Abstract:Law Number 6 of 2006 The village is obliged to improve the quality of life of the village community in order to optimize the quality of human resources from an early age, the gampong government has village-scale local authority…
thority on the aspect of public health in order to manage government affairs in an effort to ensure the quality of public health from an early age especially for pregnant women in the gampong, efforts need to be made prevention and management of Chronic Energy Deficiency (SEZ). Based on the health profile of Nagan Raya, it shows that the prevalence of pregnant women experiencing CED in 2020 is 5.2%, in 2021 it is 4.6% and from the 2022 Cot Kuta Health Center Report there are 15 pregnant women experiencing CED. From observations, it was found that some Tuha Peut members did not understand the importance of preventing and dealing with SEZs according to Qanuns or village regulations due to the lack of attention from the keuchik and the head of Tuha Peut so that there was no socialization regarding SEZs to pregnant women. The purpose of this study was to analyze the performance of the tuha peut institution according to the Qanun on the prevention and control of KEK in pregnant women through indicators of quality, quantity, time, effectiveness and independence. Research using qualitative methods with a descriptive approach. time, effectiveness and independence. Research using qualitative methods with a descriptive approach. time, effectiveness and independence. Research using qualitative methods with a descriptive approach. The results of the study can be concluded thatTuha Peut Instituteis one of the village apparatuses that plays an important role in improving the health of pregnant women. Based on the analysis of indicators known that performanceTuha Peut InstituteThe village of cot kuta is still considered very low. Proposed improvement strategies that can be implemented byTuha Peut Institutecot kuta village in improving the health quality of pregnant women in the village, namely routinely holding management meetingsTuha Peut Institute, expanding cooperation with the company, making strict regulations and sanctions from the local government, and making training forTuha Peut Institute.
Abstract:Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengenalkan mengenai Wakaf Uang kepada masyarakat yang tergabung dalam jamaah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mulyoharjo, Pemalang. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan…
uangan yang sangat berguna dalam membangun ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini wakaf diperkenalkan mulai dari sejarah wakaf, definisi wakaf, tujuan wakaf, cara pendanaan wakaf dan bagaimana model pengembangan wakaf uang. Metode yang dilakukan adalah ceramah dan diskusi secara interaktif dengan melibatkan jamaah untuk mau ikut bertanya mengenai wakaf. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat diketahui bahwa masyarakat awalnya belum banyak mengetahui mengenai mengenai apa itu wakaf uang. Pemahaman wakaf yang ada ditengah masyarakat masih banyak berkutat pada wakaf yang tidak bergerak seperti bangunan, makam, madrasah, masjid, mushola. Wakaf juga masih dipahami sebagai sebuah bentuk sedekah yang mahal dan sulit dilakukan. Karenanya dengan adanya pengabdian masyarakat ini masyarakat lebih mengetahui mengenai seluk beluk wakaf uang serta bagaimana cara pendayagunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.
Abstract:Sistem pengajuan mutasi pegawai yang ada selama ini masih bergantung pada interaksi langsung antara pemohon dan pegawai, di mana pemohon harus datang ke kantor, yang membatasi akses informasi dan memperlambat proses pengelolaan…
elolaan data. Untuk mengatasi kendala ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Kartanegara, bidang mutasi dan promosi, mengembangkan sistem informasi berbasis web menggunakan metode waterfall, dengan analisis menggunakan ERD (Entity Relationship Diagram) dan DFD (Data Flow Diagram). Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengurangi waktu proses pengajuan mutasi hingga 40% dan meningkatkan akurasi data sebesar 30%. Dengan demikian, sistem ini berhasil mengoptimalkan dan mempercepat pekerjaan, serta mendukung program digitalisasi pemerintah daerah.
Abstract:Abstract: Sipaku Area Village currently has a population of 1963 family cards with a density of 7423 people divided into 8 hamlets. Villages can still register people who do not have an Indonesia Smart Card with the concerned…
erned office by recording the data on the people who have KPS, PKH or SKTM, to get the Indonesia Smart Card (KIP) program, because many people submit applications and there are many criteria that must be taken into account. faced by the Sipaku Area Village Head Office in determining the priority of potential KIP recipients is very difficult, not transparent and inefficient. Therefore, to overcome this problem, it is necessary to have a system for determining the priority of potential KIP recipients by adding some more basic criteria. In this study a decision support system was designed using the AHP (Analitycal Hierarchy Process) method. The results of calculations using the pairwise comparison matrix for the use of criteria show that the most important priority is shown in the status of an active applicant of 0.391, the second priority is the completeness of the files of 0.406, the third priority is the orphanage of 0.095, the fourth priority is parental income of 0.066, and the priority the fifth is a dependent of 0.041. Meanwhile, for alternative use, the data obtained is that the highest value weight determines the recipient of Smart Indonesia Card Assistance (KIP), namely Rizky Amelia Ritonga with a value of 0.171, the second alternative is Rangga Pranata with a value of 0.141 and the third alternative is Elva Radis with a value of 0.124.
Keywords: Smart Indonesian Card Recipients (KIP), AHP Method, PHP and MySQL.
Abstrak: Desa Sipaku Area yang sekarang ini mempunyai jumlah penduduk 1963 kartu keluarga dengan kepadatan 7423 jiwa yang terbagi dalam 8 Dusun. Desa tetap bisa mendaftarkan masyarakat yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar ke Dinas yang bersangkutan dengan mendata masyarakatnya yang memiliki KPS, PKH atau SKTM, untuk mendapat program Kartu Indonesia Pintar (KIP), karena banyaknya masyarakat mengajukan permohonan dan banyak kriteria yang harus diperhitungkan, sehingga Kendala yang dihadapi oleh pihak Kantor Kepala Desa Sipaku Area dalam menentukan prioritas calon penerima KIP sangat sulit, tidak transparan dan tidak efesien. Oleh Karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya sistem dalam menentukan prioritas calon penerima KIP dengan menambahkan beberapa kriteria yang lebih mendasar. Pada penelitian ini dirancang sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process). Hasil perhitungan menggunakan matrik perbandingan berpasangan untuk penggunaan kriteria menunjukkan bahwa prioritas yang paling utama ditunjukkan pada status Pemohon aktif sebesar 0.391, prioritas kedua yaitu Kelengkanpan Berkas sebesar 0.406, prioritas ketiga yaitu kondisi yatim piatu sebesar 0.095, prioritas keempat yaitu penghasilan orangtua sebesar 0.066, dan prioritas kelima yaitu tanggungan sebesar 0.041 Sedangkan untuk penggunaan alternatif diperoleh data yaitu bobot nilai paling tinggi menentukan Penerima Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yaitu Rizky Amelia Ritonga dengan nilai 0.171, alternatif kedua Rangga Pranata dengan nilai 0.141 dan alternatif ketiga Elva Radis dengan nilai 0.124.
Kata kunci : Penerima Bantuan PIP, Metode AHP, PHP dan MySQL.
Abstract:Manajemen rantai pasok adalah suatu sistem pada suatu organisasi atau instansi yang menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para penggunanya. Supply Chain Management merujuk kepada jaringan yang rumit dari hubungan…
n dimana organisasi mempertahankan dengan partner bisnis untuk memperoleh bahan baku, produksi dan menyampaikan kepada konsumen. Manajemen rantai pasok bagi Pondok Pesantren Darul Hijrah yang mengelola, mengatur dan menyimpan bahan baku stock beras, sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan beras, meningkatkan nilai pengelolaan bahan baku beras sehingga memberikan nilai positif bagi instansi atau perusahaan. Berdasarkan penelitian dilakukan secara langsung ke lapangan dengan metode observasi serta mempelajari literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, diharapkan sistem yang baru ini dapat meningkatkan kualitas informasi sehingga bermanfaat bagi instansi yang bersangkutan.