Abstract:Perkembangan era digital telah mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui Financial Technology (fintech), khususnya dalam bidang pembiayaan dan kredit digital. Fintech lending menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan…
umbuhan tercepat di Indonesia karena menawarkan kemudahan, kecepatan, serta efektivitas transaksi keuangan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. PT Commerce Finance dan PT Shopee International Indonesia, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama menghadirkan inovasi berupa Shopee PayLater. Fasilitas ini merupakan pinjaman berbasis teknologi dengan skema pembayaran tertunda serta promosi bunga 0% untuk pinjaman awal dalam jangka waktu 30 hari. Dalam praktiknya, perjanjian Shopee PayLater menggunakan perjanjian baku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun demikian, perjanjian tersebut memiliki kelemahan karena tidak memuat klausula yang secara tegas mengatur tanggung jawab pengembalian pinjaman apabila debitur meninggal dunia. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, mengingat berdasarkan Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewajiban utang debitur tidak hapus karena kematian, melainkan beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengembalian pinjaman Shopee PayLater tetap melekat dan dibebankan pada harta peninggalan debitur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perlindungan hukum bagi kreditur belum optimal karena tidak adanya klausula khusus yang mengatur akibat hukum kematian debitur. Oleh karena itu, penerapan asuransi kredit direkomendasikan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna memberikan kepastian hukum bagi kreditur sekaligus melindungi ahli waris dari risiko beban utang yang berkepanjangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur praktik penagihan kartu kredit oleh bank melalui jasa debt collector serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap…
ap tindakan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan dalam KUHPdt, KUHP, PBI No. 23/6/2021, dan POJK No. 22/2023, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jasa debt collector memiliki dasar legalitas melalui mekanisme pemberian kuasa menurut KUHPdt serta diperbolehkan dalam kerangka regulasi BI dan OJK, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan etika penagihan, kewajiban transparansi, dan prinsip akuntabilitas yang menempatkan bank sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan penagihan. Penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah tersedia dalam bentuk perlindungan preventif melalui kewajiban penyampaian informasi, batasan etika penagihan, serta penyediaan mekanisme pengaduan, dan perlindungan represif melalui sanksi administratif oleh OJK serta penegakan hukum pidana terhadap tindakan penagihan yang mengandung kekerasan, ancaman, atau pelanggaran hukum lainnya.
Abstract:Penelitian ini mengakaji sengketa wanprestasi anata PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa berdasarkan Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Surabaya akibat gagal bayar pembelian batu andesit senilai Rp 791.385.542.…
.542. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian meniai hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta penerapan Pasal 1234, 1238, dan 1338 KUH Perdata. Hasilnya, pengadilan menyatakan tergugat wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kontrak, sementara sebagian bukti tergugat dikesampingkan karena tidak relevan. Putusan hakim dinilai tepat dan mencerminkan kepastian hukum serta pentingnya pengelolaan kontrak yang baik dalam dunia usaha.
Abstract:Nilai moral dan Ilmu hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Moral menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Nilai moral menjadi sumber kekuatan dalam menegakkan suatu ketertiban…
tiban dan keteraturan sosial. Nilai moral sebagai landasan perilaku manusia yang menjadikan kehidupan berjalan dalam norma-norma kehidupan yang humanis-religius. Kekuatan hukum menjadi kontrol dalam mengatur keadilan akan hak dan kewajiban setiap manusia dalam menjalankan peran-peran penting bagi kehidupan manusia. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas, artinya dituliskan dan secara lebih sistematis disusun dalam peraturan perUndang-Undang, Sistem hukum memiliki peran dalam sistem peradilan membatasi diri pada tingkah laku secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut sikap batin seseorang subjek hukum. Hukum di system peradilan didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara dan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melampaui para individu dan masyarakat. Meninggalkan moral dalam berhukum sama saja dengan hukum yang kehilangan ruhnya.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban zakat fitrah di Kelurahan Medan Tenggara. Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan…
an untuk menunaikannya menjelang Hari Raya Idulfitri. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum, syarat, waktu pelaksanaan, serta tujuan zakat fitrah menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan ibadah tersebut secara benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Medan Tenggara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan tingkat pengetahuan responden terkait zakat fitrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memahami kewajiban zakat fitrah secara umum, namun masih terdapat beberapa aspek yang belum dipahami secara optimal, terutama mengenai ketentuan nisab, waktu wajib pembayaran, dan golongan penerima zakat. Faktor pendidikan, usia, serta akses terhadap informasi keagamaan turut memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat fitrah melalui lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, dan media informasi agar pemahaman masyarakat menjadi lebih baik dan pelaksanaan zakat fitrah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Abstract:Eksekusi nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama sering tidak efektif karena mantan suami menghindari pembayaran, sembunyikan aset, atau kekurangan harta, ditambah prosedur rumit. Analisis normatif-dogmatis KHI Pasal…
149–156, UU No. 1/1974, SEMA No. 3/2018, dan SEMA No. 2/2019 menunjukkan kewajiban mutlak pada cerai talak, perlindungan istri gugat (jika tidak nusyuz), tapi tingkat keberhasilan hanya 6–20%. Solusi: pembayaran segera, sita gaji PNS, e-court, sanksi pidana via UU PKDRT, plus penguatan sanksi pidana ringan, satgas eksekusi, audit aset, dan edukasi pra-perceraian untuk sistem lebih progresif dan sensitif gender.
Abstract:Bencana pohon tumbang dapat dihindari dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersedia membantu menumbangkan pohon yang berisiko sebelum terjadinya bencana. Dalam praktek di masyarakat, tidak semua masyarakat…
akat bersedia dibantu menebang pohon miliknya karena pohon tersebut menghasilkan buah yang bisa dijual dan menghasilkan uang untuk pemiliknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peran hukum dalam upaya penanggulangan bencana pohon tumbang di kota Payakumbuh . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi dokumen dengan mengumpulkan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa diperlukan aturan hukum dan sanksi yang lebih tegas agar tidak ada masyarakat yang menolak untuk mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 yang menyatakan tentang kewajiban masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan bencana, namun belum ada penjelasan yang tegas tentang kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan resiko bencana.
Abstract:Tingkat kemajuan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, Tingkat kemajuan suatu negara memang sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan secara umum, tetapi ketika kita membicarakan kualitas pendidikan…
dalam konteks Agama Hindu atau agama manapun, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan
Pendidikan agama, termasuk pendidikan Hindu, seringkali berfokus pada pembentukan karakter dan penyampaian nilai-nilai moral. Dalam konteks Hindu, nilai-nilai seperti dharma (kewajiban dan moralitas), karma (aksi dan akibat), dan ahimsa (non-kekerasan) bisa memainkan peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku individu. Pendidikan agama yang kuat bisa membantu membangun masyarakat yang lebih beretika dan berintegritas, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peningkatkan hasil belajar Agama Hindu Siswa kelas X SMA Negeri 1 Lampasio dengan penerapan model Contektual Teacehing Learning. Metode pengumpulan datanya berupa tes hasil belajar. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yang diperoleh pada pra siklus baru mencapai nilai rata-rata 69,04, pada Siklus I meningkat menjadi 73,46 dengan ketuntasan belajar 69%, pada Siklus II meningkat menjadi 89,42 dengan ketuntasan belajar 88%, dengan demikian indikator kinerja telah tercapai dan tindakan dianggap berhasil. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan penerapan model CTL dapat meningkatkan hasil belajar Agama Hindu Siswa kelas X SMA Negeri 1 Lampasio tahun pelajaran 2023/2024
Abstract:Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian sakral antara seorang pria dan wanita yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan dalam Islam menekankan…
nilai-nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan ketentuan hukum yang diatur dalam syariat. Konsep pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yang mengakui perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernikahan dalam Islam memiliki banyak dimensi, seperti peranannya dalam membina keluarga, menjaga kemaslahatan masyarakat, dan melaksanakan ajaran agama. Artikel ini mengkaji syarat-syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, termasuk rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, serta untuk menjaga kehormatan dan kemaslahatan kedua belah pihak, keluarga, dan masyarakat. Dalam perkawinan, prinsip-prinsip seperti kebebasan memilih pasangan, kesetaraan, musyawarah, dan saling menerima, menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis.
Abstract:Zakat profesi merupakan kewajiban bagi individu yang memiliki penghasilan tetap, termasuk aparatur negara, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kajian fikih kontemporer. Penelitian ini menganalisis zakat profesi…
i aparatur negara dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implikasinya terhadap kesejahteraan umat. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap dalil-dalil syar'i, termasuk konsep nishab, haul, dan metode penghitungan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan aparatur negara yang melebihi nishab wajib dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul, mengingat sifat penghasilan tersebut bersifat langsung dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat profesi guna memastikan distribusinya tepat sasaran dan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat profesi aparatur negara tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat