Abstract:Anak merupakan anugerah dari Tuhan yang kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Namun pemidanaan terhadap anak terus meningkat, yang dimana seharusnya anak berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum.…
. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (Case Approach) guna mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, serta menganalisis secara yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap anak lainnya, sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai No: 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bnj. Pengaturan hukum yang relevan mencakup Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, di mana anak tersebut dihukum dengan pidana penjara dan pelatihan kerja. Penelitian juga mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, termasuk faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan serta peran pemberdayaan masyarakat dalam mencegah kasus serupa di masa depan. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang berharga terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak kepada anak, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk pencegahan dan pemulihan korban. Implikasi dari penelitian ini mencakup saran-saran kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan anak dan kesadaran masyarakat terhadap masalah ini. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara serta pelatihan kerja. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan hukum yang berlaku dan berbagai aspek fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.
Abstract:Dewasa ini pengguna sosial media sedang dihadapkan dengan maraknya kejahatan cyber phising yang dilakukan dengan beragam modus penipuan yang begitu meresahkan. Modus kejahatan siber ini menimbulkan kerugian baik secara materil…
ateril maupun imateriel. Kejahatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1) dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Salah satu kasus yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap terkait cyber phising adalah Putusan Nomor: 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn. Pada penulisan ini, akan menjawab rumusan permasalahan bagaimanakah pertimbangan majelis Hakim dalam mengadili perkara delik phising yang dilakukan di media sosial dalam Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2018/PN-Cbn serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik phising berdasarkan putusan a quo. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian, secara yuridis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya mempertimbangkan tuntutan Jaksa semata dan tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang mana sebenarnya Hakim dapat memberikan pemberatan pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pertimbangan Hakim memberikan pidana yang relatif ringan yaitu hanya delapan bulan penjara. Kemudian, dari penerapan sanksi pidana yang relatif ringan tersebut belum dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan rasa keadilan sehingga akan berdampak pada ketidak efektivitasan pemidanaan.
Abstract:Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan yuridis mengenai legalisasi akta di bawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Pengkajian…
ajian yang dilakukan menunjukkan Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat secara langsung dan ditandatangani oleh seseorang dengan sengaja. Tanda tangan pada akta tersebut penting karena mencirikan atau mengidentifikasi akta tersebut. Namun, sebagai bukti dalam sidang pengadilan, akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat seperti akta otentik. Legalisasi akta di bawah tangan dilakukan untuk memastikan tanggal dan tanda tangan para pihak serta menjelaskan isi akta oleh seorang Notaris. Hal ini mencegah pihak yang menandatangani untuk menyangkal isi akta dan identitas mereka yang tercantum dalam pernyataan tersebut.
Abstract:Penerapan restorative justice di lingkup penuntutan melalui Perja 15/2020 merupakan aturan hukum baru dibandingkan di tingkat penyelidikan, penyidikan dan pengadilan. Statusnya yang masih baru menjadikan peraturan ini sebagai…
bagai sebuah tantangan tersendiri bagi jaksa untuk menerapkannya dalam rangka restorative justice. Penelitian ini bermaksud menjawab tiga hal; pertama, penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020; kedua, kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice; dan ketiga, pelaksanaan ideal restorative justice di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dan Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didukung dengan data primer berupa wawancara dan pengisian kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; penerapan restorative justice di Kejari Medan berdasarkan Perja 15/2020 belum dapat berjalan maksimal, adapun kendala-kendala yang dihadapi Kejari Medan dalam menerapkan restorative justice dilandasi atas permasalahan pengaturan yang masih dianggap sangat umum dan tidak mengatur teknis pelaksanaan, struktur pelaksana yang masih belum sepenunya siap melaksanakan restorative justice, fasilitas pelaksanaan yang masih minim, serta partisipasi dan budaya hukum masyarakat sekaligus juga dari internal jaksa sendiri yang masih belum sepenuhnya menerima penyelesaian restorative justice; konsep ideal penerapan restorative justice di masa yang akan datang didasarkan pada semangat penguatan singkronisasi sub-sistem dalam paradigma SPPT melalui pengaturan ketentuan restorative justice yang seragam.
Abstract:Changes resulting from the learning process can be seen in the cognitive, affective, and psychomotor domains. The aim of this research is to determine differences in learning outcomes for the subthemes of plant growth and…
d development through the Problem-Based Learning and Discovery Learning models. This research was carried out at Ciasmara 01 State Elementary School, Bogor Regency, Class IV A, and IV B in November, the odd semester. The research instrument uses pretest and posttest instruments which produce an N-Gain calculation for the Project Based Learning model of 80 with high criteria and an N-Gain value for the Problem Based Learning model of 73 with very high criteria. So the N-Gain in the experimental class with the Problem Based Learning model is greater than the control class with the Discovery Learning model. The researcher also carried out a normality test with the Lilliefors test for both samples having a normal distribution because the values for both samples were smaller than the L table. In the Problem-Based Learning class group, the value Lcount ≤ Ltable was obtained, namely 0.028 ≤ 0.189, and in the discovery learning class group, the value Lcount ≤ Ltable was obtained, namely 0.041 ≤ 0.189. Then, in the homogeneity test, the data is homogeneous because it is smaller than X2table, a value of 0.75 ≤ 5.991 is obtained. Furthermore, in the hypothesis test, the count of 7.29 was greater than the table of 2.01808, indicating that H0 (null hypothesis) was rejected and Ha (alternative hypothesis) was accepted. Based on the research results above, it can be stated that the problem-based learning and discovery learning models have differences in learning outcomes for the sub-theme of gratitude for diversity, in other words, the problem-based learning model is more effective than the discovery learning model for the sub-theme of gratitude for diversity.
Abstract:Etika dan budaya organisasi merupakan dua aspek yang sangat penting dalam dunia bisnis dan manajemen modern. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, prinsipprinsip, dan standar moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan individu…
ndividu maupun organisasi. Sementara itu, budaya organisasi mencerminkan nilai-nilai, norma, tradisi, dan sikap yang ada dalam suatu perusahaan atau lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan atau studi literature. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku organisasi.
Abstract:Pendidikan berkualitas bisa terwujud jika sekolah menerapkan manajemen strategik dengan benar. Berdasarkan pandangan ini, permasalahan lemahnya mutu sekolah ini terletak pada belum maksimalnya penerapan manajemen strategik.…
ik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ialah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, staf, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara mendalam, observasi mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sekolah ini merencanakan manajemen strategik melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penerapan. Manajemen strategik dilaksanakan melalui peningkatan mutu program pendidikan, kegiatan lingkungan internal dan eksternal sekolah, budaya sekolah, penanaman norma dan pembiasaan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan melalui sejumlah pertemuan dinas melibatkan manajemen puncak dan semua personil sekolah dan masyarakat baik jangka pendek, menengah dan panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Abstract:Makanan dijaga kualitasnya dari bakteri patogen yang dapat menyebabkan diare. Risiko infeksi melalui makanan tergantung pada kuantitas patogen dalam makanan. Escherichia coli merupakan flora normal saluran intestinal manusia…
usia dan sering menyebabkan penyakit pada manusia. Escherichia coli mudah menyebar antar manusia melalui tangan, makanan dan minuman yang terkontaminasi, merupakan bakteri indikator pencemaran makanan. Escherichia coli merupakan kelompok Enterobacteriaceae penghasil ESBLs sehingga bertanggung jawab terhadap peningkatan biaya perawatan, angka kesakitan, dan angka kematian. E. coli penghasil ESBLs sering ditemukan di Rumah Sakit terkait infeksi nosokomial, namun jarang sekali dilakukan penelitian keberadaan dalam memproduksi ESBLs pada infeksi komunitas. Tujuan penelitian adalah mengetahui prevalensi Escherichia coli dan menganalisa Escherichia coli Penghasil Extended Spectrum Beta- Lactamases (ESBLs) Pada Sampel Makanan Warga Kota Bengkulu. Disain penelitian eksploratif, yaitu penelitian awal untuk memperoleh gambaran awal keberadaan E. coli penghasil ESBL dalam makanan. Data primer kuman E. coli dalam makanan didapatkan dari hasil isolasi dan identifikasi sampel makanan. Data primer E. coli penghasil ESBLs didapatkan dari hasil Uji Screening Metode Kirby Bauer ( Difusi Test ) dan Uji Konfirmasi Bakteri ESBLs Metode DDST (Double Disk Sinergy Test). Simpulan penelitian hasil uji isolasi dan identifikasi dengan menggunakan pewarnaan Gram dan uji IMViC terhadap 30 (100%) sampel dinyatakan negative terhadap kandungan E. coli. Hasil ini memenuhi syarat berdasarkan Permenkes RI No 1096/MENKES/PER/VI/2011 yakni angka bakteri E. coli pada sampel makanan, minuman, dan alat makan adalah 0 atau negatif. Hasil negatif E. coli pada 30 sampel makanan, tidak dapat dilakukan untuk identifikasi bakteri E.coli penghasil ESBLs
Abstract:Etika dan perilaku moral memegang peranan krusial dalam membentuk dasar nilai dan norma yang mengarahkan tindakan individu dan masyarakat. Penelitian ini menyelidiki konsep etika sebagai landasan filosofis untuk mengevaluasi…
uasi apa yang dianggap benar atau salah. Perilaku moral, sebagai bentuk praktis dari etika, mencakup keputusan sehari-hari yang memengaruhi hubungan interpersonal dan dinamika sosial. Diskusi melibatkan keterkaitan antara etika dan perilaku moral, dampaknya terhadap individu dan kelompok, serta peran pentingnya dalam membentuk karakter dan keberlanjutan masyarakat. Penekanan pada pemahaman nilai-nilai moral universal dan implementasi mereka dalam konteks kultural menjadi sorotan utama. Penelitian ini merangkum konsep-konsep kunci dan tantangan dalam menjaga integritas etika dan perilaku moral di tengah kompleksitas dunia modern
Abstract:Hukum ketenagakerjaan atau Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ditetapkan sebagai payung hukum bidang hubungan industrial dan direkayasa untuk menjaga ketertiban, serta sebagai kontrol sosial, utamanya memberikan landasan hak…
k bagi pelaku produksi barang dan jasa, selain sebagai payung hukum hukum ketenagakerjaan diproyeksikan untuk alat dalam membangun kemitraan. Setiap kebijakan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja harus dilihat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga negara. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai konsep umum dari hukum ketenagakerjaan, kemudian juga akan dibahas mengenai kedudukkan hukum ketenaga kerjaan dalam sistem hukum di Indonesia dan Implikasi dari penetapan Undangundang Cipta Kerja terhadap Hukum Ketenagakerjaan hingga bagaimana sistem hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-undang Cipta Kerja. Dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan deskriptif kualitatif, dengan sifat riset ex post facto, pengumpulan data dilakukan setelah peristiwa yang menjadi topik pembahasan terjadi, kemudian memperhatikan variabel yang diteliti dengan refresentatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terdapat beberapa hukum ketenagakerjaan dari pembaruan setelah lahirnya undang-undang cipta kerja pada aspek Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya Perjanjian Kerja (Outsourcing), Waktu Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Tenaga Kerja Asing (TKA), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kesimpulan dari pembahasan ini adalah klaster ketenagakerjaan UU Cipta Kerja (omnibuslaw) merupakan sebuah produk hukum yang lebih meringankan para pengusaha dan mengikat pada pekerja.