Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso adalah sebuah platform berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.…
QL. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah pengelolaan arsip surat masuk dan keluar di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tersebut. Sistem ini mencakup berbagai fitur, mulai dari penerimaan surat, penyimpanan data surat, pencarian informasi surat, hingga pelacakan distribusi surat.
Dengan adopsi teknologi web, sistem ini memberikan kemudahan akses dan ketersediaan informasi kepada pengguna yang terotorisasi, sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan cepat dan efisien mengelola arsip surat. Selain itu, sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat masuk dan keluar, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif.
Diharapkan implementasi Sistem Informasi Arsip Surat Masuk dan Keluar ini akan membantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik mereka..
Abstract:Sistem Informasi Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar (SIPSM-SK) di Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi modern untuk mengelola proses administrasi surat secara efisien dan efektif. Sistem…
istem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan surat masuk dan surat keluar, mulai dari penerimaan, penyimpanan, pencarian, hingga distribusi surat. Dengan menggunakan teknologi informasi, SIPSM-SK membantu meningkatkan kinerja dan transparansi dalam pengelolaan surat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya SIPSM-SK, diharapkan Kantor Bagian Umum Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam mengelola surat masuk dan surat keluar.
Abstract:Penilaian kinerja pegawai merupakan aspek krusial dalam manajemen sumber daya manusia untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso, penilaian kinerja pegawai telah…
ah diintegrasikan dengan sistem pendukung keputusan (SPK) menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guna meningkatkan objektivitas, konsistensi, dan efisiensi dalam proses penilaian.
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi SPK berbasis AHP dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajer HRD, analisis dokumen, dan observasi langsung terhadap proses penilaian kinerja yang ada.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP memungkinkan penilaian kinerja pegawai dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan, seperti produktivitas, kualitas kerja, kehadiran, dan kontribusi terhadap organisasi. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari manajer, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menentukan bobot relatif dari setiap kriteria dan subkriteria.
Implementasi SPK berbasis AHP telah meningkatkan objektivitas dan konsistensi dalam penilaian kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Bondowoso. Selain itu, sistem ini juga telah mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam proses penilaian.
Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan metode penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif dan efisien, serta memberikan panduan praktis bagi organisasi lain yang tertarik untuk mengimplementasikan sistem serupa.
Abstract:Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance…
e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Di era digital saat ini, komunikasi efektif antara siswa dan sekolah menjadi kunci dalam memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Namun, seringkali, siswa menghadapi kendala dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan…
mereka. Hal ini mendorong perlunya pengembangan solusi yang memudahkan proses komunikasi tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi dan mengembangkan sistem informasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pengaduan dan keluhan mereka di sekolah menengah. Melalui pendekatan berorientasi pengguna, sistem yang dikembangkan ini menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memastikan aksesibilitas oleh seluruh siswa tanpa memandang latar belakang teknologi mereka. Survei dan wawancara yang dilakukan menunjukkan respons positif dari siswa terhadap sistem ini, dengan sebagian besar dari mereka merasa bahwa sistem memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah. Selain itu, implementasi sistem ini juga membantu pihak sekolah dalam mengelola dan merespons pengaduan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi ini bukan hanya meningkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara siswa dan sekolah, mendukung visi pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan siswa.
Abstract:Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mengancam stabilitas dan keberlanjutan pembangunan. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi hubungan…
ngan esensial antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, mengevaluasi dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menyajikan pandangan holistik untuk memahami urgensi memerangi korupsi dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur yaitu tinjauan literatur dari berbagai sumber. Hasil menunjukkan bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi mencakup penyimpangan alokasi dana publik, penurunan investasi, dan merugikan sektor bisnis. Ketidaksetaraan dalam masyarakat, penyimpangan program sosial, dan perburukan kualitas pelayanan publik adalah dampak korupsi terhadap pembangunan sosial. Dalam konteks lingkungan, korupsi dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan melibatkan penguatan pengawasan keuangan, transparansi, pendidikan, penguatan hukum, perlindungan whistleblower, stimulasi investasi bersih, pemberdayaan masyarakat, integrasi teknologi, kolaborasi antara pemerintah dan swasta, serta pemberdayaan lembaga anti-korupsi
Abstract:Aplikasi berbasis Android untuk layanan pengaduan masyarakat telah menjadi alat yang semakin penting dalam upaya meningkatkan partisipasi dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang…
erancang sebuah prototype aplikasi Android yang efektif dan efisien untuk pengaduan masyarakat di daerah bantul. Perancangan prototype aplikasi ini untuk memungkinkan warga mengajukan pengaduan secara mudah, cepat, dan akurat, serta memungkinkan pihak berwenang untuk mengelola dan merespon pengaduan dengan lebih baik. Perancangan aplikasi ini mencakup beberapa tahap, termasuk analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengembangan fitur-fitur utama seperti pelaporan pengaduan, pemantauan status pengaduan, dan notifikasi. Aplikasi juga akan memanfaatkan teknologi lokasi dan kamera pada perangkat Android untuk memfasilitasi pelaporan kejadian di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode prototype. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintah Bantul, serta memungkinkan pihak berwenang untuk merespon pengaduan dengan cepat. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan panduan bagi pengembang dalam merancang aplikasi serupa untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat bantul.
Abstract:Praktisi humas menggunakan media sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada publik dan dapat membantu memperbaiki citra organisasi. Teknologi komunikasi, terutama internet, telah memainkan peran besar dalam…
memfasilitasi penyebaran informasi dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. Berbagi informasi dengan orang lain, sesuai dengan ajaran Islam tentang cinta dan memberi, merupakan praktik yang sangat dianjurkan untuk membantu orang lain memahami dunia di sekitar mereka. Polres Pematangsiantar menggunakan media online, seperti Tribrata News, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menjaga citra positif mereka. Dalam upaya menciptakan komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi yang terpublikasikan dapat menciptakan persepsi negatif terhadap institusi tersebut, sementara upaya untuk menciptakan citra positif terus dilakukan melalui media online. melalui penggunaan media online dan praktik hubungan masyarakat yang efektif, Humas Polres Pematangsiantar berperan penting dalam meningkatkan citra institusi mereka dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di era teknologi dan informasi yang maju.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, termasuk dalam praktik supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berbasis teknologi menjadi salah satu pendekatan…
n strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas supervisi berbasis teknologi dalam mengoptimalkan proses pembelajaran inovatif di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam supervisi, seperti penggunaan platform digital, aplikasi monitoring, dan komunikasi daring, mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas pembinaan guru. Selain itu, supervisi berbasis teknologi mendorong guru untuk lebih kreatif dan adaptif dalam mengembangkan metode pembelajaran inovatif. Namun, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital pendidik. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan, pelatihan, serta pengembangan sistem yang berkelanjutan agar supervisi pendidikan berbasis teknologi dapat berjalan optimal.