Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi penyiar dalam meningkatkan kualitas pemberitaan di radio Insania Makassar dan mengungkap faktor pendukung dan penghambat penyiar dalam strategi meningkatkan kualitas pemberitaan…
emberitaan di radio Insania Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan tahapan identifikasi masalah yang diteliti, menyusun proposal, tahap pengumpulan data, analisa data, dan penelitian laporan. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiar dituntut beradaptasi dengan perkembangan zaman dan daya saing di era modern dengan platform digital seperti TV dan Handphone, penyiar dituntut maksimal untuk melakukan fungsi dan tanggungjawab mereka dalam meningkatkan pemberitaannya dengan segmen berita terupdate, faktual, relevan dan menarik, mendatangkan narasumber dan melibatkan pendengar langsung dan sumber berita didapatkan dari media ANTARA.NEWS dan RRI serta kejadian yang sedang hits. Faktor pendukung: jaringan sudah menggunakan internet Network Digital yang dapat diakses melalui aplikasi, Persediaan sarana dan prasarana serta dana yang memadai, Faktor teknis (jaringan) dan non-teknis (kualitas penyiar), Siaran radio mengalami evolusi di era digital mulai dari saluran analog (suara) ke Network Digital (transmisi suara dan data) yang diakses melalui aplikasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu: Jaringan internet yang kadang bermasalah, Ketersediaan berita dari sumber dua media lama, seperti ANTARA.NEWS dan RRI, Faktor teknis (jaringan) cuaca dan alat yang rusak dan non-teknis (kualitas penyiar) dan sebagian pendengar tidak dapat mengakses ke internet karena adanya transisi dari siaran analog ke digital.
Abstract:Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum administrasi pemerintah merupakan suatu perjuangan yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik. Fenomena pungutan liar, atau yang sering disebut dengan…
n pungli, telah menjadi masalah yang meresahkan dalam tatanan pemerintahan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pungutan liar seringkali merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar ini menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah, beberapa langkah diperlukan. Pertama, penyelidikan dan pengumpulan bukti yang cermat perlu dilakukan untuk mengungkap praktik pungutan liar tersebut. Hal ini memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memberikan informasi yang mendukung proses penyelidikan. Kedua, perlu adanya proses hukum yang transparan dan adil bagi pelaku pungutan liar. Pengadilan yang independen dan bebas dari intervensi politik sangat penting agar proses peradilan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, pendekatan pencegahan juga harus ditingkatkan melalui edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan konsekuensi hukum bagi pelaku pungutan liar. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan internal juga perlu diimplementasikan guna mencegah praktik pungutan liar di lingkungan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan yang komprehensif, penegakan hukum terhadap pungutan liar oleh oknum administrasi pemerintah diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat pulih, dan tercipta tatanan pemerintahan yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Abstract:Salah satu hal terpenting yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di antara gejala-gejala yang terkait dengan COVID-19 adalah…
ah badan terasa panas, sesak dada, kesulitan bernapas, dan kemungkinan mengalami impotensi dan kematian. Mycobacterium tuberculosis, yang bertanggung jawab atas penularan penyakit ini, adalah agen yang menyebabkan TBC pada orang tua. Begitu penyakit ini muncul, sangat penting untuk meminum obat pada waktu yang tepat. Pemanfaatan teknologi ini menghasilkan data yang ditandai dengan penggunaan bahasa yang terstruktur. Pemeriksaan literatur, pencegahan dan pemantauan tuberkulosis paru, dan interpretasi data adalah beberapa komponen penelitian yang termasuk dalam paket penelitian ini. Setelah penelitian ini selesai, ditemukan bahwa 76,8% responden menerima manfaat dari dukungan keluarga mereka sendiri, sementara 23,2% menerima manfaat yang sedikit lebih sedikit. Ketika seseorang didiagnosis dengan tuberkulosis selama wabah COVID-19, mereka sering kali mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai panduan untuk pengobatan tuberkulosis dan pemeliharaan tingkat pengobatan minimum. Pengawas Minum Obat (PMO) yang relevan dalam proses pelibatan masyarakat dan peningkatan program pengobatan tuberkulosis merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam materi ini. Perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjadi metode pengobatan yang efektif. Dalam kondisi seperti ini, akan lebih mudah bagi staf medis dan anggota keluarga pasien untuk bekerja sama.
Abstract:Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi…
ormasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.
Abstract:Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum.…
. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (Case Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana anak tersebut dihukum dengan pidana penjara dan pelatihan kerja. Penelitian juga mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, termasuk faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta peran pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk pencegahan dan pemulihan korban. Implikasi dari penelitian ini mencakup saran-saran kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan anak dan kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.
Abstract:Dewasa ini pengguna sosial media sedang dihadapkan dengan maraknya kejahatan cyber phising yang dilakukan dengan beragam modus penipuan yang begitu meresahkan. Modus kejahatan siber ini menimbulkan kerugian baik secara materil…
ateril maupun imateriel. Kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Salah satu kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap terkait cyber phising adalah Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Pada penulisan ini, akan menjawab rumusan permasalahan bagaimanakah pertimbangan majelis Hakim dalam mengadili perkara delik phising yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik phising berdasarkan putusan a quo. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa semata dan tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana sebenarnya Hakim dapat memberikan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Hakim memberikan pidana yang relatif ringan yaitu hanya delapan bulan penjara. Kemudian, dari penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan rasa keadilan sehingga akan berdampak pada ketidak efektivitasan pemidanaan.
Abstract:Penelitan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh kompetensi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi. (2) pengaruh budaya kerja terhadap…
dap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi. (3) pengaruh sosialisasi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi (4) pengaruh kompetensi, budaya kerja dan sosialisasi secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah populasi 340 orang responden dan sampel adalah 184 orang responden. Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 87.7%. (2) terdapat pengaruh positif budaya kerja terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 81.7%. (3) terdapat pengaruh positif sosialisasi terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 87.1%.(4) terdapat pengaruh positif kompetensi, budaya kerja dan sosialisasi secara bersama-sama terhadap kualitas pelayanan pada pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Babelan Kabupaten Bekasi sebesar 91.6%. Berdasarkan hal tersebut, maka disarankan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, memiliki budaya kerja yang berintegritas dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan.
Abstract:Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai…
bagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penanganan tantangan yang dialami notaris dan memberikan pandangan komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan jabatan notaris di tengah perubahan digital…
igital dan dinamika ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, disusun secara sistematis sesuai permasalahan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar mudah diambil kesimpulan sebagai jawaban atas hasil permasalahan ini. Notaris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah proses pendaftaran properti yang sebelumnya memakan waktu dan manual. Oleh karena itu, menghadapi era digitalisasi dan perkembangan perekonomian di Indonesia, notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
Abstract:Dikalangan masyarakat, peran seorang notaris dianggap sangat penting, terutama dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, yang mencakup fungsi pembuatan akta. Keterlibatan notaris dalam proses pembuatan akta memberikan…
kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, keberadaan notaris dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai seorang pegawai negeri, seorang notaris memiliki hak untuk mengambil cuti. Namun, ketika seorang notaris sedang berlibur atau cuti, diperlukan penunjukan seorang notaris pengganti. Notaris pengganti yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan notaris harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas-tugas notaris yang digantikannya.