Abstract:Kode Etik Penyelenggara Pemilu, secara umum, merupakan seperangkat prinsip moral, etika, dan filsafat yang bersifat bersatu, berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku Penyelenggara Pemilu dalam bentuk kewajiban atau larangan,…
an, tindakan, dan/atau pernyataan yang pantas atau tidak pantas bagi Penyelenggara Pemilu untuk diucapkan. Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pemilu yang cukup menantang bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Dimana pemilu ini mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR dan DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tentu saja, hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan, terutama dengan rekrutmen penyelenggara di tengah-tengah tahapan. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap potensi isu etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia selama pemilu serentak 2024. Artikel ini didasarkan pada sumber pustaka, data sekunder yang dimiliki oleh penulis, atau data yang diperoleh dari pihak ketiga. Data sekunder dari data yang tersedia mengenai pola pelanggaran etika digunakan sebagai dasar analisis. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, masyarakat umum meyakini bahwa potensi isu pelanggaran etika dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia pada pemilu serentak 2024 tidak akan jauh dari prinsip etika mendasar seperti bersikap mendukung salah satu kekuatan politik, konflik kepentingan, menerima suap, dan menjadi tidak transparan. Beberapa kejadian, seperti yang berkaitan dengan standar profesionalisme KPU dan Bawaslu, pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi, kemungkinan akan terulang di masa depan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyusunan instrumen kebijakan dalam meningkatkan layanan publik di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan efektivitas yang telah dicapai…
dan juga menjelaskan masalah yang muncul dalam Program Jogja Smart Service (JSS) dalam konteks penyusunan kebijakan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan instrumen kebijakan alternatif yang serupa. Dalam perspektif administrasi publik, sebuah program kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen keputusan dalam kebijakan publik, di mana sumber daya dan pelaku diorganisir dan dikoordinasikan. Ini memiliki konsekuensi tentang bagaimana proses formulasi instrumen saat pembuatan kebijakan. Dengan demikian, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses formulasi kebijakan dalam Program Jogja Smart Service (JSS). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tahapan metode dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data terkait proses formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS), dalam bentuk wawancara dan dokumentasi peraturan serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga diperlukan instrumen gabungan, yaitu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung efektivitas program tersebut.
Abstract:Tujuan penelitian untuk menilai dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tentang batas usia kawin. Jenis Penelitian yakni jenis penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach)…
proach) dan pendekatan Undang–Undang (Statute Approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian penulis atau eksaminasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yakni : perubahan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki – laki 19 (sembilan belas) dan perempuan 16 (enam belas) menjadi undang – undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) tentang batas usia kawin laki–laki dan perempuan disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada karena putusan ini tidak sejalan dengan undang–undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun jadi putusan yang menyebabkan perubahan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang perkawinan ini isi dari Pasal tersebut masih dapat dikatakan sebagai anak. Hakim menggunakan hak indepennya dalam hal perkara ini meninjau penerbitan dispensasi nikah tersebut menyebabkan kemaslahatan atau kemudhrotan.
Abstract:Pembelajaran Maharah Kitabah adalah memperoleh keterampilan dan kemampuan menulis bahasa Arab dengan benar. Namun dalam penulisan Maharah Kitabah, tidak hanya kaidah bahasa Arab yang dituliskan saja, melainkan aspek lain…
in – aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan permasalahan dalam pembelajaran Maharah Kitabah dan pengaruh kaidah yang benar dan tepat pada mahasiswa dalam memodifikasi kaidah penulisan bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UINSU) Pendidikan bahasa Arab (Stambuk 2022), dan objek penelitian ini adalah objek materi dan objek yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian ini fokus pada permasalahan terkait tingkat kesulitan penulisan Maharah Kitabah dalam bahasa Arab. Data ini diperoleh melalui wawancara terstruktur, khususnya tinjauan pustaka dan dokumentasi temuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penulisan Maharah Kitabah dengan Metode Psikomotorik. Keterampilan mahasiswa dalam Menulis Maharah Kitabah dan Dampak Menulis Kitabah Secara kognitif, melibatkan penulisan Kitabah berdasarkan struktur yang efisien
Abstract:Permukiman sebagai suatu produk tata ruang, merupakan hasil interaksi adaptasi manusia dengan lingkungan. Keberadaan manusia sebagai masyarakat yang menghuni suatu kawasan dapat memberikan pengaruh secara langsung maupun…
tidak langsung terhadap terbentuknya kualitas lingkungan permukiman. Pulau Sabutung sebagai lokasi penelitian merupakan pusat Pemerintahan yang berpotensi akan terus mengalami pengembangan. Masyarakat mengambil peran penting di dalamnya. Lingkungan permukiman yang terawat serta dikelola dengan baik dapat mendorong keberlanjutan suatu Kawasan. Informasi pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung di lokasi kemudian digambarkan secara deskriptif untuk memaparkan kondisi karakteristik serta peran partisipasi masyarakat di Pulau Sabutung dalam pengelolaan permukimannya. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa pengelolaan lingkungan permukiman melalui partisipasi masyarakat belum dilakukan secara optimal, begitupula dengan dukungan dari pemerintah setempat. tetapi sebagai modal dasar adalah bahwa masyarakat Pulau Sabutung dapat digerakkan dan diajak dalam pengelolaan lingkungan. Perlu adanya pendampingan secara berkala dan kerja sama berbagai pihak serta dilaksanakan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.
Abstract:Parkir berlangganan merupakan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Penelitian…
litian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang periode 2021-2022 serta apa saja kendala dan solusi penerapan kebijakan parkir berlangganan dalam perspektif sosial dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya. Sedangkan kegiatan dalam analisis data dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Sumedang tidak berjalan sesuai rencana, kendala dari berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, dan kesadaran masyarakat menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut sehingga perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. perbaikan dari segi strategi dan juga sistem sehingga jalannya kebijakan bisa lebih baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sumedang masih harus diperbaiki lagi dari segi strategi dan sistemnya agar jalannya kebijakan dapat berjalan sesuai harapan.
Abstract:Pada dasarnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berorientasi kepada suatu filosofi yaitu Reintegrasi Sosial. Reintegrasi Sosial itu sendiri berarti pengembalian seorang narapidana ke dalam masyarakat. Adapun tujuan…
tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan bagi narapidana serta apa yang menjadi kendala dan upaya mengatasi dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mixseds method yang berarti penggabungan antara data kualitatif dan kuantitatif. Studi Kasus dalam artikel ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara khususnya pada bidang Pembinaan bagi narapidana. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini bahwa implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Kelas III Sukamara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kendala petugas, narapidana, serta kendala dalam hal sarana dan prasarana penunjang program pembinaan. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik kemandirian dan kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat peraturan, menyadari kesalahan, serta nantinya bisa kembali ke dalam masyarakat yang berguna dan mandiri, mengikutkan petugas dalm diklat agar menjadi petugas yang baik dan profesional, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagai penunjang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
Abstract:Salah satu komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu. Salah satu alat yang menjadi pengantar saat komunikasi…
adalah bahasa. Saat ini bahasa sudah semakin banyak ragamnya termasuk bahasa gaul yang berkembang karena adanya kebiasaan orang-orang mengadopsi bahasa tersebut. Bahasa gaul merupakan bentuk bahasa Indonesia tidak baku yang telah digunakan di Jakarta sejak tahun 1980-an untuk menggantikan bentuk sebelumnya. Banyak anak muda yang menggunakan bahasa aul pada saat komunikasi begitu juga mahasiswa. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pemaknaan bahasa gaul dalam aktivitas komunikasi verbal mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara (analisis semiotika). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggapan para mahasiswa Ilmu Komunikasi terkait bahasa gaul yang kurang baik di dengar seperti plesetan kata ‘Anjing’ menjadi ‘Anjir’ dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan analisi semiotika teori dari Ferdinand De Saussure dan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode desktiptif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mahasiswa Ilmu Komunikasi sebagai narasumber.
Abstract:Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual Pada Santriwati Berbasis Pondok Pesantren Pada Media Online Detik.com”. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah berita – berita terkait kasus…
kait kasus kekerasan seksual pada santriwati. Adapun berita yang dapat penulis kumpulan dari sumber berita online Detik.com tentang pemberitaan kasus kekerasan seksual santriwati di Depok berjumlah 10 berita mulai tanggal 29 Juni 2022 – 01 Februari 2023. Dan kasus kekerasan seksual di Jombang berjumlah 32 berita mulai tanggal 05 Juli- 01 Desember 2022. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan Analisis Framing ModelZhondang Pan dan Gerald M.Kosicki sebagai teknik analisis. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa unsur sintaksis headline dan lead pada berita yang diterbitkan oleh Detik.com sudah cukup menunjukkan kejelasan. Unsur skrip ditemukan bahwa media Detik.com tidak memenuhi unsur kelengkapan berita 5W+1H. Dimana bagian how kurang dijelaskan dan ditekankan secara mendetail. Pada struktur tematik portal berita Detik.com cukup dapat mendeskripsikan berita yang diungkapkan karena sumber informasinya jelas. Dibeberapa berita juga Detik.com memasukkan sumber informasi dari kedua belah pihak. Walau dibeberapa berita hanya satu pihak saja, namun informasi yang dituliskan akurat. Struktur retoris ditemukan dalam kata dan gambar. Namun foto-foto yang terbit didalam berita Detik.com terkesan seperlunya saja dan tidak menonjol.
Abstract:Praktisi humas menggunakan media sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada publik dan dapat membantu memperbaiki citra organisasi. Teknologi komunikasi, terutama internet, telah memainkan peran besar dalam…
memfasilitasi penyebaran informasi dan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat. Berbagi informasi dengan orang lain, sesuai dengan ajaran Islam tentang cinta dan memberi, merupakan praktik yang sangat dianjurkan untuk membantu orang lain memahami dunia di sekitar mereka. Polres Pematangsiantar menggunakan media online, seperti Tribrata News, untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan menjaga citra positif mereka. Dalam upaya menciptakan komunikasi yang baik antara kepolisian dan masyarakat, transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas menjadi sangat penting. Kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi yang terpublikasikan dapat menciptakan persepsi negatif terhadap institusi tersebut, sementara upaya untuk menciptakan citra positif terus dilakukan melalui media online. melalui penggunaan media online dan praktik hubungan masyarakat yang efektif, Humas Polres Pematangsiantar berperan penting dalam meningkatkan citra institusi mereka dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di era teknologi dan informasi yang maju.