Abstract:Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, merupakan salah satu wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Indonesia yang menghadapi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau…
au serta keterbatasan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berbasis kearifan lokal mampu menjadi strategi alternatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan desain studi kasus, serta penerapan model Community-Based Participatory Research (CBPR), penelitian ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek aktif dalam proses pemberdayaan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program-program yang digagas oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Puncak Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara komunal berhasil diintegrasikan dalam pelatihan, produksi, dan pemasaran produk UMKM, seperti tas noken, minyak kemiri, serta kerajinan dari biji hutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas teknis pelaku usaha, tetapi juga pada penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial komunitas.
Namun, masih terdapat sejumlah tantangan besar, seperti keterbatasan akses pasar karena infrastruktur yang minim, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya implementasi regulasi pendukung. Temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan pemberdayaan berbasis lokal yang disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap realitas lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan UMKM yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan di wilayah 3T.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada materi Catur Guru di kelas VI SD Inpres 5 Birobuli.…
Model PBL diterapkan untuk membangun pemahaman siswa secara aktif melalui eksplorasi dan pemecahan masalah dalam konteks nyata, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan reflektif terhadap nilai-nilai ajaran Catur Guru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan dua siklus yang melibatkan tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Data diperoleh melalui tes hasil belajar, observasi, dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model PBL secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
Keberhasilan pembelajaran berbasis masalah ini ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata nilai siswa dari siklus pertama ke siklus kedua, serta meningkatnya keterlibatan dan antusiasme siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, pendekatan ini juga membantu siswa memahami konsep Catur Guru secara lebih mendalam serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan model PBL dapat menjadi alternatif yang efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, khususnya dalam mengajarkan nilai-nilai ajaran agama yang berbasis kearifan lokal.
Abstract:Kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk ditangani, dan sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif dalam mengatasinya sesuai dengan agenda global Sustainable…
inable Development Goals (SDGs). Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, terus mengupayakan berbagai strategi untuk menanggulangi persoalan ini. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur, yang turut mengambil langkah konkret dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan kemiskinan di wilayahnya melaui Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten jember sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan seiring dengan deklarasi SDGs. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana langkah pemerintah kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumentasi, data yang di gunakan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis telaah dari berbagai literatur. Hasil menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten jember memiliki langkah dan strategi dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2015, dengan harapan penelitian ini memeberikan kontribusi yang berharga bagi pemerintah serta bagi pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mengentaskan kemiskinan yang sejalan dengan agenda global SDGs di daerah tersebut.
Abstract:Maraknya judi online di seluruh kalangan profesi tanpa terkecuali menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius. Lewat tulisan editorialnya, mediaindonesia.com menyuarakan keresahan pemberantasan judi…
di online mulai dari judi online yang dianggap sepele hingga kasus judi online yang melibatkan menteri. Maraknya judi online ini memicu munculnya tulisan editorial sebagai presentasi dari suatu media yang erat dengan pembingkaian oleh media tersebut. Penelitian ini berfokus memahami bagaimana bingkai (framing) dari mediaindonesia.com dalam menanggapi maraknya judi online di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis framing Robert N. Entman yang menyeleksi isu dengan empat tahap yaitu, Define problems, Diagnose causes, Make moral judgement dan Treatment recommendation. Analisis dengan bingkat Entman ini mengungkap bahwa tulisan editorial dengan tema judi online yang diangkat dari mediaindonesia.com memiliki kesamaan dalam satu tujuan yaitu mendesak pemerintah menangani masalah judi online dengan tegas.
Abstract:Pencemaran air di Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak, dengan lebih dari 80% sungai tercemar, terutama akibat limbah domestik dan industri. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No.…
82 Tahun 2001, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran air. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik, implementasinya masih terhambat oleh korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar lembaga, serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas air.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai dalam konteks Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang…
ang bersifat deskriptif, dengan fokus pada pemahaman mendalam tentang perilaku dan persepsi pegawai terkait dengan kinerjanya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya dinilai memadai dan mencerminkan komitmen terhadap kualitas, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi yang baik. Pegawai menunjukkan kepatuhan terhadap standar dan prosedur kerja, tingkat akurasi yang tinggi, efisiensi, dan inovasi dalam pekerjaan, disamping telah memiliki manajemen waktu yang baik, konsistensi dalam memenuhi tenggat waktu, serta respons yang cepat terhadap tenggat waktu yang mendesak. Selain itu telah memiliki kemampuan teknis yang relevan, fleksibilitas dalam belajar dan beradaptasi, serta keterampilan komunikasi yang baik. Secara keseluruhan, kinerja pegawai tersebut dianggap penting untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan organisasi.
Abstract:Penelitian ini mengkaji implementasi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. Risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan…
an arus kas dan asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa menganggu aktifitas, dan kondisi keuangan bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memperhatikan bahan-bahan yang berasal dari penelitian studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi manajemen Risiko termasuk risiko likuiditas pada bank syariah dan unit usaha syariah minimal mencakup 4 hal, yakni a) pengawasan aktif dari dewan komisaris, direksi dan dewan pengawas syariah, b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, c) kecukupan proses identifikasi, pemgukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system imformasi manajemen risiko, d) system pengendalian intern yang menyeluruh. Studi ini menyimpulkan bahwa likuiditas penting untuk bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti mengatasi kebutuhan mendesak,memuaskan permintaan nasabah terhadap pinjaman, dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan memungkinkan.
Abstract:Kemiskinan adalah salah satu tantangan sosial paling mendesak yang dihadapi masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Kabupaten Jember. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan kekurangan pendapatan, tetapi juga akses…
s terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang memadai. Dalam konteks ini, dinas sosial memegang peranan penting dalam mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dinas sosial Kabupaten Jember dalam upaya melindungi masyarakat dari kemiskinan, menilai efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun ada komitmen yang kuat dari dinas sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, berbagai hambatan masih menghambat tercapainya tujuan tersebut. Kendala-kendala ini termasuk keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang tidak cukup, koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, dan kekurangan infrastruktur pendukung. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar upaya meningkatkan koordinasi antarlembaga dan alokasi sumber daya yang lebih baik menjadi prioritas, serta mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan dan praktik di masa depan
Abstract:Peningkatan literasi referensi digital merupakan kebutuhan mendesak pada era akademik modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pelatihan aplikasi Mendeley dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa Universitas…
as Rokania dalam mengelola referensi digital dan menyusun sitasi ilmiah. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa pelatihan ini meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam impor referensi, pengelolaan metadata, penggunaan Web Importer, hingga otomatisasi daftar pustaka. Penerapan aplikasi Mendeley meningkatkan efisiensi penulisan ilmiah dan meminimalisasi kesalahan sitasi yang sering terjadi dalam karya ilmiah mahasiswa. Penelitian ini menegaskan bahwa literasi referensi digital perlu menjadi bagian integral dari pengembangan kompetensi akademik di perguruan tinggi.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.