Abstract:Transparansi anggaran daerah menjadi salah satu isu penting dalam manajemen publik di Indonesia, terutama dalam tiga tahun terakhir ketika tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terbuka, dan akuntabel semakin…
meningkat. Fenomena aktual seperti keterlambatan distribusi bantuan sosial, ketidakmerataan pelayanan administrasi kependudukan, serta rendahnya kualitas layanan kesehatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola birokrasi. Data Badan Pusat Statistik (2025a) mencatat indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih berada di angka 73,5, yang menegaskan perlunya perbaikan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi anggaran daerah sebagai strategi peningkatan akuntabilitas publik. Penulisan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan literatur akademik, regulasi pemerintah, serta data sekunder dari BPS dan media nasional. Pembahasan menyoroti faktor kepemimpinan birokrasi, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai penentu kualitas tata kelola. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi anggaran tidak hanya berfungsi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penerapan transparansi yang konsisten, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan lebih mudah tercapai.
Abstract:Dalam beberapa tahun terakhir, penyebaran ujaran kebencian di media sosial menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan keterlibatan jaringan buzzer yang bergerak terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
engkaji pola koordinasi, tipologi akun, ciri khas konten, serta dampak aktivitas buzzer terhadap ruang publik digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur digital berupa kajian akademis dan data laporan transparansi resmi dari platform X, Facebook, dan Instagram. Penelitian ini menemukan bahwa jaringan buzzer beroperasi melalui ekosistem yang terorganisir, melibatkan agensi, tim produksi, dan tim distribusi dengan alur kerja yang sistematis mulai dari pembuatan hingga penyebaran narasi. Akun-akun yang terhubung dalam jaringan tersebut memperlihatkan karakteristik yang dapat dikenali, seperti jumlah pengikut, frekuensi posting, penggunaan identitas palsu, dan format konten yang sudah ditentukan. Pola koordinasi yang diterapkan pun beragam sesuai karakteristik tiap platform. Seperti penggunaan tagar pada X dan Instagram, serta konten yang disebarkan secara tertutup melalui fitur grup di Facebook. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivitas buzzer bukan sekadar fenomena spontan dari seorang individu, melainkan sebuah industri manipulasi informasi yang terstruktur. Temuan ini mengisyaratkan bahwa penanganan hukum perlu diarahkan pada aktor utama di balik jaringan buzzer, bukan hanya pelaku lapangan secara individual. Upaya tersebut dapat diperkuat melalui kerja sama antara lembaga terkait dan penyedia platform media sosial, penggunaan metode pengelompokan berlandaskan data untuk mengidentifikasi jaringan terkoordinasi, serta peningkatan kompetensi digital kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan terhadap dampak penyebaran ujaran kebencian.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penurunan fungsi surau sebagai institusi keagamaan dan sosial dalam masyarakat Muslim kontemporer, khususnya dalam konteks perubahan orientasi nilai keberagamaan dan transformasi…
rmasi praktik sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berorientasi fenomenologis, penelitian ini memaknai pengalaman, persepsi, dan interpretasi masyarakat terhadap pergeseran fungsi surau melalui observasi lapangan, analisis teks keislaman, dan studi literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan signifikan dari karakter surau sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan moral menuju fungsi yang lebih bersifat seremonial, simbolik, dan ekonomis. Temuan juga mengidentifikasi munculnya komersialisasi aktivitas keagamaan, melemahnya partisipasi ibadah rutin, krisis identitas religius generasi muda, serta hilangnya kesadaran kolektif mengenai fungsi ideal surau sebagai ruang pembentukan karakter dan solidaritas sosial. Faktor penyebab kemunduran fungsi surau meliputi sekularisme, individualisme, rendahnya kepemimpinan moral, kemerosotan legitimasi otoritas keagamaan, serta minimnya dukungan kebijakan struktural. Penelitian ini menekankan urgensi revitalisasi surau melalui model tata kelola berbasis jamaah, integrasi pendidikan akhlak, kolaborasi ulama–adat–pemerintah–pemuda, kurikulum pembinaan yang sistematis, serta transparansi pendanaan sebagai fondasi pemulihan kepercayaan publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian transformasi institusi keagamaan dalam masyarakat modern dan menawarkan rekomendasi kebijakan strategis bagi penguatan kembali fungsi surau sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya dalam memperkuat peradaban Islam.
Abstract:Dinas Pariwisata Kota Palembang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan yang sebagian besar masih dilakukan secara semi-manual menggunakan spreadsheet. Proses ini rentan terhadap kesalahan input, berisiko kehilangan…
gan bukti transaksi fisik, dan menyebabkan keterlambatan dalam pemantauan realisasi anggaran secara real-time oleh pimpinan, sehingga menghambat pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Perancangan sistem ini menggunakan metode User Centered Design (UCD), yang memfokuskan proses desain pada kebutuhan pengguna melalui tahapan identifikasi konteks penggunaan, spesifikasi kebutuhan pengguna, perancangan solusi, dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan antarmuka sistem informasi berbasis web yang terintegrasi dan disesuaikan untuk tiga peran pengguna utama: Operator (Staf Keuangan), Administrator, dan Pimpinan. Sistem yang dirancang mencakup fitur-fitur esensial seperti input transaksi, unggah bukti digital, verifikasi data, manajemen pagu anggaran, alur persetujuan, dan pembuatan laporan otomatis. Diharapkan, rancangan sistem ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pariwisata Kota Palembang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam mendukung pendataan serta evaluasi kegiatan edukasi politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)…
gpol) Kabupaten Banyuwangi. Sistem ini diharapkan mampu membantu Bakesbangpol dalam mengelola data kegiatan dengan lebih efisien, menghasilkan laporan otomatis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program edukasi politik. Selama ini, proses pendataan dan pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu lama, rawan kesalahan, serta tidak memungkinkan pemantauan data secara real-time.
Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, sistem dirancang dengan antarmuka berbasis web yang memudahkan pengguna dalam melakukan input data, pemantauan, serta pengolahan informasi. Fitur utama meliputi manajemen data kegiatan, pencatatan peserta, penyusunan laporan hasil, serta panel admin yang berfungsi untuk mendukung proses evaluasi. Dengan adanya sistem ini, pimpinan dapat memantau pelaksanaan maupun capaian kegiatan secara terstruktur dan berbasis data, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan pelaporan, serta keterlibatan pegawai dalam pendataan kegiatan. Meskipun demikian, sistem masih memiliki keterbatasan, antara lain belum terintegrasi dengan sistem kepegawaian, belum tersedia modul evaluasi peserta, serta belum dilengkapi manajemen anggaran kegiatan.
Secara keseluruhan, sistem informasi berbasis website ini diharapkan menjadi salah satu solusi digital yang mendukung transformasi instansi pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola program edukasi politik di Kabupaten Banyuwangi.
Abstract:Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan Peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk…
ntuk (1) Menganalisis tingkat kualitas pelayanan. publik berdasarkan Penerapan indikator-indikator dan Prinsip-Prinsip Good Governance yang diberikan oleh pemerintah Kecamatan Tallo kota Makassar. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kualitas pelayanan. publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, lnforman penelitian terdiri dari informan kunci yaitu sekertaris Kecamatan Tallo, sedangkan informan pendukung adalah kasubag pelayanan umum, petugas pelayanan kecamatan tiga orang dan masyarakat dengan jumlah total informan tujuh orang. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui Penyajian data, dan reduksi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan, yaitu: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empaty menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar telah berjalan dengan baik. Demikian juga penerapan prinsip-prinsip Good Govemace berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, efektifitas dan efesiensi telah berhasil terimpelementasikan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu perbaikan, diantaranya: dimensi bukti fisik (tangible), dimensi kehandalan (reliability), dan dimensi empati (empathy). Pada ketiga indikator tersebut masih perlu ditingkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, agar proses pelayanan dapat berjalan sesuai dengan standar pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sehingga pengguna layanan akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan khususnya di Kecamatan Tallo Kata Makassar. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti Sumber Daya Manusia (SDM), koordinasi dengan pemerintah kelurahan, sarana dan prasarana, maka implementasi reformasi birokrasi pelayanan publik sepenuhnya belumlah maksimal untuk menciptakan suasana nyaman bagi pemohon pelayanan. Oleh karena itu, kepuasan yang diharapkan dari pelanggan belum terlaksana dengan baik.
Abstract:Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah produk pembiayaan syariah yang memungkinkan nasabah membeli emas secara cicilan dengan prinsip syariah. Dalam strategi ini, BSI membeli emas terlebih dahulu dan kemudian…
menjualnya kepada nasabah dengan sistem cicilan dalam jangka waktu tertentu. Akad yang digunakan umumnya adalah Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik (sewa beli yang berakhir dengan kepemilikan).Strategi pemasaran produk Cicil Emas (Cilem) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S Parman bertujuan untuk menarik minat nasabah dalam investasi emas berbasis syariah. Penelitian ini menganalisis berbagai strategi yang diterapkan, termasuk promosi melalui media sosial, melalui sosialisasi ke lembaga-lembaga pemerintah dan edukasi literasi keuangan syariah, . Selain itu, program cicilan fleksibel dan transparansi dalam akad jual beli menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi strategi digital dan konvensional yang efektif mampu meningkatkan jumlah nasabah dan volume transaksi produk Cilem.
Abstract:Laporan ini membahas hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan di Cafe Haus Nummer 11, Padang, yang berfokus pada perencanaan keuangan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk meningkatkan…
profitabilitas. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membantu pemilik usaha memahami strategi keuangan dan regulasi pajak yang relevan dengan operasional bisnis mereka.
Cafe Haus Nummer 11 merupakan salah satu UMKM yang menyediakan berbagai makanan dan minuman. Namun, cafe ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan dan penerapan PPN, yang berpotensi mengurangi margin keuntungan. Dengan menyusun strategi perencanaan keuangan yang meliputi proyeksi pendapatan, pengeluaran, dan investasi, serta penerapan PPN sebesar 12% mulai Januari 2025, cafe ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi dan kepatuhan pajak.
Melalui metode wawancara, observasi, dan pengumpulan data sekunder, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk optimalisasi arus kas, diversifikasi produk, dan strategi pemasaran digital. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing cafe di pasar lokal.
Abstract: Perkembangan teknologi digital khususnya dibidang e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang syari’ah, e-commerce telah memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara online, menghilangkan batasan…
kan batasan ruang dan waktu, namun juga menimbulkan fenomena baru yang tidak diatur secara tegas dalam teks klasik hukum islam. Oleh karena itu bagaimana hukum dagang syari’ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan diera digital ini dengan kemanfaatkan prinsip maslahah mursalah, pertimbangan untuk mencapai kebaikan bersama yang tidak secara eksplisit dimuat dalam teks hukum islam dalam pandangan maslahah mursalah, hukum islam dapat beradaptasi dengan dunia modern tanpa mengabaikan tujuan utama syari’ah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip maslahah mursalah dapat diterapkan pada e-commerce sebagai solusi kesenjangan hukum syari’ah yang muncul dalam perdagangan digital, fokus pada elemen-elemen kunci seperti keadilan, transparansi dan larangan yang merugikan seperti undang-undang riba, gharar dan maysir dan bagaimana perkembangan hukum syari’ah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan baru dalam e-commerce, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang adil dan tepat di era digital serta memberikan pedoman bagi pengembangan sistem perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah serta penerapan maslahah mursalah dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi digital. Tujuanya adalah menciptakan sistem perdagangan yang efesien dan inovatif namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari’ah.
Abstract:Integrasi akuntansi manajemen pada sistem pengupahan PT Benih Citra Asia Jember sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keterbukaan administrasi keuangan bisnis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan…
kan dengan tepat permasalahan pada struktur upah saat ini dan menunjukkan seberapa baik teknologi berbasis akuntansi manajemen berfungsi sebagai solusinya. Untuk mengumpulkan informasi terkait mengenai sistem pengupasan lapisan tanah di perusahaan, digunakan teknik-teknik seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi. Temuan studi ini menunjukkan kelemahan sistem pengupahan manual yang lama, termasuk ambiguitas dalam proses pengupahan, keterlambatan pembayaran gaji, dan kesalahan pencatatan. Penerapan sistem berbasis teknologi telah terbukti meningkatkan kebahagiaan karyawan, efektivitas administrasi, transparansi manajemen kompensasi, dan akurasi pencatatan. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pembayaran dan perlunya penilaian berkelanjutan untuk menjamin kemanjuran sistem tersebut dalam jangka panjang.