Abstract:Penelitian ini mengkaji reaksi publik terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia yang mempertahankan batasan umur minimal 35 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan metode Naïve Bayes…
s untuk menganalisis sentimen dari data Twitter, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi publik terhadap regulasi ini. Analisis menunjukkan mayoritas sentimen negatif (90.9%), dengan hanya 6.6% sentimen positif dan 2.5% sentimen netral, menandakan ketidakpuasan yang dominan di kalangan publik. Akurasi analisis sentimen yang dihasilkan mencapai 67.98%, menegaskan efektivitas Naïve Bayes dalam konteks ini. Penelitian menghasilkann betapa pentingnya akan pembahasan lebih mendalam mengenai syarat pencalonan yang dapat mencerminkan aspirasi masyarakat agar mempertimbangkan aspek pengalaman dan kedewasaan. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika opini publik dan potensi revisi peraturan terkait, merekomendasikan kajian lebih lanjut untuk memahami dampak kebijakan tersebut terhadap struktur demokrasi Indonesia
Abstract:Dalam penelitian ini, penulis menggunakan algoritma asosiasi untuk mendapatkan pola pemilihan judul skripsi mahasiswa STIMIKOM Stella Maris Sumba. Tugas dari data mining adalah untuk menghasilkan semua kaidah asosiasi…
a kaidah asosiasi pada suatu tabel transaksional, yang mempunyai nilai support lebih dari minimum support. Kaidah tersebut juga harus mempunyai support yang lebih besar dari confidence. Sedangkan untuk melakukan ujicoba algoritmanya, penulis menggunakan software data mining Orange. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran pola pemilihan judul yang paling sering muncul secara bersamaan. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, nilai support dan confidence dengan acuan 2-itemset yang memiliki nilai tertinggi adalah kombinasi antara logika fuzzy dan system pakar dengan support 14% dan confidence 18%. Sedangkan untuk acuan 3-itemset diperoleh 4 aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum support dan minimum confidence. Diperoleh bahwa semua kombinasi judul Sistem Pakar, Aplikasi Perangkat Lunak dan Logika Fuzzy memiliki nilai tertinggi yaitu support 12% dan confidence 85%
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Riba berasal dari Bahasa Arab ‘ar-riba artinya menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Sedangkan menurut…
nurut Bahasa riba bermakna ziyadah yang berarti tambahan. Riba sangat di haramkan dalam islam, maksudnya adalah apabilah menolong atau membantu sesorang dengan niat untuk menambah atau melimpahkan kekayaan untuk keperluan diri pribadi tampa menolong atau membantu orang dengan jalan yang alah kehendaki maka aktivitas tersebut di larang dan sangat di haramkan dalam islam. Riba merupakan kata serapan dari Bahasa arab yang secara etimologi bermakna ziyadah atau tambah dan numuw atau tumbuh, sedangkan secara terminology riba merupakan segala macam tambahan dalam pertukaran sesame emas dan perak maupun uang dan seluruh bahan makanan pokok tampa adanya kompensasi atau penganti atau padana rill. Tujuanya untuk melihat nilai riba dalam sistem keuangan atau transasksi islam. Kesimpulan riba dalam system keuangan atau transaksi islam merupakan upaya islam dalam mempraktekan ajaran atau aturan-aturan dalam al-qur’an, di dalam kita suci umat islam terdapat hal-hal ikhwa yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dan tata cara berekonomianpun sempat di atur dalam islam lewat kitab sucinya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:This study provides an overview of the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 in Merauke Regency. The purpose of this study is to analyze and comprehensively describe the implementation…
mentation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 in Merauke Regency and to identify the factors inhibiting its implementation in the region. This study applies Edward C. III’s policy implementation theory and uses a qualitative research approach through in-depth interviews with 16 informants to explore their meanings, perceptions, and understandings. A semi-structured interview approach was employed to enable the researcher to obtain flexible yet focused data, as stated by Prof. Dr. Lexy J. Moleong (2014). The study utilized an interactive data analysis technique consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Merauke Regency has been carried out in accordance with directives from the central government through a tiered and continuous communication mechanism. However, its implementation has not yet been optimal at the regional level. The main obstacles include limited socialization, low understanding and acceptance of the policy among implementers, the absence of specific Standard Operating Procedures (SOPs) for IKD, and the lack of motivation, commitment, and integrity of human resources, ICT infrastructure, and budgetary support. In addition, the social, economic, cultural, and geographical conditions of the community also hinder the utilization of IKD, resulting in its limited use and the continued dominance of physical population documents. The findings of this study emphasize the need to strengthen communication aspects, resources, implementers’ commitment, and policy adjustments to local conditions in order to achieve the objectives of the IKD policy effectively and equitably.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi barcode MyPertamina dalam distribusi BBM subsidi di Kabupaten Merauke dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan kerangka Mazmanian & Sabatier. Digitalisasi melalui…
alui QR Code diterapkan sebagai upaya menertibkan pendataan dan meningkatkan pengawasan transaksi BBM subsidi, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidakteraturan administrasi kendaraan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan akses teknologi menjadi faktor yang menghambat proses pendaftaran dan verifikasi. Selain itu, kapasitas kelembagaan daerah serta pengawasan di lapangan belum sebanding dengan kompleksitas distribusi energi di wilayah yang luas dan terpencar. Kondisi ini membuat kebijakan berjalan parsial dan belum sepenuhnya memenuhi tujuan ketepatan sasaran subsidi. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan struktural, peningkatan literasi teknologi, serta koordinasi antar lembaga agar digitalisasi BBM subsidi dapat berjalan lebih efektif dan inklusif di tingkat daerah.
Kata kunci: BBM subsidi, QR Code, MyPertamina, implementasi kebijakan, Merauke, Mazmanian & Sabatier.
Abstract:Disiplin kerja guru merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Namun, fenomena keterlambatan, ketidakhadiran, serta lemahnya penerapan…
n sanksi masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, termasuk di SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja guru serta dampaknya terhadap kinerja guru di lingkungan sekolah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan staf SD YPPK St. Fransiskus Xaverius II Merauke. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum disiplin kerja guru berada dalam kategori cukup baik, meskipun masih ditemukan permasalahan seperti keterlambatan hadir, pemanfaatan sarana pembelajaran yang belum maksimal, serta kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin. Faktor-faktor utama yang memengaruhi kedisiplinan kerja guru meliputi ketepatan waktu, keteladanan pimpinan, dan konsistensi penerapan sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan disiplin kerja tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, tetapi juga pada komitmen pimpinan, keadilan dalam manajemen sumber daya manusia, dan penyediaan sarana yang memadai. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi manajerial sekolah dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, produktif, dan profesional.
Abstract:Lembaga Pemasyarakatan Cilegon merupakan lembaga pelatihan penjara sekaligus sarana pelatihan yang melakukan pengawasan terhadap narapidana dengan membekali mereka dengan keterampilan untuk kehidupan di masa depan setelah…
lah menjalani hukuman penjara.
Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana program Lapas memberikan kegiatan orientasi kepada narapidana, (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Lapas dalam memberikan orientasi kepada narapidana, (3) Solusi apa yang diterapkan Lapas untuk mengatasi kendala dalam melakukan orientasi terhadap narapidana? proses perkembangan narapidana? Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan wawancara tatap muka dengan petugas dan narapidana atau mantan narapidana Lapas Cilegon. Tujuan peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, terutama untuk mengenal sumber informasi. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan pelatihan di Lapas Cilegon sudah sesuai dengan UU No. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemasyarakatan merupakan peraturan perundang-undangan yang positif dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Faktor pendukung upaya Lembaga Pemasyarakatan Cilegon dalam mengembangkan keterampilan narapidana antara lain kondisi penjara yang baik, pelatihan narapidana yang bersifat bottom-up, sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan berbasis keluarga dan pemberian gaji. . Faktor-faktor yang menghambat upaya Lembaga Pemasyarakatan Cilegon untuk mengembangkan keterampilan narapidana antara lain kurangnya keterampilan penjaga penjara, terbatasnya pemasaran produk keterampilan dan populasi penjara yang kelebihan kapasitas.