Abstract:This study examines how employees perceive and trust Algorithmic Performance Appraisal (APA) in digital-native and technology-driven companies. Adopting Organizational Justice Theory, the Trust in Technology Framework, and…
nd Cognitive Appraisal Theory, the research explores both the direct and indirect effects of APA on employee trust, with Perceived Procedural Fairness (PPF) as a mediating variable. The study uses a quantitative, cross-sectional approach, collecting data from 200 employees in technology-based organizations and analyzing the data with Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Results show that APA significantly enhances both procedural fairness and employee trust, with PPF playing a partial mediating role in this relationship. These findings underscore the importance of transparency, procedural legitimacy, and avenues for employee voice in cultivating trust in algorithmic systems. The study’s theoretical contribution lies in its integration of multiple perspectives on trust and fairness within algorithmic HR management. The practical implication calls for the careful design and implementation of APA systems that employees perceive as fair and trustworthy. Future research should investigate these relationships in longitudinal and multi-contextual settings to deepen the understanding of trust dynamics in evolving AI-mediated work environments.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan bahasa yang diterapkan di PAUD BKB Kemas Flamboyan terhadap kemampuan berbahasa anak usia dini. Kebijakan penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dalam pembelajaran…
elajaran dan komunikasi di lingkungan sekolah menjadi fokus utama dalam upaya menumbuhkan keterampilan berbahasa anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Subjek penelitian meliputi guru dan siswa di kelas A dan B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan bahasa di sekolah berdampak positif pada kemampuan bahasa anak, terutama usia 5–6 tahun, yang mulai mampu menggunakan bahasa Indonesia secara lancar. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi visi misi sekolah, pembentukan kelas orang tua, serta lingkungan sekitar yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya keterlibatan orang tua di rumah, dominasi bahasa ibu, dan keterbatasan komunikasi dua arah. Kesimpulannya, kebijakan bahasa yang konsisten dan didukung kolaborasi antara sekolah dan orang tua mampu mendorong perkembangan bahasa anak secara efektif.
Abstract:Penelitian ini mengkaji peran manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap integritas pendidikan Islam di Sekolah Islam Asrama Insan Kaffah di Tenjo, Bogor. Latar belakang penelitian…
ini menggambarkan pentingnya masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam mendukung lembaga pendidikan, terutama dalam hal pembiayaan, infrastruktur, dan pengembangan kurikulum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas strategi manajemen hubungan masyarakat dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat. Formulasi masalah berkaitan dengan implementasi manajemen PR dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data. Sekolah Islam Asrama Insan Kaffah telah menerapkan manajemen hubungan masyarakat secara efektif melalui program rutin, termasuk kelompok studi agama, gotong royong, dan kegiatan sosial, yang telah meningkatkan partisipasi masyarakat, menurut hasil penelitian. Namun, hambatan tetap ada, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran di kalangan sebagian anggota masyarakat. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan strategis, evaluasi berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.
Abstract:Pengelolaan pertambangan ilegal di wilayah adat Kalimantan Tengah memberi gambaran nyata dualisme sistem hukum nasional dan hukum adat, dengan kelemahan implementasi otonomi daerah. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka…
staka berbasis hukum nasional, analisis difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diatur oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakharmonisan antara kerangka hukum nasional dan norma hukum lokal menciptakan ruang ketidakpastian hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku pertambangan ilegal. Selain itu, desentralisasi kewenangan melalui otonomi daerah belum mampu menjembatani konflik antara rezim hukum yang berlaku, terutama karena lemahnya koordinasi tatanan pemerintahan dan belum optimalnya integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum formal. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan kerangka hukum tata kelola sumber daya alam yang lebih responsif terhadap hak-hak masyarakat adat dan selaras dengan prinsip keadilan ekologis serta kepastian hukum.
Abstract:The rights of justice collaborators (JCs) to obtain sentence reductions in murder cases remain inconsistently applied within Indonesia’s criminal justice system. This research addresses three core issues: the normative legal…
legal basis for JC rights, the consistency of judicial decisions in granting those rights, and the necessity for legal reform. Using a normative juridical approach supported by document analysis and expert interviews, the study examines Law No. 31/2014, SEMA No. 4/2011, and recent judicial decisions, including the high-profile cases of Richard Eliezer and Abdul Khoir. Findings reveal that while legal provisions exist, the absence of detailed indicators, formal mechanisms for status determination, and binding multi-institutional coordination leads to implementation gaps. Judicial discretion remains unchecked, resulting in unequal treatment of justice collaborators with similar contributions. The study concludes that a lex specialis law is urgently needed to standardize definitions, evaluation mechanisms, and inter-agency protection schemes. Recommendations include harmonization of technical norms, incorporation of JC recognition in verdicts, and alignment with UNCAC and UNTOC standards. This would strengthen legal certainty, uphold the principle of nulla poena sine lege, and enhance the effectiveness of the criminal justice system in addressing serious crimes through systemic cooperation.
Abstract:Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memengaruhi cara anak-anak berinteraksi di dunia digital, termasuk melalui platform permainan daring seperti Roblox. Di samping memberikan dampak positif dalam hal pendidikan,…
didikan, seperti stimulasi kreativitas dan kerja sama tim, Roblox juga menimbulkan potensi bahaya terkait paparan konten yang tidak pantas, contohnya kekerasan, ujaran kebencian, dan eksploitasi daring. Kajian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana peran orang tua dalam menjaga anaknya dari materi negatif dalam permainan daring Roblox, menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bakal mengkaji kerangka-kerangka hukum dalam negeri yang relevan, seperti dalam Pasal 28B ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana UU Nomor 35 Tahun 2014 soal Perlindungan Anak, serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nom de plume UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun aturan hukum di Indonesia secara teori sudah memberikan perlindungan buat anak-anak di dunia advanced, penerapannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Ini terjadi karena kemampuan orang tua dalam hal literasi digital yang masih rendah, plus kurangnya pengawasan terhadap aktivitas anak di dunia maya. Karena itu, penting banget untuk memperkuat keterlibatan orang tua, di mana mereka berperan sebagai pemberi fasilitas, pendamping, dan pengawas kegiatan online anak. Kerja sama yang kuat antara keluarga, pemerintah, dan para pembuat platform digital jadi kunci utama buat menciptakan ruang digital yang aman, sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Abstract:The discourse on casino legalization in Indonesia arises as a response to the widespread illegal gambling that remains difficult to eradicate despite being prohibited under the Criminal Code (KUHP), Law No. 7 of 1974, and…
d the Electronic Information and Transactions Law (ITE). The gap between legal norms (das sollen) and social reality (das sein) shows that prohibition alone has not been effective. This research uses a qualitative method with a normative juridical approach based on legislation and a comparative approach, particularly examining Malaysia and Singapore, which have successfully managed casinos through strict regulations. The findings indicate that casino legalization in Indonesia could serve as an alternative fiscal policy, provided that clear regulations are established, ensuring economic benefits such as increased state revenue and effective control over illegal gambling, without undermining national morals and values.
Abstract:The rapid advancement of digital technology and artificial intelligence (AI) in the twenty-first century has fundamentally transformed the structure of modern constitutional governance. Digitalization has reshaped the interactions…
teractions between governments and citizens, altered the patterns of political participation, and presented major challenges to constitutional principles. This study aims to analyze the implications of technological development for constitutional law and propose the concept of a digital constitution as an adaptive framework in the AI era. This study employs a normative legal method, using both conceptual and statutory approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively and descriptively. The findings reveal that, while digital transformation enhances governmental efficiency and public transparency, it also generates serious risks, including data misuse, digital surveillance, and political disinformation. These dynamics demand a reinterpretation of constitutional norms to protect citizens' digital rights in cyberspace. The concept of a digital constitution is proposed as a normative response that integrates digital rights into constitutional rights and reaffirms the principle of the rule of law within technological governance. To achieve a democratic and just constitutional order, it is crucial to strengthen regulatory frameworks, ensure algorithmic accountability, and foster collaboration among state institutions, civil society, and the private sector. Ultimately, constitutional law must evolve into an adaptive, transparent, and fair system that can address the profound challenges of the digital and AI-driven era.
Abstract:Penelitian ini menganalisis puisi “Aku” karya Chairil Anwar melalui pendekatan strukturalis dalam sastra, yang memandang karya sastra sebagai entitas otonom dengan makna yang terbentuk dari hubungan internal antara unsur-unsur…
nsur-unsur intrinsiknya. Pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan penekanan pada studi tema, pilihan kata, imaji, gaya, rima, tipografi, dan hubungan struktural antara unsur-unsur tersebut. Temuan menunjukkan bahwa puisi “Aku” mengangkat tema eksistensi dan individualitas, yang diekspresikan melalui pilihan kata yang tajam dan ekspresif, penggunaan metafora, hiperbola, dan pengulangan, disertai dengan rima yang bebas dan tata letak yang sederhana yang memperkuat sikap pemberontakan karakter lirik. Makna puisi tidak terbentuk secara terpisah, melainkan muncul dari kombinasi semua elemen struktural yang saling mendukung, sehingga puisi “Aku” dapat dianggap sebagai karya sastra dengan kekuatan struktural yang kokoh dan penggambaran sikap eksistensial yang kuat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan banjir Sumatera pada media online detik.com dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan…
engan metode deskriptif-analitis terhadap dua teks berita, yaitu “Banjir Sumatera Belum Ditetapkan Jadi Bencana Nasional, Apa Alasannya?” dan “Menanti Penetapan Status Bencana Nasional pada Banjir Sumatera” yang terbit pada Desember 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa detik.com membingkai peristiwa banjir Sumatera dalam perspektif kebijakan publik dan regulasi negara. Struktur sintaksis berita disusun secara sistematis dengan pola piramida terbalik dan menonjolkan sumber resmi serta akademik, sementara struktur skrip memenuhi unsur 5W+1H dengan penekanan pada aspek alasan dan mekanisme kebijakan. Secara tematik, pemberitaan menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan instrumen kebijakan strategis yang berdampak pada koordinasi, pembiayaan, dan pemulihan, sedangkan secara retoris media menggunakan diksi formal dan teknokratis yang membangun framing rasional dan non-sensasional. Dengan demikian, detik.com cenderung menyajikan pemberitaan yang objektif dan edukatif serta mengarahkan khalayak untuk memahami kompleksitas kebijakan penetapan status bencana nasional dengan tetap menempatkan kepentingan kemanusiaan sebagai fokus utama.