Search Articles & Publications

Showing 387 articles found for "Internal"

Pengaruh Komunikasi K3 Internal Dengan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Proyek Pembangunan Kampus III UIN Imam Bonjol Padang

Nabila inne azri, Susilawati
Abstract: Kegiatan komunikasi K3 merupakan salah satu jenis penyuluhan K3 yang berusaha meningkatkan perilaku K3 setiap orang di lingkungan konstruksi. Permasalahan di lapangan: Kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan hal ini. Selain… elain itu, dampak atau dampak dari tindakan tersebut dinilai minim karena peraturan APD masih dilanggar oleh peserta proyek, pekerja, dan karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunikasi K3 internal mempengaruhi kepatuhan APD. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Sebuah survei yang didistribusikan kepada 42 sampel anggota staf dan pekerja konstruksi digunakan untuk mengumpulkan data. Total validator ahli berjumlah empat orang yang menerapkan pendekatan expert judgement untuk uji validasi instrumen. penerapan uji korelasi product moment dalam analisis data. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara komunikasi internal K3 dengan kepatuhan APD dengan nilai kontribusi sebesar 15,22% dan terdapat thitung > ttabel (2,241853314 > 2,048). Temuan di atas menunjukkan bahwa meskipun inisiatif komunikasi K3 internal berfungsi efektif sebesar 82%, namun pemenuhan APD internal masih rendah yaitu sebesar 66,05%.

Penguatan Organisasi Madin Wustho Dalam Meningkatkan Kreatifitas Santri Di As-Sakinah Lumajang

Zainul Arifin, Ahmad Muzakki Afandi, Habib Syaiful Jani
Abstract: Laporan pengabdian penguatan media organisasi santri dalam menciptakan kreatifitas dapat melalui berbagai aspek, Pengembangan Santri Kreatif melalui Peningkatan Keterampilan Seni, Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk… memberikan pelatihan peningkatan kreativitas anak-anak santri di bidang kreatifitas bakat dan minat. Penggunaan Media Sosial dalam Kehidupan Sosial Oleh Santri di Madin Wustho as-sakinah, Media sosial digunakan sebagai sumber informasi dan alat pembelajaran, serta sebagai alat untuk memperjelas gaya hidup. Pemberdayaan Santri dalam Pengembangan Media Kreatif. Program pemberdayaan santri melalui pengembangan media kreatif, yang menjadi program unggulan. Pengembangan Media Kreatif dengan Produk Unggulan, Pemberdayaan santri di Madin Wustho As-sakinah melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif. Peranan Pemasaran dalam Pengembangan Media Kreatif, Peranan pemasaran dalam pengembangan media kreatif, yang dapat membantu mengembangkan motivasi dan semangat entrepreneurship santri. Untuk mengatasi masalah pengembangan media kreatif santri, perlu dilakukan analisis lingkungan dan internal Madrasah Diniyah, serta membuat keputusan berdasarkan analisis keunggulan dan kelemahan madrasah diniyah wustho, serta analisis kesempatan dan ancaman yang dihadapi.

Strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Jember Tahun 2022-2023

Moh Haris Balady, Fajriyah Ramadhani, Shinta Nuriyah, Dina Izzatul Maghfirah
Abstract: Masalah yang muncul di lapangan menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengembangkan dan menata pariwisata belum efektif. Ini terlihat dari cara destinasi wisata utama, seperti Pantai Papuma telah… ah dikurangi.Barat dan timur laut. Metode deskriptif kaulitatif digunakan dalam penelitian ini. Studi lapangan dan lembaga pustaka digunakan untuk mengumpulkan data. Para informan dalam penelitian ini termasuk staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengelolah tempat wisata, pengunjung tempat wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tiga dimensi yang ditawarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kabudayaan untuk pengelolaan wisata Kabupaten Jember tahun 2022-2023 masih kurang efektif. David mencakup tiga dimensi: perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi; (1) Tidak adanya pengetahuan internal tentang bagaimana proses perumusan strategi dilakukan serta strategi yang telah disetujui internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik, dan bahwa tindakan yang dilakukan oleh dinas belum memenuhi standar Kata kunci: Strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Wisata. Masalah di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan (1) Ketidaktahuan internal tentang proses perumusan strategi dan strategi yang disepakati internal untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum diterapkan dalam proses pengelolaan pariwisata Kabupaten Jember. (2) Dimensi penerapan strategi menunjukkan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik dan pelaksana tidak siap, yang menyebabkan kurangnya dukungan masyarakat.

Analisa Alur Pemberian Kredit Kepada Nasabah Di PT. BPR Bumi Hayu Jember

Is’ Adil Mustafid, Udik Mashudi, M. Arif Hidayatuallah, M. Awwibi Maulana
Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menggunakan penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif… iptif kualitatif bertujuan untuk mengetahui bagaimana alur pemberian keputusan kredit kepada nasabah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, melakukan wawancara dan kepustakaan. Narasumber dari penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT. BPR Bumi Hayu Cabang Ambulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur pemberian keputusan kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bumi Hayu Cabang Jember mulai dari tata cara permohonan dana oleh debitur, identifikasi kredit hingga realisasi kredit. Sistem yang diterapkan juga sudah efektif. Hal ini dilihat dari fungsi-fungsi internal yang terkait telah bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sudah sesuai kebutuhan dan cukup memadai.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I

Nopeyan Smith, Aswin Surapati, Bonny Triatna, Jimmi Santoso, Zainudin Hasan
Abstract: Narkotika sintetis dan semi-sintetis baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman dapat mengurangi kesadaran, rasa, nyeri, dan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan ilegal. Penelitian ini mengkaji… gkaji tentang apa yang menyebabkan residivis narkotika golongan I melakukan residivis, seperti pada Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, dan bagaimana hakim menentukan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Studi kepustakaan menghasilkan data sekunder, sedangkan studi lapangan dan wawancara menghasilkan data primer. Analisis data yang digunakan adalah analisis hukum kualitatif. Berdasarkan Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl, (1) Faktor Internal: faktor mental dan hilangnya kepercayaan mendorong pelaku untuk kembali menggunakan dan mengedarkan narkotika sehingga menimbulkan ketergantungan dalam jangka panjang. Faktor Eksternal: Masalah keluarga (komunikasi dan pengawasan yang buruk). Kembali ke pergaulan penyalahguna narkotika. (3) Kegagalan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 karena menjual narkotika golongan I tanpa izin. Putusan Nomor: 483/Pid.Sus/2021/PN Mgl berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dan faktor non yuridis bahwa perbuatan terdakwa sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental masyarakat.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Atas Sumpah

Sapriadi, Zulfikar Arifin, M Ariansyah Kurniawan, Fadillah Benjamin Ismutaji
Abstract: Kejahatan mengenai sumpah dan keterangan palsu diatur pada Pasal 242 KUHP. Tindak pidana keterangan palsu ini di atas sumpah ini merupakan suatu perbuatan memberikan suatu pernyataan secara sengaja di atas sumpah tentang… keadaan yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apakah faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl dan bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/Pid.B/2021/PN Mgl yaitu berasal dari faktor internal, yaitu motif perbuatan curang, merekayasa suatu peristiwa atau untuk menutupi aib dan faktor eksternal disebabkan jabatannya sebagai Anggota DPRD sehingga pelaku berusaha menjaga nama baiknya. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan Putusan Nomor: 169/ Pid.B/2021/PN Mgl, yaitu pertimbangan yuridis berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat dan barang bukti, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang didakwakan sebagaimana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP serta pertimbangan non-yuridis berupa latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa dan selanjutnya Pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana keterangan palsu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Saran yang dapat dikemukakan yaitu hendaknya masyarakat menyadari bahwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara. Anggota DPRD selaku wakil rakyat hendaknya dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian hendaknya Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah, sebab hal ini dapat merugikan orang lain dan kemudian orang yang tidak bersalah dapat terkena sanksi pidana.

Implementasi Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Jabatan Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung

Kurniawan, Yahya Lutfi, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana
Abstract: Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satu bentuk… uk tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Permasalahan dalam penelitian ini apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. Metode penelitian yaitu pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung antara lain disebabkan oleh : Faktor Penyebab Internal, yaitu sifat serakah/tamak/rakus, gaya hidup konsumtif, gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga melakukan korupsi, dan moral yang lemah. Kemudian Faktor Penyebab Eksternal berasal dari aspek sosial, aspek politis, aspek hukum dan aspek ekonomi. Selanjutnya pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi dalam jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta menghukum membayar uang pengganti Rp 173.962.071,00 paling lama satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Saran yang dapat dikemukakan yaitu guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi penggunaan dana desa, maka perlu penguatan peran Polisi, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan sehingga potensi kerugian negara akibat terjadi tindak pidana korupsi dapat ditekan sebelum terjadinya korupsi. Upaya ini dapat dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan penguatan sisi pengawasan oleh masing-masing penegak hukum serta hakim hendaknya mempertimbangkan fakta bahwa kejahatan korupsi sangat merugikan dan merusak perekonomian negara dengan menjatuhkan sanksi pidana yang seberat-beratnya disertai penyitaan aset terpidana sebagai ganti atas kerugian keuangan negara.

Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam

Muhammad Islah Siregar, Syahrul Anwar, Dede Kania
Abstract: Pegadaian Syariah telah menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan standar bisnis dan pedoman perilaku yang harus ditaati dalam aktivitas sehari-hari. Kode Etik memberikan pedoman mengenai… ngenai apa yang diharapkan dari insan Pegadaian dalam hubungannya dengan pemegang saham, karyawan lain, pemasok/mitra, pemerintah, dan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti menganalisis suatu konsep dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penerapan Kode Etik adalah untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas lain atas nama perusahaan. Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya. Salah satu prinsip GCG adalah menghindari praktik gratifikasi. Secara umum dalam kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal yang menjalin kerjasama yang serasi, serasi, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya menumbuhkan martabat, kebanggaan, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan sebagai proses pembelajaran bagi karyawan perusahaan.

Hagiografi Syekh. H. Mustafa Husein Nasution (1886-1955)

Asep Achmad Hidayat, Samsul Bahri Hasibuan, Atin Suhartini, Eman Suherman
Abstract: Syekh Musthafa Husein Nasution adalah seorang figur ulama yang terkenal dan memiliki pengaruh luas dalam penyebaran agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap riwayat hidup Syekh Musthafa Husein Nasution serta… a perannya dalam gerakan keagamaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode sejarah, yang melibatkan tahapan berikut: (1) Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder. (2) Kritik internal dan eksternal terhadap data yang diperoleh. (3) Interpretasi. (4) Historiografi, yang merupakan penulisan eksplanasi sejarah dalam bentuk karya ilmiah. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa hal penting. Pertama, Syekh Musthafa Husein Nasution lahir pada tahun 1886 sebagai anak ketiga dari sembilan bersaudara dari pasangan H. Husen Nasution dan Hj. Halimah Lubis. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (Volk School) di Kayu Laut. Kedua, beliau dikenal di masyarakat karena aktif dalam kegiatan pengajian dan dakwah di berbagai lokasi di Mandailing Natal. Dalam bidang sosial, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi masyarakat, termasuk menjadi Ketua Syarikat Islam cabang Tanobato pada tahun 1915, Penasehat Majelis Islam Tinggi Sumatera Utara pada tahun 1945, serta Anggota Komite Naional Pusat di Sipaholan. Pada tahun 1952, beliau diangkat sebagai anggota Syuriah NU pusat. Selain itu, Syekh Musthafa Husein Nasution terkenal sebagai seorang ulama dan Syekh di Mandailing Natal, terutama di Purba Baru tempat beliau mendirikan Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Mandailing Natal yang masih berdiri hingga saat ini.

Hubungan Tingkat Kecemasan Dan Stres Terhadap Pola Makan Mahasiswa Keperawatan Tingkat Akhir Di Universitas Widya Nusantara

Lilis Karlina Hale, Rahmat Doko, Sisilia Rammang
Abstract: Mahasiswa semester akhir merupakan mahasiswa yang berada di tahap pembuatan skripsi atau tugas akhir dan harus mengerjakan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, saat poses pembuatan skripsi… ripsi terdapat banyak kendala yang dilalui mahasiwa yakni masalah internal maupun masalah eksternal yang muncul salah satunya adalah kecemasan dan stres yang menyebabkan pola makan tidak teratur. Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan tingkat kecemasan dan stress terhadap pola makan mahasiswa keperawatan tingkat akhir di universitas widya Nusantara palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 57 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner HARS (Hamilton Rating Scale For Anxiety), PSS-10 (Preceived Stress Scale) dan kuesioner Emotional Eating. Hasil penelitian yaitu tingkat kecemasan diperoleh nilai p=0.009, sedangkan tingkat stres diperoleh nilai p=0.002 nilai p  kurang dari nilai a=0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulan penelitian yaitu adanya Hubungan Tingat Kecemasan Dan Stres Terhadap Pola Makan Mahasiswa Keperawatan Tingkat Akhir di Universitas Widya Nusantara. Saran bagi Universitas Widya Nusantara agar dapat memberikan bimbingan kepada mahasiswa akhir dalam mengatasi kecemasan dan stres.