Abstract:Pembentukan perda tidak hanya semerta-merta dibuat, pembentukan perda tersebut harus berdasarkan dua hal yang pertama : peraturan daerah di bentuk karena memang dibutuhkan oleh masyarakat, Kedua : perda yang dibentuk dapat…
at meningkatkan kesejaahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam perda tersebut. Dukungan telah diberikan dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode pengabdian dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, dilakukan observasi, wawancara, sosialisasi kepad masyarakat yang terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi secara deskriptif, dengan menggambarkan data secara objektif dan terperinci. Dapat kita lihat bahwa masih banyak sekali pondok pesantren baru yang berdiri tanpa mengetahui syarat dan aturan perijinan sehingga akan mempersulit pemerintah dalah hal pemberian bantuan. Maka dari itu, solusi dari permasalahan yang ada tersebut adalah terbentuknya raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren yang akan membantu mengembangkan fasilitas pendidikan khusus nya pondok pesantren.
Abstract:This study investigates how cognitive processes in a flipped classroom setting influence self-regulated learning (SRL). Active student participationand self-directed learning are prioritized in this approach. 13 pertinent…
t papers on flipped classrooms, SRL, and related topics were looked into for theliterature review. The results demonstrated the value of SRL in enhancing students' capacity for autonomous learning and academic success.Collaborative and active learning are further encouraged in the flipped classroom setting. The conclusion for education is that in order to enhancestudent learning outcomes, it is critical to include SRL principles into teaching procedures. Offering students individualized support and unambiguousdirection as they get ready for flipped classroom activities are examples of useful recommendations. Through this research, the function of SRL inflipped classrooms is better understood, and ideas for developing instructional strategies based on SRL principles are gained.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur perjalanan dinas berdasarkan peraturan menteri keuangan(PMK) no. 113/PMK.05/2012 di badan pengawas pemilihan umum(Bawaslu) jember. Penelitian ini dilakukan…
untuk memahami sejauh mana kepatuhan bawaslu jember terhadap ketentuan PMK 113 dalam pengelolaan perjalanan dinas,serta untuk mengidentifikas potensi perbaikan dalam system dan prosedur yang ada. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi dokumentasi,observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait di bawaslu jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bawaslu telah menerapkan sebagian besar ketentuan PMK 113, masih terdapat beberapa area diamana kepatuhan dapat di tingkatkan,terutama dalam hal pemantauan dan evaluasi pengeluaran perjalanan dinas. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perbaikan atau penyesuaian dalam system dan prosedur perjalanan dinas bawaslu jember untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan pengelolaan anggaran yang efisien.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip murabahah pada BMT NU cabang Balung, serta untuk mengetahui jalur penyelesaian yang ditempuh apabila anggota BMT melakukan…
an suatu wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis untuk meneliti peraturan mengenai pelaksanaan murabahah dan empiris untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan, melainkan sebagai perilaku dalam masyarakat.
Abstract:Penelitian pengabdian masyarakat ini yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang daerah yang dimaksud dengan kas daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan…
rtujuan mewadahi seluruh pendapatan daerah dan untuk membiayai seluruh belanja daerah. Pemerintah daerah memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya menjadi alat yang paling penting dalam pembangunan daerah yang didapat dari pembiayaan pembangunan daerah yang dimasukkan pada laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menggambarkan perbandingkan antara anggaran dengan realisasinya apakah pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan dalam satu periode laporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat atau daerah kabupaten banyuwangi. Dalam metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah Community Based Research yang merupakan gagasan riset berbasis komunitas yang dapat melibatkan antara bendahara umum daerah dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten banyuwangi.
Abstract:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah. Retribusi sampah ini diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi…
ibusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, serta pengambilan data primer dan sekunder. Target pengabdian yang dilakukan adalah untuk biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Abstract:Terjadi kekurangan pupuk untuk lahan pertanian di beberapa daerah, termasuk di Desa Sannenrejo, Kecamatan Temprejo, Kabupaten Jember. Hal ini tidak hanya mempersulit perolehan pupuk, namun juga membahayakan ketahanan pangan.…
angan. Artikel ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pupuk yang beredar secara luas, upaya mencapai perlindungan tersebut, penyebab kelangkaan pupuk, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan.
Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi, pentingnya perlindungan pupuk pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, mewujudkan hak masyarakat atas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga lingkungan. Upaya perlindungan aliran pupuk bersifat preventif dan represif. Meski telah dilindungi, kekurangan pupuk masih terjadi. Ada beberapa alasan untuk hal ini. peraturan perlindungan pupuk, meningkatnya kebutuhan pupuk untuk keperluan lain, dan rendahnya pendapatan petani. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini: Penyuluhan dan dukungan kepada petani, penggunaan pupuk bersubsidi lebih efisien.
Abstract:Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan bahwa Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang…
ng biasanya diterapkan oleh Pemerintah adalah suatu proses pendaftaran tanah secara massal dan pertama kali, mencakup seluruh tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan atau setara, bertujuan untuk memberi jaminan ksepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah secara adil dan merata. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengilustrasikan kejadian aktual yang terjadi di lapang, berlandaskan teori Merilee S Grindle yang menyatakan bahwa isi dan konteks kebijakan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait PTSL. Meskipun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam hal kuantitas sumber daya manusia, implementasi PTSL berlangsung dengan baik, dengan beban kerja yang tinggi bagi pelaksana di lapangan
Abstract:Kredit usaha rakyat (KUR) Mikro merupakan suatu pembiayaan kredit yang diinisiasi oleh pemerintah bekerja sama dengan BSI. Bank Menawarkan pembiayaan KUR dengan platfond yang bervariasi. Proses pengajuan dana KUR melibatkan…
kan persyaratkan ketat dan verifikasi yang melibatkan analisis terhadap karakter, kapasitas, modal, kondisi keuangan, agunan, dan hambatan dalam usaha. Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur riview.