Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Abstract:Application of the Scrum model in the design of research and community service information systems (Case study at STMIK Lombok), the Institute for Research and Community Service (LPPM) is an activity unit that functions…
unctions to manage all research and community service activities carried out by lecturers in connection with the lecturer improving the quality of the lecturer. The formulation of the problem is how to design and build a research and community service information system so as to facilitate the process of submitting proposals, accepting, selecting, reviewing, approving, controlling implementation and facilitating reporting. This study uses data collection methods namely observation and interviews, while the system development method uses the Scrum method, the following is a description of the stages of software development using the Scrum method, namely: Produck Backlog, Sprint Backlog, Sprint and Working Increment of the Software. Based on the data analysis, it was concluded that the research and community service information system was designed to facilitate the submission of research proposals as well as the dedication and reporting of research and service activities being carried out by lecturers. Presentation of information in this system includes lecturer data input, input of research proposal, dedication proposal input, print decision letter and report data input.
Keywords:Information Systems Research and Community Service, SCRUM Method
Abstrak:Penerapan model Scrum dalam perancangan sistem informasi penelititan dan pengabdian kepada masyarakat (Studi kasus di STMIK Lombok), Lembaga Penelititan dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) adalah sebuah unit kegiatan yang berfungsi mengelola semua kegiatan penelititan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakasanakan oleh dosen dalam kaitan dengan peningkatan kualitas dosen tersebut. Adapun perumusan masalahnya bagaimana merancang dan membangun sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mempermudah dalam proses pengajuan proposal, penerimaan, seleksi, review, persetujuan, pengontrolan pelaksanaan dan mempermudah pelaporan. metode pengembangan sistemnnya menggunakan metode Scrum, uraian dari tahap-tahap pengembangan perangkat lunak menggunakan metode Scrum yaitu : Produck Backlog, Sprint Backlog, Sprint dan Working Increment Of The Software. Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk melakukan kemudahan dalam pengajuan usulan proposal penelitian maupun pengabdian dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian yang sedang dilakukan oleh dosen. Penyajian informasi dalam sistem ini meliputi input data dosen, input proposal penelitian, input proposal pengabdian, mencetak surat keputusan dan input data laporan.
Kata kunci:Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Metode SCRUM.
Abstract:Research and community service (P2M) are crucial elements that higher education institutions can undertake to address the challenges and problems faced by society. According to the administrative system in higher education…
on institutions, before initiating a P2M program, a series of processes, including the creation of a proper and correct proposal, are required. This proposal will then be submitted to the LPPM (Institute for Research and Community Service) as the coordinator of P2M activities. The quality of the P2M proposal significantly influences the implementation of these activities. Therefore, the quality and quantity of P2M proposal creation can be improved through training. This article will discuss the training conducted with the main objective of enhancing the ability of lecturers to prepare research and community service proposals within the Aceh Polytechnic environment. The training aims to ensure that lecturers can create proposals that meet administrative standards, thereby obtaining approval and support from the LPPM of Aceh Polytechnic. By improving the lecturers' ability to prepare proper and correct proposals, the quality and quantity of research and community service at Aceh Polytechnic will significantly increase.
Keywords: P2M; three pillars of higher education; LPPM; research proposal
Abstrak: Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M) adalah elemen krusial yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan sistem administrasi di perguruan tinggi, sebelum dapat memulai program P2M ini maka diperlukan serangkaian proses termasuk pembuatan proposal yang baik dan benar yang nantinya akan diserahkan kepada pihak LPPM selaku koordinator kegiatan P2M. Pembuatan proposal P2M yang berkualitas akan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan P2M ini, terkait hal tersebut kualitas dan kuantitas pembuatan proposal P2M dapat ditingkatkan dengan dilakukannya pelatihan. Artikel ini akan membahas pelatihan yang dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Politeknik Aceh. Pelatihan ini bertujuan memastikan dosen mampu membuat proposal yang memenuhi standar administrasi, sehingga bisa mendapatkan persetujuan dan dukungan dari LPPM Politeknik Aceh. Dengan meningkatnya kemampuan dosen dalam menyusun proposal yang baik dan benar maka juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Aceh akan mengalami peningkatan yang signifikan.
Kata kunci: P2M; tri dharma perguruan tinggi; LPPM; proposal penelitian
Abstract:Abstract: Business actors need information regarding the implications of the latest laws and regulations for their business activities. Many companies have carried out corporate action activities during the Covid-19 pandemic.…
emic. This corporate action requires approval from creditors, especially bank financial institutions. Bank leaders need knowledge of regulations and the implications of each regulation on decisions to be taken. This training provides information on new regulations, including the Job Creation Law, Information and Electronic Transaction Law, and the proposed Personal Data Protection (PDP Law. The training is conducted using the webinar method in order to reach bank leaders throughout Indonesia. The results of this webinar have enriched the knowledge of bank leaders regarding the laws and regulations, especially their implications for the banking business.
Keywords: corporate action; business law; banking
Abstrak: Pelaku usaha memerlukan informasi mengenai implikasi peraturan perundang-undangan terbaru terhadap kegiatan usaha yang dijalankannya. Banyak perusahaan telah melakukan kegiatan aksi korporasi selama pandemi Covid-19. Aksi korporasi ini memerlukan persetujuan dari pada kreditor, khususnya lembaga keuangan bank. Para pimpinan bank memerlukan pengetahuan mengenai peraturan dan implikasi setiap peraturan terhadap keputusan yang akan diambil. Pelatihan ini memberikan informasi mengenai peraturan yang baru, di antaranya UU CK, UU ITE, dan rencana UU PDP. Pelatihan dilakukan dengan metode webinar agar dapat menjangkau para pimpinan bank yang berada di seluruh Indonesia. Hasil webinar ini telah memperkaya pengetahuan para pimpinan bank terhadap peraturan perundang-undangan terutama implikasinya terhadap bisnis perbankan.
Kata Kunci: aksi korporasi; hukum bisnis; perbankan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan…
hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) pada proses pembelian dan pengeluaran kas di PT. Bintang Mandiri Bersaudara. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan…
an deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan bagian gudang, purchase order (PO), accounting, dan finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah berjalan secara sistematis serta mendukung pengendalian internal melalui pemisahan tugas dan persetujuan manajemen. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala berupa gangguan sistem KSOFT, ketidaksesuaian data persediaan dengan kondisi fisik gudang, keterlambatan pengadaan barang, serta penerapan SOP yang belum konsisten. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan keandalan sistem, pengelolaan persediaan, dan kompetensi pengguna agar proses pembelian dan pengeluaran kas dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum perdata. Metode penelitian…
yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian konsumen.
Abstract:Kriminalisasi honor killing atau pembunuhan demi kehormatan menghadirkan tantangan serius terhadap rasionalitas putusan pidana, khususnya ketika klaim kehormatan diperlakukan sebagai alasan yang meringankan tanpa pemeriksaan…
saan yang memadai terhadap hubungannya dengan fakta-fakta yang relevan secara hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja pemberian alasan yang dapat diaudit untuk menilai posisi motif kehormatan dalam hukuman pidana dan untuk merumuskan kriteria yang membedakan kehormatan sebagai dasar faktual dari kehormatan sebagai faktor pemberat. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat uji pemberian alasan yang memeriksa dasar bukti, relevansi hukum, dan kesesuaian tujuan hukuman, serta uji pembobotan motif yang mengoperasionalkan enam indikator: persetujuan masyarakat, tindakan kolektif, perencanaan, kekejaman, intimidasi saksi atau campur tangan dalam proses peradilan, dan dampak diskriminatif terhadap korban. Hal ini menutup pintu bagi simpati sosial sebagai faktor yang meringankan, sekaligus memberikan dasar normatif untuk memperlakukan kehormatan sebagai faktor pemberat ketika berfungsi sebagai legitimasi kekerasan pribadi dan mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi untuk memperkuat disiplin dalam menentukan dasar-dasar hukuman dan konsistensi dalam penerapan pedoman hukuman pada kasus pembunuhan demi kehormatan.
Abstract:Dinas Pariwisata Kota Palembang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sebagian besar masih dilakukan secara semi-manual menggunakan spreadsheet. Proses ini rentan terhadap kesalahan input, berisiko kehilangan…
gan bukti transaksi fisik, dan menyebabkan keterlambatan dalam pemantauan realisasi anggaran secara real-time oleh pimpinan, sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Perancangan sistem ini menggunakan metode User Centered Design (UCD), yang memfokuskan proses desain pada kebutuhan pengguna melalui tahapan identifikasi konteks penggunaan, spesifikasi kebutuhan pengguna, perancangan solusi, dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan antarmuka sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dan disesuaikan untuk tiga peran pengguna utama: Operator (Staf Keuangan), Administrator, dan Pimpinan. Sistem yang dirancang mencakup fitur-fitur esensial seperti input transaksi, unggah bukti digital, verifikasi data, manajemen pagu anggaran, alur persetujuan, dan pembuatan laporan otomatis. Diharapkan, rancangan sistem ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Kota Palembang.