Abstract:Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin…
in bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Abstract:Artikel ini membahas peranan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mewujudkan konsep Good Governance di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk…
tuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Dengan menggunakan contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Abstract:Salah satu rintangan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah, terutama di sektor perbankan, adalah kurangnya tata kelola yang memadai.Tidak optimalnya tata kelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis, antara…
ara lain:- produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat,- kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk, pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tata kelola yang baik pada perbankan syariah, salah satunya yaitu dengan transparansi.Transparan di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci,sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam situasi ini ialah mudharabah, oleh karena itu bank wajib memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan benar-benar teredukasi mengenai mudharabah itu. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi.
Abstract:Revolusi industri 4.0 menghadirkan transformasi fundamental dalam pemahaman dan pendekatan terhadap beragam aspek kehidupan, termasuk sistem keuangan. Era industri 4.0 ditandai oleh penggunaan teknologi digital sebagai salah…
alah satu aset yang diperlukan oleh setiap pelaku bisnis, termasuk pelaku industri keuangan, dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya teknologi digital, suatu industri bisa berkolaborasi antara berbagai pelaku bisnis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Keterkaitan transformasi digital dalam manajemen keuangan syariah mencakup penggunaan teknologi guna memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang utama. Penerapan teknologi digital telah mengubah cara berpikir dalam berbagai aspek kehidupan. Revitalisasi ekonomi melalui sektor digital menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif, sementara transformasi ekonomi digital juga menciptakan banyak peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam bisnis. Saat ini, berbagai platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Twitter, serta aplikasi e-commerce seperti Shopee, dan Tokopedia, dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produk makanan, fashion, dan sektor lainnya. Memanfaatkan potensi ekonomi digital dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM memberikan berbagai keuntungan, khususnya bagi pelaku usaha UMKM serta bagi masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan.
Abstract:Pengembangan sistem e-Tamu berbasis web di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kedatangan tamu serta pengelolaan pengaduan…
layanan. Sistem e-Tamu terdiri dari dua komponen utama: front-end sebagai antarmuka pengguna untuk pendaftaran tamu dan pengajuan pengaduan, serta back-end untuk pengelolaan data dan penyajian laporan oleh admin. Dengan integrasi notifikasi real-time, pegawai dapat merespons kedatangan tamu dan pengaduan secara lebih cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pelayanan.
Pengembangan sistem menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, yang memastikan setiap tahap dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga implementasi. Desain sistem ini juga didukung oleh berbagai diagram, seperti Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur data dan interaksi dalam sistem. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem e-Tamu berhasil meningkatkan transparansi, kecepatan layanan, dan kepuasan publik dalam layanan pengelolaan tamu. Sistem ini diharapkan menjadi model layanan digital yang efektif dan berkelanjutan bagi instansi pemerintah lainnya.
Abstract:Perancangan sistem informasi presensi pegawai berbasis web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan pencatatan presensi manual dengan tulisan tangan…
angan pada buku presensi yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Sistem ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall, yang meliputi pengumpulan kebutuhan, analisis, dan desain sistem menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML). Dengan fitur-fitur seperti pencatatan kehadiran, pengajuan izin, dan pembuatan laporan, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi data kehadiran pegawai. Selain itu, implementasi sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memudahkan pengelolaan data, dan menjaga keamanan informasi dengan pembagian hak akses antara pegawai dan admin. Diharapkan, sistem informasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai, serta memperkuat pengelolaan administrasi di instansi tersebut.
Abstract:Sistem informasi dapat menyajikan data akurat, efektif dan efesian. Pengajuan beasiswa merupakan hal penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Namun, proses pengajuan yang masih manual sering kali menyebabkan…
ebabkan kendala dalam efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi pengajuan beasiswa berbasis web yang dapat memudahkan masyarakat kabupaten Bondowoso dalam mengakses informasi dan mengajukan permohonan beasiswa. Metode yang digunakan dalam sistem informasi menggunakan waterfall, yang mencakup analisis kebutuhan, desain, pengembangan, dan pengujian. Sistem yang dibuat dilengkapi dengan fitur registrasi pengguna, pengisian formulir pengajuan, dan pelacakan status permohonan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan beasiswa, mempercepat proses pengajuan, serta memberikan transparansi dalam penyaluran beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bondowoso dapat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis website di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Banyuwangi, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi…
ansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan data yang terintegrasi dan akses real-time oleh pengguna, yaitu admin, pejabat pengadaan, dan penyedia. Sistem ini dibangun dengan pendekatan analisis kebutuhan, desain sistem, serta pengujian prototipe untuk memastikan kemudahan penggunaan dan keakuratan informasi yang disajikan. Dengan implementasi SIRUP, diharapkan proses pengadaan di Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lebih cepat, minim kesalahan administrasi, serta mendukung tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
Abstract:Pengelolaan aset daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan buku agenda dan Microsoft Excel, menyebabkan berbagai kendala…
ala dalam verifikasi data, monitoring aset, dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem informasi manajemen aset berbasis web untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Sistem dikembangkan dengan mengimplementasikan empat alur proses utama: pengajuan, tracking, manajemen aset, dan pelaporan. Metodologi pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan flowchart, serta implementasi antarmuka berbasis web. Sistem dirancang dengan mekanisme verifikasi berlapis yang melibatkan berbagai stakeholder seperti Admin, Tim Monitoring, Verifikator, Bagian Keuangan, dan Kepala Dinas. Database sistem dimodelkan menggunakan conceptual diagram untuk mengakomodasi seluruh entitas dan relasi dalam pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset secara digital, dengan antarmuka yang intuitif meliputi halaman login, dashboard admin, dan form pengajuan. Implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi pengelolaan aset melalui otomatisasi proses verifikasi, monitoring real-time, perhitungan nilai aset yang akurat, dan pengarsipan digital yang terstruktur. Sistem ini menjadi solusi efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah di DPMPTSP Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis…
asis aplikasi web di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah pengelolaan data pegawai yang masih menggunakan file dan folder, sehingga sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, terutama terkait kepangkatan dan jabatan. Dengan menggunakan metode Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM), sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian. Fitur yang disediakan meliputi input, edit, hapus, update, search data dan tampilan informasi kepegawaian. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memudahkan pegawai dan hakim dalam mengakses informasi kepangkatan dan jabatan, serta meningkatkan keamanan dan efektivitas pengelolaan data di Pengadilan Negeri Banyuwangi.