Abstract:Money politics, referred to as "the mother of corruption," is a major and frequent problem in Indonesia’s direct leadership succession processes. Voter choice is not merely a procedure; the electoral process is an important…
rtant instrument to correct, assess, evaluate, and improve the administration of government. If vote-buying is allowed to continue, its impact can be significant and even harm the state or regions. Candidates who win through vote-buying have the potential to maintain power in an unhealthy manner.
This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Tanimbar Islands Regency in efforts to prevent vote-buying during the 2024 Regional Head Election. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. Findings indicate that Bawaslu implemented various preventive strategies, such as public outreach, vulnerability mapping, and anti–vote-buying patrols. However, several constraints were identified, including limited human resources, difficult and remote geographic conditions, and a local political culture that remains tolerant of vote-buying transactions. This study recommends increasing community participation, utilizing technology in oversight activities, and strengthening cross-institutional collaboration to make efforts to prevent vote-buying more effective.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi integrasi spiritualitas Hendricus Leven ke dalam dimensi-dimensi kehidupan modern sebagai upaya mengatasi krisis makna dan dikotomi eksistensial di abad ke-21. Di tengah disrupsi teknologi dan…
an materialisme yang memicu kekosongan batin poverty of spirit, pemikiran Leven menawarkan paradigma spiritualitas yang inklusif dan holistik. Masalah utama yang diangkat adalah adanya pemisahan tajam antara ritus keagamaan dengan perilaku sosial dan praktis dalam masyarakat kontemporer. Tujuan penelitian ini adalah untuk merekonstruksi konstruksi pemikiran Leven serta menganalisis integrasinya dalam dimensi intrapersonal, interpersonal, ekologis, dan transedental guna menciptakan keseimbangan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur library research. Analisis dilakukan melalui teknik analisis konten terhadap karya-karya mengenai Hendricus Leven serta sintesis teoritis dengan literatur spiritualitas kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas Leven merupakan sebuah “cara berada” way of being yang menjembatani jurang antara hal sakral dan profan. Secara intrapersonal, Leven menekankan pentingnya keheningan produktif untuk integritas diri. Dalam dimensi interpersonal, ia mewujudkan solidaritas dan belaras sebagai bentuk ibadah nyata. Pada dimensi ekologis, pemikirannya memandang alam sebagai ruang sakral yang haris dijaga, sementara secara transedental, ia menekankan kehadiran Tuhan dalam tugas keseharian yang sederhana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi spiritualitas Leven memberikan peta jalan bagi manusia modern untuk mencapai keutuhan eksistensial. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya transformasi gaya hidup yang lebih sadar dan bertanggung jawab, di mana pelayanan kepada sesama dan alam menjadi manifestasi iman yang hidup. Nilai-nilai ini direkomendasikan untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan karakter demi terciptanya masyarakat yang labih humanis dan spiritual.
Abstract:This research explores the themes of poverty and social discrimination in John Steinbeck's work entitled 'The Grapes of Wrath' through the perspective of Marxist theory. By using qualitative methods, including and in-depth…
th understanding, this research investigates the content of the extent to which the characters' analytical experiences are in line with Karl Marx's views on class struggle. Findings show emotional representations of poverty, depicted through the return of a person recently released from prison to meet basic needs, and social discrimination, such as the rejection of homeless groups as local residents. This research deepens the understanding of economic structures and dominance interactions, providing insight into the complex relationship between societal forces and individual experiences in this novel. The aim of this research is to understand the various forms of poverty and social discrimination by utilizing the Marxist theory proposed by Karl Marx.
Abstract:Technology is an applied science that encompasses a set of tools, systems, methods, and skills used by humans to solve problems and make work easier. The word comes from the Greek 'techne' (art, craft, skill) and 'logos'…
(science). Some examples of technology vary from simple tools such as prehistoric axes to complex systems such as the internet, which enable humans to innovate and improve the quality of life. The method used in this study is library research, which collects and analyzes various related literature to explore the concept of technology, and the integration model in the implementation of KDKMP technical guidance in Gorontalo, as well as the role of the cooperative office and facilitators in its implementation. The findings indicate that the management and implementation of KKDMP Technical Guidance runs smoothly and with quality thanks to the use of technology. In addition, cooperative facilitators who pass the 2025 test from the Ministry of Cooperatives are expected to be able to implement practices in accordance with the implementation journal and applicable regulations effectively. The Red and White Cooperative is a government program to establish village/sub-district-based economic institutions that aim to improve the welfare and independence of the community through the principles of mutual cooperation and kinship. This cooperative functions as a joint forum for carrying out various local economic efforts, such as providing basic necessities, savings and loan services, and strengthening MSMEs, so as to encourage food security and shorten the supply chain. The Red and White Cooperative Program (Kopdes Merah Putih) is a national initiative to establish cooperatives in every village and sub-district to strengthen the local economy and improve community welfare through the principles of mutual cooperation.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:This study aims to examine the academic resilience of Islamic boarding school students through a library research approach by reviewing national and international literature related to personal, social, spiritual, and pedagogical…
dagogical factors that shape students’ academic endurance. Findings indicate that academic resilience among santri develops through the interaction of self-efficacy, intrinsic motivation, self-regulation skills, and social support from peers, teachers, and dormitory caregivers. The disciplined, communal, and religious environment of pesantren strengthens adaptive coping mechanisms, particularly in managing academic pressure, demanding study schedules, and religious obligations. International literature highlights that interpersonal support and religious culture enhance students’ psychological resilience and academic engagement. Moreover, spiritual routines such as prayer and scriptural study function as emotional regulation tools that promote mental stability. The review also reveals that pesantren’s intensive instructional methods foster long-term academic perseverance, although they may increase stress when not accompanied by adequate social support. Overall, this study underscores that academic resilience among santri is a product of the holistic ecology of Islamic boarding school education. Therefore, strengthening resilience requires integrated strategies that simultaneously develop psychological, social, and spiritual capacities.
Keywords : Academic Resilience, Islamic Boarding School,Students
Abstract:This study aims to evaluate the implementation of the Integrated Service Vehicle Program organized by the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation…
valuation model as a framework for developing improvement strategies. A descriptive qualitative approach was applied with data collected through in-depth interviews, observation, documentation, and questionnaires. The main informants consisted of program officers, while additional informants were farmers selected using the snowball sampling technique. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman with the assistance of NVivo software to facilitate thematic coding and data triangulation. The results of the study indicate that the Integrated Service Vehicle Program has generally achieved its objectives by providing animal health services, extension activities, and technical assistance to farmers in remote areas. However, several challenges remain, including limited resources, inconsistent scheduling, and insufficient public outreach. Based on the SWOT analysis, the recommended improvement strategies focus on enhancing coordination, strengthening staff capacity, utilizing information technology, and expanding service coverage. These findings are expected to contribute to improving the quality and effectiveness of the Integrated Service Vehicle Program under the Department of Animal Husbandry and Fisheries of Blitar Regency.
Abstract:This study evaluates the effectiveness of the Forum Kampus UMKM Kuningan program in fostering entrepreneurial characteristics and competencies among its members. As a community-based initiative, the forum strengthens local…
al micro and small enterprises through training, mentoring, and peer learning. Employing a qualitative descriptive approach with the CIPP evaluation model, Bygrave’s 10D framework, and the KSA model, data were collected by interviews, observation, and documentation, then analyzed thematically. Findings indicate the program is generally effective: it addresses members’ real needs, engages competent facilitators despite limited resources, promotes participatory learning, and generates positive impacts on mindset, business practices, and networks. Key entrepreneurial traits—Dreams, Doers, and Destiny—showed significant growth, while financial literacy (Dollars) remained a challenge. Competencies improved across knowledge, practical and digital marketing skills, and attitudes such as confidence, discipline, and adaptability. Overall, the forum demonstrates effectiveness as a community-based entrepreneurship development model that strengthens the local MSME ecosystem.
Abstract:The Family Support Team is a group of support staff in the sub-district/village/nagari consisting of Midwives, PKK Team Cadres and KB Cadres in providing support to prospective brides/prospective fertile couples, pregnant…
t women, postpartum mothers, and children aged 0-59 months, providing counseling, facilitating referral services, receiving social assistance and surveillance of families at risk of stunting. Stunting is a growth and development disorder characterized by a child's height that is not appropriate for their age. This study aims to analyze the performance of the family support team in an effort to reduce the incidence of stunting and the factors that influence the performance of the family support team. This study uses a qualitative method using a purposive sampling technique with 38 informants, through interviews, focus group discussions, observations and document reviews. The results of the study revealed that the indicators of the quality and quantity of TPK work in West Sumatra Province that were not in accordance with expectations were neatness, success capability, speed, work results, facilities and infrastructure and coordination between agencies where reports were not in accordance with the existing family system data in the BKKBN application caused by the lack of TPK knowledge in using the elsimil application and four indicators of the national sensitive intervention program were not achieved from the predetermined targets and the increase in stunting cases. Factors that influence TPK performance are the support and commitment of the government and the community, the existence of programs that have a direct impact on the community and, socialization that changes community behavior to care about stunting prevention programs, strengthening the competence of TPK cadres, strengthening convergence and multi-stakeholder involvement, integrated monitoring and evaluation and utilization of stunting risk family data in handling stunting cases.