Abstract:Akad Ba’i Al-Wafa merupakan salah satu kontrak atau akad jual beli pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota. Perkembangan produk-produk yang semakin meluas tidak luput dari risiko yang ada. Semakin berkembang semakin…
akin besar pula risiko yang ada. Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota ditemukan permasalahn yakni risiko kredit. Risiko ini bisa terjadi akbiat dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan angsuran. Karena inilah KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus memiliki manajemen risiko untuk meminimalisir risiko tersebut dengan mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian serta menerapkan prinsip 5c+1s.
Abstract:Abstract: The Family Hope Program (PKH) is a government program that provides cash to Very Poor Households (RTSM) based on the terms and conditions that have been established by carrying out their obligations. The purpose…
e of the PKH is to reduce the number and break the poverty chain, improve the quality of human resources, and change behaviors that are less supportive of improving the welfare of the poorest groups. Determination of PKH aid recipients in the Coal Regency Social Service so far there are still shortcomings including not on target because the data of poor people is not up to date and the determination of criteria that have not been referred to the criteria that have been determined. For that, a system is needed that can help the process of determining PKH assistance recipients using the AHP and TOPSIS methods easily, quickly and precisely. This research aims to build the application of the decision support system of recipients of Family Hope Program (PKH) assistance in DinSos Coal Regency using AHP and TOPSIS methods. The results of this study can provide the best value based on predetermined criteria. Based on calculations using the AHP and TOPSIS methods, the decision was obtained that Rahmadan with a value of 1 and Nurul Ha with a value of 0.48 that deserved to be recommended as a recipient of PKH assistance.
Keyword: AHP; TOPSIS; Help; Family Hope Program
Abstrak: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pemerintah yang memberikan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Adapun tujuan dari PKH tersebut untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Penentuan penerima bantuan PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara selama ini masih terdapat kekurangan diantaranya yaitu tidak tepat sasaran yang disebabkan data warga miskin tidak up to date dan penentuan kriteria-kriteria yang belum mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat membantu proses penentuan penerima bantuan PKH menggunakan metode AHP dan TOPSIS dengan mudah, cepat dan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi sistem pendukung keputusan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada DinSos Kabupaten Batu Bara menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Hasil penelitian ini dapat memberikan perangkingan nilai terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode AHP dan TOPSIS didapat keputusan bahwa Rahmadan dengan nilai 1 dan Nurul Ha dengan nilai 0.48 yang layak direkomendasi sebagai penerima bantuan PKH.
Kata kunci: AHP; TOPSIS; Bantuan; Program Keluarga Harapan
Abstract:Abstract: The utilization of information technology in business communication plays a strategic role in improving business effectiveness while also serving as a medium for legal education in the community. However, rural…
communities still face limitations in digital literacy and low levels of legal awareness in business activities. This article aims to analyze the implementation of a Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) focused on optimizing the use of information technology as a business communication medium to enhance legal awareness among the community of Silo Bonto Village. The method employed was a participatory approach through training, mentoring, and evaluation using pre- and post-training questionnaires. The results indicate an improvement in participants’ understanding of the use of information technology for business communication, as well as an increase in legal awareness related to rights and obligations in digital transactions. This program demonstrates that integrating information technology training with legal education can serve as an effective strategy for empowering rural communities.
Keywords: business communication; community service; information technology; legal awareness; village.
Abstrak: Pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas usaha sekaligus sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Namun, pada masyarakat desa masih ditemukan keterbatasan literasi digital dan rendahnya kesadaran hukum dalam aktivitas bisnis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai media komunikasi bisnis guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Silo Bonto. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berbasis kuesioner pra dan pascapelatihan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis serta peningkatan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban dalam transaksi digital. Kegiatan ini membuktikan bahwa integrasi pelatihan teknologi informasi dengan edukasi hukum mampu menjadi strategi efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Kata kunci: desa; kesadaran hukum; komunikasi bisnis; pengabdian kepada masyarakat; teknologi informasi
Abstract:Abstract: Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia is a tertiary institution that has a Tax Center and works closely with the Direktorat Jenderal Pajak to assist taxpayers in calculating, depositing, and reporting their tax obligations.…
ligations. On March 03 2023 and March 07 2023, training and assistance for taxpayers were conducted in filling out the Annual Individual Tax Return at the Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia Tax Center by the Tax Volunteers. The method used is direct assistance to individual taxpayers in updating NPWP-NIK, and KLU data, also reporting annual tax returns via e-filing. The activity participants are all taxpayers including lecturers and educational staff at the Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia and STIKes Murni Teguh. This activity resulted in an increase in understanding for participants in reporting Annual SPT Individuals, while the Tax Volunteer gained knowledge about taxation based on the latest regulations and was able to put into practice the knowledge learned during lectures which can be used as practical experience. Meanwhile, the results for the Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia are an increase in taxpayer compliance within the Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, including lecturers and education staff society who are aware of their obligations and always report their income to the state.
Keywords: e-filing; SPT; Tax Volunteers
Abstrak: Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia merupakan perguruan tinggi yang memiliki Tax Center dan berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Pada tanggal 03 Maret 2023 dan 07 Maret 2023, telah dilakukan pelatihan serta pendampingan Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi di Tax Center Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia oleh tim Relawan Pajak. Metode yang digunakan adalah pendampingan secara langsung kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan pemutakhiran data NPWP-NIK, KLU, dan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing. Peserta kegiatan adalah seluruh Wajib Pajak termasuk dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia serta STIKes Murni Teguh. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman bagi peserta dalam melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi, sedangkan tim Relawan Pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan berdasarkan peraturan terbaru dan dapat mempraktikkan secara langsung pengetahuan yang dipelajari selama kuliah serta dapat dijadikan sebagai pengalaman praktis. Sedangkan hasil bagi Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia adalah peningkatan ketaatan wajib pajak di lingkungan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia termasuk dosen dan tenaga pendidik sebagai masyarakat yang sadar akan kewajiban dan senantiasa melaporkan penghasilan mereka kepada negara.
Kata kunci: e-filing; Relawan Pajak; SPT
Abstract:Abstrak: Bentuk aplikasi dari serangkaian teori pendidikan yang telah dipelajari di dalam kampus tentunya akan lebih bermanfaat apabila teori-teori ilmu tersebut kita bagi kepada masyarakat. Kegiatan inilah yang disebut…
dengan pengabdian kita kepada masyarakat. Sebagai seorang akademisi baik dosen dan mahasiswa harus mampu bekerjasama dalam meujudkan Tri Darma perguruan tinggi dimana tempat kita membagi dan menimba ilmu pengetahuan. Pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan nyata yang dapat kita lakukan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap informasi yang akan kita bagikan, sehingga membawa kontribusi positif dalam masyarakat. Apalagi sekarang lagi hangat-hangatnya memperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah, oleh karena itu penyuluhan tentang kepemimpinan dianggap perlu untuk di sosialisasikan kepada masyarakat. Harapan kedepannya adalah masyarakat mampu memilih pemimpin yang dapat menjadi contoh baik dalam setiap tindakan dan perkataannnya. Masyarakat diharapkan lebih hati-hati dalam memilih calon kepala daerah, tidak mudah terpengaruh citra dan kekuasaan yang dapat mendatangkan kerudian dalam masyarakat itu nantinya. Selain itu masyarakat tidak perlu takut terhadap tekanan yang mungkin saja datang untuk memaksa memilih jagoan mereka, masyarakat harus mendapatkan pencerahan tentang bagaimana hukum itu berlaku di kalangan masyarakat. Untuk itu selain membahas masalah kepemimpinan Universitas asahan juga bekerjasama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Cakrawana Nusantara Indonesia untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum, apa yang harus dilakukan masyarakat apabila tersangkut permasalahan hukum di lingkungannya, mengetahui hak dan kewajibannya dalam mentaati hukum tersebut. Harapan terbesarnya masyarakat di desa antara tidak tabu lagi terhadap permasalahan hukum, masyarakat desa antara berani untuk menghadapai permasalahan hukum yang mereka hadapi, masyarakat desa antara mampu memilih pemimpin yang tepat untuk memimpin daerah mereka.
Kata kunci: Kepemimpinan, Bantuan Hukum, Masyarakat Marginal
Abstract: The application form of a series of educational theories that have been studied on campus will certainly be more useful if the theories of science are shared for the community. This activity is called our devotion to the community. As an academic both lecturers and students should be able to work together in realizing Tri Darma college where we share and gain knowledge. Community service is a real action that we can do to increase society's insight into the information we will share, thus bringing a positive contribution to society. Especially now more warmly discussed about the election of regional heads, therefore counseling about leadership is considered necessary for the socialization to the community. The future expectation is that people are able to choose leaders who can be good examples in every action and perfomance. The community is expected to be more careful in choosing candidates for regional heads, not easily influenced by the image and power that can bring in the society later. In addition people should not be afraid of the pressures that might come to force their heroes, the public should get an enlightenment about how the law applies to the public. In addition to discussing the issue of leadership, the University of Asahan also cooperates with the Legal Aid Foundation - Cakrawana Nusantara Indonesia to provide an understanding to the public about the law, what should the community do when it comes to legal issues in its environment, knowing its rights and obligations in complying with the law. The greatest hope of the community in the village between no longer taboo on legal issues, the villagers between daring to face the legal problems they face, the villagers between able to choose the right leader to lead their area.
Keywords: Leadership, Legal Aid, Marginal Society
Abstract:Abstract: Providing services to patients is an obligation that must be carried out by health agencies. Of course, good health services can be measured by the performance of medical personnel. The current problem with the…
Aek Loba Health Center is that it does not have a system that can measure the level of patient satisfaction with the services provided. In addition, patients also still have difficulty in expressing opinions in the form of complaints about the performance of medical personnel. The aim of the research is to become a forum for assessing the quality of service that can make it easier for patients to submit complaints and also as a measuring tool for health agencies on the level of success of the quality of services provided. This study uses the Service Quality method by assessing service quality based on 5 quality dimensions, namely Tangibles, Responsiveness, Reliability, Assurance, and Empathy. Based on these problems, a decision support system was designed using the PHP programming language and the database used, namely MySQL. So that this research resulted in this system being able to help and facilitate the Aek Loba Health Center in accommodating and measuring the level of quality of service to patients. In addition, this system can make it easy for leaders to find out the elements that need to be improved, maintained, and repaired by the Aek Loba Health Center.
Keywords: patient; questionaire; service quality
Abstrak: Memberi pelayanan kepada pasien merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh instansi kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik tentu saja dapat diukur dari kinerja tenaga medisnya. Permasalahan Puskesmas Aek Loba saat ini yaitu belum mempunyai sistem yang dapat mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, pasien juga masih kesulitan dalam menyampaikan pendapat berupa keluhan terhadap kinerja tenaga medis. Tujuan penelitian untuk menjadi wadah penilaian kualitas pelayanan yang dapat memudahkan pasien dalam menyampaikan keluhan dan juga sebagai alat ukur instansi kesehatan terhadap tingkat keberhasilan kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode Service Quality dengan menilai kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi kualitas, yaitu Bukti Nyata (tangibles), Ketanggapan (responsiveness), Kehandalan (reliability), Jaminan (assurance), dan Empati (emphaty). Berdasarkan permasalah tersebut maka dirancang sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database yang digunakan yaitu MySQL. Sehingga penelitian ini menghasilkan sistem ini dapat membantu dan mempermudah pihak Puskesmas Aek Loba dalam menampung dan mengukur tingkat kualitas pelayanan terhadap pasien. Selain itu, sistem ini dapat memberi kemudahan bagi pimpinan untuk mengetahui unsur-unsur yang perlu ditingkatkan, dipertahankan, serta diperbaiki oleh Puskesmas Aek Loba.
Kata kunci: kuesioner; pasien; service quality
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan…
hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.
Abstract:Tindakan mempublikasi informasi pribadi seseorang tanpa seizin pemilik data pribadi (Doxing) yang marak terjadi dalam interaksi digital termasuk dalam kegiatan jual beli melalui sistem jasa titip online (Jastip). Tujuan…
dari penelitian ini adalah guna menganalisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan doxing yang diperbuat oleh pemilik layanan jasa titip online sebagai bentuk penghakiman atas tindakan penipuan yang dilakukan oleh pelanggan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menggali permasalahan ini, yang berfokus pada pemahaman dan analisis aturan dan doktrin-doktrin hukum di Indonesia yang sudah ada dengan berpusat pada peraturan perundang-undangan terkait Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan doxing dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Pasal 27A dan Pasal 27B UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang melanggar hukum. Selain itu, pada kasus penipuan yang terjadi dalam sistem jasa titip online, Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat menjadi landasan hukum yang lebih relevan menggantikan ketentuan umum dalam Pasal 378 KUHP. Penyedia layanan jasa titip online disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai kewajiban dan sanksi, serta kebijakan pembatalan sepihak atau tindakan hukum jika pelanggan gagal melunasi. Bentuk penyelesaian masalah yang dipertimbangkan secara matang tidak hanya mengakhiri masalah secara menyeluruh, tetapi juga mencegah munculnya permasalahan baru.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna simbolik dui’ menre’ dalam adat pernikahan masyarakat Bugis dan bagaimana agama Islam memaknai adat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan…
dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dengan lima orang informan, dan sejumlah artikel ilmiah yang relevan. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya simbolis dui’ menre’ dalam pernikahan Bugis sebagai tanda kesungguhan dan kerja keras seorang pria dalam melamar seorang wanita. Pekerjaan calon pengantin perempuan, status sosial, tingkat pendidikan, kondisi fisik, dan faktor-faktor lain memainkan peran penting dalam menentukan berapa banyak dui’ menre’ yang pantas diberikan. dui’ menre’ dan mahar merupakan hal yang berbeda. Meskipun keduanya diwajibkan, dui’ menre’ tidak sama dengan mas kawin karena menurut adat masyarakat Bugis, dui’ menre’ adalah sebuah kewajiban, sedangkan mas kawin adalah sebuah kewajiban menurut tradisi Islam. Dari sudut pandang Islam, seorang pria tidak diwajibkan untuk memberikan dui’ menre’, melainkan hanya diharapkan untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahinya. Tradisi ini diperbolehkan selama tidak memberatkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meskipun tidak diatur oleh hukum Islam. Agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan damai, masyarakat harus menyeimbangkan antara tradisi dan ajaran agama.
Abstract:Tulisan ini mengkaji peraturan dan perlindungan hukum terhadap wanita yang berperan sebagai korban kekerasan “domestik” (KDRT) yang berujung pada pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi…
ekuensi hukum yang melindungi hak-hak korban, serta menelaah bagaimana sistem peradilan menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai pelaku pembunuhan berencana setelah mengalami KDRT. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Teknik analisis dilakukan dengan menggali penerapan kedua undang-undang tersebut dalam kasus-kasus pembunuhan berencana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku, serta membandingkan antara ketentuan umum dalam KUHP dan ketentuan khusus dalam UU PKDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perempuan sering kali dipicu oleh trauma psikologis yang dialami akibat kekerasan dalam rumah tangga. Trauma ini, yang sering kali tidak terlihat, mempengaruhi kondisi mental pelaku dan dapat menjadi faktor utama dalam motif tindakannya. Dalam penegakan hukum, penting untuk memperhatikan konteks kekerasan domestik yang dialami oleh korban. Sistem peradilan harus mengutamakan penerapan UU PKDRT sebagai lex specialis, yang memberikan perlindungan kepada perempuan korban KDRT. Penulisan ini, mengeksplorasi kewajiban hukum yang diberikan kepada perempuan pelaku pembunuhan berencana dalam konteks trauma psikis. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam perumusan kebijakan hukum yang responsif terhadap kondisi korban KDRT dan memperbaiki sistem perlindungan hukum bagi perempuan.