Abstract:Sistem perbankan sangat bergantung pada kepercayaan pelanggannya, sehingga peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting dalam menjaga kepercayaan ini. Sementara itu, memerangi kejahatan siber dan memastikan perlindungan…
ndungan hukum bagi pelanggan adalah aspek penting dalam menjaga keamanan sistem keuangan. Penelitian ini mengkaji peran LPS dan penyedia dompet digital DANA dalam melindungi pelanggan dan memberlakukan langkah-langkah hukum terhadap kejahatan siber. Melalui metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur dan regulasi yang relevan mengenai perlindungan pelanggan dan keamanan siber. Temuan penelitian menegaskan peran penting LPS dalam menjaga kepercayaan, mekanisme perlindungan hukum, penegakan hukum terhadap kejahatan siber, dan upaya DANA untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan siber. Kolaborasi antara lembaga keuangan, penegak hukum, dan sektor swasta sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memastikan keamanan sistem keuangan digital.
Abstract:Peningkatan jumlah pekerja lepas di berbagai bidang industri, mendorong perlunya kajian mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka dalam regulasi ketenagakerjaan setempat. Meski pekerja lepas memberikan fleksibilitas…
ksibilitas dan keuntungan bagi perusahaan, status ketenagakerjaan mereka yang khas seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan kurangnya jaminan perlindungan hukum. Penelitian kualitatif ini bersifat yuridis normative, deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dari data berbentuk narasi, cerita detail, ungkapan, dan informasi maksud dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan perlindungan hukum bagi pekerja lepas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan solusi praktis untuk meningkatkan perlindungan hukum pekerja lepas, menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta berkontribusi pada diskusi akademis dan praktik mengenai perlindungan hukum pekerja lepas di era ekonomi digital yang terus berkembang.
Abstract:Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada…
a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.
Abstract:Perkawinan adalah ikatan sosial yang mengakui hubungan antara pria dan wanita, meliputi aspek seksual, pembentukan keluarga, dan pembagian tugas suami-istri. Fungsi penting perkawinan termasuk menumbuhkan kasih sayang, memberikan…
emberikan rasa aman, tujuan, kebersamaan, status sosial, dan pembelajaran moral. Dalam Islam, pernikahan adalah upacara sakral yang mengikat dua individu sesuai ajaran Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam meliputi mengamalkan ajaran Rasulullah, mendekatkan diri kepada Allah, mencegah zina, membentuk keluarga yang bahagia, dan mendapatkan keturunan. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada individu karena keberadaannya sebagai manusia, bersifat universal, dan tidak dapat dicabut. Melindungi hak asasi manusia merupakan kewajiban hukum baik dalam konteks politik, hukum, maupun sosial. Kawin paksa bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan memilih pasangan. Dalam hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam, perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama
Abstract:Asas legalitas merupakan asas yang sangat mendasar dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas yang menjadi asas legitimasi dalam dilaksanakannnya ketentuan hukum pidana Indonesia. Semula…
la asas legalitas yang berlaku di Indonesia ialah asas legalitas formal yang bersifat kaku oleh karena berasal dari hukum pidana warisan kolonial. Upaya pembaruan hukum pidana Indonesia telah menggeser asas legalitas dari asas legalitas formal menuju ke asas legalitas materiil yang lebih fleksibel. Pergeseran asas legalitas merupakan usaha untuk meng-Indonesiakan ketentuan hukum pidana dan memberikan penghormatan terhadap hukum yang hidup (hukum pidana adat).
Abstract:Kekerasan sesksual pada anak dewasa ini sangat rentan ditengah kehidupan kita, kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dewasa ini, dikarenakan banyaknya factor yang memperngaruhi kekerasan seksual pada anak, banyaknya…
iming-iming yang diberikan oleh si pelaku untuk memberikan rangsangan atau motivasi pada anak agar si anak mengikuti ajakan si pelaku. Kekerasan sesksual pada anak banyak terjadi dilakukan oleh pelaku yakni orang-orang terdekat kita sendiri, banyak nya factor media pendukung membuat para pelaku mengalihkan hasrat seks nya pada anak-anak yang tak berdosa.
Permasalahan dari penelitian ini adalah, sejaumana efektifitas hukuman baik hukuman positif maupun hukuman syariat islam dalam memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak.
Adapun metode penelitian yakni penulis menggunakakn penelitian yang bersifat persuasive approach dalam dalam melakukan pendekatan terhadap baik pelaku maupun si korban terhadap tindak pelecehan sesksual pada anak. Kedsimpulan dalam penelitian ini adalah baik secara hukum positive maupun hokum syariat islam, sangat tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada para pelaku tindakan pelecehan seksual pada anak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus…
s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.
Abstract:Penyaluran bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu di SD IT Ar-Rahmah masih menghadapi permasalahan ketidaktepatan sasaran akibat proses seleksi yang dilakukan secara manual dan cenderung subjektif. Kondisi ini berpotensi…
nsi menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme pemberian bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menerapkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis metode VIKOR dalam menentukan prioritas penerima bantuan siswa tidak mampu secara objektif dan terukur. Metode VIKOR digunakan karena mampu menghasilkan solusi kompromi terbaik pada pengambilan keputusan multikriteria. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penghasilan orang tua, nilai akademik, daya listrik rumah, dan jumlah tagihan listrik, dengan bobot yang ditentukan berdasarkan kebijakan pihak sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian terapan, di mana data diperoleh dari siswa aktif yang mengajukan bantuan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode VIKOR mampu menghasilkan peringkat siswa berdasarkan nilai kompromi (Q), sehingga memudahkan pihak pengelola dalam menentukan prioritas penerima bantuan secara adil dan transparan. Dengan demikian, penerapan metode VIKOR dalam SPK terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi, objektivitas, dan transparansi proses seleksi bantuan pendidikan.
Abstract:Pemilihan smartphone yang sesuai kebutuhan menjadi tantangan tersendiri di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya varian produk yang beredar di pasaran. Sebagian besar konsumen, khususnya yang tidak memiliki…
i latar belakang teknis, kesulitan dalam mengevaluasi spesifikasi perangkat secara objektif. Hal ini menyebabkan keputusan pembelian sering kali didasarkan pada opini subjektif, promosi, atau tren semata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan sistem pendukung keputusan (SPK) menggunakan metode ELECTRE sebagai pendekatan dalam pengambilan keputusan multikriteria. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam membandingkan alternatif berdasarkan dominasi relatif dari sejumlah kriteria sekaligus. Penelitian ini menggunakan lima alternatif merek smartphone dan lima kriteria utama, yaitu harga, RAM, ROM, kualitas kamera, dan kapasitas baterai. Data diperoleh melalui kuesioner, dokumentasi, dan observasi pasar. Tahapan perhitungan ELECTRE meliputi normalisasi data, pembobotan, pembentukan matriks concordance dan discordance, serta penyusunan matriks agregat untuk menentukan peringkat alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ELECTRE efektif dalam memberikan rekomendasi smartphone terbaik secara objektif dan rasional. Sistem yang dibangun mampu menjadi solusi bagi konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat, serta berpotensi diterapkan secara luas dalam pengembangan aplikasi rekomendasi produk berbasis data.
Abstract:Transformasi digital dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan penting pada sektor pertanahan yang memiliki kompleksitas pengelolaan data spasial dan nonspasial. Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan masih menghadapi keterbatasan…
tasan dalam pelayanan pemetaan tanah akibat penggunaan sistem manual dan belum terintegrasinya data. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan Web-based Geographic Information System (WebGIS) sebagai inovasi layanan pemetaan tanah masyarakat guna meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan pengembangan sistem yang meliputi observasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, dan analisis dokumen, dilanjutkan dengan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, serta evaluasi sistem. Sistem WebGIS dikembangkan menggunakan PHP, MySQL, dan Leaflet.js untuk mendukung visualisasi data spasial secara interaktif. Evaluasi sistem dilakukan melalui black box testing dan penilaian pengguna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem WebGIS yang dikembangkan mampu mengintegrasikan data spasial dan atribut bidang tanah dalam satu platform berbasis web. Sistem menyediakan visualisasi peta bidang tanah, pengelolaan data pertanahan yang terstruktur, serta pencarian informasi yang lebih efisien. Evaluasi pengguna menunjukkan peningkatan aksesibilitas data, efisiensi proses pelayanan, dan transparansi informasi dibandingkan dengan metode konvensional.
Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model implementasi WebGIS untuk pemetaan tanah masyarakat di tingkat daerah yang mendukung transformasi digital layanan pertanahan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan sistem informasi pertanahan berbasis web pada instansi pemerintah daerah lainnya.