Abstract:Penelitian ini menganalisis kebijakan moneter Bank Indonesia dalam merespons kondisi deflasi yang terjadi di Indonesia antara Mei hingga September 2024. Selama periode tersebut, Indonesia mengalami deflasi berturut-turut…
dengan tingkat deflasi antara -0,03% hingga -0,18%. Penurunan permintaan agregat, yang disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi, menjadi faktor utama dalam kondisi ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia melakukan penyesuaian kebijakan dengan menurunkan suku bunga dari 5,75% menjadi 5,25%, serta meningkatkan likuiditas pasar melalui pembelian Surat Berharga Negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang responsif dan kolaboratif dengan pemerintah sangat penting untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menghadapi tantangan ekonomi serupa di masa depan.
Abstract:Pengembangan sistem e-Tamu berbasis web di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan kedatangan tamu serta pengelolaan pengaduan…
layanan. Sistem e-Tamu terdiri dari dua komponen utama: front-end sebagai antarmuka pengguna untuk pendaftaran tamu dan pengajuan pengaduan, serta back-end untuk pengelolaan data dan penyajian laporan oleh admin. Dengan integrasi notifikasi real-time, pegawai dapat merespons kedatangan tamu dan pengaduan secara lebih cepat dan akurat, meningkatkan kualitas pelayanan.
Pengembangan sistem menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall, yang memastikan setiap tahap dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengumpulan kebutuhan hingga implementasi. Desain sistem ini juga didukung oleh berbagai diagram, seperti Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai alur data dan interaksi dalam sistem. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem e-Tamu berhasil meningkatkan transparansi, kecepatan layanan, dan kepuasan publik dalam layanan pengelolaan tamu. Sistem ini diharapkan menjadi model layanan digital yang efektif dan berkelanjutan bagi instansi pemerintah lainnya.
Abstract:Kebijakan kebanksentralan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan moneter, pengaturan sistem pembayaran, dan…
an pengawasan sistem keuangan, bank sentral memiliki berbagai alat dan kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Independensi bank sentral merupakan salah satu elemen kunci dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan. Bank sentral yang independen dapat menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan lainnya tanpa campur tangan dari pihak eksternal, termasuk pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada analisis ekonomi yang objektif dan bukan atas dasar kepentingan politik jangka pendek. dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Kemandirian Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yang menekankan pentingnya independensi institusional, independensi sasaran akhir, dan independensi instrumen. Independensi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk merespons berbagai tantangan ekonomi dengan fleksibilitas dan ketegasan yang diperlukan. Metode penelitian menggunakan library researchyaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajariteori-teori dari berbagai literature atau referensi. bahwa independensi bank sentral tidak berarti terlepas sepenuhnya dari akuntabilitas. Bank sentral tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan mereka kepada masyarakat dan otoritas yang relevan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan kinerja merupakan elemen penting dalam mempertahankan independensi bank sentral
Abstract:Perceraian di Pengadilan Agama merupakan ranah hukum yang kompleks, melibatkan berbagai aspek sosial, kultural, dan hukum. Sehingga peran hakim vital dengan konsep hukum progresif sebagai landasan maka muncul tantangan implementasi…
mplementasi ex officio hakim, ultra petitum partium, konsep judge made law, dan hukum progresif dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama. Hukum progresif, yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, menjadi penting dalam merespons ketidakpuasan terhadap penerapan ilmu hukum positif. Hakim dalam era hukum progresif diharapkan tidak hanya sebagai penegak aturan, melainkan sebagai arsitek hukum yang dapat menciptakan keadilan responsif terhadap realitas sosial. Dalam konteks perceraian, hakim memiliki kewenangan ex officio, memungkinkan mereka bertindak tanpa harus terbatas pada tuntutan pihak yang bersengketa. Namun, pelaksanaan ex officio hakim dihadapkan pada pembatasan, termasuk prinsip ultra petitum partium yang mengatur batas wewenang hakim agar tidak melampaui tuntutan yang diajukan. Keseluruhan, artikel ini membahas bagaimana hukum progresif, ex officio hakim, ultra petitum partium, dan judge made law berinteraksi dalam ranah perceraian di Pengadilan Agama. Implementasi konsep-konsep tersebut menjadi krusial dalam mencapai keadilan yang responsif dan seimbang, sambil tetap memperhatikan hak-hak individu yang terlibat dalam persengketaan perceraian.
Abstract:Rumah sakit adalah fasilitas kesehatan yang dibutuhkan saat situasi bencana. Rumah sakit bertujuan sebagai sumber utama untuk melakukan triase, penyedia layanan medis, evakuasi, dan penanganan terhadap para korban bencana.…
a. Secara tertulis kesiapsiagaan rumah sakit dalam merespons bencana dituangkan dalam garis besar dan pemahaman umum tertuang dalam Hospital Disaster Plan (HDP). Dokumen yang memuat pedoman khusus pengorganisasian sumber daya manusia, logistik, dan strategi yang akan dilaksanakan jika terjadi bencana di lingkungan rumah sakit biasanya disebut dengan Hospital Disaster Plan (HDP). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka atau kajian literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan sintesis dari penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan dari lima tahun terakhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi bencana, termasuk dalam hal pengelolaan data keuangan, perkiraan biaya, dan penghematan biaya terkait dengan manajemen bencana. Rumah sakit tidak siap menangani bencana karena tidak mempunyai pedoman dasar bagaimana menangani permasalahan yang timbul akibat bencana. Seluruh rumah sakit harus memiliki Panduan Rencana Kesiapsiagaan Bencana Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan) sebagai katalis dan dorongan yang kuat bagi rumah sakit untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dalam kerangka dan pemahaman yang sama. Jenis bencana yang mungkin terjadi di Rumah Sakit adalah kebakaran, gempa, dan tsunami. Dengan tahap perencanaan penanggulangan bencana dan beberapa kemungkinan pengelolaannya adalah tim penanggulangan bencana di rumah sakit, sistem perencanaan penanggulangan bencana rumah sakit, sistem operasional tim penanggulangan bencana rumah sakit, sistem logistik penanggulangan bencana rumah sakit, dan perencanaan dan pembiayaan penanggulangan bencana rumah sakit.
Abstract:Di era digital saat ini, komunikasi efektif antara siswa dan sekolah menjadi kunci dalam memastikan kualitas pendidikan yang optimal. Namun, seringkali, siswa menghadapi kendala dalam menyampaikan pengaduan atau keluhan…
mereka. Hal ini mendorong perlunya pengembangan solusi yang memudahkan proses komunikasi tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi dan mengembangkan sistem informasi yang dirancang khusus untuk memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pengaduan dan keluhan mereka di sekolah menengah. Melalui pendekatan berorientasi pengguna, sistem yang dikembangkan ini menawarkan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memastikan aksesibilitas oleh seluruh siswa tanpa memandang latar belakang teknologi mereka. Survei dan wawancara yang dilakukan menunjukkan respons positif dari siswa terhadap sistem ini, dengan sebagian besar dari mereka merasa bahwa sistem memudahkan mereka dalam berkomunikasi dengan pihak sekolah. Selain itu, implementasi sistem ini juga membantu pihak sekolah dalam mengelola dan merespons pengaduan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi ini bukan hanya meningkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara siswa dan sekolah, mendukung visi pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan siswa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil bidang layanan bimbingan konseling di sebuah lembaga pendidikan, dengan memperhatikan frekuensi dan distribusi peserta didik dalam setiap bidang layanan. Data diperoleh…
dari 844 peserta didik melalui survei yang membagi bidang layanan menjadi empat kategori: Pribadi, Sosial, Belajar, dan Karir. Hasil menunjukkan bahwa 31,28% peserta didik membutuhkan pelayanan bimbingan pribadi, menyoroti kepentingan besar pada aspek kesejahteraan emosional dan manajemen stres. Bidang layanan sosial memiliki presentase yang lebih rendah (14,10%), mengindikasikan potensi untuk meningkatkan keterlibatan sosial dan keterampilan interpersonal peserta didik. Bidang layanan belajar menonjol dengan presentase 24,17%, menunjukkan kebutuhan yang signifikan untuk pengembangan strategi pembelajaran dan peningkatan keterampilan akademik. Sementara itu, bidang layanan karir menarik perhatian sebanyak 30,45%, menandakan minat tinggi dalam panduan karir, pemilihan jalur karir, dan persiapan ke dunia kerja. Implikasi temuan ini menyoroti urgensi untuk mengembangkan program bimbingan konseling yang lebih terfokus, mencakup penguatan aspek-aspek pribadi, sosial, dan belajar. Rekomendasi mencakup perluasan program kesejahteraan emosional, merangsang keterlibatan sosial, meningkatkan strategi pembelajaran, dan pengembangan program karir. Dengan merespons temuan ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efektivitas layanan bimbingan konseling mereka, memastikan pemenuhan kebutuhan peserta didik secara holistik.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan…
gumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri yaitu (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.