Abstract:This study aims to analyze the effect of regional wealth, regional expenditure, and General Allocation Fund (DAU) on local government performance in Indonesia. Local government performance is strongly influenced by how these…
hese three factors are managed and optimized. Well-managed local wealth can increase regional fiscal capacity and reduce dependence on funding from the central government. Effective and efficient local expenditure plays a role in providing quality public services, while DAU makes an important contribution to regions with limited fiscal capacity. The method used in this research is a literature study by analyzing related literature, including scientific articles, government reports, and previous research. The results show that the interaction between the three factors has a significant impact on local government performance, which is reflected in development achievements and improvements in people's quality of life. Recommendations from this study include the need for more efficient management of local wealth, more focused allocation of local expenditure to priority sectors, and reduced dependence on DAU by increasing local own-source revenue (PAD). This study also suggests further research to explore the impact of DAU management on regional fiscal resilience.
Abstract:This study aims to analyze the role of local government treasurers in regional financial management, especially in terms of administration and preparation of accountability reports. Based on the importance of accountability…
ity and transparency in public financial management, treasurers play a key role in ensuring that regional budget management runs well. This study uses a qualitative method with a literature study approach . review ), where data were obtained from books, journals, laws and regulations, and regional financial reports. The analysis was conducted by exploring various concepts regarding the types of treasurers, their duties and authorities, and the challenges faced in the process of preparing regional financial accountability reports. The results of the study indicate that there are three types of regional government treasurers, namely expenditure treasurers, revenue treasurers, and goods treasurers, each of which has its own duties and roles in managing regional finances. The treasurer's duties include recording, reporting, and accountability for budget use, with great authority in managing regional funds. However, significant challenges are faced in the administration process , such as the complexity of the accounting system and limited competent human resources. In conclusion, to improve the quality of regional financial reports, improvements are needed in the financial information system, increased treasurer competence, and better coordination between treasurers and related agencies. Thus, regional financial management can be more transparent, accountable , and efficient
Abstract:This study aims to analyze the role of fiscal decentralization in enhancing regional financial independence in Indonesia. Using a qualitative approach and literature review methodology, the research examines the role of…
fiscal decentralization in promoting regional financial autonomy in Indonesia. The analysis compares the effectiveness of fiscal decentralization policies in fostering financial independence across various regions in the country. Fiscal decentralization has demonstrated positive impacts by granting regions greater freedom to determine development priorities and explore funding sources. Regions with strong economic potential and natural resources can increase their locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD) to support development. However, this policy also creates disparities among regions, where wealthier regions manage their finances independently while poorer regions remain reliant on central government transfers. Moreover, limited managerial capacity in some regions hampers the policy's effectiveness. Fiscal decentralization can strengthen regional financial independence if accompanied by enhanced financial management capacity and fiscal policy adjustments.
Abstract:This study examines the suitability of land for the development of residential areas in Ambon City, based on the slope factor. The methods used include spatial analysis by utilizing Digital Elevation Model (DEM) data and…
the Ambon City Regional Spatial Plan (RTRW), as well as satellite image interpretation to identify suitable and unsuitable areas for residential development. The results show that more than 56% of the total planned land area is in the highly suitable category, while areas with steep slopes have a high potential for landslide risk. The discussion emphasizes the importance of settlement development focusing on safe and suitable areas, and the need for strict regulations to protect communities from disaster risks. The findings provide a strong basis for policy makers to formulate spatial planning strategies that are sustainable and responsive to the geographical conditions of Ambon City.
Abstract:Perairan Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan signifikan dari Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang berdampak serius pada kelestarian sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. IUU Fishing tidak…
idak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar serta ketidakstabilan sosial di kalangan komunitas nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama IUU Fishing di wilayah ini, mengevaluasi dampak yang ditimbulkannya, dan merumuskan solusi potensial untuk mengatasinya. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama bagi nelayan lokal untuk terlibat dalam praktik IUU Fishing. Keterbatasan sumber daya untuk patroli laut dan lemahnya penegakan hukum memperburuk situasi ini, sementara tingginya permintaan pasar untuk produk perikanan tanpa verifikasi asal usul semakin memacu aktivitas ilegal tersebut. Dampak lingkungan dari IUU Fishing mencakup penurunan stok ikan dan kerusakan habitat laut, yang secara langsung merugikan nelayan yang patuh hukum dan mengurangi pendapatan regional dari sektor perikanan. Selain itu, praktik ini memicu konflik sosial antara nelayan lokal dan pelaku IUU Fishing. Solusi yang diusulkan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan strategis. Pertama, peningkatan patroli laut melalui penambahan kapal patroli modern dan peralatan canggih seperti radar dan drone, serta pelatihan intensif bagi personel keamanan laut untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respon cepat. Kedua, kerjasama internasional melalui patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen dengan negara tetangga serta partisipasi aktif dalam forum regional seperti ASEAN untuk memperkuat keamanan maritim. Ketiga, penggunaan teknologi canggih seperti Automatic Identification System (AIS) dan data satelit untuk pemantauan wilayah laut yang luas dan sulit dijangkau. Keempat, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program edukasi dan pelatihan bagi nelayan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam melaporkan aktivitas ilegal, serta pembentukan kelompok masyarakat pengawas yang berfungsi sebagai mata dan telinga bagi pihak berwenang. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pihak terkait untuk merumuskan strategi keamanan maritim yang efektif. Diharapkan, dengan penerapan solusi-solusi ini, ancaman IUU Fishing di perairan Sulawesi Tenggara dapat diminimalisir, kelestarian sumber daya laut terjaga, dan kesejahteraan masyarakat lokal meningkat secara berkelanjutan.
Abstract:Poros Maritim Dunia merupakan konsep strategis yang mengakui peran penting yang dimainkan oleh laut dan kelautan dalam perekonomian global serta hubungan antarnegara. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia…
memiliki potensi besar untuk menjadi bagian integral dari Poros Maritim Dunia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menuju Poros Maritim Dunia, dengan fokus pada penguatan sumber daya maritim dan kerja sama internasional. Melalui peninjauan literatur dan analisis kebijakan terkini, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai tujuan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan artikel akademik terkait. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat sumber daya maritim dan memperluas kerja sama internasional di sektor maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Penguatan sumber daya maritim dilakukan melalui pengembangan infrastruktur maritim, peningkatan keamanan maritim, dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan lingkungan laut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam mengembangkan kerja sama internasional melalui kemitraan regional dan bilateral, serta melalui partisipasinya dalam organisasi maritim internasional. Meskipun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan Poros Maritim Dunia. Beberapa tantangan tersebut meliputi pembiayaan yang cukup untuk pembangunan infrastruktur maritim, harmonisasi kebijakan di antara berbagai sektor terkait, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor maritim. Kesimpulannya, Indonesia telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam mengarahkan dirinya menuju Poros Maritim Dunia. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks global yang semakin terhubung melalui laut, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat perannya sebagai poros maritim dunia yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global.
Abstract:This study examines the complex consequences of industrial area development on both the national and regional economies of Indonesia, with a specific focus on the interaction between these two domains. This research employs…
oys a comprehensive case study methodology to examine the policies crucial for ensuring sustainable economic growth in the aftermath of the pandemic. Industrial expansion's direct and indirect effects on job creation, economic diversification, technological advancement, and resource distribution are all examined in this analysis. Considering the varying degrees of development and infrastructure across Indonesia's regions, the study also identifies the distinct impacts of economic disparities across these areas. The results emphasize the need for tailored policy interventions that consider regional discrepancies and foster fair economic growth post-pandemic. Contributing to the economic recovery of the nation, the study finds sectors of the Indonesian economy with potential for expansion in the post-pandemic period. Employing the shift-share analysis and qualitative descriptive method, help determine if any changes have occurred in the configuration of the economic system during the post-pandemic period. The findings indicate that each of the five provinces, namely Bali, Riau Islands, Banten, East Borneo, and Yogyakarta, possesses distinct competitive advantages that are unique to their respective regions. However, none of the industries in these five areas possesses a significant degree of expertise in any particular industry. The research also emphasizes the lack of dedicated business activities focused on a specific industry.
Abstract:Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap kasus…
s kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma, dengan fokus pada periode konflik regional yang melibatkan kekerasan etnis dan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan menganalisis teks Statuta Roma, keputusan Mahkamah Pidana Internasional terkait kejahatan genosida, serta studi kasus konkret pada periode konflik regional yang tercatat dalam sejarah hukum internasional. Data primer dan sekunder digunakan untuk mendukung analisis dan temuan. Analisis mendalam terhadap Statuta Roma menunjukkan pengertian dan unsur-unsur kejahatan genosida yang dijelaskan secara rinci. Studi kasus periode konflik regional mengungkapkan tantangan dalam identifikasi, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan genosida. Keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus tersebut secara yuridis dipengaruhi oleh kerja sama internasional, politik regional, dan faktor-faktor kontekstual. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kejahatan genosida dalam konteks Statuta Roma dan mengidentifikasi kendala serta potensi solusi dalam penanganan kasus kejahatan serius ini. Rekomendasi disajikan untuk memperkuat kerja sama internasional, memperbaiki sistem peradilan internasional, dan meningkatkan kesadaran global terhadap perlunya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida.Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yuridis mengenai kejahatan genosida dalam Statuta Roma, khususnya dalam konteks konflik regional. Implikasi dan rekomendasi dapat menjadi landasan untuk perbaikan sistem peradilan internasional dan penanganan kejahatan serius di masa depan.
Abstract:Regional Autonomy is a strategic step taken by the government to overcome uneven development in Indonesia where local governments are responsible for improving regional development. One of the important factors for the success…
uccess of regional development is the effectiveness of local revenue reflected through local taxes. The effectiveness of local taxes is a study of the collection performance carried out by the Regional Revenue Service during one fiscal year to determine the effectiveness of local taxes realized with the set target. Sleman Regency is one of the regions that currently has high Regional Original Revenue and one of the sources of revenue is restaurant tax. Sleman as one of the strategic areas provides many opportunities to increase Regional Original Revenue through taxes, including restaurant tax. The results of calculations and observations of data on the effectiveness of restaurant tax revenue in Sleman Regency for the last 4 years starting from 2019 to 2022 have fluctuated. The average effectiveness rate that reaches 112% indicates a very effective achievement. In terms of restaurant tax contribution to Regional Original Revenue, 2022 is the year with the largest restaurant tax contribution over the past 4 years because in that year Indonesia has begun to recover from covid-19, but the contribution of restaurant tax to Sleman Regency's Original Revenue is still in the category of less with an average restaurant tax contribution of 10.66%.
Abstract:Rural and Urban Land and Building Tax or what can be called PBB-P2 is one of the revenues included in Regional Original Income (PAD). With the existence of Law Number 23 of 2014 which is an amendment to Law Number 32 of…
2004 concerning Regional Government, and Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance between the Central Government and Regional Government which will give authority to the Government Regions to PBB-P2 areas in order to carry out government functions and increase regional income sources. The research method used is descriptive quantitative using several data obtained from research conducted by the Central Statistics Agency from 2017 to 2021. Based on the results of this research, it shows that the level of PBB-P2 effectiveness in Trenggalek Regency is classified as very effective. In contrast to the level of contribution of Rural and Urban Land and Building Tax to PAD, it is actually still not optimal. With this research, it is hoped that Trenggalek Regency can create new strategies and treatments to improve the system for managing Rural and Urban Land and Building Tax revenues in the context of optimizing Original Regional Income in Trenggalek Regency.