Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan…
ngan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan secara substantif, karena kehadiran fisik warga dalam Musrenbangdes tidak diikuti oleh pengintegrasian aspirasi mereka ke dalam dokumen RKPDes secara bermakna; (2) partisipasi dalam pelaksanaan berjalan relatif baik, ditandai dengan kuatnya semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan infrastruktur; (3) pemanfaatan hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi kelompok perempuan dan buruh tani yang memperoleh porsi manfaat lebih kecil; serta (4) partisipasi dalam evaluasi merupakan dimensi yang paling lemah, akibat minimnya transparansi anggaran dan terbatasnya saluran aspirasi warga di luar siklus tahunan Musrenbangdes. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi dominasi elite desa dalam forum deliberasi, rendahnya literasi kebijakan warga, dan distribusi informasi yang tidak memadai. Penguatan mekanisme Musrenbangdes berbasis inklusi dan transparansi anggaran menjadi rekomendasi utama penelitian ini.
Abstract:Penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kebijakan nasional untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tertib administrasi di fasilitas kesehatan. Di Sumatera Barat, sebagian besar dari 270 Puskesmas telah menggunakan…
RME, namun sekitar 10 belum mengimplementasikannya. Puskesmas Ambacang mulai menerapkan RME pada 1 Januari 2023 dengan aplikasi ePuskesmas, diperbarui menjadi ePuskesmas NG, dan sejak 1 Juni 2024 beralih ke ePuskesmas Klaster. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan RME pasien rawat jalan di Puskesmas Ambacang Kota Padang Tahun 2025. Menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara, observasi, dan checklist terhadap lima informan (Kepala Tata Usaha, dokter, perawat, kepala unit, dan petugas rekam medis), penelitian dilakukan pada Maret–Agustus 2025. Hasil menunjukkan penerapan RME berjalan cukup baik dengan dukungan seluruh tenaga kesehatan, ketersediaan sarana, prasarana, dan kebijakan, meski terkendala jaringan dan server. Pendanaan bersumber dari anggaran rutin. Pencatatan dan pelaporan dilakukan melalui ePuskesmas Klaster, namun pencatatan manual masih digunakan saat sistem bermasalah. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan. Kelengkapan data pasien dalam RME baru mencapai 62,58%, belum memenuhi target nasional. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, gangguan teknis, dan kelengkapan data. Disarankan peningkatan pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi jaringan agar penerapan RME lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai macam dan aplikasi media pembelajaran di kelas Pendidikan Agama Islam (PAI). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka, penelitian ini mengumpulkan…
pulkan data dari jurnal, buku, dan publikasi ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa media pembelajaran PAI mencakup jenis audio, visual, audio-visual, dan digital interaktif. Bukti menunjukkan bahwa alat-alat ini efektif meningkatkan keterlibatan, motivasi, pemahaman, dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Namun, tantangan tetap ada, termasuk fasilitas yang tidak memadai dan kemampuan teknologi guru yang terbatas. Untuk mengoptimalkan penggunaannya, peningkatan keterampilan pendidik dan penguatan infrastruktur menjadi hal yang penting.
Abstract:Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2025 merupakan bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh curah hujan ekstrem serta diperparah oleh degradasi lingkungan dan perubahan tutupan…
pan lahan. Peristiwa ini menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerugian materiil yang signifikan, termasuk korban jiwa, kerusakan permukiman, serta lumpuhnya infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen bencana pasca peristiwa banjir bandang dan tanah longsor di Aceh tahun 2025, dengan meninjau tahapan mitigasi, tanggap darurat, dan pasca bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis dokumen, dengan memanfaatkan data dari laporan resmi pemerintah, regulasi kebencanaan, pemberitaan media nasional, serta pendapat pakar. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan bencana di Aceh telah dilakukan melalui upaya mitigasi struktural dan nonstruktural, respons darurat yang melibatkan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan dalam aspek pengelolaan lingkungan, sistem peringatan dini, dan penataan ruang berbasis risiko. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi penting untuk meningkatkan ketangguhan wilayah Aceh terhadap bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi digital dalam memperluas akses pasar internasional bagi produk halal global. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui kajian literatur dari berbagai…
i jurnal nasional, penelitian ini menemukan bahwa ekonomi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap penguatan industri halal di Indonesia. Pemanfaatan e-commerce, marketplace halal, sertifikasi halal digital, dan pembangunan Global Halal Hub mempercepat ekspansi produk halal di pasar internasional. Digitalisasi juga meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat branding, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Namun, tantangan masih muncul dari sisi literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan regulasi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor teknologi menjadi kunci untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.
Abstract:Megaproyek transportasi perkotaan seperti MRT Jakarta Fase 1 bukanlah sekadar proyek rekayasa; proyek ini melibatkan lapisan pekerjaan administratif, teknis, dan kelembagaan yang perlu diorganisasikan dengan cermat. Studi…
i ini mengkaji bagaimana tim proyek menyusun organisasinya, apa yang membentuk pilihan-pilihan tersebut, dan model organisasi apa yang sebenarnya digunakan selama proses konstruksi. Untuk melakukan hal ini, penelitian ini memanfaatkan literatur akademis, dokumen proyek, dan laporan resmi MRT Jakarta. Sumber-sumber ini membantu menggambarkan bagaimana berbagai pengaturan proyek seperti kontrak tradisional, sistem turnkey, dan manajemen internal muncul dalam pengembangan Fase 1. Analisis ini juga menggunakan empat pertimbangan umum dalam desain organisasi: arah strategis proyek, skala keseluruhannya, teknologi yang diadopsi, dan orang-orang yang terlibat dalam menjalankannya. Selain itu, studi ini membandingkan struktur proyek dengan jenis manajemen proyek yang umum seperti struktur fungsional, matriks, dan lini-dan-staf. Temuan menunjukkan bahwa pembangunan MRT Jakarta Fase 1 mengandalkan pengaturan hibrida, dengan struktur matriks memainkan peran terbesar. Pilihan ini tampaknya berkaitan erat dengan kompleksitas teknis proyek, jumlah pemangku kepentingan yang terlibat, dan kebutuhan akan koordinasi lintas fungsi yang stabil. Pada akhirnya, studi ini menyoroti bahwa desain organisasi bukan sekadar elemen latar belakang – melainkan faktor kunci yang membentuk keberhasilan proyek infrastruktur publik berskala besar dan menawarkan beberapa wawasan untuk perencanaan proyek publik di masa mendatang di Indonesia.
Abstract:Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata…
enata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.
Pembangunan infrastruktur publik merupakan instrumen utama dalam meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan masyarakat. Teras Cihampelas adalah skywalk pertama di Indonesia yang dibangun sepanjang sekitar 450 meter untuk menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengurangi kemacetan kawasan Cihampelas. Penelitian ini mengevaluasi proses manajemen proyek Teras Cihampelas dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek ini secara fisik telah terselesaikan namun belum memenuhi tujuan awal pemerintah. Meskipun telah dikeluarkan dana besar dengan total anggaran sekitar Rp74 miliar, kemacetan tetap terjadi dan banyak PKL kembali berjualan di trotoar. Analisis juga menunjukkan adanya kelemahan pada studi kelayakan sosial-ekonomi serta kurangnya partisipasi publik dalam tahap perencanaan, sehingga output infrastruktur tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelibatan stakeholder, dan koordinasi lintas dinas dalam proyek infrastruktur publik di masa mendatang.
Abstract:Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek strategis nasional yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan banyak pihak dan proses konstruksi berskala besar. Studi literatur menunjukkan bahwa proyek…
royek ini mengalami keterlambatan akibat kombinasi faktor teknis dan nonteknis. Artikel ini menganalisis faktor-faktor tersebut berdasarkan penelitian terdahulu dan mengaitkannya dengan teori manajemen konflik. Hasil kajian literatur menunjukkan sebelas faktor utama penyebab keterlambatan, antara lain pembebasan lahan, jadwal proyek yang terlalu ketat, kurangnya integrasi perencanaan, keterbatasan sumber daya, perubahan desain, koordinasi rumit, dan kelalaian subkontraktor. Sebagian besar faktor tersebut berhubungan dengan konflik kepentingan, konflik peran, konflik instruksi, dan konflik struktural. Analisis menggunakan teori manajemen konflik menjelaskan bahwa konflik yang tidak dikelola dapat memperlambat pengambilan keputusan dan menurunkan produktivitas proyek. Artikel ini merekomendasikan peningkatan koordinasi, kejelasan peran, penguatan komunikasi lintas tim, pelatihan manajemen konflik, serta perbaikan proses perencanaan sebagai langkah untuk mengurangi keterlambatan proyek infrastruktur berskala besar.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh revitalisasi kawasan dan promosi wisata terhadap minat berkunjung pada Wisata Kota Lama Surabaya. Revitalisasi kawasan dan promosi wisata merupakan dua aspek penting dalam…
am pengembangan wisata Kota Lama sebagai kawasan bersejarah dan bernilai budaya tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada pengunjung Wisata Kota Lama Surabaya dengan rentang usia 17-60 tahun, dengan responden berjumlah 96 orang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda untuk menguji pengaruh simultan antara revitalisasi kawasan dan promosi wisata terhadap minat berkunjung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan dan promosi wisata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung masyarakat ke Wisata Kota Lama Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan infrastruktur, peningkatan estetika kawasan, serta strategi promosi yang efektif dapat meningkatkan daya tarik dan minat wisatawan untuk mengunjungi Kota Lama Surabaya. Faktor-faktor lain seperti fasilitas, aksesibilitas, dan nilai sejarah juga turut memengaruhi keputusan berkunjung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah, pengelola pariwisata, dan pelaku industri terkait dalam merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Lama Surabaya.