Abstract:Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan sejak tahun 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan reformasi penting dalam sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia. Fasilitas…
Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan melalui mekanisme kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan JKN di FKTP dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi Edward III. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan 10 informan (kepala puskesmas, tenaga kesehatan, petugas BPJS, dan pasien). Hasil menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih mengalami kendala terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum merata. Disposisi pelaksana kebijakan tergolong baik, namun belum didukung sepenuhnya oleh struktur birokrasi yang adaptif. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem informasi dan integrasi sistem rujukan, serta pemantauan rutin dari pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan.
Abstract:Digitalisasi wakaf melalui inovasi teknologi berbasis aplikasi merupakan terobosan penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam dan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat di era industri 4.0. Penelitian ini…
bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran, mekanisme, peluang, serta tantangan pemanfaatan aplikasi wakaf digital dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji platform aplikasi wakaf digital yang bermitra dengan lembaga keuangan syariah dan nazhir tersertifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi nonpartisipan terhadap antarmuka aplikasi, serta studi pustaka terhadap regulasi dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi wakaf digital berfungsi ganda sebagai alat transaksi sekaligus kanal edukasi interaktif. Fitur-fitur seperti modul singkat, simulasi keuangan, dan laporan akuntabilitas real-time berhasil menurunkan hambatan psikologis, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperluas basis wakif di kalangan generasi muda yang akrab teknologi. Lebih lanjut, inovasi ini mentransformasi paradigma tradisional wakaf dari aset fisik skala besar menjadi wakaf uang mikro yang fleksibel. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, meliputi regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap fintech wakaf, isu keamanan data, kesenjangan infrastruktur digital di pedesaan, serta rendahnya kompetensi teknologi sebagian nazhir. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf digital memerlukan sinergi kuat antara regulator, Badan Wakaf Indonesia, dan pengembang fintech untuk membangun ekosistem yang aman, patuh syariah, dan user-friendly.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Keuangan publik dan sosial Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan historis keuangan…
uangan publik Islam, bentuk kelembagaan pengelolaan zakat dan wakaf, serta prospek pengembangannya di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dari berbagai sumber ilmiah dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, ditandai dengan hadirnya lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, penerapan prinsip seperti Zakat Core Principles dan Wakaf Core Principles menunjukkan adanya upaya standardisasi pengelolaan yang profesional. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, regulasi, serta inovasi pengelolaan untuk mendukung sistem keuangan sosial Islam yang berkelanjutan.
Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Surabaya memerlukan keseimbangan antara asupan zat gizi dan aktivitas fisik untuk mempertahankan status gizi optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis…
nganalisis hubungan asupan zat gizi makro dan aktivitas fisik dengan status gizi mahasiswa. Penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional melibatkan 98 responden yang dipilih menggunakan consecutive sampling. Data dikumpulkan menggunakan recall 3×24 jam, kuesioner IPAQ-SF, serta pengukuran tinggi dan berat badan. Analisis dilakukan menggunakan uji Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada responden perempuan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara asupan energi (p=0,60), protein (p=0,15) lemak (p=0,13), karbohidrat (p=0,69), maupun aktivitas fisik (p=0,09) dengan status gizi. Pada responden laki-laki, hanya asupan energi yang berhubungan signifikan dengan status gizi (p=0,01; r=0,3), sedangkan asupan protein (p=0,20), lemak (p=0,06), karbohidrat (p=0,47), dan aktivitas fisik (p=0,49). Disimpulkan bahwa asupan energi berhubungan dengan status gizi pada mahasiswa laki-laki, tetapi tidak pada mahasiswa perempuan.
Kata Kunci : aktivitas fisik, asupan zat gizi makro, mahasiswa, status gizi
Abstract:Gizi kurang dan gizi berlebih menjadi masalah gizi yang terjadi di indonesia saat ini. Status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu aktivitas fisik dan konsumsi junk food. Pola makan seperti konsumsi…
junk food dapat menyebabkan risiko kelebihan berat badan jika tidak diimbangi dengan adanya aktivitas fisik. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa mahasiswa gizi Universitas Negeri Surabaya tergolong sering mengonsumsi junk food serta memiliki aktivitas fisik rendah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengatahui hubungan antara aktivitas fisik dan konsumsi junk food dengan status gizi mahasiswa Prodi S1 Gizi Universitas Negeri Surabaya. Penelitian menggunakan desain Cross-sectional dengan total sampel berjumlah 87 responden. Aktivitas fisik diukur menggunakan IPAQ-SF dan konsumsi junk food diukur menggunakan FFQ. Status gizi diukur menggunakan pengukuran antropometri, kemudian menghitung IMT untuk melihat status gizi responden. Analisis menggunakan uji normalitas berupa Kolmogorov-Smirnov dan uji hipotesis Korelasi Pearson untuk data yang berdistribusi normal dan Spearman Rank untuk data yang tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada variabel aktivitas fisik, konsumsi junk food dan IMT yaitu 0,000<0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Hasil uji Spearman rank pada aktivitas fisik yaitu 0,140 >0,05, dan hsil uji hipotesis pada konsumsi junk food yaitu 0,733>0,05. Tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dan konsumsi junk food dengan status gizi mahasiswa Prodi S1 Gizi Universitas Negeri Surabaya.
Abstract:Overweight dan obesitas pada anak usia 24–59 bulan merupakan masalah gizi yang terus meningkat dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai salah satu daerah…
daerah dengan prevalensi overweight dan obesitas balita tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan kejadian overweight dan obesitas pada anak usia 24–59 bulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional dan memanfaatkan data sekunder Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023. Sampel penelitian berjumlah 584 anak usia 24–59 bulan. Variabel independen meliputi jenis kelamin, riwayat berat badan lahir, kelengkapan imunisasi, serta konsumsi makanan manis, minuman manis, dan makanan berlemak. Analisis data dilakukan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik sederhana untuk memperoleh nilai Odds Ratio (OR) dan interval kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi overweight dan obesitas sebesar 11,8%. Analisis bivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki berhubungan signifikan dengan kejadian overweight dan obesitas (OR=1,78; IK 95%=1,06–2,98; p<0,05). Sementara itu, riwayat berat badan lahir, kelengkapan imunisasi, serta konsumsi makanan manis, minuman manis, dan makanan berlemak tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki merupakan faktor determinan utama kejadian overweight dan obesitas pada anak usia 24–59 bulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diperlukan intervensi gizi preventif sejak dini yang terintegrasi dengan pemantauan pertumbuhan balita.
Abstract:Penggunaan smartphone di kalangan remaja terus meningkat seiring dengan kemudahan akses terhadap informasi, hiburan, dan media sosial. Menurut APJII (2024), 98% remaja menggunakan smartphone, sementara data dari Badan Pusat…
sat Statistik Sumatera Barat (2024) menunjukkan bahwa 67,78% remaja memiliki akses ke smartphone. Penggunaan berlebihan ini membuat remaja kesulitan mengelola waktu, mengurangi konsentrasi, sering menunda-nunda tugas, dan mempengaruhi motivasi belajar mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan penggunaan smartphone pada remaja kelas VIII di SMP Negeri 25 Padang Tahun 2025, dengan pengumpulan data dilakukan pada 26-28 Mei 2025. Populasi penelitian terdiri dari 261 siswa kelas VIII di SMP Negeri 25 Padang pada tahun 2025. Sampel sebanyak 72 responden diambil menggunakan rumus Slovin dengan teknik sampling acak. Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar observasi dan kuesioner MSLQ, dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square. Hasil menunjukkan bahwa 45,8% remaja memiliki motivasi belajar rendah, sementara 44,4% memiliki penggunaan smartphone yang tinggi. Secara bivariat, terdapat hubungan antara motivasi belajar dan penggunaan smartphone pada remaja kelas VIII di SMP Negeri 25 Padang tahun 2025. Diharapkan guru dapat meningkatkan program pendidikan tentang penggunaan smartphone yang sehat dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Smartphone use among adolescents is increasing along with easier acces to information, entertainment, and social media. According to APJII (2024), 98% of adolescents use smartphones, while data from the West Sumatra Statistics Agency (2024) shows that 67,78% of adolescents have acces to smartphones. This excessive use makes it difficult for teenager to manage their time, reduces their concentration, causes them to frequently procrastinate, and affects their motivation to learn. This study aims to determine the relationship between learning motivation and smartphone use among eight-grade students at SMP Negeri 25 Padang in August 2025, with data collection carried out on May 26-28, 2025. The study population consisted of 261 eight-grade students at SMP Negeri 25 Padang in 2025. A sample of 72 respondents was taken using the Slovin formula with random sampling technique. Data collection was conducted using observation sheets and MSLQ questionnaires,analyzed univariately and bivariately using the Chi-Square test. The results showed that 45,8% of adolescents had low learning motivation, while 44,4% had high smartphone usage. Bivariate there is a relationship between learning motivation and smartphone use among eight-grade students at SMP Negeri 25 Padang in 2025. It is hoped that teachers can improve educational programs on healthy smartphone use and create a create a conducive learning environment.
Abstract:Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014. Permasalahan yang harus diperhatikan BPJS KC Padang…
adang adalah mengukur kualitas pelayanan. Berdasarkan ulasan website komentar tentang pelayanan di BPJS Kesehatan KC Padang menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan dengan kepuasan peserta BPJS Kesehatan KC Padang Tahun 2024.
Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Agustus tahun 2024 di BPJS KC Padang. Populasi penelitian yaitu peserta yang berkunjung di BPJS KC Padang bulan Juli-Agustus sebanyak 912.242. Jumlah Sampel sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan metode wawancara. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji statistik Chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 52% menyatakan kualitas pelayanan tidak bermutu, 59% menyatakan tidak puas terdapat hubungan signifikan antara kualitas pelayanan (p value = 0.000), ditemukan hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi keandalan (0,000), daya tanggap (0,002), Jaminan (0,009) kepedulian(0,003) dan ditemukan tida ada hubungan pada dimensi kualitas dengan kepuasan pada dimensi bukti fisik (1,000) dengan kepuasan Peserta BPJS.
Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berhubungan dengan kepuasan peserta BPJS. Disarankan untuk perlu peningkatan fasilitas kenyamanan, penerapan sistem antrian elektronik melalui aplikasi pendaftaran online atau tiket digital untuk mengurangi penumpukan pasien. Penambahan jumlah petugas frontliner juga penting untuk mengurangi waktu tunggu dan memastikan pelayanan yang lebih cepat.