Abstract:Karya musik merupakan objek dari Hak Cipta yang memiliki perlindungan hukum yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu konflik hak cipta yang terdapat pada industri musik yaitu konflik…
lik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel dimana Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu dari Band Dewa 19 saat Dewa 19 sedang melaksanakan tour, Once Mekel juga tidak membayarkan royalti kepada Ahmad Dhani selaku pemilik lagu-lagu Dewa 19 yang di bawakan oleh Once Mekel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi dari isi pasal undang-undang hak cipta dan kewajiban dari performer untuk pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan secara analitis. Hasil penelitian memaparkan bahwa Once telah melanggar ketentuan karena tidak memiliki perjanjian lisensi. Kemudian performer yang tidak membayar royalti kepada pencipta melalui LMKN dikenakan denda dan sanksi.
Abstract:Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas di bidang perhubungan salah satunya mempunyai tugas mengelola mengenai parkir…
rkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir. Adapun Peraturan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Walikota No.1 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Hasil dari retribusi parkir tersebut masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah, namun masih berjalan dengan baik dari peraturan tersebut dikarenakan pencapaian target dari retribusi parkir dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi).
Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori William Dunn untuk evaluasi kebijakan yang mencakup 6 sub kajian yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 dimensi tersebut 2 sub kajian menunjukkan kondisi yang baik yang mendukung keberhasilan kebijakan yaitu kajian efektivitas dan efisiensi. Sementara terdapat sub kajian yang memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan dan ketepatan.
Abstract:Dalam era digital yang semakin berkembang, perusahaan dihadapkan pada pilihan platform cloud untuk mendukung infrastruktur web services mereka, di mana Amazon Web Services (AWS) dan Google Cloud Platform (GCP) merupakan…
platform layanan cloud terbesar di dunia. Kedua platform ini memiliki perbedaan mendasar dalam hal efisiensi biaya, performa, fleksibilitas, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan, sehingga masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah bagaimana memilih platform yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan menggunakan metode literature review penulis menganalisis fitur-fitur utama yang ditawarkan oleh AWS dan GCP, serta membandingkan keduanya berdasarkan lima kriteria tersebut dengan tujuan memberikan panduan yang jelas bagi perusahaan dalam membuat pilihan. Hasil analisis menunjukkan bahwa GCP unggul dalam biaya dan kemudahan penggunaan, menjadikannya pilihan yang baik bagi pengguna baru dan perusahaan yang mencari solusi sederhana. Sebaliknya, AWS lebih cocok untuk perusahaan besar dengan kebutuhan fleksibilitas dan skalabilitas tinggi serta kontrol mendalam terhadap infrastruktur, terutama dalam hal keamanan melalui WAF. Sebagai saran, perusahaan yang mengutamakan biaya dan kemudahan sebaiknya mempertimbangkan GCP, sementara perusahaan dengan kebutuhan skala besar dan kontrol lebih kompleks disarankan memilih AWS, atau bahkan mempertimbangkan kombinasi dari keduanya untuk mengoptimalkan keunggulan masing-masing platform.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam…
m Pasal 27 UUD 1945, Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Melalui pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, serta terbatasnya kapasitas perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai target 30% keterwakilan perempuan di DPR bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur dan budaya politik yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
Abstract:Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja khususnya perusahaan yang berkaitan dengan pekerjaan industri manufaktur…
i manufaktur pembuatan mesin. Tujuan utama adanya keselamatan dan kesehatan kerja ialah agar tenaga kerja merasa aman, nyaman dan tenang dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja sangat diutamakan sebagai peranan dalam penyelesaian sebuah pekerjaan industri manufaktur pembuatan mesin.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di bidang manufaktur pembuatan mesin.Metode studi literatur. Studi literatur sendiri merupakan kegiatan pengumpulan data baik data pustaka maupun dokumentasi.Data-data tersebut bersumber dari riset dan kajian yang terkait dengan pengaruh penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di bidang Manufaktur pembuatan mesin. Dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) mempunyai pengaruh yang besar dan positif terhadap kinerja pekerja, sehingga semakin baik penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang manufaktur pembuatan mesin maka akan meningkatkan kinerja pekerja.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) efektivitas proses pembelajaran Google Classroom, 2) efektivitas aplikasi Google Classroom dalam pembelajaran daring dan 3) kendala pembelajaran daring menggunakan media Google…
oogle Classroom. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Contoh penelitian ini adalah ruang kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas pembelajaran Google Classroom, diukur sebesar 75,50% untuk pembelajaran daring di Google Classroom, 2) Efektivitas Google Classroom Aplikasi Classroom untuk pembelajaran daring 79,28% menyatakan sangat efisien digunakan untuk pembelajaran daring, 3) terkait jaringan internet Kegagalan pembelajaran daring dengan media Google Classroommencapai 92,90%.
Abstract:Saat ini kita sedang dihadapi dengan berbagai macam masalah politik. Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan dihadapi dengan kebingungan dalam memilih seorang pemimpin. Tidak sedikit dari calon-calon pemimpin ini yang sangat…
ngat berambisi dalam menduduki jabatan, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. Kampanye, menebar janji, suap menyuap pun akan mereka lakukan untuk mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Dari hal ini kami akan membahas bagaimana pandangan islam terhadap calon pemimpin yang sangat berambisi dalam menduduki jabatan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, bagaimana efektivitas pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi dan faktor-faktor…
aktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan hukum dan kemudian mengkonstuksikannya dalam rumusanrumusan masalah yang akan diteliti secara deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan putusan pengadilan dari pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dianalisa menggunakan Undang-undang dan Peraturan terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dengan membandingkan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundangundangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bahan hukum sekunder yaitu Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi belum efektif. Total kerugian negara dari 3 Putusan yang diteliti adalah sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 % hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari laporan Kejaksaan RI Tahun 2016, total pembebanan uang pengganti. Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti
Abstract:Pada dasarnya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berorientasi kepada suatu filosofi yaitu Reintegrasi Sosial. Reintegrasi Sosial itu sendiri berarti pengembalian seorang narapidana ke dalam masyarakat. Adapun tujuan…
tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pembinaan bagi narapidana serta apa yang menjadi kendala dan upaya mengatasi dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mixseds method yang berarti penggabungan antara data kualitatif dan kuantitatif. Studi Kasus dalam artikel ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara khususnya pada bidang Pembinaan bagi narapidana. Data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada narasumber dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini bahwa implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyaraktan Kelas III Sukamara telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kendala petugas, narapidana, serta kendala dalam hal sarana dan prasarana penunjang program pembinaan. Selanjutnya upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memberikan pembinaan kepada narapidana baik kemandirian dan kepribadian agar menjadi pribadi yang lebih baik, taat peraturan, menyadari kesalahan, serta nantinya bisa kembali ke dalam masyarakat yang berguna dan mandiri, mengikutkan petugas dalm diklat agar menjadi petugas yang baik dan profesional, serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagai penunjang program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara.
Abstract:Working from home can be a very effective behavior for cost efficiency or consumption expenditure and transportation costs that must be issued when working in the office. This should make employees more comfortable and more…
ore productive at work. However, in practice there are many problems faced by companies when applying the WFH method, one of which is the lack of increasing employee motivation at work and even decreasing motivation as happened at PT Gemilang Rizky Medika. This study uses a qualitative approach. The data was obtained by interviewing the owner of the company. The results of this study state that the causes of employees of PT Gemilang Rizky Medika losing work motivation when organizational culture changes occur, among others, being unfamiliar with the work system at home, lack of work facilities at home and lack of coordination between teams. The forms of motivation given by the leadership of PT Gemilang Rizky Medika to employees during WFH include: 1) communication between leaders and subordinates must run well; 2) awarding employees; 3) work flexibility that is not too tight and 4) providing supervision and punishment to employees.