Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Good governance merupakan praktik…
raktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Teori good governance yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada definisi United Nations Development Program (UNDP) yang mengemukakan sembilan dimensi prinsip good governance. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesembilan dimensi prinsip good governance yang meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, serta visi strategi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Partisipasi masyarakat, penerapan aturan hukum, transparansi dalam informasi, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, berorientasi pada konsensus, keadilan dalam memberikan layanan, efisiensi dan efektivitas pelayanan, akuntabilitas dalam tindakan, serta visi strategi yang jelas merupakan aspek-aspek yang telah diperhatikan dalam pelayanan tersebut. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya terus meningkatkan dan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik guna memastikan pelayanan yang berkualitas, transparan, efisien, dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam konteks pelayanan publik di institusi pemerintahan.
Abstract:Runtuhnya Orde Baru di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk pembatasan kebebasan masyarakat dan kebijakan otoriter yang mempengaruhi kehidupan politik. Demontrasi besar-besaran oleh mahasiswa pada tahun itu…
tu menggoyahkan pemerintahan otoriter, membuka jalan bagi demokrasi. Azra, seorang intelektual Muslim, memperhatikan fenomena ini dan munculnya wacana civil society di Indonesia. Dia menekankan pentingnya reformasi konstitusional, institusi, dan budaya politik untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Azra juga menyoroti peran masyarakat madani dalam memerangi korupsi, menekankan perlunya good governance. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan didasari oleh kajian literatur terdahulu seperti buku, artikel, berita serta referensi berupa karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat madani di Indonesia telah diidentifikaksi sebagai faktor penting dalam mencegah korupsi yang merajalela. Konsep ini mengupayakan untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berkeadaban, serta berperan sebagai kohesi sosial dalam kepemimpinan. Dengan mengkampanyekan anti korupsi, masyarakat madani bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kepemimpinannya
Abstract:Pemerintahan kecamatan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang amanahnya tidak hanya menjalankan pemerintahan saja tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Pemerintah…
Pemerintah sebagai pelayan masyarakat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Pilihan strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah dengan memberikan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tempurejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, lebih fokus pada interpretasi dan pemahaman konteks serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Tempurejo masih perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterlambatan staff, pemadaman listrik, atau jaringan tidak stabil. Namun selain itu, ada beberapa faktor tambahan lain seperti kelengkapan sarana dan prasarana, kapasitas staff, dan keramahan petugas pelayanan yang menjadikannya nilai plus.
Abstract:Pengelolaan sampah menjadi aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan suatu kota. Penelitian ini mengevaluasi peran Pemerintah Kota Jambi dalam mengelola sampah dengan fokus pada penerapan Good Environmental Governance…
e (GEG). GEG mencakup transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan lingkungan. Terdapat juga korelasi dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah Kota Jambi memiliki peran penting dalam mengeluarkan kebijakan pengelolaan sampah, memastikan prinsip GEG terpenuhi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan hukum doktrinal/normatif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengelolaan sampah dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan efisiensi sumber daya. GEG diaplikasikan sebagai landasan utama pengelolaan sampah, memandu transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan dasar hukum yang kuat. Pentingnya implementasi Perda Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 dalam mencapai Good Environmental Governance disoroti, meskipun perlu peningkatan dalam pelaksanaannya. Kebijakan pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan sampah menunjukkan komitmen terhadap prinsip Good Governance dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya seperti kerjasama dengan bank sampah dan regulasi di setiap kecamatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip GEG diharapkan mendukung upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Pegadaian Syariah telah menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan standar bisnis dan pedoman perilaku yang harus ditaati dalam aktivitas sehari-hari. Kode Etik memberikan pedoman mengenai…
ngenai apa yang diharapkan dari insan Pegadaian dalam hubungannya dengan pemegang saham, karyawan lain, pemasok/mitra, pemerintah, dan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti menganalisis suatu konsep dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penerapan Kode Etik adalah untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas lain atas nama perusahaan. Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya. Salah satu prinsip GCG adalah menghindari praktik gratifikasi. Secara umum dalam kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal yang menjalin kerjasama yang serasi, serasi, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya menumbuhkan martabat, kebanggaan, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan sebagai proses pembelajaran bagi karyawan perusahaan.
Abstract:This study aims to analyze the influence of the determinants of disclosure sustainability reporting. The determinants of sustainability reporting classified are financial performance and corporate governance. Financial performance…
erformance includes company size, profitability, leverage and liquidity. Corporate governance includes the board of directors and audit committee. The data used in this study is secondary data in the form of sustainability report data, annual report and financial statements companies registered on Asia Sustainability reporting Rating (ASRRAT) in 2018-2021 by purposive sampling methods. This study uses a quantitative approach to the method of analysis using multiple linear regression tests.
Abstract:Program magang merupakan kebijakan yang membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia kerja. Salah satu implementasinya adalah kegiatan magang di instansi pemerintahan. Penelitian ini disusun…
un berdasarkan kegiatan magang yang dilakukan oleh mahasiswa selama empat bulan di Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Melalui keterlibatan langsung dalam pelaksanaan rapat paripurna, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman administratif, tetapi juga mengembangkan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mendukung layanan administrasi dan publikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kompetensi mahasiswa magang melalui kontribusi dalam Tata Kelola Persidangan dan Komunikasi Publik pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi observasi langsung, keterlibatan aktif dalam tugas, dan komunikasi informal dengan pegawai. Narasumber penelitian ini terdiri dari staf Sub Bagian Persidangan serta staf Humas Protokol DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sidang paripurna. Keabsahan data diperoleh melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa magang berkontribusi aktif dalam mendukung administrasi persidangan, penyusunan notulen hasil rapat dan risalah rapat, pengelolaan dokumentasi kegiatan, serta koordinasi teknis pelaksanaan rapat paripurna. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara Sub Bagian Persidangan dan Humas Protokol pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan rapat paripurna.
The internship program is a policy that provides opportunities for students to gain hands-on experience in the workplace. One implementation is internships in government agencies. This research was compiled based on internship activities carried out by students for four months in the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. Through direct involvement in the implementation of plenary sessions, students not only gain administrative experience, but also develop professional competencies that are relevant to the needs of the world of work, as well as support administrative and publication services. This study aims to analyze the development of student intern competencies through contributions to Trial Governance and Public Communication at plenary sessions of the Central Sulawesi Provincial Representative Council. The methods used in this activity include direct observation, active involvement in tasks, and informal communication with employees. The sources for this research consisted of staff from the Trial Sub-Section and Public Relations and Protocol staff of the Central Sulawesi Provincial Representative Council who were directly involved in the implementation of the plenary session. Data validity was obtained through source triangulation techniques by comparing the results of interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the interns actively contributed in supporting the administration of the trial, preparing meeting minutes and minutes of meetings, managing activity documentation, and technical coordination of the implementation of plenary meetings. In addition, this study shows that the synergy between the Sub-Section of Trials and Protocol Public Relations at the plenary session of the Central Sulawesi Provincial Representative Council is an important factor in supporting the effectiveness of the implementation of plenary sessions.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Abstract:PT PHR perlu membangun dan melakukan sosialisasi strategi komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder. Namun salah satu tantangan yang dihadapi BUMN, termasuk PT PHR, dalam penerapan GCG adalah kurangnya pemahaman…
dan kesadaran tentang pentingnya GCG oleh semua elemen perusahaan. Hal ini bisa berakibat pada penyerapan yang rendah dan implementasi GCG yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi dalam sosialisasi GCG pada BUMN, dengan menggunakan studi kasus PT Pertamina Hulu Rokan. Melalui analisa komunikasi, penelitian ini berharap dapat menemukan strategi optimis dalam sosialisasi GCG yang efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas BUMN. Sehingga jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif analisis sederhana yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi dalam sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) di PT Pertamina Hulu Rokan telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya skor transparansi informasi, pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku, serta implementasi CSR yang memiliki kontribusi signifikan dalam peningkatan reputasi dan kredibilitas perusahaan. Perusahaan juga menunjukkan komitmen dalam memberikan perlakuan adil kepada semua stakeholder. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat membantu memperkaya diskusi akademis tentang bagaimana menerapkan dan mensosialisasikan GCG dalam konteks budaya dan ekonomi tertentu.