Search Articles & Publications

Showing 58 articles found for "Pembagian"

Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam dan Relevansinya terhadap Perekonomian Modern

Kanefi, Nikita Kaia, Irham, Mawaddah
Abstract: Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi pemikiran Islam yang kontribusinya tidak hanya terbatas pada bidang sejarah, tetapi juga mencakup ilmu sosial dan ekonomi. Melalui karyanya Muqaddimah, ia mengemukakan… mukakan berbagai konsep ekonomi yang bersifat mendasar, seperti nilai kerja, pembagian kerja, peran negara, kebijakan pajak, serta keterkaitan antara ekonomi dan peradaban. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun bersifat komprehensif dan integratif karena memadukan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Pemikirannya tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan landasan normatif dan praktis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KESADARAN REMAJA PUTRA DAN PUTRI TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DI SMA NEGERI 1 PERBAUNGAN

Lubis, Halimatussakdiyah, Novi Susanti, Henni Safrida Sitompul, Faradita Wahyuni, Fery Arjuna Sembiring
Abstract: Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja putra dan putri di SMA Negeri 1 Perbaungan tentang kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan interaktif,… , diskusi kelompok, serta pembagian media edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pengetahuan peserta. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan sikap positif peserta terhadap isu kesehatan reproduksi. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan remaja di lingkungan sekolah.

EDUKASI PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR DI LINGKUNGAN RUMAH TANGGA: STUDI PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA PULO KEMIRI (BATU BULAN ASLI)

Nelly Masna Barus, Khalikul Fadli, Mutiara Hikmah
Abstract: Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan langkah strategis dalam mencegah penyakit menular di tingkat rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan yang masih terbatas dari segi fasilitas sanitasi dan akses… s informasi kesehatan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik PHBS warga Desa Pulo Kemiri (Batu Bulan Asli) melalui edukasi langsung, pendampingan kader kesehatan, dan penyuluhan berbasis komunitas. Metode kegiatan meliputi sosialisasi, pembagian media edukatif, demonstrasi cuci tangan, dan monitoring perilaku pasca intervensi. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman warga tentang PHBS, dengan perubahan positif dalam kebiasaan mencuci tangan, pengelolaan sampah rumah tangga, dan penggunaan jamban sehat. Program ini efektif dan direkomendasikan untuk dilanjutkan secara berkala guna memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat.

PENGELOLAAN WASTE STATION DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP SAMPAH DI RTH TUNJUK AJAR INTEGRITAS KOTA PEKANBARU

Putri Zahira Shifa, Sarah Dwi Angraini, Elly Nielwaty
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan waste station dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sampah di RTH Tunjuk Ajar Integritas Kota Pekanbaru serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Latar… atar belakang penelitian ini mencakup pentingnya pengelolaan sampah di RTH sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori pengelolaan menurut George R. Terry (1958), dengan indikator utama meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan waste station di RTH Tunjuk Ajar Integritas memberikan kontribusi positif dalam mendukung kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Faktor-faktor seperti penyediaan fasilitas waste station, pembagian tugas pengelola, pelaksanaan pengelolaan sampah, serta upaya pengawasan berkontribusi dalam mendukung tujuan tersebut. Namun, tantangan seperti kurangnya pengawasan, minimnya sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya partisipasi sebagian pengunjung dalam memilah sampah masih perlu diatasi agar pengelolaan waste station dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengawasan Pengelolaan Retribusi Oleh Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya

Eka Pebiyani, Adi Kurnia, Dian Herlina
Abstract: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemeriksaan langsung oleh UPT Parkir terkait pembagian karcis retribusi parkir resmi. Misalnya, kurangnya ketegasan UPTD bidang parkir di Dinas Perhubungan dalam mendistribusikan… sikan dan menindak tilang retribusi parkir. Di beberapa tempat parkir di kawasan pasar Wetan, dipastikan pengelola tempat parkir masih belum menggunakan karcis dari kantornya, sehingga banyak pengguna jasa parkir yang dikenakan tarif sesuai ketentuan setempat. tidak dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan mekanisme pengawasan lapangan yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pinggir jalan umum di Kecamatan Pasarwetan Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori supervisi yang terdiri dari supervisi langsung dan supervisi tidak langsung yang dikemukakan oleh Siagian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung, penetapan target retribusi tahunan dalam hal ini masih kurang optimal karena tidak didukung data parkir yang akurat. Bisa. Pengawasan dilakukan oleh atasan. Dalam hal ini, UPTD Pengawas Parkir masih kekurangan tenaga dan mengandalkan fungsi pelaporan dan pengawasan dari hasil penerimaan iuran bulanan. Tidak ada sanksi yang keras bagi pemungut parkir yang melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Memenuhi kewajiban dengan baik berupa pungutan jasa parkir pinggir jalan, seperti tidak memberikan tilang kepada pengguna jasa parkir pinggir jalan. Sanksi yang diterapkan masih sebatas peringatan.  

Model Manajemen Islamic Boarding School Dalam Meningkatkan Sikap Religius Siswa Di SMA Al Wafi Depok

Ahmad Fauzi
Abstract: Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses perencanaan program islamic boarding school di SMA Alwafi Depok, 2). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan langkah-langkah pelaksanaan program… islamic boarding school di SMA Al Wafi Depok, 3). Untuk mengidentifikasi dan menganalisis evaluasi program islamic boarding school di SMA Al Wafi Depok. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mana pada hakekatnya data yang dikumpulkan berupa kata-kata dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1). Perencanaan program islamic boarding school dalam meningkatkan sikap religius siswa di SMA Al Wafi Depok dilakukan dengan beberapa langkah yaitu menentukan visi, misi dan tujuan, perumusan program, penyusunan strategi dan langkah-langkah, serta penyiapan sumber daya. 2). Pelaksanaan program Islamic Boarding School di SMA Al Wafi Depok bersifat operasional bahwa pelaksanaan program dalam hal merumuskan sasaran dan tujuan kurikulum, mengorganisasikan materi dalam pembelajaran, menentukan ketuntasan belajar, kegiatan kepengasuhan, pembagian pendidik (guru, musyrif dan muhaffizh) dan pengaturan atau penempatan siswa dalam kelas, kamar dan halaqoh. 3). Evaluasi penerapan program Islamic Boarding School di SMA Al Wafi Depok bersifat Komprehensif yaitu evaluasi dalam bidang akademik yang meliputi ketercapaian dalam pelajaran dan hafalan Al-Qur’an. Adapun evaluasi yang dilakukan dibagian kepengasuhan dalam hal perkembangan prilaku dan sikap religius siswa dilakukan dengan observasi langsung secara intensif. Begitupun dengan Evaluasi bidang non Akademik yang meliputi rapat evaluasi kepala dengan pendidik, internal tim manajemen setiap divisi, serta rapat evaluasi pimpinan dan tim manajemen setiap divisi.

Implementasi Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Bank Syariah

Ilona Naysilia Aida, Rini Puji Astuti, Maliatul Barokah, M. Roby Hermawan
Abstract: Salah satu rintangan utama dalam perkembangan industri keuangan syariah, terutama di sektor perbankan, adalah kurangnya tata kelola yang memadai.Tidak optimalnya tata kelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis, antara… ara lain:- produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat,- kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk, pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tata kelola yang baik pada perbankan syariah, salah satunya yaitu dengan transparansi.Transparan di sini adalah menguraikan informasi produk terkait secara jelas dan rinci,sehingga nasabah benar-benar memahami karakteristik produk tersebut secara tepat. Produk dalam situasi ini ialah mudharabah, oleh karena itu bank wajib memberikan informasi yang sangat terperinci kepada nasabah mengenai mudharabah tersebut. Setelah itu, nasabah akan benar-benar teredukasi mengenai mudharabah itu. Mulai dari definisi, prosedur pembagian keuntungan, hingga risiko dan manfaat yang diperoleh dari mudharabah, informasi yang diberikan juga harus konsisten dengan ketentuan pada Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengenai Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi.

Konsep Kewenangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Di Perguruan Tinggi: Kajian Literatur

Wawan Erizona, Aldri Frinaldi
Abstract: Pengelolaan kewenangan yang efektif di perguruan tinggi merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi operasional organisasi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep… nsep kewenangan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan di perguruan tinggi, dengan fokus pada pembagian kewenangan, otonomi, serta tantangan dalam implementasi kewenangan tersebut. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan yang terkait dengan pengelolaan kewenangan di perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan yang jelas dan merata antara pimpinan pusat dan unit-unit perguruan tinggi dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi konflik internal. Selain itu, kewenangan dalam mengelola teknologi dan kebijakan berbasis digital sangat penting dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi di tingkat global. Namun, tantangan seperti ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai perlu diatasi untuk memastikan kewenangan dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu, perguruan tinggi disarankan untuk memperjelas pembagian kewenangan, memberikan pelatihan kepada pengelola, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae Pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing

Martin, Lydyana Trisnaeni, Dimas Herdian Nugrahimsyah, Agung Widya Setya Pratama, Ania Nasyira, Nabila Fairuzzahra
Abstract: Asas Lex Rei Sitae merupakan asas dasar hukum pasal 17 AB, dimana menurut asas ini hukum yang berlaku adalah hukum dimana tempat benda tidak bergerak itu berada. Dalam ius constitutum, hal ini diterangkan lebih lanjut sebagaimana… bagaimana hukum internasional itu mengaturnya. Kemudian, bagaimana terkait kepengurusan pembagian hak waris antara warga negara Indonesia dengan warga negara Singapura yang mempunyai keterikatan atas dasar perkawinan dengan dua kenegaraan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis kritis dengan data sekunder. Oleh karena persoalan yang ada diangkatlah Judul “Analisis Kritis Asas Lex Rei Sitae pada Kasus Perkawinan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.” Diharapkan dengan kajian ini dapat menemukan jawaban dan juga solusi atas persoalan yang ada. Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat membuka serta menambah wawasan warga negara, sehingga dapat lebih melek akan asas Lex Rei Sitae tersebut sehingga tepat dalam mengaplikasikannya.

Perancangan Sistem Informasi Presensi Pegawai Berbasis Web Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Muhammad Trisnawadi Ismardani, Zaehol Fatah
Abstract: Perancangan sistem informasi presensi pegawai berbasis web di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi merupakan solusi efektif untuk mengatasi permasalahan pencatatan presensi manual dengan tulisan tangan… angan pada buku presensi yang rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Sistem ini dirancang dengan menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall, yang meliputi pengumpulan kebutuhan, analisis, dan desain sistem menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML). Dengan fitur-fitur seperti pencatatan kehadiran, pengajuan izin, dan pembuatan laporan, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi data kehadiran pegawai. Selain itu, implementasi sistem ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan publik, memudahkan pengelolaan data, dan menjaga keamanan informasi dengan pembagian hak akses antara pegawai dan admin. Diharapkan, sistem informasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai, serta memperkuat pengelolaan administrasi di instansi tersebut.