Abstract:Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum…
ukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, hak asuh anak (hadanah) berlandaskan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak asuh anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengumpulkan data terkait pengaturan hak asuh anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah berhak atas perlindungan dan pengasuhan, dengan prioritas hak asuh diberikan kepada ibu hingga usia tertentu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setara bagi semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka, meliputi hak asuh, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian kewajiban dan hak asuh antara ibu dan ayah, kedua sistem hukum ini memiliki keselarasan dalam menjunjung kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan perlindungan hak anak di luar nikah, terutama dalam hal pengasuhan yang berfokus pada kesejahteraan anak.
Abstract:Poligami merupakan isu yang memicu perdebatan dalam konteks sosial dan agama, khususnya di zaman modern, di mana permasalahan seperti perselingkuhan dan disfungsi keluarga semakin banyak ditemui. Penelitian ini bertujuan…
untuk mengeksplorasi konsep poligami sebagai solusi syar'i dalam mengatasi perselingkuhan, dilihat melalui perspektif Maqasid Syari'ah, yang berfokus pada prinsip-prinsip dasar dalam melindungi aspek-aspek fundamental syariat seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, yang mengandalkan kajian pustaka dan telaah hukum Islam dalam konteks sosial kontemporer. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan poligami yang sesuai dengan syariat dapat berfungsi sebagai alternatif untuk meminimalisir potensi perselingkuhan, dengan catatan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan niat yang tulus, perilaku adil, serta pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kestabilan keluarga. Oleh karena itu, poligami yang dilaksanakan dengan cara yang syar'i dan adil dapat menjadi solusi dalam memperkuat ketahanan keluarga di tengah dinamika era modern, sebagaimana yang diamanatkan oleh prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat papua di tengah konflik dengan KKB dan apa yang menjadi kendala pemerintah dan…
aparat penekah hukum dalam melindungi masyarakat papua dari ancaman kekerasan oleh KKB. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat Papua melalui kebijakan konstitusional, otonomi khusus, dan pendekatan keamanan serta pembangunan, namun masih terkendala faktor geografis, infrastruktur, kapasitas aparat, dan koordinasi. Karena itu, diperlukan penguatan sinergi, peningkatan kapasitas, dan percepatan pembangunan agar perlindungan hukum lebih efektif dan menyeluruh.
Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemanfaatan sistem informasi online dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan. Namun, peningkatan penggunaan teknologi tersebut juga menimbulkan risiko terhadap…
rhadap keamanan data pribadi masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dalam melindungi data pribadi saat menggunakan sistem informasi online. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan pendekatan partisipatif melalui tahapan koordinasi, observasi, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari dengan melibatkan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai jenis data pribadi, potensi ancaman keamanan digital seperti phishing dan penyalahgunaan data, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat diterapkan dalam aktivitas digital sehari-hari. Antusiasme peserta dan dukungan pemerintah kelurahan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan ini, meskipun masih terdapat kendala berupa perbedaan tingkat literasi digital dan keterbatasan sarana pendukung. Secara keseluruhan, penyuluhan ini berkontribusi dalam memperkuat literasi digital masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam penggunaan aplikasi digital. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah dalam…
alam lima tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa telah memiliki kesadaran awal mengenai pentingnya privasi digital, namun belum diikuti oleh perilaku yang konsisten dalam menjaga keamanan data pribadi. Ditemukan adanya fenomena privacy paradox, yaitu ketidaksesuaian antara sikap dan tindakan dalam melindungi privasi. Selain itu, rendahnya kebiasaan membaca kebijakan privasi, keterbatasan literasi keamanan digital, serta tingginya kepercayaan terhadap platform digital turut mempengaruhi perilaku mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital, edukasi keamanan data, serta penguatan regulasi dan transparansi dari penyedia layanan digital agar penggunaan teknologi menjadi lebih aman dan bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini mengkaji secara kritis kelemahan desain database dalam konteks keamanan sistem informasi modern. Desain database yang buruk merupakan salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko kebocoran data dan menurunkan…
urunkan integritas sistem informasi pada organisasi. Melalui metode tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) terhadap 35 artikel ilmiah yang dipublikasikan antara tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kelemahan desain database ke dalam lima kategori utama: (1) kelemahan normalisasi dan struktur relasional, (2) kurangnya kontrol akses dan autentikasi, (3) minimnya enkripsi data, (4) absennya audit trail dan logging, serta (5) ketiadaan prosedur backup dan recovery yang memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa 78% kasus kebocoran data yang diteliti disebabkan oleh kelemahan pada lapisan desain database, bukan semata-mata dari serangan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Security by Design dalam perancangan database merupakan langkah fundamental untuk melindungi aset data organisasi dan menjaga kepercayaan pengguna. Implikasi praktis dari penelitian ini mencakup rekomendasi penerapan framework database security yang komprehensif mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan,…
, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.
Abstract:Dalam menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam di wilayah pesisir, pendekatan holistik menjadi kunci dalam mengurangi risiko. Salah satu solusi yang menarik adalah memanfaatkan kawasan ekosistem mangrove…
ove yang memiliki peranan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah banjir rob, memperlambat laju air, melindungi pantai dari abrasi, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna laut. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan terhadap ekosistem mangrove yang bisa menjadi upaya penting dalam mitigasi bencana banjir rob di wilayah pesisir. Tantangan utama adalah kurangnya pengelolaan dan kesadaran baik masyarakat maupun perangkat daerah akan potensi ekosistem mangrove yang dapat membantu meningkatkan kualitas air, meningkatkan biodiversitas serta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir. Melalui metode penulisan artikel berupa tinjauan literatur dan studi kasus yang relevan, artikel ini menawarkan solusi efektif dalam membangun ketahanan lokal terhadap bencana alam di masa depan yang berkelanjutan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengelolaan terhadap ekosistem mangrove dapat diterapkan di wilayah pesisir sebagai upaya mitigasi bencana banjir rob dan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menghadapi bencana. Dengan adanya penulisan artikel ini, diharapkan masyarakat, komunitas pecinta alam, dan pemerintah setempat dapat memahami pentingnya perlindungan lingkungan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Abstract:Dalam hal ini, sengketa perdagangan biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa timbul sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan RED II dan EUDR yang menjadikan minyak sawit sebagai produk dengan risiko tinggi terkait deforestasi.…
forestasi. Pihak Indonesia berpendapat bahwa kebijakan tersebut bersifat tidak adil dan melanggar prinsip nondiskriminasi yang tercantum dalam GATT 1994. Studi ini menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan sengketa ini, bagaimana respons kebijakan yang diambil oleh Indonesia, serta dampak ekonomi yang muncul, khususnya pada petani, industri kelapa sawit, dan performa ekspor nasional. Dengan melalui mekanisme sengketa WTO (DS593), pada tahun 2025 panel WTO memutuskan bahwa beberapa ketentuan dari Uni Eropa bertentangan dengan peraturan perdagangan internasional dan memerlukan penyesuaian. Hasil ini menunjukkan pentingnya diplomasi dalam perdagangan, penguatan hilirisasi, serta penerapan standar keberlanjutan guna meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa masalah lingkungan pada kebijakan Uni Eropa sering kali digunakan sebagai alat untuk melindungi pasar, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif dan strategi diplomasi multilateral untuk mempertahankan keberlangsungan ekspor biodiesel dari Indonesia.