Search Articles & Publications

Showing 473 articles found for "Keterbatasan"

Implementasi Kebijakan Kolaborasi Riset dan Inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset Inovasi dan Nasional

Risdawati, Muhammad Husein Maruapay, Saprudin
Abstract: Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.… a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Kepatuhan PBJT Makanan dan Minuman

Rina Melliza, Sri Harini, Saprudin
Abstract: Penelitian ini menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor. Kajian ini berangkat dari kesenjangan… antara meningkatnya potensi penerimaan dan menurunnya indikator kepatuhan pelaporan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur BAPPENDA, petugas pemeriksa, tim pemeriksa, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material, tetapi efektivitasnya belum optimal. Realisasi penerimaan melampaui target pada 2022-2024, namun persentase realisasi menurun dari 115,06% menjadi 102,63%, sementara rata-rata wajib pajak yang melaporkan omzet turun dari 93,06% menjadi 90,63%. Efektivitas pemeriksaan terkendala oleh implementasi standar operasional yang belum konsisten, keterbatasan pemeriksa, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, frekuensi pemeriksaan yang belum merata, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Strategi yang ditawarkan adalah pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem digital terintegrasi, komunikasi transparan, frekuensi pemeriksaan yang konsisten, dan tindak lanjut yang tegas.

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERVICE RECOVERY DALAM JASA PELAYANAN TEKNIK BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AGRO (BBSPJIA)

Achmad Djuhdi Endawan, Muhammad Husein Maruapey, Rusliandy
Abstract: Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan service recovery dalam jasa pelayanan teknik di BBSPJIA serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kendala… konsistensi waktu layanan, kesenjangan komunikasi, dan belum eksplisitnya kebijakan service recovery meskipun capaian kepuasan pelanggan tergolong tinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penguatan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service recovery telah berjalan melalui penanganan keluhan, penjelasan teknis, pengecekan ulang, dan penyesuaian layanan, tetapi masih bersifat prosedural dan belum terlembagakan sebagai kebijakan terstruktur. Hambatan utama meliputi asimetri komunikasi antara proses teknis dan pemahaman pelanggan, keterbatasan waktu akibat peningkatan beban layanan, serta koordinasi antarunit yang belum optimal. Faktor pendukung utama adalah disposisi pelaksana yang responsif dan empatik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa service recovery pada pelayanan publik teknis ditentukan oleh interaksi antara kompleksitas teknis, kapasitas organisasi, dan kualitas interaksi manusia. 

Evaluasi SISMIOP untuk Optimalisasi PBB-P2 dan PAD Bogor

Perry Herdiansyah, Sri Harini, H. R. Oetje Subagdja
Abstract: Penelitian ini mengevaluasi pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten… abupaten Bogor. Penelitian berangkat dari kesenjangan antara kenaikan nominal penerimaan pajak dan penurunan persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah, serta masih ditemukannya data wajib pajak yang belum lengkap setelah program berjalan. Penelitian menggunakan desain kualitatif evaluatif dengan model Context, Input, Process, Product. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner terhadap 34 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program relevan dengan kebutuhan administratif dan fiskal serta didukung regulasi nasional dan daerah, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas, anggaran, dan sarana lapangan. Program meningkatkan kelengkapan, akurasi, dan ketertiban data, termasuk pemutakhiran 22.706 objek pajak, serta mendukung ketepatan penetapan pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa program tergolong efektif tetapi belum optimal dan memerlukan penguatan tata kelola data, pemutakhiran berkala, peningkatan infrastruktur, serta integrasi geospasial.

Implementasi Kebijakan Pembuangan Air Limbah dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Cikeas Kabupaten Bogor

Lia Rismawati, Rusliandy, Agus Suarman Sudarsa
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berulangnya pencemaran Sungai Cikeas di tengah keberadaan regulasi pengendalian pembuangan air limbah. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembuangan air limbah,… mbah, mengidentifikasi hambatan utama, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Sungai Cikeas, Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengawas lingkungan, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta komunitas lingkungan. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dan diperkaya perspektif partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian pencemaran, tetapi belum optimal. Hambatan utama mencakup komunikasi kebijakan yang masih formalistik, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang belum konsisten, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Data kualitas air tahun 2021–2024 memperlihatkan fluktuasi TSS, BOD, COD, DO, dan fecal coliform, yang menandakan tekanan pencemaran domestik dan industri masih kuat. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan dengan bukti kualitas air untuk menegaskan kebutuhan model pengendalian pencemaran yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada penguatan komunikasi, kapasitas pengawasan, integrasi kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

Meyti Yuniarti, Rusliandy, Agus Suarman Sudarsa
Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan tingkat… kat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penyusunan regulasi internal, pemanfaatan platform digital, serta pelibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi strategi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan komunikasi publik sebagai solusi implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada strategi adaptif dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian implementasi kebijakan publik serta implikasi praktis bagi peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Desa untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif: Studi pada Desa Palasari Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

Ahmad Hoerudin, Rusliandy, Agus Suarman Sudarsa
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan tanah inventaris desa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Meskipun desa memiliki… ki aset tanah strategis, pemanfaatannya belum optimal dalam menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan pelaku ekonomi kreatif. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan efektif akibat keterbatasan komunikasi, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum adanya standar operasional prosedur, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Pemanfaatan tanah desa masih bersifat konvensional dan belum mendukung pengembangan ekonomi kreatif secara sistematis. Namun demikian, terdapat potensi besar untuk mengembangkan sentra UMKM, ruang kreatif, dan kawasan wisata berbasis aset desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan, penyusunan regulasi yang jelas, dan perencanaan strategis diperlukan untuk mengoptimalkan tanah desa sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan.

PELAKSANAAN  SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK) NOMOR 10 TAHUN 2021 PADA PROYEK PEKERJAAN MEDAN ISLAMIC CENTER

Muhammad Yusuf Parlagutan Lubis, Mei Brilian Harefa
Abstract: Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi faktor penting dalam setiap proyek konstruksi, termasuk pembangunan Medan Islamic Center. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan… turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan proyek berjalan sesuai standar keselamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi lapangan pada proyek pembangunan Medan Islamic Center. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMKK, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pelatihan pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta prosedur darurat, mampu menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kepatuhan pekerja terhadap prosedur dan keterbatasan pengawasan. Implementasi SMKK yang konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan proyek Medan Islamic center.

Integrasi Eco-Sufisme dalam Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Sistematis atas Model, Hasil, dan Tantangan

Misbachul Munir, Aina Noor Habibah, Yuni Pangestutiani, Akhmad Ali Said, Moch. Bashori Alwi, Bayu Fermadi, Moh. Hasan Fauzi, Chafidz Kusnindar
Abstract: Krisis iklim global menuntut respons yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai budaya, etika, dan spiritual yang mendalam. Artikel ini menyajikan tinjauan sistematis terhadap integrasi nilai-nilai… nilai eco-Sufisme yakni prinsip-prinsip spiritual tasawuf yang diaplikasikan dalam konteks ekologi ke dalam kurikulum pendidikan Islam sebagai strategi untuk menumbuhkan tanggung jawab lingkungan. Tinjauan ini menganalisis 50 karya ilmiah terpilih untuk mengidentifikasi fondasi konseptual, model implementasi praktis, strategi pedagogis, serta dampak yang dilaporkan dari penerapan pendekatan tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai inti tasawuf, seperti khalifah (penatalayanan alam), tawadhu’ (kerendahan hati), zuhud (asketisme), dan mahabbah (cinta terhadap seluruh ciptaan), ke dalam kerangka pendidikan Islam berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesadaran ekologis dan perilaku pro-lingkungan peserta didik. Berbagai model praktik yang dinilai efektif meliputi program Adiwiyata Madrasah, inisiatif Eco-Tahfiz, serta praktik eco-pesantren, yang umumnya mengandalkan pendekatan pembelajaran eksperiensial dan berbasis proyek. Namun demikian, tinjauan ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, antara lain keterbatasan literasi guru mengenai konsep eco-Sufisme, kelangkaan bahan ajar yang kontekstual dan aplikatif, serta risiko implementasi yang bersifat simbolik tanpa menghasilkan transformasi perilaku yang berkelanjutan. Oleh karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun integrasi eco-Sufisme menawarkan pendekatan pendidikan lingkungan yang kuat dan berlandaskan spiritualitas Islam, keberlanjutan dan skalabilitasnya sangat bergantung pada penguatan pelatihan guru, pengembangan kerangka evaluasi yang memadai, serta dukungan kebijakan dan institusional yang lebih sistematis.

Analisis Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Abepura dalam Mengurangi  Prevalensi Orang Dengan Gangguan Jiwa

Hiskia C. M. Saioper, Jackson Yumame, Ilham
Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura dalam upaya mengurangi prevalensi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan… engumpulan data melalui wawancara mendalam kepada tenaga medis, staf administrasi, dan keluarga pasien ODGJ. Hasil menunjukkan bahwa pelayanan RSJ Abepura secara umum sudah cukup baik, ditandai dengan fasilitas yang memadai, keandalan, daya tanggap, kompetensi tenaga medis, serta empati terhadap pasien dan keluarga. Namun, keterbatasan sarana, jumlah tenaga medis yang terbatas, serta stigma sosial menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan penurunan prevalensi ODGJ. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merekomendasikan peningkatan sarana dan prasarana, penambahan tenaga medis, edukasi masyarakat, serta upaya pengurangan stigma sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keberlanjutan perawatan pasien.