Abstract:Bimbingan dan konseling adalah sebuah layanan yang ada di sekolah dimana tugasnya membantu siswa menemukan karakter dan identitas dalam mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Selain itu layanan bimbingan dan konseling…
nseling juga membantu siswa dalam mengoptimalkan pegembangan dirinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti terkait permasalahan siswa yang sering ditangani guru bimbingan dan konseling di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif Penelitian ini menggunakan wawancara, wawancara yang digunakan yakni wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur mengacu pada inti bahasan yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk semua responden dalam penelitian. Hasil, a) Siswa SMP memililki beberapa masalah pribadi yakni, masalah pribadi dan sosial yang meliputi: kepercayaan diri rendah dan memiliki kecenderungan memilih kelompok pertemanan. Di sekolah lain ditemukan masalah terkait keluarga, dimana siswa berasal dari keluarga yang broken home. Selanjutnya di SMP terakhir ditemukan masalah terkait kurangnya kemampuan bersosialisasi pada siswa. b). Siswa SMA memiliki beberapa masalah yakni, masalah pribadi dan sosial meliputi, gaya berpacaran yang kurang pantas, siswa dengan kasus broken home, dan masalah pengaturan emosi.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas psikoedukasi mengenai manajemen stres dan beban kerja yang disajikan dalam bentuk infografis pada karyawan PT Kalla Inti Karsa. Latar belakang kegiatan ini didasarkan…
pada hasil observasi lapangan dan analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa karyawan mengalami tekanan kerja tinggi serta beban tugas yang berdampak pada munculnya stres, kelelahan mental, dan menurunnya motivasi kerja. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, peneliti mengembangkan media psikoedukatif berupa infografis yang ditampilkan dalam standing banner sebagai sarana informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh seluruh karyawan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan kuesioner Google Form, sedangkan evaluasi efektivitas psikoedukasi dianalisis secara deskriptif. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyajian informasi melalui infografis mampu meningkatkan pemahaman karyawan mengenai stres kerja, faktor penyebabnya, serta strategi pengelolaannya. Selain itu, karyawan melaporkan adanya peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengaturan beban kerja dan manajemen diri dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa infografis merupakan media yang efektif untuk menyampaikan informasi psikoedukatif secara praktis dan mudah diterima di lingkungan kerja.
Abstract:Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi (work-life balance) merupakan aspek krusial dalam menunjang kesejahteraan karyawan dan mendukung peningkatan kinerja mereka. PT. Kalla Inti Karsa menghadapi beban…
an kerja yang cukup tinggi, yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan para karyawannya. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran karyawan terhadap pentingnya work-life balance melalui pendekatan psikoedukatif menggunakan media poster. Metode yang digunakan meliputi distribusi poster secara daring, disertai dengan pelaksanaan pre-test sebelum intervensi dan post-test sesudahnya untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan peserta. Poster yang disebarkan memuat penjelasan mengenai pengertian work-life balance, penyebab ketidakseimbangan, ciri-ciri work-life balance yang sehat, serta cara meningkatkan work-life balance yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebanyak 62 karyawan turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Hasil pre-test memperlihatkan bahwa sebagian besar karyawan mengalami tekanan, keterbatasan waktu untuk diri sendiri, dan kurangnya fleksibilitas kerja. Pasca intervensi, sebanyak 95,2% menyatakan lebih memahami konsep work-life balance, 85,5% mulai menerapkan pengaturan waktu kerja dan pribadi agar lebih seimbang, dan 74,2% merasa lebih tenang. Sebagian besar juga menganggap informasi dalam poster jelas dan bermanfaat. Temuan ini mengindikasikan bahwa psikoedukasi visual efektif dalam meningkatkan kesadaran serta membentuk perilaku kerja yang lebih sehat. Kegiatan ini terbukti memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan psikologis karyawan di lingkungan kerja.
Abstract:Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup yang ditandai dengan peningkatan gula darah (hiperglikemia) yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin akibat gangguan metabolisme pankreas.…
ankreas. Indonesia merupakan negara yang menyumbang penyakit DM tertinggi yaitu sebesar 10,3 juta jiwa dan akan meningkat menjadi 16,7 juta jiwa pada tahun 2045. Salah satu penyebab DM adalah kurangnya pengetahuan mengenai pengaturan pola makan dan kurangnya aktivitas fisik. DM dapat terjadi pada remaja sehingga edukasi keseahtan sangat penting dilakukan. Kegiatan PKM berupa penyuluhan bertujuan untuk meningktkan pengetahuan siswa mengenai pencegahan penyakit DM. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari 2025 di SMK Negeri 4 Kendari. Sasaran peserta adalah siswa SMK Negeri 4 Kendari yang berjumlah 30 orang. Metode penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah. Tahapan kegiatan ini terdiri dari perencanaan (persiapan, koordinasi dengna pihak sekolah, penentuan sasaran dan waktu pelaksanaan), tahap pelaksanaan (perkenalan, penyampaian materi dan sesi tanya jawab). Pada tahap akhir dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan kegiatan pelatihan serta pemberian hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada peserta. Seluruh tahapan kegiatan terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar sedangkan dari hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor rata-rata pengetahuan dari 50,9 menjadi 73,3 setelah dilakukan penyuluhan sehingga penyuluhan berhasil meingkatkan pengetahuan pencegahan DM pada siswa SMK Negeri 4 Kendari.
Abstract:Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi publik. Tingkat tertinggi dari sektor publik adalah tingkat negara bagian. Oleh karena itu, akuntansi keuangan daerah juga berkaitan dengan akuntansi keuangan nasional.…
ional. Selain Inventarisasi Aset Negara dan BUMN, salah satu bidang keuangan negara juga adalah APBN. Baik APBN maupun inventarisasi barang milik negara dikelola langsung oleh negara. Akuntansi keuangan daerah (akutansi pemerintahan) di Indonesia merupakan salah satu bidang akuntansi publik yang banyak menarik perhatian dari berbagai kalangan. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut keinginannya sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan yang mendasari perlunya otonomi daerah adalah perkembangan situasi nasional dan internasional. Situasi domestik menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Seiring dengan semakin majunya globalisasi, maka daya saing setiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah, sangat diperlukan. Dengan meningkatkan otonomi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya.
Abstract:Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa, sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan…
eraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta sebagai sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik. Cara kerja Badan Usaha Milik Desa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah lembaga yang hadir di tengah masyarakat yang sudah berbadan hukum. Lahirnya Badan Usaha Milik Desa didasari oleh undang-undang dan peraturan-peraturan diantaranya:
• Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 sampai dengan 90.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaranbadan Usaha Milik desa Pasal 23 (1) BUMDesa dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa. (2) Unit usaha dalam BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
Kemudian dengan adanya landasan hukum tersebut, maka desa dapat membentuk badan usaha milik desa yang disebut Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro desa yang dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah desa dan pengelolaannya terpisah dari kegiatan pemerintahan desa. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya dibentuk dengan mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Program BUMDES merupakan nawa kerja (agenda prioritas) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi dengan nama agenda yaitu Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES. BUMDES di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.
Abstract:Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Untuk mengetahui Macam-Macam Hak Atas Tanah Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat dan Untuk mengetahui Hak Kepemilikan Atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan. Hasil…
il Pengabdian menyimpulkan bahwa Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain warga Negara Indonesia tunggal, dan badan-badan yang ditunjuk dalam peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Bagian Hukum. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat…
kat terhadap berbagai dokumen hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, peraturan daerah, serta dokumen hukum lainnya. Bukan hanya itu, sistem ini juga bisa memberikan informasi terbaru terkait Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya sistem ini, diharapkan informasi hukum dapat diakses dengan lebih cepat, transparan, dan efisien oleh masyarakat. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode waterfall, yang terdiri dari tahapan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahap-tahap diatas dilakukan secara berurutan untuk memastikan sistem memenuhi semua kebutuhan pengguna. Pemodelan sistem menggunakan Business Process Modelling Notation (BPMN) digunakan untuk memetakan alur proses bisnis, sedangkan Unified Modeling Language (UML) untuk menggambarkan struktur dan interaksi sistem. Diharapkan sistem ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi hukum di Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengelola dokumentasi hukum dengan lebih terstruktur dan terintegrasi, mendukung pelaksanaan JDIH secara lebih efisien.
Abstract:Data mining merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam menghasilkan klasifikasi yang akurat, efisien, dan relevan. Pengelompokan jenis kendaraan berdasarkan sistem transmisi dilakukan dengan menggunakan algoritma…
tma Decision Tree dan dievaluasi melalui confusion matrix. Dataset yang digunakan mencakup empat jenis kendaraan: Bebek, Skuter, Sport, dan Trail, dengan tiga jenis transmisi: Manual, Automatic, dan Kopling. Algoritma Decision Tree dipilih karena kemampuannya dalam membagi dataset secara rekursif untuk menghasilkan aturan klasifikasi yang jelas dan mudah dipahami. Model dilatih dan diuji untuk memprediksi jenis transmisi berdasarkan fitur kendaraan, dengan hasil akurasi mencapai 95%. Evaluasi menggunakan confusion matrix mengungkap distribusi prediksi benar dan salah pada setiap kategori. Hasilnya menunjukkan bahwa transmisi Automatic dan Kopling diklasifikasikan dengan akurasi tinggi, meskipun terdapat beberapa kesalahan pada prediksi transmisi Manual. Nilai Cohen’s Kappa sebesar 0,913 mengindikasikan kesesuaian yang sangat baik antara prediksi dan data aktual. Algoritma Decision Tree terbukti efektif dalam klasifikasi jenis kendaraan, meskipun diperlukan perbaikan untuk meningkatkan akurasi pada kategori tertentu.
Abstract:Upah merupakan hak dasar pekerja yang wajib dilindungi, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep ijarah bi al-’amal dalam hukum Islam sebagai landasan filosofis perlindungan…
erlindungan upah pekerja, serta membandingkannya dengan pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan atas Al-Qur’an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal hukum mutakhir, yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ijarah bi al-’amal menempatkan upah sebagai hak yang harus dipenuhi secara adil, proporsional, dan tepat waktu, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah At-Talaq ayat 6, Surah Al-Qashash ayat 26-27, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip tersebut memiliki keselarasan nilai dengan semangat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, meskipun keduanya berbeda pada aspek sumber otoritas, mekanisme penetapan upah minimum, dan bentuk sanksi. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai-nilai ijarah bi al-’amal, khususnya prinsip maqashid syariah, diintegrasikan sebagai basis etik dalam pembaruan kebijakan pengupahan nasional, terutama untuk melindungi pekerja pada sektor informal dan ekonomi gig yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan formal.
Wages are a fundamental right of workers that must be protected, both from the perspective of positive law and Islamic law. This study aims to examine the concept of ijarah bi al-’amal in Islamic law as a philosophical foundation for wage protection, and to compare it with wage regulations under Indonesia’s Manpower Law. The results show that ijarah bi al-’amal positions wages as a right that must be fulfilled fairly, proportionally, and in a timely manner, as affirmed in the Quran Surah At-Talaq verse 6, Surah Al-Qashash verses 26-27, and the hadith narrated by Ibn Majah. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches, examining legal materials from the Quran, hadith, classical fiqh literature, statutory regulations, and recent legal journals. The findings reveal that the principles of ijarah bi al-’amal align with the spirit of Law Number 13 of 2003 on Manpower as amended by Law Number 6 of 2023 on Job Creation and Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages, although they differ in terms of the source of authority, minimum wage determination mechanisms, and forms of sanctions. This study recommends integrating the values of ijarah bi al-’amal, particularly maqashid syariah principles, as an ethical basis for reforming national wage policy, especially to protect informal and gig-economy workers not yet fully covered by formal labor regulations.