kajian analisis wacana oleh teori Grice. Dari hasil penelitian ditemukan penerapan dan pelanggaran dari maksim dalam kerja sama Grice. Data tersebut beruapa 10 bentuk penerapan dari maksim Grice dan 3 pelanggaran maksim Grice.
Abstract:Fakta menunjukan setiap tempat pasti ada perbuatan melawan hukum. Khususnya para pejabat daerah yang melanggar asas transparasi dan akuntabilitas. Serta melanggar etika dan hukum, berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan…
iptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instunsi pemerintah. Penegakan hukum harus tegas menangani tindak gratifikasi. Perbuatan melawan hukumnya yaitu gratifikasi masalah yang sering terjadi berupa memberikan hadiah untuk niat yang tidak baik. Penerima gratifikasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU Tipikor serta menuntut pengembalian kerugian yang dialami negara. Pertanggungjawaban hukum bagi pejabat daerah yang menerima gratifikasi dalam pelayanan publik sanagt penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pertanggungjawaban pejabat daerah yang terlibat gratifikasi serta peran penegak hukum dalam meminimalisir adanya gratifikasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Actual Approve). Hasil penelitian menunjukkan gratifikasi sudah dianggap sebagai bentuk suap. Lemahnya pengawasan secara internal juga menjadi faktor utama gratifikasi terjadi. Pelanggaran seperti ini mengakibatkan prinsip good governance menjadi tercoreng. Dapat ditarik menjadi kesimpulan bahwa peraturan yang sudah ada terkait gratifikasi masih terdapat kelemahan atau celah yang dimanfaatkan pelaku. Reformasi hukum dan peningkatan kesadaran menjadi kunci untuk mencipatakan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Dalam penelitian ini untuk mengatasi gratifikasi dalam pelayanan publik dengan memperkuat sitem pengawasan di setiap instansi pemerintah serta meningkatkan pelatihan bagi pejabat daerah mengenai hukum antikorupsi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kedisiplinan siswa kelas XI di SMK Terpadu Rangganis. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya mutu pendidikan…
dan daya saing yang masih menjadi perhatian, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan terarah. Untuk itu, manajemen layanan bimbingan dan konseling menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan bimbingan dan konseling melibatkan penyusunan program kerja yang mencakup strategi, tujuan, struktur, dan mekanisme yang terarah. Dalam pelaksanaan, siswa yang bermasalah mendapatkan layanan bimbingan dari guru BK setelah adanya laporan dari guru atau siswa lain. Siswa kemudian diberi arahan serta diperingatkan untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama, dengan komitmen melalui surat pernyataan. Faktor pendukung yang ditemukan adalah kerja sama antara guru BK, wali kelas, siswa, dan orang tua, serta keterbukaan siswa terhadap guru BK. Sementara itu, faktor penghambat termasuk jarak rumah siswa yang jauh dari sekolah, rendahnya motivasi orang tua dalam menegakkan tata tertib sekolah, dan pengaruh lingkungan yang kurang kondusif. Kesimpulannya, manajemen bimbingan dan konseling di SMK Terpadu Rangganis berhasil membantu meningkatkan kedisiplinan siswa melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang matang. Meski terdapat kendala eksternal dan internal, pendekatan yang terarah dan dukungan dari berbagai pihak dapat membantu siswa lebih disiplin dan meningkatkan prestasi akademik.