Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Olimpiade Sains Nasional (OSN) bidang Fisika merupakan salah satu program resmi nasional yang menuntut penguasaan konsep, penalaran matematis, dan kemampuan pemecahan masalah yang sistematis. Kegiatan pengabdian ini dilakukan…
kukan oleh dosen Fisika Fakultas Mipa Universitas Negeri Gorontalo melalui pendampingan dengan tujuan memperkuat kesiapan siswa peserta OSN Fisika SMA Negeri 3 Gorontalo ke tingkat Provinsi hingga Nasional. Kegiatan dilakukan sejak awal tahun yaitu Januari 2026 hingga ujian tingkat provinsi di Bulan Juli 2026 selama dua kali dalam seminggu menggunakan pendekatan partisipatif dan beriorientasi latihan soal. Kegiatan diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan, pemetaan kemampuan awal siswa, penguatan konsep, pembahasan soal nonrutin, latihan mandiri, diskusi, simulasi soal, serta refleksi umpan balik. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui observasi mentor, lembar kerja siswa, latihan formatif, kinerja pada simulasi, dan umpan balik lisan maupun tertulis. Hasil pendampingan menunjukkan perkembangan positif pada kemampuan siswa dalam mengenali prinsip fisika yang relevan, mengubah persoalan menjadi diagram dan persamaan, menyusun langkah penyelesaian, memeriksa satuan dan kewajaran jawaban, serta mengomunikasikan alasan penyelesaian. Siswa juga tampak lebih aktif dan percaya diri dalam diskusi. Kendala yang masih memerlukan penguatan adalah soal multikonsep, aljabar atau kalkulus tingkat lanjut, dan manajemen waktu. Peserta menilai penjelasan bertahap dan koreksi langsung sebagai bagian paling membantu, serta mengusulkan penambahan simulasi dan bank soal lanjutan. Kolaborasi perguruan tinggi dan sekolah secara berkelanjutan diperlukan untuk membangun ekosistem pembinaan OSN Fisika yang terstruktur.
Abstract:Penyakit kulit merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi dan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti infeksi, reaksi alergi, maupun pengaruh lingkungan. Terbatasnya akses terhadap tenaga kesehatan serta rendahnya…
pemahaman masyarakat mengenai gejala penyakit kulit sering menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh penanganan yang tepat. Penelitian ini bertujuan menerapkan metode Forward Chaining pada sistem pakar untuk membantu proses diagnosis awal berdasarkan gejala yang dipilih pengguna. Metode ini bekerja menggunakan penalaran berbasis aturan dengan mencocokkan gejala yang dimasukkan pengguna terhadap basis pengetahuan yang disusun dari konsultasi dengan pakar dan referensi medis. Sistem dikembangkan melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mengidentifikasi jenis penyakit kulit sesuai aturan yang telah ditetapkan serta memberikan hasil diagnosis beserta rekomendasi penanganan awal. Pengujian membuktikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan baik, sementara metode Forward Chaining memberikan hasil diagnosis yang efektif sehingga sistem dapat dimanfaatkan sebagai sarana konsultasi awal yang cepat, mudah, dan efisien sebelum pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga medis
Abstract:Environmental, Social, and Governance (ESG) branding has become increasingly important in strengthening stakeholder relationships and corporate legitimacy, particularly in emerging economies characterized by institutional…
l uncertainty and diverse stakeholder expectations. However, limited studies have comparatively examined how ESG branding and communication strategies differ between business-to-business (B2B) and business-to-consumer (B2C) firms and how these differences affect relationship outcomes. This study aims to analyze the distinctions between B2B and B2C ESG communication strategies in emerging economies and their implications for stakeholder trust, loyalty, and long-term business relationships. This study employed a systematic literature review approach using evidence retrieved from the Elicit database integrating Semantic Scholar and OpenAlex sources. From an initial pool of 1,000 studies, 10 empirical articles published between 2020 and 2026 met the inclusion criteria and were analyzed using thematic synthesis. The findings reveal that B2B ESG strategies primarily emphasize governance structures, third-party ESG ratings, and verifiable sustainability metrics to strengthen interorganizational trust and reduce relational risk. In contrast, B2C ESG strategies rely more heavily on emotional storytelling, sustainability narratives, influencer engagement, and digital interaction mechanisms that enhance consumer identification, brand credibility, and loyalty. The study further demonstrates that ESG pillar salience is strongly shaped by institutional and cultural contexts rather than business model orientation alone. This study contributes to ESG and relationship marketing literature by developing a comparative framework explaining how ESG communication strategies shape stakeholder relationships across B2B and B2C environments in emerging economies.
Abstract:The rapid proliferation of AI-powered marketing technologies in emerging markets poses a fundamental challenge to culturally-grounded micro, small, and medium enterprises (MSMEs): how can algorithmic imperatives be reconciled…
ciled with indigenous value systems that define not only business practice but collective identity? Despite growing research on both AI adoption in SMEs and indigenous knowledge preservation, scholarship rarely examines how traditional values actively mediate rather than merely moderate commercial technology adoption. This study addresses that gap by investigating how MSMEs in Makassar City, Indonesia, negotiate AI marketing integration while preserving siri’ na pacce, the Bugis-Makassar philosophical framework centred on dignity (siri’) and solidarity (pacce). Employing interpretive phenomenology integrated with Community-Based Participatory Research (CBPR), the study conducted 23 in-depth interviews and three focus group discussions with 44 MSME owners and key personnel across traditional culinary, artisan craft, ethnic fashion, and digital service sectors. Template analysis generated four overarching themes: (1) value-based technology discernment, wherein siri’ na pacce operates as an active epistemological filter for evaluating AI tools; (2) strategic selective adoption, wherein enterprises accept algorithmically aligned functions while rejecting culturally incompatible features; (3) cultural indigenization of technology, wherein AI systems are actively reoriented toward communal rather than individualistic ends; and (4) constrained agency under platform power, wherein algorithmic visibility systems penalise cultural non-conformity with market exclusion. These findings challenge technological determinism and advance decolonial computing theory by demonstrating that indigenous values simultaneously enable epistemological agency and are constrained by structural power asymmetries, a duality insufficiently theorised in prior technology adoption frameworks. The study calls for regulatory frameworks establishing indigenous data sovereignty, participatory AI co-design with local communities, and cooperative digital infrastructure as conditions for authentic, rather than performative, cultural integration.
Abstract:The study concludes that taxpayer compliance is driven by various economic, social-psychological, and demographic factors. Economic factors, such as reasonable tax rates and the enforcement of effective penalties, play a…
significant role in improving compliance. Additionally, social-psychological aspects, including increased tax awareness, trust in government, and social norms, are critical in influencing taxpayer behavior. Demographic characteristics, such as age, education, and income levels, also affect compliance likelihood. To foster higher tax compliance, governments must adopt a comprehensive strategy that combines economic incentives, social influence, and educational initiatives. Addressing these diverse factors can lead to a more efficient tax system and encourage voluntary compliance among taxpayers.
Abstract:Epistemologi modern merupakan landasan filosofis penting dalam memahami hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan yang berimplikasi langsung terhadap pengembangan pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara…
komparatif aliran-aliran utama dalam epistemologi modern, yaitu rasionalisme, empirisme, kritisisme, pragmatisme, dan positivisme, serta menganalisis implikasinya bagi pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam konteks Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan sumber akademik relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa rasionalisme menekankan peran akal sebagai sumber utama pengetahuan, empirisme menitikberatkan pengalaman indrawi, sementara kritisisme berupaya mensintesiskan keduanya. Selanjutnya, pragmatisme memandang kebenaran dari segi manfaat praktis, sedangkan positivisme menekankan verifikasi empiris melalui metode ilmiah. Implikasi epistemologi modern dalam PGMI terlihat pada pengembangan kurikulum yang holistik, tidak dogmatis, dan integratif antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, serta pada pembelajaran yang mendorong penalaran logis, pengalaman langsung, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah nyata. Selain itu, pemahaman epistemologi modern menuntut transformasi peran guru PGMI menjadi fasilitator yang reflektif dalam membimbing siswa membangun pengetahuan secara aktif. Dengan demikian, epistemologi modern memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, relevan, dan bermakna di Madrasah Ibtidaiyah.
Abstract:Menemukan pesan teks telah menjadi pekerjaan banyak orang di banyak aspek kehidupan. Sebab tulisan-tulisan yang dibaca selalu membutuhkan pemahaman dari pesan yang hendak disampaikan penulisnya. Upaya memahami atau menafsir…
sir dalam keilmuan secara umum disebut dengan hermeneutika. Pemuda-pemudi di Sikakap membutuhkan penalaran dan panduan dalam memahami teks dari Kitab Suci, yaitu Alkitab. Para pemuda ini membutuhkan metode yang sederhana agar mudah dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan keagamaan untuk menumbuhkan keimanan. Dengan demikian terwujudlah pemuda yang pandai dan beriman. Karena itu kegiatan yang sangat perlu dirancang dan dilakukan bagi komunitas pemuda di desa Nemnemleleu, kecamatan Sikakap, kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. Setelah kegiatan semua pemuda merasakan perbedaan yang besar dan kemudian menjadi pemuda yang bertumbuh dalam iman, sebab kian rutin dan setia membaca dan menggali Alkitab setiap hari.
Abstract:Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu inovasi teknologi yang berkembang pesat pada era modern dan telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji…
kaji konsep dasar, sejarah perkembangan, prinsip-prinsip utama, serta implementasi Artificial Intelligence dalam berbagai sektor kehidupan modern. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan berbagai publikasi akademik yang relevan dengan topik AI. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi perkembangan, karakteristik, serta penerapan teknologi AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Artificial Intelligence merupakan teknologi yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia melalui proses pembelajaran, penalaran, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. AI telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, transportasi, keamanan, pertanian, dan industri digital. Pemanfaatan AI mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, akurasi, serta kualitas layanan pada berbagai sektor. Namun demikian, perkembangan AI juga menghadirkan tantangan berupa persoalan etika, keamanan dan privasi data, ketergantungan teknologi, serta kebutuhan peningkatan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan AI perlu diimbangi dengan tata kelola yang bertanggung jawab serta pengembangan sumber daya manusia yang memadai guna mengoptimalkan manfaat teknologi secara berkelanjutan.