Search Articles & Publications

Showing 1573 articles found for "Telah"

Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia

Chomaria, Eka, Rara Tiara Monica, Seldawati, Yesi Meiliza
Abstract: Pemusnahan atau penanganan unjuk rasa pidana penodaan agama pada masa perubahan ini dibedakan dengan dibentuknya suatu yayasan lain yang dinamakan Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik (KPK) berdasarkan Peraturan Nomor… 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemusnahan Pencemaran Nama Baik, karena merupakan lembaga pemerintah yang menangani perkara. demonstrasi kriminal pencemaran nama baik belum berjalan dengan baik dan nyata. Komisi Penghancuran Pencemaran Nama Baik, dengan segala kewenangan yang diberikan oleh peraturan, telah bekerja dan berhasil dalam mengungkap kasus-kasus penurunan nilai yang signifikan dalam organisasi-organisasi yang sejauh ini tidak dapat diakses oleh kepolisian. Namun dalam menjalankan tugasnya, Badan Pemusnahan Debasement menghadapi kendala, mengingat hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sosial masyarakat yang belum terlaksana dengan baik. Sejalan dengan hal ini, penting untuk mengembangkan nilai-nilai dan mentalitas yang menentang pencemaran nama baik di mata publik, sehingga penanganan demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat dapat dilakukan dan produktif. Oleh karena itu, KPK adalah yang berinisiatif, bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat; LSM, pers dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan pembangunan penanggulangan pencemaran nama baik dalam rangka pemberantasan debasement di Indonesia .

Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK

Kurniawan, Yahya Lutfi, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, Niluh Ketut Candra Kasih
Abstract: Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyebabkan polemik dan menghasilkan beberapa dissenting opinion dari hakim MK. Pendapat berbeda dari hakim MK ini memicu perdebatan mengenai proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Penelitian… enelitian ini melihat sisi berbeda dari proses persidangan tersebut yaitu analisa yuridis holistik mengenai dissenting opinion yang muncul dari proses persidangan. Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dissenting opinion yang muncul dari para hakim justru menegaskan pentingnya reformasi di Mahkamah Konstitusi baik secara kelembagaan dan juga dasar pembentukkan hukum yang jauh lebih positif dan terstruktur di masa depan.

Pengaruh Lingkungan Kerja Magang Terhadap Motivasi dan Kinerja Mahasiswa

Syafitri, Dea, Fadhila Ramadhani, Putri, Namira Sitanggang, Cansa, Naurah Maharani, Puspita, Yunita Siregar, Deasy
Abstract: Dalam dunia pendidikan, pengalaman magang telah menjadi komponen integral dalam membentuk mahasiswa menjadi individu yang siap terjun ke dunia kerja. Salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam konteks ini adalah lingkungan… ingkungan kerja magang, yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap motivasi dan kinerja mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis secara mendalam bagaimana faktor-faktor lingkungan kerja magang, seperti supervisi, kerjasama tim, dan fasilitas, dapat mempengaruhi tingkat motivasi dan kinerja mahasiswa. Penelitian ini menggunakan  pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau tinjauan pustaka. Sesuai hasil penelitian maka didapatkan hasil bahwa lingkungan kerja magang memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat motivasi mahasiswa. Faktor-faktor seperti dukungan tim, kesempatan pengembangan keterampilan, dan interaksi dengan mentor memainkan peran kunci dalam membentuk motivasi mahasiswa

Sistem Informasi Pelayanan Rekomendasi Usaha Pariwisata Di Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Situbondo

Zikrullah, Muhammad Ali Ridla
Abstract: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo proses pengolahan data surat rekomendasi usaha pariwisata telah banyak dilakukan, untuk membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan… engeluarkan surat tanda daftar usaha pariwisata, Dengan banyaknya minat masyarakat yang membuka usaha pariwisata di Kabupaten Situbondo, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo ingin sekali meningkatkan efektifitas & efisiensi kinerja secara maksimal dalam memproses pengolahan data rekomendasi pariwisata, karna proses yang berjalan saat ini masih terbilang konvensional dan penggunaan teknologi informasi masih belum di terapkan. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, interview, dan studi pustaka. Sedangkan metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah Unified Software Development Process (USDP). Tahap-tahap yang dilakukan dalam pengembangan sistem ini adalah. Tahapan perancangan digunakan untuk perancangan sistem yang diusulkan terdiri dari usecase, activity diagram, sequence diagram dan class diagram, rancangan input output, rancangan basis data dan rancangan menu aplikasi. Hasil penelitian dalam Sistem ini mempermudah masyarakat asli dan pendatang yang memerlukan informasi tentang cara membuat surat rekomendasi dan mendapatkan TDUP di Kabupaten Situbondo dan informasi syarat-syaratnya karena dapat diakses langsung melalui smartphone atau computer yang mereka miliki. Sistem ini dapat mempermudah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan DPMPTSP Kabupaten Situbondo khususnya bagian penerbitan rekomendasi pariwisata dan TDUP untuk mengontrol daerah yang pas dan tepat untuk jenis usaha yang di inginkan. menganalisis, serta mengambil keputusan dalam menindaklanjuti pengawaan yang terjadi di Kabupaten Situbondo. Dengan sistem ini waktu dalam pembuatan surat rekomendasi usaha pariwisata dan TDUP dapat diminimalisir dengan baik, sehingga tidak adanya lagi pemohon yang datang berkali kali untuk menunggu hasilnya

Aspek Hierarki Kebutuhan Tokoh Amanda Dalam Novel A Untuk Amanda Karya Annisa Ihsani

Shifa Atri Miftakhul Jannah, Sesa Aurellia Putri Panunggal, Eva Dwi Kurniawan
Abstract: Karya sastra merupakan hasil pengamatan sastrawan yang berdasarkan realitas kehidupan di masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya dan dari imajinasi sastrawan sendiri. karya sastra sendiri jika dikaitkan dengan psikologi… i dianggap penting untuk melakukan sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu menggunakan pendekatan psikologi humanistik dengan menggunakan teori Hierarki Kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Pendekatan ini menjelaskan tentang lima hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu secara bertahap. Data yang digunakan berasal dari karya sastra berbentuk novel. Karya sastra novel yang diambil untuk penelitian ini, yaitu novel karya Annisa Ihsani yang berjudul A untuk Amanda. Teknik atau metode pengumpulan datanya menggunakan pendekatan hermeneutika. Hasil dari penelitian ini adalah tokoh Amanda telah mencapai semua hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan dengan mengklasifikasikan setiap kebutuhan-kebutuhan tokoh Amanda. .Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengklasifikasikan atau mengidentifikasi bagaimana aspek hierarki kebutuhan yang dimiliki tokoh Amanda dalam novel A untuk Amanda dalam mencapai semua tingkatan pada hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan diri, dan yang terakhir aktualisasi diri.

Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi

Efendi, Edi, Rizky Novridoni, Widodo
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa dasar hukum dari penerapan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi, bagaimana efektivitas pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi dan faktor-faktor… aktor-faktor yang menghambat pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan hukum dan kemudian mengkonstuksikannya dalam rumusanrumusan masalah yang akan diteliti secara deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan putusan pengadilan dari pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dan dianalisa menggunakan Undang-undang dan Peraturan terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Analisis dengan membandingkan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundangundangan mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan bahan hukum sekunder yaitu Putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi belum efektif. Total kerugian negara dari 3 Putusan yang diteliti adalah sebesar Rp 27.737.325.000 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan total pengembalian kerugian negaranya hanya sebesar Rp 5.478.394.664 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). persentase dari efektivitas pengembalian kerugian negara dari ketiga studi kasus tersebut adalah 19,75 % hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dari laporan Kejaksaan RI Tahun 2016, total pembebanan uang pengganti. Rp 26.055.995.222 (dua puluh enam miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). jumlah uang pengganti yang telah selesai dibayarkan sebesar Rp 103.609.000 (seratus tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dari total 109 perkara tindak pidana korupsi yang dibebankan uang pengganti

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang: Sistematik Literatur Review

Nabila Azzahra, Aldri Frinaldi, Rembrandt
Abstract: Salah satu masalah lingkungan yang sering terjadi adalah mengenai pengelolaan sampah. pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia masih banyak yang tidak ramah lingkungan. Sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat,… Kota Padang menghasilkan timbunan sampah yang sangat banyak, hal ini dapat dilihat pada data timbunan sampah di Kota Padanf pada tahun 2021 yang diperoleh dari  data  SIPSN  (2021)  sekitar  233.385,96  ton/tahun. Kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini sangat memerlukan landasan hukum sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. pemerintah   telah menggunakan   wewenangnya   dalam memberikan   kepastian   hukum   serta   kejelasan   tanggung   jawab   dengan diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah  yang  tujuannya  untuk  mengurangi  masalah  sampah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode tinjauan sistematis (Systematic Literatur Review) dengan mendapatkan 11 artikel relevan untuk direview. Hasil dari penelitian tersebut  Pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah secara komprehensif, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam merancang kebijakan nasional, norma, dan prosedur terkait pengelolaan sampah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah dengan memisahkan jenis sampah, menghindari pembakaran, dan mengikuti peraturan terkait. Selain itu, pengelolaan sampah di Kota Padang melibatkan pengumpulan secara teratur, pengolahan seperti daur ulang dan pengomposan, serta upaya edukasi masyarakat. Regulasi dan pengawasan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan Instrumen Kebijakan Smart City (Studi Program Jogja Smart Service Di Kota Yogyakarta)

M. Edi Saputra, Agnes Chandra Kirana, Rama Danti, Firdausy Andika Wighuna, Puji Lestari, Baby Ana Retno Utami
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penyusunan instrumen kebijakan dalam meningkatkan layanan publik di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan efektivitas yang telah dicapai… dan juga menjelaskan masalah yang muncul dalam Program Jogja Smart Service (JSS) dalam konteks penyusunan kebijakan. Hal ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan instrumen kebijakan alternatif yang serupa. Dalam perspektif administrasi publik, sebuah program kebijakan dapat dilihat sebagai bagian dari manajemen keputusan dalam kebijakan publik, di mana sumber daya dan pelaku diorganisir dan dikoordinasikan. Ini memiliki konsekuensi tentang bagaimana proses formulasi instrumen saat pembuatan kebijakan. Dengan demikian, menjadi menarik untuk melihat bagaimana proses formulasi kebijakan dalam Program Jogja Smart Service (JSS). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, tahapan metode dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data terkait proses formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS), dalam bentuk wawancara dan dokumentasi peraturan serta kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan Program Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada berbagai tantangan, sehingga diperlukan instrumen gabungan, yaitu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung efektivitas program tersebut.

Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Klausula Arbitrase Perkara Kepailitan

Lailatul Fitriyah, Eva Fidiyati, Dinar Rizka Amelia Mustika, Putri Intan Marcela Abeng, Annisa Nur Hikmah, Yasmin Nurzahrah, Irawan Solahudin
Abstract: Dalam sebuah perkara kepailitan terdapat penyelesaian yang dapat ditempuh baik itu secara litigasi melalui Pengadilan Niaga maupun secara non-litigasi melalui Lembaga Arbitrer. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kompetensinya… petensinya untuk menyelesaikan perkara seputar kepailitan sehingga menimbulkan permasalahan apabila suatu perkara kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga sementara dalam perjanjiannya telah memuat klausul arbitrase. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana menangani perkara kepailitan dalam hal pengaturan niaga, mengetahui kedudukan dan wewenang Pengadilan Niaga serta mengkaji lebih dalam tentang kecakapan suatu klausula arbitrase. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dan didasarkan pada studi kepustakaan sementara metode pendekatannya melalui pola pikir deduktif. Hasil dari pembahasan yang diperoleh adalah: 1) kewenangan Pengadilan Niaga dalam urusan kepailitan diatur dalam Pasal 3 UU No.27 Tahun 2004 tentang Kepailitan; 2) kecapakan yang dimiliki klausula arbitrase akan menyingkirkan kewenangan Pengadilan Niaga apabila di dalam suatu perjanjian sudah termuat klausul arbitrase yang disepakati para pihak; 3) kedudukan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan jika dihadapkan dengan klausula arbitrase sangat ditentukan oleh proses pengajuan perkara tersebut.

Hubungan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Matematika Di Tingkat SMA: Tinjuan Literatur

Mulyaningtyas, Fena
Abstract: Pendidikan karakter telah menjadi fokus utama dalam pendidikan modern untuk membentuk individu yang lebih baik secara moral dan etika. Pembelajaran matematika di tingkat SMA juga memiliki peran penting dalam mengembangkan… n karakter siswa. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menggali hubungan antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pendekatan metode literatur review digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian, artikel, dan sumber-sumber terkait yang membahas korelasi antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika. Beberapa konsep karakter yang relevan dalam konteks ini antara lain adalah integritas, kejujuran, kerja keras, kerjasama, keteladanan, dan tanggung jawab. Temuan literatur menunjukkan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di SMA memiliki dampak yang signifikan. Pembelajaran matematika yang berfokus pada karakter memberikan peluang bagi siswa untuk mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang positif. Misalnya, penggunaan studi kasus dalam matematika dapat mempromosikan kerja sama antar siswa, sementara menekankan pentingnya kejujuran dalam menyelesaikan masalah matematika dapat membentuk integritas. Selain itu, guru memegang peran kunci dalam memfasilitasi pengembangan karakter siswa melalui pembelajaran matematika. Strategi pengajaran yang memperhatikan aspek karakter akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Kesimpulannya, terdapat hubungan erat antara pendidikan karakter dan pembelajaran matematika di tingkat SMA. Integrasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran matematika dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, menghasilkan individu yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki moralitas yang kuat. Diperlukan lebih banyak penelitian dan implementasi yang mendalam untuk memperkuat hubungan ini guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan