Abstract:Pencabulan merupakan hal yang dilarang oleh negara dan termasuk kejahatan sangat serius (the most serious crime). Salah satu kasus pencabulan di Indonesia yakni dilakukan oleh Herry Wirawan alias Heri bi Dede pemilik suatu…
tu pondok yang ada di Bandung. Pada kasus ini, terdakwa melakukan pencabulan terhadap 13 santriwatinya dan beberapa ada yang hingga mengandung bahkan melahirkan. Penelitian ini menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan terdakwa Herry Wirawan alias Heri bin Dede dalam putusan No.86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg. Analisis dilakukan terhadap penerapan unsur-unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi pidana mati, pelaksanaan restitusi bagi anak korban, serta kebijakan pemidanaan dari perspektif hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Penjatuhan pidana mati didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sangat serius, namun masih menimbulkan kontroversi dari perspektif hak asasi manusia. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban telah diatur dalam putusan, namun mekanisme pembayaran oleh pemerintah masih perlu dievaluasi. Penguatan mekanisme restitusi, evaluasi kebijakan pemidanaan, serta penerapan pendekatan terpadu dalam pencegahan dan penanganan kasus menjadi rekomendasi untuk perbaikan ke depan.
Abstract:Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk moral dan karakter bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan zaman. Ini membahas urgensi moral Pancasila dalam…
membangun generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Dengan menelusuri nilai-nilai dasar Pancasila yang mengedepankan gotong royong, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, penelitian ini menggali bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat memperkuat moralitas generasi muda Indonesia. Di samping itu, pembahasan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi generasi muda dalam menginternalisasi moral Pancasila serta pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Dengan demikian, penguatan moral Pancasila menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berkemajuan.
Abstract:Ijtihad merupakan metode penting dalam kajian hukum Islam yang berfungsi sebagai proses analitis untuk menjawab permasalahan hukum kontemporer yang tidak tercakup dalam teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah secara langsung. Kajian…
ajian ini menekankan pentingnya ijtihad dalam konteks perkembangan sosial dan teknologi yang memunculkan isu-isu baru, seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ulama menggunakan pendekatan-pendekatan ijtihad, seperti ijtihad bayani, ta’lili, dan istishlahi, untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara relevan. Artikel ini menjelaskan pentingnya kompetensi seorang mujtahid dan metode yang digunakan dalam ijtihad untuk mencapai keputusan hukum yang adil dan bermakna. Kajian ini juga menggarisbawahi bahwa ijtihad bukan hanya sebagai alat untuk pemecahan masalah hukum, tetapi juga sebagai upaya menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan dinamika sosial modern.
Abstract:Sistem hukum memiliki peran sentral dalam membentuk dinamika sosial kehidupan masyarakat. Sebagai instrumen pengaturan, hukum berfungsi menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, dalam…
praktiknya, penerapan sistem hukum sering menghadapi tantangan, termasuk keberagaman budaya, ekonomi, dan nilai-nilai lokal yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum memengaruhi perubahan sosial, mengidentifikasi hambatan yang muncul, serta menawarkan rekomendasi untuk harmonisasi antara hukum dan dinamika sosial. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data sekunder dari literatur hukum dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum yang responsif mampu mendorong perubahan sosial positif, seperti penghapusan diskriminasi dan peningkatan akses keadilan. Sebaliknya, sistem hukum yang kaku cenderung memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya, keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan.
Abstract:Implementasi hak pekerja untuk memperoleh cuti haid dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Cuti haid adalah hak yang diberikan kepada pekerja wanita untuk istirahat…
t selama masa menstruasi mereka. Dalam UU Ketenagakerjaan, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hak cuti haid bagi pekerja wanita. Namun penerapan hak ini seringkali masih menimbulkan permasalahan di lapangan, seperti diskriminasi gender dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan penegakan hak cuti haid bagi pekerja wanita agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Penerapan hak pekerja perempuan untuk mendapatkan cuti haid sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan isu penting dalam dunia ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan agar dapat menjalani masa haidnya dengan tenang dan nyaman tanpa harus khawatir akan kehilangan pendapatan atau penempatan di tempat kerja. Hak ini memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka selama masa menstruasi, yang pada pasangannya dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan secara keseluruhan. Penerapan hak cuti haid ini juga sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak bagi seluruh pekerja.
Abstract:Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan kehidupan sosial baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Sebagai pengatur, hukum memberikan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi sosial melalui…
ui aturan-aturan yang adil dan sistematis. Peran hukum sebagai pelindung juga sangat krusial untuk menjamin keadilan dan hak-hak setiap individu di tengah dinamika sosial yang kompleks. Artikel ini membahas bagaimana hukum berfungsi dalam dua aspek tersebut: sebagai pengatur yang menciptakan keteraturan sosial dan sebagai pelindung yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah konflik. Ditekankan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan keadilan yang nyata di lapangan. Dengan menganalisis peran hukum dalam kehidupan sosial, artikel ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana hukum dapat memperkuat kohesi sosial dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.
Abstract:Artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak yang di sebabkan oleh konflik bersenjata yang terjadi di Aceh, antara pihak kelompok bersenjata yakni GAM dengan pihak Pemerintah Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia.…
Gerakan Aceh Merdeka melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Indonesia kurang lebih selama 30 Tahun lamanya. Dalam konflik ini banyak sekali pihak-pihak yang menjadi korban dari kedua belah pihak, dan juga Masyarakat sipil. Dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang paling dirugikan dari konflik bersenjata ini. Maka artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana dampak konflik ini terhadap Masyarakat sipil. Baik dari segi ekonomi dan dalam segi perspektif Hak Asasi Manusia, dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak mempunyai power atau kekuatan, dan yang sangat rentan korban pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap masyarkat sipil tertuma korban konflik bersenjata yang terjadi di Aceh. Dan bagaiman dampak yang terjadi terhadap Masyarakat korban sipil bila merujuk pada UU No.33 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Abstract:Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang penting, tetapi sering kali menghadapi tantangan kompleks terkait keharmonisan masyarakat. Artikel ini menelusuri konflik yang timbul antara hak individu untuk menjalankan…
agama dan perlunya menjaga keharmonisan sosial. Konsep ini dianalisis mengenai tantangan hukum, penegakan hukum, serta peran dialog antar agama dan pendidikan dalam mengatasi dilema ini. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya untuk memastikan kebebasan beragama harus disertai dengan kesadaran akan keharmonisan masyarakat yang beragam.
Abstract:Hukuman mati adalah merupakan suatu vonis ataupun sanksi yang paling terberat yang masih diberlakukan di negara Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mentelaah dan mendalami terkait sanksi pidana…
a mati yang jika dihubungkan kepada hak asasi manusia serta hukum pidana yang ada di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Adapun hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana hubungan antara pidana mati dengan hak asasi manusia dan juga peradilan atau hukum pidana Indonesia. Hukuman mati yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan agar memberikan penyesalan kepada pelaku-pelaku tindak pidana sehingga tidak ada yang melakukan pebuatan kejahatan lagi. Hukuman mati merupakan suatu sanksi atau vonis yang sudah dari dulu diterapkan bahkan sampai sekarang masih saja hakim menjatuhkan vonis mati terhadap pelaku tindak kejahatan. Secara umum, hukuman mati memliki tujuan untuk penyesalan sehingga tidak ada yang melakukan tindak pidana kejahatan yang berat dan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.
Abstract:Gender bukan hanya tentang status seseorang atau posisi mereka dalam masyarakat, tetapi juga tentang konteks sosial di mana mereka integral. Analisis gender sering digunakan oleh individu dan kritikus sistem sosial seperti…
ti kapitalisme. Resistensi terhadap hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa menentukan status atau posisi seseorang dalam masyarakat adalah masalah pribadi dan harus ditangani oleh semua orang. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial ketidaksetaraan gender di Indonesia. Istilah gender berasal dari kata bahasa Inggris gender dan didefinisikan sebagai perbedaan yang jelas antara individu dan posisi mereka dalam hal penampilan dan perilaku. Gender juga didefinisikan sebagai kombinasi dari “maskulin” dan “feminin” melalui atribut yang mempengaruhi psikologi sosial dan budaya. Gender adalah konsep yang mencerminkan perbedaan antara individu dan lingkungan mereka dalam masyarakat. Ini bukan perbedaan biologis, tetapi konstruksi sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap individu dan lingkungan mereka. Gender dipengaruhi oleh feminisme dan teori feminis kontemporer, yang bertujuan guna mendapat kesetaraan gender dan keseimbangan dalam berbagai segi aktivitas, termasuk pekerjaan serta keluarga.