Abstract:Pembelajaran aqidah akhlak adalah materi yang bersumber dan dikembangkan dari ajaran dasar agama Islam dengan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumbernya. Untuk dijadikan pondasi dalam berperilaku dan panduan berakhlak mulia…
a sesuai dengan Al-Qurann dan Al-Hadits. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan metode observasi, dokumentasi, angket, dan juga teknik regresi linier sederhana. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V yang berjumlah 72 peserta didik. Sampel penelitian ini menggunakan sebagian dari peserta didik kelas V yang berjumlah 30 Peserta didik. Instrumen penelitian ini berupa kuisioner pembelajaran aqidah akhlak dan perilaku peserta didik, yang berjumlah 20 pada masing-masing variabel, kemudian diuji kepada 20 peserta didik. Setelah dilakukan uji coba, dinyatakan valid 15 butir pernyataan untuk variabel pembelajaran aqidah akhlak, dan 15 butir pernyataan untuk variabel perilaku peserta didik, kemudian digunakan untuk pengambilan data. Selanjutnya dilakukan uji normalitas, dan uji regresi sederhana. hasil perhitungan diperoleh persamaan Ý = 13,383 + 0,783X persamaan tersebut diketahui bahwa β > 0, berarti H0 ditolak, dan H1 diterima berarti terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran aqidah akhlak terhadap perilaku peserta didik kelas V. Hasil koefisien diperoleh Fhitung = 44,3362 lebih besar daripada Ftabel = ? ini berarti H0 ditolak pada taraf signifikasi α= 0,05 ini berarti sangat signifikan. Nilai koefisien korelasi sederhana dari ryx 0,783 koefisien mengandung makna bahwa 59,9% pembelajaran aqidah akhlak mempunyai pengaruh terhadap perilaku peserta didik dan 40,1% dipengaruhi oleh faktor lain.
Abstract:Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disorder characterized by an increase in blood glucose levels above the normal limit. One thing that can influence the effectiveness of treatment therapy for Diabetes Mellitus patients…
ts is the possibility of drug interactions. This research is a type of descriptive research which aims to determine the possibility of oral antidiabetic drug interactions in patients at the Outpatient Installation of Dr.M.Yasin Hospital, Bone Regency. Research data collection was carried out by taking secondary data from outpatient prescriptions at the Dr. The data used is that the patient's prescription is collected and then identified whether it meets the inclusion and exclusion criteria. If a prescription has been obtained that meets the criteria, the prescription is recorded. The next step is to assess the possibility of drug interactions based on the application and drug interaction guidebook. From the results of the study, it was concluded that there is a possibility of oral antidiabetic drug interactions occurring in patients at the Outpatient Installation at Dr.M.Yasin Hospital, Regency. Bone from December 2014 to August 2015 with a percentage of 55.3% of the 38 research sample prescription sheets.
Abstract:Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak…
k bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan . Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan oleh preemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.
Abstract:Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mulai melaksanakan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Apa yang dimaksud dengan reformasi…
ormasi birokrasi Badan Pertanahan Republik Indonesia? Kami saat ini menggunakan landasan Normatif empiris dalam penelitian kami. Reforma Agraria adalah proses berkelanjutan untuk mengatur kembali kepemilikan, penggunaan, penguasaan, dan eksploitasi sumber daya pertanian. Membangun organisasi, manajemen, dan sumber daya manusia yang rapi, profesional, dan bertanggung jawab diperlukan agar BPN RI dapat memenuhi kewajiban dan menjalankan fungsinya dalam rangka melaksanakan visi pengembangan pertanahan. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membangun birokrasi yang efektif.
Abstract:This article examines the views of classical and modern scholars on what is related to jilbab. It's a matter of culture. That's more of a moral expression. Nevertheless, this expression invites other meanings that need to…
o be associated according to necessity. This need may be hard to guess, so whatever it means is hidden behind the text. (the hidden texts). Thus, it is perfectly logical that the jellyfish are categorized in the sphere of culture. However, not a few scholars have viewed the figs in the colors of the sacrament, and these sacred values have been regulated according to normative principles. This article will show the diversity of the views of classical and contemporary scholars in understanding the Qur'an as the texts of the Islamic source law relating to the jilbab.
Abstract:The important role of freedom of expression as a basis for equality, especially within the framework of constitutional law, is very important in Indonesia. This research uses normative juridical qualitative methods to obtain…
tain a comprehensive understanding of the legal aspects that regulate freedom of expression in the country. Recognized as an essential human right, freedom of expression is explicitly protected by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The focus of this research is to examine the legal norms governing freedom of expression, which include provisions such as Article 28E paragraph (3) and Article 19 of the Constitution 1945, as well as other statutory regulations. The research results show that freedom of expression is recognized as an inalienable right by the state and is one of the foundations for the realization of a just and democratic society. Although freedom of expression is guaranteed by the constitution, this research also highlights the obstacles and challenges in its implementation. In Indonesia, challenges arise in navigating diverse interpretations of freedom of expression, with concerns about potential exploitation by entities harming public interest. Striking a balance between freedom of expression and societal stability/security is deemed crucial. The research aims to better understand the complexity of freedom of expression within the country's constitutional law and its role in promoting equality. This research aims to find useful insights for creating better policies. These policies should strike a good balance between individual freedom and public interest, ultimately fostering a fair and democratic society.
Abstract:Penelitian ini menganalisis dua kasus hukum agraria di Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan tanah dan sertifikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan…
jukkan bahwa penjualan tanah tidak bersertifikat dan kepemilikan sertifikat tanah ganda masih menjadi permasalahan utama dalam hukum agraria di Indonesia. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikat tanah dan maladministrasi dalam pengelolaan pertanahan menjadi penyebab utama permasalahan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan efektivitas hukum agraria di Indonesia, khususnya dalam hal kepemilikan tanah dan sertifikasi.
Abstract:Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikatagorikan…
gorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsurunsur tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena tindak pidana penganiayaan dan upaya kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan menolak segala bentuk penganiayaan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis aspek hukum dari percobaan pembunuhan berencana terkait tindak pidana penganiayaan, dengan fokus pada Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023, terutama dalam konteks putusan Nomor 920/Pid. B 2023/Pn…
n Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tinjauan umum hukum terhadap percobaan pembunuhan berencana terkait penganiayaan, mengidentifikasi unsur-unsur penting pembunuhan berencana dalam konteks tindak pidana penganiayaan, dan menganalisis putusan hakim terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan desain deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan analisis bahan hukum dan pendekatan analisis deduktif. Hasil penelitian memberikan wawasan mendalam tentang hukum terkait percobaan pembunuhan berencana dan unsur-unsur yang terlibat, dengan fokus pada keputusan hakim dalam kerangka Undang-Undang KUHP No 1 Tahun 2023. Penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pada pemahaman hukum dan pandangan yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana serius ini.
Abstract:Prinsip kemanusiaan harus diutamakan di atas segala pertimbangan lainnya jika bencana kemanusiaan yang menimpa masyarakat Pulau Haruku, Kariu, pada 26 Januari 2022 ingin diselesaikan secara tuntas. Hak asasi manusia jelas…
s telah dilanggar dalam kasus ini. Inti dari eksplorasi ini adalah untuk melihat pengobatan yang legal untuk mengakhiri genosida, termasuk penyerangan terhadap warga Kariu yang dilakukan oleh warga desa Ori. Pemikiran normatif hukum menggunakan kerangka kasus, hukum, dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui pengumpulan literatur, analisis deskriptif, dan penggunaan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan penelusuran, konflik antara dua warga Negeri Kariu dan Dusun Ori tersebut menjadi awal konflik dan penyerangan terhadap masyarakat Negeri Kariu yang dilakukan kelompok warga.