Abstract:Keamanan siber menjadi isu strategis dalam tata kelola digital pemerintah daerah karena pelayanan publik semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kajian kebijakan keamanan siber di daerah masih lebih banyak menyoroti…
oroti strategi nasional, kepercayaan publik, atau kualitas layanan, belum pada proses implementasi di institusi daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan keamanan siber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, mengidentifikasi tantangan implementasi, serta menjelaskan peran masyarakat dan sektor swasta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus naratif melalui wawancara terhadap enam informan kunci, observasi, dan telaah dokumen pada 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dioperasionalkan melalui kepatuhan regulatif, tata kelola data, enkripsi, kontrol akses, autentikasi multifaktor, firewall, IDS/IPS, pembaruan sistem, dan pelatihan pegawai. Meski demikian, implementasinya masih dibatasi oleh infrastruktur, anggaran, tenaga ahli, dan koordinasi lintas instansi yang belum merata. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keamanan siber di tingkat daerah bergantung pada keterhubungan antara regulasi, kontrol teknis, kapasitas institusional, dan kolaborasi multipihak yang terstruktur.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berulangnya pencemaran Sungai Cikeas di tengah keberadaan regulasi pengendalian pembuangan air limbah. Kajian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembuangan air limbah,…
mbah, mengidentifikasi hambatan utama, dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus di Sungai Cikeas, Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada pejabat Dinas Lingkungan Hidup, pengawas lingkungan, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta komunitas lingkungan. Analisis menggunakan model implementasi kebijakan Edward III dan diperkaya perspektif partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pengendalian pencemaran, tetapi belum optimal. Hambatan utama mencakup komunikasi kebijakan yang masih formalistik, keterbatasan sumber daya pengawasan, koordinasi lintas sektor yang belum terintegrasi, penegakan hukum yang belum konsisten, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Data kualitas air tahun 2021–2024 memperlihatkan fluktuasi TSS, BOD, COD, DO, dan fecal coliform, yang menandakan tekanan pencemaran domestik dan industri masih kuat. Kebaruan artikel ini terletak pada penggabungan analisis implementasi kebijakan dengan bukti kualitas air untuk menegaskan kebutuhan model pengendalian pencemaran yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis data. Simpulan penelitian menegaskan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada penguatan komunikasi, kapasitas pengawasan, integrasi kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
Abstract:Stunting tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang multidimensional dan penurunannya sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti koordinasi…
inasi atau layanan, tetapi jarang menempatkan kebijakan stunting sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan stunting di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dengan menggunakan kerangka George C. Edward III. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sejak November 2025 pada perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan terpilih. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor, pendampingan keluarga, dan intervensi berbasis siklus kehidupan. Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena pesan kebijakan belum dipahami merata oleh keluarga, sumber daya dan kader terbatas, komitmen pelaksana bervariasi, dan koordinasi antarlembaga masih tumpang tindih. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kebijakan stunting di wilayah perkotaan bekerja sebagai sistem perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi efektivitasnya bergantung pada sinergi kapasitas birokrasi dan partisipasi keluarga.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran budaya etnis Tamil serta kontribusi Kuil Shri Mariamman dalam membentuk karakter multikultural masyarakat Kota Medan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan…
ekatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya etnis Tamil tetap lestari melalui praktik keagamaan seperti perayaan besar umat Hindu, penggunaan bahasa Tamil, serta internalisasi nilai toleransi, solidaritas, dan penghormatan. Kuil Shri Mariamman berfungsi sebagai pusat ibadah sekaligus ruang interaksi sosial lintas agama dan etnis serta menjadi tempat wisata budaya di kota Medan. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memperkuat hubungan antarumat melalui dialog dan kunjungan ke tempat ibadah. Selain itu, bazar makanan khas Tamil pada perayaan keagamaan menjadi media pengenalan budaya dan interaksi sosial masyarakat. Interaksi tersebut menunjukkan proses akulturasi yang mendukung keharmonisan dalam masyarakat multikultural Kota Medan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adaptasi sosial etnis India dalam interaksi lintas etnis di kawasan Little India Kota Medan, serta mengidentifikasi adanya diskriminasi dan dinamika identitas sosial. Penelitian…
n menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antara etnis India dengan kelompok etnis lain berlangsung harmonis, terbuka, dan tidak menunjukkan adanya hambatan sosial yang signifikan. Dalam bidang pekerjaan, etnis India terlibat dalam berbagai sektor seperti perdagangan, jasa, dan pekerjaan formal, yang menunjukkan adanya adaptasi ekonomi yang baik. Meskipun terdapat pengalaman diskriminasi individual yang berkaitan dengan perbedaan fisik, hal tersebut tidak bersifat dominan. Identitas sosial tetap dipertahankan melalui bahasa, agama, dan tradisi budaya. Dengan demikian, adaptasi sosial etnis India di kawasan Little India menunjukkan pola integrasi dalam masyarakat multikultural tanpa kehilangan identitas budaya.
Abstract:Jalan Trans Kalimantan merupakan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri primer dan berperan penting sebagai penghubung antarwilayah di Kalimantan. Salah satu segmen yang memiliki aktivitas lalu lintas tinggi berada…
pada KM 17+000 sampai KM 25+000 di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau. Ruas jalan ini menjadi akses utama menuju Pelabuhan Feri Mintin serta kawasan permukiman di sekitarnya sehingga menimbulkan potensi konflik lalu lintas yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting jalan, menganalisis tingkat kecelakaan lalu lintas, menentukan lokasi rawan kecelakaan (black site), serta memberikan rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan eksploratif melalui pengumpulan data primer berupa survei kondisi geometrik jalan, marka, rambu, penerangan, serta volume lalu lintas, dan data sekunder berupa data kecelakaan lalu lintas periode 2021–2025 yang diperoleh dari Polres Pulang Pisau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tersebut tercatat 30 kejadian kecelakaan yang didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan ringan. Berdasarkan analisis Angka Ekivalen Kecelakaan (AEK) dan Upper Control Limit (UCL), segmen KM 23+500 sampai KM 24+000 teridentifikasi sebagai lokasi dengan tingkat kecelakaan tertinggi dan menjadi prioritas penanganan. Faktor dominan penyebab kecelakaan meliputi tingginya volume lalu lintas, aktivitas keluar-masuk kendaraan, kondisi geometrik jalan yang bervariasi, serta fasilitas keselamatan jalan yang belum optimal.
Abstract:Perkembangan Kota Palangka Raya pada sektor pendidikan, perdagangan, dan pariwisata meningkatkan mobilitas lalu lintas perkotaan. Jalan Yos Sudarso merupakan salah satu ruas jalan utama yang menjadi akses menuju kawasan…
Taman Kuliner Tunggal Sangomang sehingga memiliki volume lalu lintas yang relatif tinggi, khususnya pada malam hari. Tingginya aktivitas kawasan menyebabkan meningkatnya permintaan parkir yang sebagian besar dilayani melalui parkir pada badan jalan (On-Street parking), meskipun tersedia fasilitas parkir di luar badan jalan. Kondisi tersebut menimbulkan hambatan samping yang dapat mengurangi lebar efektif jalan dan berpotensi menurunkan kinerja lalu lintas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh parkir di bahu jalan terhadap kinerja ruas Jalan Yos Sudarso segmen Taman Kuliner Tunggal Sangomang. Data penelitian diperoleh melalui survei lapangan meliputi kondisi geometrik jalan, volume lalu lintas, komposisi kendaraan, dan hambatan samping selama satu minggu pada pukul 15.00–17.00 dan 19.00–21.00 WIB. Analisis dilakukan berdasarkan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2023 dengan menghitung kapasitas jalan, kecepatan arus bebas, derajat kejenuhan, kecepatan tempuh, dan waktu tempuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parkir di bahu jalan menurunkan kapasitas jalan sebesar 50,6% dari 3205,66 smp/jam menjadi 1582,30 smp/jam serta meningkatkan derajat kejenuhan dari 0,21 menjadi 0,72 sehingga tingkat pelayanan jalan menurun dari B menjadi C.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.
Abstract:Masalah dan tujuan penelitian ini adalah membongkar periodesasi pendidikan Islam di Indonesia serta mengkaji bagaimana narasi sejarah keislaman dibentuk melalui kebijakan kurikulum, PSPB, Sejarah Nasional Indonesia, dan…
praktik historiografi. Metode yang digunakan menggabungkan kajian historiografi kritis berbasis studi pustaka-kritis dan analisis wacana terhadap dokumen kebijakan, buku teks sejarah, serta literatur keislaman nasional, dengan fokus pada era Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi. Hasil menunjukkan adanya kontinuitas motif literasi keislaman yang direkonstruksi melalui kebijakan negara dan kurikulum, meskipun isi materi serta tokoh yang disorot berubah sesuai dinamika politik nasional. Narasi sejarah tidak netral; konstruksi akademi dipengaruhi oleh posisi penulis, institusi penerbitan, dan konteks ideologis masa tertentu, sehingga narasi masa lampau sering dipengaruhi tujuan politik dan budaya akademik yang dominan pada tiap periode. Analisis narasi kurikulum mengungkap bagaimana identitas nasional dibentuk melalui literasi keagamaan dan nilai patriotik; dekonstruksi narasi masa Orde Baru menyoroti potensi bias ideologis dan fragmentasi naratif yang memengaruhi pemahaman masa lampau. Secara global, kerangka wacana kritis menyediakan alat untuk menilai bahasa, metafora, dan framing teks serta membuka peluang narasi alternatif yang lebih inklusif. Celah metodologis utama meliputi keterbatasan integrasi antara analisis periodesasi dengan historiografi kritis serta keterbatasan basis data sumber primer; rekomendasi untuk masa depan adalah desain studi pustaka-kritis dengan analisis wacana terstruktur dan triangulasi sumber. Kontribusi teoretis utama adalah kerangka integratif yang memadukan revisionisme historis, dekonstruksi naratif, dan analisis wacana terhadap teks sejarah dan kurikulum nasional; secara empiris basis data sumber primer (arsip kebijakan, dokumen kurikulum, teks sejarah) memungkinkan rekontruksi periodesasi secara holistik. Implikasi kebijakan menekankan penyajian narasi sejarah Islam yang seimbang dengan konteks budaya lokal dan dinamika historiografi yang beragam, untuk meningkatkan literasi sejarah yang akurat; saran praktis meliputi penguatan arsip digital, akses terbuka terhadap dokumen kebijakan/kurikulum, serta penyelenggaraan forum ilmiah lintas disiplin untuk validasi temuan sebelum publikasi akhir.
Abstract:Wakaf memiliki peran strategis sebagai instrumen filantropi Islam dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Namun, kesenjangan yang signifikan masih terjadi antara potensi masif yang dimiliki…
ki dengan realisasi penghimpunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, mencakup konsep, kerangka hukum, tantangan, serta strategi pengembangannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mensintesis berbagai artikel ilmiah, buku, dan laporan resmi terkait tata kelola wakaf produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum melalui UU No. 41 Tahun 2004 dan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sudah kuat, efektivitas pengelolaan wakaf produktif secara nasional belum berjalan optimal. Tantangan struktural utama meliputi keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, serta kendala administrasi aset. Sebaliknya, beberapa studi kasus lembaga wakaf modern membuktikan bahwa manajemen profesional, inovasi model bisnis, dan transparansi mampu menghasilkan surplus berkelanjutan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revitalisasi manajemen wakaf melalui profesionalisasi nazhir, kolaborasi lintas sektor, dan digitalisasi merupakan keharusan untuk meningkatkan efektivitas wakaf produktif sebagai pilar pembangunan ekonomi yang inklusif.