Abstract: Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Sejarah politik…
k dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik dan kebijakan tersebut sudah ada sejak prakemerdekaan. Perkembangan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh para elite politik. Akibatnya, politisasi pendidikan kadang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, upaya untuk melakukan pengarus-utamaan (mainstreaming) kebijakan pendidikan sehingga dapat sejajar dengan kebijakan di bidang lainnya juga tidaklah mudah. Bagi dunia ketiga dan negara-negara berkembang, upaya tersebut tidak saja berhadapan dengan sistem politik dan budaya yang kurang mendukung dan problem ekonomi yang akut. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan dikalahkan oleh kebijakan lain seperti di bidang pertahanan, keamanan dan ekonomi.
Abstract:Cara penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi dua yaitu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan hukum (law approach) yaitu melalui…
lui lembaga hukum dan aparat hukum yang berwenang. Sedangkan jalur non-litigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang hidup di dalam masyarakat seperti musyawarah dan perdamaian. Dalam hal ini sering disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ini Menurut data pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2020 yang berjumlah 57.655 Perkara, sedangkan pada arbritase syariah sejak 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 247 perkara. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kewenangan pengadilan agama sudah efektif.
Abstract:implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk memperkuat nilai nilai keislaman dalam sistem pendidikan Nasional, kebijakan ini mencakup berbagai aspek mulai kurikulum …
rikulum hingga pengembangan sumber daya manusia artikel ini mengulas dinamika implementasi kebijakan pendidikan Islam menyoroti tantangan dan peluang yang di hadapi mengintegrasi nilai nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan modern di Indonesia penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak efektivitas implementasi tersebut dengan fokus pada peran lembaga pendidikan dukungan masyarakat dan adaptasi kebijakan di tingkat lokal implikasi temuan ini di harapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang peran pendidikan Islam dalam mengukuhkan indentitas keislaman di tengah dinamika keberagaman Indonesia
Abstract:Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya…
ya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, jurnal ini mengulas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada komplikasi hukum ekonomi syariah, Hasil Penelitian ini menunjukkan Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi, dan ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah dan merupakan konstruksi ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasarnya.Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat pada beberapa sumber, Fokus ilmu ekonomi mikro Islam adalah mempelajari pendekatan rekonstruktif yaitu mengikuti model argumentatif yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional, namun ketika mengkritik ketidaksesuaian hukum Islam maka model mikro ekonomi ada dalam ilmu ekonomi dan dapat diganti atau bahkan diubah seluruhnya.
Abstract:Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan…
n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Abstract:Introduction: WHO's global health sector strategy 2022–2030 on HIV goals to reduce HIV infections from 1.5 million by 2020 to 335,000 by 2030, and deaths from 680,000 in 2020 to below 240,000 by 2030. The Southeast Asia…
sia Regional Action Plan (RAP) for HIV (2017–2021) provides a clear vision of "zero new infections, zero HIV-related deaths, and zero discrimination" and a goal to "End the AIDS epidemic as a health threat by 2030". Methods: Qualitative research by understanding the phenomenon of what the research subjects experienced, In this study, the authors used a descriptive method, which aims to describe the facts of the Indonesian government's policy and the Thai government's policy in tackling HIV AIDS cases in each country. Results: People diagnosed with HIV should be offered and associated with antiretroviral treatment (ART) as soon as possible after diagnosis and monitored periodically using clinical and laboratory parameters, including tests to measure the virus in the blood (viral load). Indonesia's policies in dealing with HIV AIDS are: Government Policy, Treatment, treatment and support for PLHIV, Conducive Environment, Sustainability of Countermeasures. Meanwhile, Thailand's state policy is: Prevention, Treatment and treatment, Cooperation in countermeasures and creating a conducive environment for PLHIV. Conclusion: It is known that in principle, the prevention and treatment of HIV AIDS refers to the world health organization and is developed based on the needs of each local government by looking at several ethnicities, races and religions as strategies in accelerating their prevention
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara di indonesia dan untuk apa saja kendala yang dihadapi mahkamah…
i mahkamah konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara di indonesia. ini menggunakan penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara muncul akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sehingga diperlukan kejelasan mengenai pengertian sengketa, pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta mekanisme pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi.
Abstract:Perkembangan teknologi perbankaan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu…
ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kertu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yurudis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindunga preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun…
hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.
Abstract:Artikel ini meninjau perkembangan riset terkini di Indonesia terkait topik penelitian jurnal ini, mengevaluasi metodologi yang digunakan, dan merumuskan rekomendasi praktis.