Abstract:Salah satu cara melaksanakan bauran pemasaran yang mendukung promosi produk adalah dengan memanfaatkan 7P yang mencakup produk, harga, promosi, serta bukti fisik yang kesemuanya berkaitan dengan pemasaran. Ketujuh variabel…
el tersebut merupakan suatu campuran yang mempunyai pengaruh yang sama dan merupakan satu kesatuan yang menunjang usaha dan pencapaian keberhasilannya. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang sukses dan memanfaatkan peluang pasar, perusahaan dapat meningkatkan atau mempertahankan posisinya. Penelitian ini memiliki tujuan yakni guna mengetahui bauran pemasaran yang digunakan Vicco Kopi dan Kakao Jember. Metodologi penelitian yang dipakai ialah penelitian deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan karyawan serta pelanggan Vicco Kopi dan Kakao Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bauran pemasaran yang digunakan Vicco Kopi dan Kakao Jember untuk memaksimalkan penjualan biasanya dilakukan melalui penerapan produk, harga, promosi, lokasi, proses dan orang. Selain itu, bukti fisik digunakan guna memaksimalkan penjualan. Penerapan bauran pemasaran yang dilakukan oleh Vicco Kopi dan Kakao Jember bersama dengan strategi 7P sangatlah bermanfaat.
Abstract:Hukuman mati adalah merupakan suatu vonis ataupun sanksi yang paling terberat yang masih diberlakukan di negara Indonesia. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mentelaah dan mendalami terkait sanksi pidana…
a mati yang jika dihubungkan kepada hak asasi manusia serta hukum pidana yang ada di Indonesia. Kemudian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Adapun hasil penelitian akan menjelaskan bagaimana hubungan antara pidana mati dengan hak asasi manusia dan juga peradilan atau hukum pidana Indonesia. Hukuman mati yang berlaku di Indonesia memiliki tujuan agar memberikan penyesalan kepada pelaku-pelaku tindak pidana sehingga tidak ada yang melakukan pebuatan kejahatan lagi. Hukuman mati merupakan suatu sanksi atau vonis yang sudah dari dulu diterapkan bahkan sampai sekarang masih saja hakim menjatuhkan vonis mati terhadap pelaku tindak kejahatan. Secara umum, hukuman mati memliki tujuan untuk penyesalan sehingga tidak ada yang melakukan tindak pidana kejahatan yang berat dan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat.
Abstract:Risiko kredit merupakan risiko utama yang dihadapi perbankan karena berkaitan dengan bisnis utama perbankan. Dimana kredit bermasalah/ non-performing financing dipakai sebagai proxy dari risiko kredit. Seperti industri perbankan…
erbankan lainnya, dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah juga tidak terlepas dari non performing financing atau pembiayaan bermasalah. Risiko kredit pada perbankan syariah patut untuk dikaji lebih lanjut karena perbankan syariah dinilai lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji risiko kredit pada Perbankan Syariah di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji risiko kredit dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menggunakan sampel bank syariah di Indonesia, selama periode 2015-2020 dan kami menerapkan teknik data panel. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh hipotesis bahwa bank-specific dan macroeconomic memengaruhi risiko kredit. Hasil penelitian kami menyatakan bahwa kredit bermasalah pada segmen UMKM di Bank Syariah dipengaruhi oleh faktor spesifik bank. Penelitian kami belum menemukan pengaruh variabel makroekonomi terhadap non-performing financing pada penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Syariah.
Abstract:Cabai merupakan salah satu komoditi tanaman yang paling dominan dan banyak dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia, Sumatera dikenal sebagai penghasil cabai bermutu tinggi dengan sesuaian lahan kebun cabai cabai mempengaruhi…
hasil cabai rawit itu sendiri, karena produksi tanaman merupakan fungsi dari faktor-faktor internal (sifat genetis tanaman) dan eksternal seperti manajemen pengelolaan tanaman, sifat tanah dan iklim. Oleh karena itu, variasi kesuburan tanah antar lokasi penanaman Cabai Rawit berpengaruh nyata terhadap hasil tanaman. Semakin sesuai lahan yang digunakan terhadap syarat tumbuh Cabai Rawit, maka pengelolaan yang dilakukan semakin mudah dan menghasilkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan lahan yang tingkat kesesuaiannya lebih rendah. Evaluasi kesesuaian lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Hasil dari evaluasi kesesuaian lahan bermanfaat untuk perencanaan penggunaan lahan yang rasional. Dengan demikian jika lahan sesuai untuk tanaman Cabai Rawit, maka lahan dapat digunakan secara optimal dan lestari.
Abstract:Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya . Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan…
emanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan illegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah “artisanal gold mining” beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Abstract:Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Salah satu bencana yang sering kali terjadi di Indonesia khususnya wilayah Kota Padang adalah banjir. Bencana banjir adalah peristiwa atau rangkaian meluapnya…
nya air sungai yang disebabkan oleh faktor alamiah akibat rusaknya buffer zone pada kawasan upper DAS (daerah aliran sungai). Data curah hujan di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021 yaitu 2.756,4 menjadi 4.124,2. Hal ini menunjukkan semakin tingginya potensi bencana banjir di wilayah Kota Padang akibat curah hujan yang tinggi. Kajian ini menggunakan metode studi literatur dari penelitian yang relevan mengenai bencana banjir. Berdasarkan potensi bahaya banjir kelas tinggi, Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan yang terluas tingkat bahaya banjirnya yakni 4 546 ha, selanjutnya berdasarkan tingkat bahaya banjir sedang Kacamatan Kuranji merupakan kecamatan yang terluas masuk dalam kategori tingkat bahaya banjir sedang, sedangkan Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Padang Barat. Sedangkan wilayah dengan tingkat bahaya banjir rendah atau bebas banjir di Kota Padang paling luas juga terdapat pada Kecamatan Koto Tangah. Mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah Kota Padang adalah identifikasi dan pemetaan zona rawan banjir, sosialisasi mitigasi dan edukasi bencana banjir, mengajak peran serta masyarakat untuk mencegah dan mengatasi banjir, menegakkan aturan tentang pembuangan sampah.
Abstract:Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. WHO melaporkan 1.184.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 dengan (Case Fatality Rate/CFR 4,6%)…
dan CFR di Indonesia berkisar 6,1%. Gugus Tugas Kabupaten Batu Bara menyatakan total jumlah kematian adalah 112 kasus (CFR 5.85%) pada Oktober 2021. Protokol kesehatan merupakan hal penting dalam pencegahan penularan Covid-19, hanya saja masyarakat beranggapan bahwa ciri ciri orang yang terkena Covid-19 adalah orang yang sudah tidak dapat beraktivitas lagi dan hanya bisa dirawat di rumah sakit, sehingga banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh intervensi promosi kesehatan ceramah dengan media banner terhadap pengetahuan dan sikap tentang pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid -19 di Dusun II Desa Mangkai Baru Kabupaten Batubara. Quasy Eksperimental dengan desain One Group Pretest Posttest. dengan jumlah sampel sebanyak 89 orang, uji analisis data menggunakan Wilcoxon. penelitian didapatkan bahwa ada pengaruh promosi kesehatan ceramah dengan media banner terhadap pengetahuan dan sikap dengan nilai Asymp.Sig 0,000 dan Z -7.783 untuk pengetahuan dan Asymp.Sig 0,000 dan Z -7.321. Disarankan kepada responden untuk patuh dalam menjalani pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 agar kasus semakin menurun dan Indonesia segera pulih dari virus yang mematikan.
Abstract:Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan…
makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Transformasi digital global telah mendorong peningkatan signifikan transaksi lintas batas (cross border digital transaction), yang pada akhirnya menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi pajak yang adaptif dan efektif.…
. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2025 merupakan respon strategis pemerintah Indonesia untuk mengatur pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara, sekaligus menjaga kepastian hukum serta meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai implikasi regulasi tersebut terhadap pelaku usaha Indonesia, baik domestik maupun asing, dengan fokus pada aspek implementasi teknis, kesesuaian dengan amanat konstitusi Pasal 23A UUD 1945, potensi sengketa perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan tanggung jawab kontraktual. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Perpres 68 Tahun 2025 berpotensi memperkuat level playing field dan meningkatkan daya saing usaha domestik, tantangan serius masih muncul terkait keterbatasan akses data transaksi, kepatuhan pelaku usaha asing, serta potensi disharmoni dengan prinsip perdagangan internasional seperti Most Favoured Nation (MFN) dan National Treatment. Dari perspektif konstitusional, regulasi ini memerlukan landasan yang lebih kokoh agar tidak dipandang sebagai ultra vires terhadap Pasal 23A UUD 1945. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi regulasi tersebut bergantung pada integrasi sistem lintas yurisdiksi, penyederhanaan beban administrasi, serta penguatan kerja sama internasional. Dengan demikian, Perpres 68 Tahun 2025 dapat menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perpajakan digital yang adil, transparan, dan berdaya saing di tengah kompetisi ekonomi global.