Abstract:Kegiatan Seminar Pengembangan Diri di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar bertujuan untuk membantu Klien mengenali potensi diri serta meningkatkan pemahaman tentang pengembangan diri, bakat, dan minat Klien guna mendukung…
ung keberhasilan reintegrasi sosial. Metode yang digunakan adalah seminar dengan pendekatan psikoedukasi dan melibatkan 56 Klien Pemasyarakatan sebagai partisipan. Seminar ini dilaksanakan pada 19 November 2024 di Aula Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan mencakup beberapa kegiatan, seperti penyampaian materi oleh ahli pengembangan diri serta pengisian instrumen Strength Typology-30. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Klien mendapatkan wawasan baru mengenai kekuatan dan kelemahan diri, serta cara memanfaatkan potensi pribadi. Dengan pengetahuan yang diperoleh, Klien diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bertanggungjawab setelah kembali ke masyarakat. Seminar ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan teknik manajemen risiko dalam upaya menekan risiko kredit dan meningkatkan likuiditas di sektor perbankan Indonesia. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan…
pulkan data dari 130 profesional perbankan melalui survei terstruktur yang mengadopsi skala Likert dari 1 hingga 5. Hipotesis diuji melalui penerapan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS 3)
Menurut penelitian, mempraktikkan teknik manajemen risiko yang efisien secara signifikan menurunkan risiko kredit sekaligus meningkatkan likuiditas. emuan penelitian ini menekankan pentingnya memiliki kerangka manajemen risiko yang solid, Mengingat perannya yang penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan meningkatkan kinerja sektor perbankan di Indonesia. Kesimpulan dari studi ini memberikan manfaat strategis bagi lembaga perbankan dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan prosedur manajemen risiko dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi
Abstract:Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh psikoedukasi terhadap peningkatan regulasi diri dan penyesuaian diri pada polisi baru di SAMAPTA Polisi Daerah Sulawesi Selatan (POLDA SULSEL). Psikoedukasi dirancang agar individu…
idu memahami konsep regulasi diri dan penyesuaian diri, termasuk aspek-aspek, peningkatan strategi, serta mengenali kekuatan dan kelemahan mereka.Sebanyak 30 subjek berpartisipasi dalam penelitian ini, di mana mereka mengikuti pre-test dan post-test. Data dianalisis menggunakan uji t sampel berpasangan setelah sebelumnya diuji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Hasil uji menunjukkan bahwa data pre-test (p=0,011) dan post-test (p=0,141) berdistribusi normal. Analisis statistik menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada rata-rata skor pre-test (M=6,60, SD=1,545) hingga post-test (M=8,73, SD=1,413) dengan nilai signifikan (p=0,004).Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa psikoedukasi efektif dalam meningkatkan regulasi diri dan penyesuaian diri, yang selanjutnya dapat mendukung kinerja optimal serta keseimbangan individu dalam menghadapi tuntutan pekerjaan dan lingkungan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pemanfaatan media sosial sebagai alat pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Dengan metode studi pustaka yang menganalisis artikel, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial mampu meningkatkan…
ningkatkan kolaborasi, partisipasi aktif, pembelajaran mandiri, serta keterampilan komunikasi. Meskipun demikian, durasi penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak negatif terhadap prestasi belajar. Media sosial juga memungkinkan pembelajaran berbasis proyek dan interaksi lintas budaya. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penggunaan media sosial secara terstruktur dan bijaksana dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Artikel ini memberikan wawasan baru bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi.
Abstract:Pencemaran air di Indonesia merupakan isu lingkungan yang mendesak, dengan lebih dari 80% sungai tercemar, terutama akibat limbah domestik dan industri. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No.…
82 Tahun 2001, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan utama dalam mengatasi masalah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran air. Hasil menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang baik, implementasinya masih terhambat oleh korupsi, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan penegakan hukum yang lebih ketat, kolaborasi antar lembaga, serta program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas air.
Abstract:Pemanfaatan lahan pekarangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga di Dusun Cangaan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, merupakan alternatif yang dapat memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat…
kat setempat. Banyaknya lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan secara optimal menunjukkan potensi besar yang belum tereksplorasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat Dusun Cangaan mengenai teknik pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan tanaman. Kegiatan ini mencakup sosialisasi, penyuluhan mengenai pemanfaatan media tanam, pembibitan, pemupukan organik, dan teknik budi daya yang baik. Hasil dari pelaksanaan program menunjukkan adanya perubahan positif dalam pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan, yang diikuti dengan peningkatan partisipasi mereka dalam kegiatan pertanian rumah tangga. Dengan demikian, pemanfaatan lahan pekarangan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga serta memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat setempat.
Abstract:Wilayah pesisir Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sedang dihadapkan pada masalah lingkungan yang besar karena dampak perubahan iklim dan urbanisasi. Masalah utama di daerah ini meliputi turunnya permukaan tanah, banjir…
ir rob, rusaknya ekosistem mangrove, dan sanitasi yang buruk di permukiman kumuh. Penelitian ini bermaksud
menganalisis kelemahan lingkungan di daerah pesisir Penjaringan, menilai strategi adaptasi yang sudah digunakan,
dan menetapkan rencana manajemen adaptif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Ini melibatkan analisis dokumen kebijakan, jurnal
ilmiah, dan laporan teknis yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan untuk menemukan faktor-faktor
rentan dan tekanan dari aktivitas manusia di daerah pantai. Penelitian menemukan bahwa usaha adaptasi saat ini masih
mengalami hambatan dalam hal keterlibatan masyarakat dan dukungan kebijakan, seperti pembangunan tanggul,
rehabilitasi mangrove, dan program perbaikan permukiman kumuh. Model manajemen adaptif yang direkomendasikan
mencakup pembangunan infrastruktur adaptif, pelestarian hutan mangrove oleh masyarakat, pemberdayaan ekonomi
lokal, dan sistem pemantauan serta evaluasi yang melibatkan partisipasi semua pihak.
Abstract:Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi memiliki peran yang sangat krusial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Proses pengangkatan hakim konstitusi sebagai anggota lembaga ini pun diatur secara ketat dalam…
lam undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin independensi, integritas, dan profesionalisme hakim konstitusi.Dalam praktiknya, proses pengangkatan hakim konstitusi seringkali menjadi sorotan publik. Keputusan ini menuai berbagai kritik, salah satunya terkait dengan dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Cacat formil ini diindikasikan dari adanya ketidaktransparanan dan kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi keputusan tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana Keputusan Presiden tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan apa saja implikasi hukum dari adanya dugaan cacat formil dalam proses pembentukannya. Penelitian ini memiliki kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara, khususnya mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau tantangan dalam pelaksanaan prosedur tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pembentukan keputusan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. dengan demikian maka suatu peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Berlakunya asas ini mencerminkan adanya hubungan antara superordinasi dan subordinasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Artinya, substansi dalam Ketetapan Presiden tersebut bersifat khusus konkrit, individual, dan final seperti pengangkatan hakim konstitusi. Apabila terjadi pelanggaran pada asas tersebut maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan Majelis Hakim pun menyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan amar putusan diterima sehingga dengan ini Majelis Hakim memutus untuk menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87/Tahun 2013 tertanggal 22 Juli 2013. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan yang telah penulis tuangkan dalam paragraf-paragraf sebelumnya dapat dicermati bahwa hubungan antara Keputusan Presiden No. 87/2013 dapat dinilai bertentangan terhadap UU No. 8/2011 karena tidak sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferiori.
Abstract:Kawasan pesisir dan kelautan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, tetapi sering kali masyarakat yang tinggal di daerah ini menghadapi kemiskinan yang kronis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab…
b kemiskinan di wilayah pesisir serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi literatur yang mencakup berbagai sumber akademik dan laporan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan di kawasan pesisir disebabkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk degradasi ekosistem, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta dampak perubahan iklim. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang inklusif dan partisipatif untuk mengatasi masalah kemiskinan di kawasan pesisir, dengan fokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
Abstract:Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki wilayah pesisir yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Namun, berbagai ancaman seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim telah…
menyebabkan degradasi lingkungan pesisir. Pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat lokal menjadi solusi efektif, didukung oleh kearifan lokal. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang merupakan serangkaian aktivitas yang berfokus pada metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia melibatkan berbagai aspek penting. Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun juga menghadapi berbagai ancaman keberlanjutan. Masyarakat lokal pesisir, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dan sistem pengetahuan tradisional, memegang peran penting dalam pengelolaan wilayah ini. Pengelolaan berbasis masyarakat lokal telah terbukti efektif melalui berbagai praktik kearifan lokal seperti Panglima Laot di Aceh, Sasi di Maluku, dan Awig-awig di Bali dan NTB. Sistem ini didukung oleh kerangka hukum yang kuat, termasuk UU No. 27 Tahun 2007 yang telah diperbarui menjadi UU No. 1 Tahun 2014, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi kebijakan diperkuat melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendekatan pengelolaan terpadu yang mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan, dengan melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan.