Abstract:Abstract: Community service activities that use technology and the motivation of members of the Porsea Sector Police support the knowledge and understanding needed to produce new knowledge with current developing technology.…
ogy. Regarding the target in community service activities is to be able to add insight into new technologies and also create high work motivation. The activity of technology training and training support for members of the police officers in the criminal world is provided with lectures, video demonstration and question, and answer methods. The benefits obtained from this activity include, among others, being able to improve the performance of police officers in the knowledge of existing police technology, so that members work according to their fields and can master the technology in the police to work professionally. This proves to create a secure and conducive atmosphere for the community.
Keyword: motivation; performance; technology
Abstrak : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengaruh teknologi dan motivasi kinerja anggota polsek porsea ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang diharapkan dapat menghasilkan pengetahuan baru dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini. Adapun sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hadirnya teknologi-teknologi baru dan juga menjadikan motivasi kerja yang tinggi. Kegaiatan pelatihan pengaruh teknologi dan motivasi kinerja anggota polsek porsea dalam dunia kriminal ini disajikan dengan metode ceramah, demontrasi video dan tanya jawab. Manfaat yang di peroleh dari kegiatan ini antara lain dapat meningkatkan kinerja anggota polsek porsea dalam pengetahuan teknologi yang ada kepolisian, sehingga anggota bekerja sesuai bidang dan dapat menguasai betul teknologi yang ada di kepolisian agar bekerja secara secara profesional. Ini membuktikan agar terciptalah suasana yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Keyword : kinerja; motivasi; teknologi
Abstract:Abstract: Twitter occupies the top position of the most popular social media platform in Indonesia. Police and other related issues were the subject of much discussion. The aim of this research is to analyze public sentiment…
ment towards the National Police Agency using Twitter with the support vector machine method. The research started by crawling Twitter data. The data contains a total of 6,925 entries for three keywords. Next, we move on to the preprocessing stage consisting of (cleaning, case folding, tokenization, and filtering). Next is the tf-idf feature extraction stage, finally the classification and evaluation stage. The results of manual data inspection (73:27) showed accuracy of 70.66%, precision of 70.68%, and recall of 99.76%. Testing the second data (82:18), found accuracy 86%, precision 86.21%, recall 99.71%. The results of manual data checking (82:18) showed accuracy of 70.66%, precision of 70.68%, recall of 99.76%. Testing the second data (82:18), found accuracy 86%, precision 86.21%, recall 99.71%. From the data system testing results (80:20), accuracy was 87.55%, positive precision 87.53%, negative precision 88.24%, positive recall 99.48%, and negative recall. the rate is 99.48.% – The result is 21.43%. Data testing results (60:40) showed accuracy of 86.89%, positive precision of 86.84%, negative precision of 88.46%, positive recall of 99.61%, and negative recall of 16.43%. Single test data validation system (80:20), accuracy 87.55, overall test cross validation system (k fold 5 accuracy) 86.673%.
Keywords: data mining;police agencies;support vector machines
Abstrak: Twitter menduduki posisi teratas platform media sosial terpopuler di Indonesia. Polisi dan masalah terkait lainnya menjadi pokok bahasan banyak pembicaraan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap Badan Kepolisian Nasional menggunakan Twitter dengan metode support vector machine. Penelitian dimulai dengan crawling data Twitter. Data memuat total 6.925 entri dari tiga kata kunci. Selanjutnya beralih ke tahap preprocessing terdiri dari (pembersihan, pelipatan kasus, tokenisasi, dan pemfilteran). Selanjutnya tahap ekstraksi fitur tf-idf, terakhir tahap klasifikasi dan evaluasi. Hasil pemeriksaan data manual (73:27) menunjukkan akurasi 70,66%, presisi 70,68%, dan recall 99,76%. Menguji data kedua (82:18), menemukan akurasi 86%, presisi 86,21%, recall 99,71%. Hasil pemeriksaan data secara manual (82:18) menunjukkan akurasi 70,66%, presisi 70,68%, recall 99,76%. Menguji data kedua (82:18), menemukan akurasi 86%, presisi 86,21%, recall 99,71%. Dari hasil pengujian sistem data (80:20), akurasi 87,55%, presisi positif 87,53%, presisi negatif 88,24%, recall positif 99,48%, dan recall negatif. tarifnya adalah 99,48.% – Hasilnya 21,43%. Hasil pengujian data (60:40) menunjukkan akurasi 86,89%, presisi positif 86,84%, presisi negatif 88,46%, recall positif 99,61%, dan recall negatif 16,43%. Uji tunggal sistem validasi data (80:20), akurasi 87,55, uji keseluruhan sistem validasi silang (akurasi k fold 5) 86,673%.
Kata Kunci: data mining;instansi kepolisian;mesin vektor pendukung
Abstract:Abstract: The provision of loan funds is one of the important activities in improving the welfare of Primkoppol members (Police Cooperative). The process of determining the eligibility for loan disbursement in PRIMKOPPOL…
POLRES Asahan is still lacking systematic timing delays in making decisions in managing the disbursement of loan funds. Therefore, an efficient and effective method is needed to minimize risks and maximize profits for the cooperative and its members. One method that can be used is the Simple Additive Weighting (SAW) method, which has been proven effective in various decision-making contexts. This study aims to apply the SAW method in the process of disbursing loan funds for Primkoppol members, and to evaluate the performance of this method in selecting eligible loan recipients and optimizing fund allocation. The loan disbursement process uses the SAW method, which calculates the relative preference value for each prospective loan recipient based on predetermined criteria. The results of this study indicate that by applying the Simple Additive Weighting method to 10 loan applicants, 3 applicants successfully applied for loans with a preference value > 0.7, in line with the requirements. The implementation of the SAW method in loan disbursement for Primkoppol members has successfully increased efficiency and accuracy in selecting loan recipients.
Keywords : cooperative; decision support systems; simple additive weighting (SAW).
Abstract: Pemberian dana pinjaman merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota Primkoppol (Koperasi Polisi). Proses penentuan kelayakan pemberian pinjaman di PRIMKOPPOL POLRES Asahan masih kurang sistematis keterlambatan waktu dalam menentukan keputusan dalam mengelola pemberian dana pinjaman. Untuk itu diperlukan suatu metode yang efisien dan efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan bagi koperasi dan anggotanya. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Simple Additive Weighting (SAW), yang telah terbukti efektif dalam berbagai konteks pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode SAW dalam proses pemberian dana pinjaman bagi anggota Primkoppol, serta untuk meng-evaluasi kinerja metode tersebut dalam memilih penerima pinjaman yang layak dan meng-optimalkan alokasi dana. Proses pemberian dana pinjaman menggunakan metode SAW yang menghitung nilai preferensi relatif bagi setiap calon penerima pinjaman berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menerapkan metode Simple Additive Weighting dari 10 calon pemohon pinjaman, 3 calon berhasil mampu mengajukan pinjaman dengan nilai preferensi > 0,7. sesuai dengan persyaratan. Implementasi metode SAW dalam pemberian dana pinjaman bagi anggota Primkoppol berhasil meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pemilihan penerima pinjaman.
Kata Kunci : koperasi; simple additive weighting (SAW); sistem pendukung keputusan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan tindak pidana penipuan online oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi…
agi korban, serta untuk merumuskan strategi penanggulangan penipuan online yang efektif guna menjamin perlindungan hukum yang maksimal.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis hukum kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penipuan online oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta belum mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses hukum serta adanya hambatan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan akibat regulasi yang ketat dan prosedur birokrasi yang panjang. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh kepastian hukum maupun kejelasan terkait kompensasi atau pemulihan kerugian yang dialami, sehingga hak-hak mereka belum terpenuhi secara optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori hukum dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta perlindungan…
indungan hukum terhadap demonstran yang menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian. Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami penerapan teori pemidanaan dalam hukum pidana, serta kaitannya dengan hak asasi manusia, khususnya dalam konteks demonstrasi yang dijamin oleh undang-undang.Relevansi lebih lanjut muncul dari kebutuhan untuo meningkatkan pemahaman terhadap peran dan batasan diskresi kepolisian dalam situasi tertentu, seperti aksi unjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori pemidanaan seperti teori absolut, relatif dan gabungan memiliki dampak langsung terhadap penegakan hukum terhadap tindakan pidana, termasuk kekerasan oleh aparat. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa meskipun hukum menjamin kebebasan berpendapat, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap demonstran, terutama melalui tindakan kekerasan yang berlebihan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan perlunya penetapan batasan yang jelas dalam penerapan diskresi oleh aparat kepolisian dan pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak demonstran agar tercipta keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan evaluasi yerhadap implementasi kebijakan dan peraturan yang ada guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dalam pengamanan demonstrasi yang berlebihan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kerja Dan Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Kegiatan Pedagang Kaki Lima Kota Bukittinggi Ditinjau Dari PERDA Nomor 3 Tahun 2015. Jumlah…
mlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 orang kemudian sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan model skala likert kemudian diuji ke validan dan kehandalan dari kuesioner tersebut. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode Regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 24.00. Tujuan dari Regresi linier berganda untuk melihat keterkaitan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari penelitian ini adalah a). Efektivitas Satpol PP (X1) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2015 b). Peran Satpol PP (X2) berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2015. c). Efektivitas dan Peran Satpol PP secara bersama – sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perda Nomor 3 Tahun 2015.
Abstract:Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak…
k bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan . Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan oleh preemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.
Abstract:Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika…
tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji sebagian bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang…
entang Perbankan khususnya mengenai pasal pemalsuan rekening bank, hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta penjelasan dalam kamus atau ensiklopedi.Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga metode atau mekanisme kerja untuk menangani proses tindak pidana yang terjadi dalam perbankan yaitu penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diperoleh Bank Indonesia, mekanisme kerja penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan penyidik, dan mekanisme kerja pelaksanaan SKB dalam rangka tukar menukar informasi. Mekanisme ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara tiga lembaga yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia yang sebagai pengawas bank. Dalam penelitian ini juga dikemukakan salah satu contoh tindak pidana dalam bank yaitu orang dalam yang melakukan pemalsuan rekening bank yang mengakibatkan kerugian nasabah sampai milliar rupiah. Disamping itu juga dalam penelitian ini di dapati bahwa nasabah yang menjadi korban tidak dapat mengklaim dengan alasan diluar system. Karenanya diperlukan produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan serta lebih dipertegas lagi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga lembaga perbankan yang merupakan pemegang kendali perekonomian bangsa boleh berjalan dengan baik sejalan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.
Abstract:Polisi yang baru lulus dari akademi seringkali menghadapi tantangan besar ketika memasuki dunia kerja. Tantangan ini banyak mencakup adaptasi terhadap tekanan kerja, ekspektasi masyarakat, serta kebutuhan untuk mengambil…
keputusan cepat dalam situasi sulit. Psikoedukasi ini bertujuan untuk meningkakan pemahaman terkait pentingnya sikap positif, kesejahteraan emosional, dan ketangguhan khususnya bagi polisi baru lulus. Pelaksanaan program psikoedukasi ini dilakukan pada tanggal 20 November 2024. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah psikoedukasi berbasis media visual berupa poster. Psikoedukasi dilakukan dengan pemberian link google form terlebih dahulu untuk mengisi pre-test, kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi, dan di tutup dengan pemberian link google form untuk mengisi post-test. Hasil dari pelaksanaan psikoedukasi ini yaitu menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan (sig. 0,002 < 0,05) dalam rata-rata skor pemahaman peserta setelah mengikuti program. Hal ini menunjukkan bahwa metode psikoedukasi dengan media visual efektif dalam menigkatkan pemahaman terkait pentingnya sikap positif, kesejahteraan emosional, dan ketangguhan.