Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efektivitas kegiatan ecobrick dalam meningkatkan literasi pengelolaan sampah plastik pada siswa SMP di Pulau Lakkang, Makassar. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,…
penelitian ini melibatkan 25 siswa dan sejumlah guru sebagai informan yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif, serta dokumentasi yang mencakup proses pembuatan ecobrick, aktivitas siswa, dan implementasi pengelolaan sampah di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ecobrick mampu meningkatkan empat aspek literasi lingkungan siswa. Pertama, aspek pengetahuan meningkat melalui pemahaman jenis-jenis plastik, dampaknya terhadap ekosistem sungai dan pesisir, dan penerapan prinsip 3R. Kedua, terjadi perubahan sikap dan kepedulian lingkungan, terlihat dari perilaku tidak membuang sampah sembarangan, penggunaan wadah minum pribadi, serta inisiatif mengajak keluarga memilah sampah. Ketiga, siswa memperoleh keterampilan praktis dalam pengelolaan sampah melalui tahapan teknis pembuatan ecobrick mulai dari pemilahan hingga pemadatan plastik. Keempat, kegiatan ecobrick mendorong perubahan praktik pengelolaan sampah di sekolah, termasuk penerapan pemilahan sampah, penyediaan tempat sampah khusus, jadwal piket kebersihan, dan pengumpulan plastik mingguan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung seperti antusiasme siswa dan dukungan guru, serta hambatan seperti keterbatasan air bersih, waktu pembelajaran, dan sarana penyimpanan ecobrick. Ecobrick terbukti menjadi media edukasi yang efektif, aplikatif, dan kontekstual dalam meningkatkan literasi pengelolaan sampah di sekolah kepulauan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk pengembangan pendidikan lingkungan berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau kecil.
Abstract:Artikel ini menganalisis fenomena fun run di Kota Makassar melalui perspektif sosiologis dengan fokus pada komodifikasi tubuh dan ruang sosial. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan etnografi virtual dan observasi…
ervasi partisipatif pada tiga event fun run besar di Makassar periode januari-desember 2024-2025. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fun run telah bertransformasi dari aktivitas olahraga menjadi arena konsumsi yang memanfaatkan tubuh sebagai medium representasi status melalui mekanisme limited edition merchandise, instagrammable moments, dan digital social validation. Studi ini menyimpulkan bahwa fenomena fun run merepresentasikan bentuk baru ekonomi pengalaman yang mengkomodifikasi partisipasi olahraga masyarakat urban, didorong oleh kebutuhan akan pengakuan sosial di era digital.
Abstract:Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, namun keterbatasan tenaga konselor di sejumlah sekolah menyebabkan fungsi layanan tersebut tidak optimal.…
ptimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk fleksibilitas peran kesiswaan dalam mendukung pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe, serta menganalisis mekanisme koordinasi dan dampaknya terhadap efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas guru kesiswaan, wali kelas, dan perwakilan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terbatas, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe dilakukan secara fleksibel dengan melibatkan bidang kesiswaan sebagai perpanjangan tangan guru BK. Kesiswaan berperan sebagai mediator konflik, pelaksana penanganan kasus bullying, penggerak perubahan perilaku, serta menjadi titik kontak utama siswa dalam menghadapi permasalahan. Fleksibilitas ini muncul karena kebutuhan sekolah untuk menutupi kekosongan peran konselor profesional, dan didukung oleh pendekatan emosional yang humanis serta penerapan prosedur disiplin yang jelas. Meskipun model ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan keterbukaan siswa, tantangan tetap ada pada konsistensi perilaku siswa, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan ruang privat untuk konseling. Dengan demikian, fleksibilitas peran kesiswaan dapat menjadi strategi alternatif dalam mengoptimalkan layanan BK di sekolah dengan sumber daya terbatas, dengan catatan perlu adanya pelatihan dasar konseling bagi guru non-BK dan penyediaan fasilitas yang menjamin asas kerahasiaan layanan.
Abstract:Perubahan dalam lingkungan kerja sering kali memunculkan respons psikologis berupa resistensi dari individu yang terdampak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara efikasi diri dan resistensi…
tensi terhadap perubahan pada karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan aktif di perusahaan X cabang Jawa Timur. Partisipan berjumlah 135 orang yang dipilih menggunakan teknik insidental sampling. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner efikasi diri dan resistensi terhadap perubahan yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri dan resistensi terhadap perubahan, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,348 dan signifikansi p = 0,000 (p < 0,05). Temuan ini menolak hipotesis awal yang menyatakan hubungan negatif antara kedua variabel. Hal ini dapat terjadi karena perubahan yang ditawarkan tidak selalu dianggap penting, bermanfaat, atau mampu meningkatkan performa, terutama oleh individu yang merasa sudah kompeten atau overconfidence terhadap sistem lama yang telah mereka kuasai. Kurangnya komunikasi, sosialisasi, serta keterlibatan karyawan dalam proses perubahan juga memperkuat resistensi tersebut. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk merancang strategi perubahan yang partisipatif agar efikasi diri karyawan dapat diarahkan secara positif untuk mendukung keberhasilan perubahan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan yang disusun melalui Sistem Informasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (SI-PKJ) pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah…
ah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SI-PKJ telah dimanfaatkan dalam proses penyusunan peta jabatan dan pemetaan beban kerja, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain adalah: (1) keterbatasan pemahaman operator dalam menyusun uraian tugas yang belum sepenuhnya selaras dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja masing-masing perangkat daerah; (2) metode penentuan volume kerja yang seharusnya didasarkan pada rata-rata beban kerja tiga tahun terakhir, namun dalam praktiknya masih mengacu pada jumlah pegawai yang tersedia, sehingga terjadi penyesuaian volume kerja secara artifisial untuk mencapai jumlah yang diharapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil; serta (3) integrasi SI-PKJ dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang masih belum optimal.
Meskipun demikian, SI-PKJ memiliki potensi sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan formasi dan pemenuhan kebutuhan pegawai yang berbasis data. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan integrasi sistem lintas sektor, serta penyempurnaan proses perencanaan sumber daya aparatur secara menyeluruh.
Abstract:Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya di daerah tertinggal seperti Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi…
ngidentifikasi tantangan utama dalam pelaksanaan pengawasan internal serta merumuskan strategi penguatan yang sesuai dengan konteks lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus tunggal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap Inspektorat Daerah dan OPD terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah auditor bersertifikasi, sulitnya akses geografis, minimnya alokasi anggaran, dan lemahnya tindak lanjut hasil audit menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Strategi penguatan yang direkomendasikan mencakup peningkatan kapasitas auditor, digitalisasi audit berbasis risiko, penguatan regulasi lokal, serta kolaborasi lintas lembaga. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pengawasan yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik wilayah 3T guna mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Abstract:Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau…
au serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas.
Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.
Abstract:Percepatan urbanisasi, perubahan iklim, dan tekanan terhadap sumber daya alam menuntut kota-kota di Indonesia untuk bertransformasi menjadi kota yang resilien. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sinergi antara…
a sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan teknologi dapat mendorong pembangunan perkotaan yang tangguh terhadap krisis lingkungan dan sosial, dengan studi kasus di Kota Padang dan wilayah Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode literature review dari lima jurnal ilmiah nasional dan terindeks, yang membahas aspek daya dukung lahan, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan ruang publik, pendekatan psikososial, dan integrasi teknologi informasi geospasial. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang berbasis daya dukung lingkungan, penguatan kapasitas SDM secara sosial dan psikologis, serta pemanfaatan teknologi seperti SIG secara kolaboratif dapat menciptakan sistem kota yang adaptif dan inklusif. Sinergi ketiga pilar ini terbukti menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kota masa depan yang resilien. Kajian ini merekomendasikan perumusan kebijakan perkotaan yang integratif dan partisipatif, dengan pelibatan multiaktor sebagai strategi utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan di daerah rawan bencana seperti Kota Padang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses komunikasi organisasi pimpinan Dekranasda Kota Pasuruan dalam mengembangkan inovasi produk UMKM selama periode 2021–2024 dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Data dikumpulkan…
kumpulkan melalui laporan kegiatan resmi Dekranasda, wawancara mendalam, dan focus group discussion, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi, kategorisasi, dan interpretasi makna fenomenologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi partisipatif dalam perencanaan dan koordinasi, pelatihan peningkatan kapasitas, promosi produk melalui pameran, penyediaan infrastruktur pameran, serta pemberian apresiasi dan penghargaan, merupakan kunci keberhasilan mendorong inovasi UMKM. Proses komunikasi ini tidak hanya sebagai pertukaran informasi, melainkan juga sebagai pengalaman bersama yang memperkuat keterikatan emosional dan komitmen pelaku UMKM, sehingga inovasi produk dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran komunikasi organisasi dalam membangun sinergi dan inovasi di sektor UMKM.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal (AKIP) pada Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi…
si Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi untuk menilai konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal kinerja secara sistematis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 50 perangkat daerah. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari anggota Tim Evaluator SAKIP dan pejabat fungsional di Bappeda, Inspektorat, BKD, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi AKIP telah dilakukan secara sistematik dan berbasis regulasi nasional, tetapi belum sepenuhnya optimal. Terdapat tantangan pada pembaruan regulasi daerah yang masih mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016, rendahnya kompetensi teknis evaluator, serta keterbatasan integrasi sistem informasi antara PMISAKIP dan SIAKIP. Meski 76% Perangkat Daerah meraih predikat “A” dan “AA”, pelaksanaan perencanaan kinerja individu dan tindak lanjut hasil evaluasi masih belum memadai.
Penelitian ini merekomendasikan: (1) pembaruan regulasi lokal agar selaras dengan Permen PANRB No. 88/2021; (2) peningkatan kompetensi evaluator melalui pelatihan manajemen kinerja dan audit kinerja berbasis digital; (3) pengembangan sistem terpadu evaluasi internal; dan (4) penyusunan rekomendasi yang lebih spesifik, terukur, dan aplikatif untuk peningkatan mutu implementasi SAKIP.