Abstract:Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang sah secara hukum, dan sedang menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor…
22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak para narapidana, akan tetapi pada implementasinya dinilai tetap memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap para narapidana di Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal diskriminatif, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapas, pengoptimalan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain.
Abstract:Asas legalitas merupakan sebuah asas yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana. Asas legalitas memegang peranan penting dalam pemberlakuan aturan hukum pidana materiil dan menjadi dasar legitimasi perbuatan yang dikategorikan…
gorikan sebagai tindak pidana. Pembaruan hukum pidana dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya mengubah bunyi rumusan asas legalitas secara substantial semata, akan tetapi mengubah asas legaltias formal yang semula jauh dari rasa keadilan masyarakat, diperluas menjadi asas legalitas materiil yang lebih menjamin rasa keadilan masyarakat. Artikel ini akan membahas terkait dengan asas legalitas materiil sebagai pembaruan dari asas legalitas formil yang bertujuan untuk memperluas daya jangkau asas legalitas di dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari akibat negative yang ditimbulkan dari tindak pidana.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian sehingga memerlukan pengelolaan keuangan yang akuntabel melalui Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan…
nerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada penjualan UMKM Pabrik Tahu di Desa Tegalgusi Kabupaten Jember serta mengidentifikasi potensi dan kendala penerapan prinsip akuntansi syariah dalam mendukung akuntabilitas usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual melalui pencatatan pemasukan dan pengeluaran dalam buku harian. Penerapan tersebut telah mencerminkan nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-mal (perlindungan harta). Potensi penerapan prinsip syariah terlihat dari adanya pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri sehingga mendukung akuntabilitas usaha. Namun, masih terdapat kendala berupa belum tersusunnya laporan keuangan formal, keterbatasan pemahaman akuntansi, serta belum adanya pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi berbasis syariah pada UMKM sektor pangan.
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the national economy and require accountable financial management through an Accounting Information System (AIS). This study aims to analyze the implementation of a Sharia-based Accounting Information System in the sales activities of a tofu manufacturing MSME in Tegalgusi Village, Jember Regency, and to identify the potential and challenges of applying Sharia accounting principles in supporting business accountability. This study employed a descriptive qualitative approach with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the accounting information system is still implemented manually through the recording of cash inflows and outflows in a daily bookkeeping system. Despite its simplicity, the system reflects the values of trustworthiness, honesty, transparency, and the maqashid sharia principle, particularly hifz al-mal (protection of wealth). The potential of applying Sharia principles is evident in the existence of traceable transaction records that support business accountability. However, several challenges remain, including the absence of formal financial statements, limited accounting knowledge, and the lack of separation between business and personal finances. This study contributes to the development of Sharia-based Accounting Information Systems for MSMEs in the food industry sector.
Abstract:Perkembangan teknologi digital mendorong pelajar untuk aktif menghasilkan berbagai produk digital seperti desain grafis, aplikasi sederhana, dan konten multimedia. Namun, pelajar di LKP Mutiara Informatika masih memiliki…
keterbatasan pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya terkait perlindungan hukum terhadap produk digital yang mereka hasilkan. Kurangnya pengetahuan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta serta hilangnya nilai ekonomi dari karya digital. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar tentang konsep dasar HAKI, jenis-jenis HAKI, serta prosedur perlindungan produk digital. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana. Hasil sementara menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, di mana sekitar 80% pelajar mampu menjelaskan pengertian HAKI dan 75% pelajar memahami pentingnya perlindungan produk digital setelah kegiatan PKM dilaksanakan. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pelajar untuk lebih menghargai dan melindungi karya digital mereka secara hukum.
Abstract:PMM (Pertukaran Mahasiswa Merdeka) adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Universitas…
ersitas Al-Azhar Indonesia adalah salah satu kampus yang terlibat dalam mendukung PMM dengan visi untuk membentuk manusia unggul dengan nilai-nilai Islami. Mahasiswa PMM dapat mengalami keberagaman budaya melalui Modul Nusantara dan melakukan kontribusi sosial di Panti Asuhan sebagai bagian dari program ini. Peran panti asuhan dalam memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak terlantar sangat penting untuk kesejahteraan sosial. Kontribusi sosial di panti asuhan membantu anak-anak mengatasi tantangan dan membangun masyarakat yang inklusif. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa PMM, memberikan harapan kepada anak-anak untuk menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik.
Abstract:Sertifikasi tanah wakaf adalah suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat. Tanah wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi …
tensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain itu wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonmi, kebudayaan dan keagamaan. Dalam kehidupan sosial ekonomi wajib terdapat pola distribusi berkeadilan untuk meminimalisir kesenjangan kekayaan di masyarakat. Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan pendekatan yuridis normatis dan pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan. Tujuan dari hasil pengabdian yaitu untuk mengetahui pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program ptsl sebagai upaya mencegah sengketa kepemilikan dan batas tanah. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa pentingnya sertifikasi tanah wakaf melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemilik tanah wakaf, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tanah wakaf, serta memudahkan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
Abstract:Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi upaya pemerintah untuk…
memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi masyarakat. Namun, implementasi PTSL tidak berjalan lancar disebabkan oleh berbagai hambatan seperti biaya pajak yang belum terbayar, ketidakjelasan dalam pemakaian alas hak, dan masalah terkait data tanah. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan program PTSL dan perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki bukti hak serta proses pendaftaran tanah yang efektif. Permasalahan terkait pendaftaran tanah dapat merusak kepercayaan pada sertifikat hak atas tanah. Sosialisasi PTSL perlu dilakukan secara nasional untuk mengurangi beban kerja kantor pertanahan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait hak atas tanah masyarakat. Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah memegang signifikansi besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, namun masih terdapat keluhan terkait lambatnya proses dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif diharapkan dapat meningkatkan keabsahan data tanah. Sertifikat tanah memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan memberikan kepercayaan kepada pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemilik tanah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan…
gumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri yaitu (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.
Abstract:Tujuan utama dari penelitian ini adalah menguraikan langkah-langkah dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial kepada individu penyandang disabilitas di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Selain itu, penelitian ini…
juga bertujuan untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso dalam memberikan layanan kepada penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik wawancara dan pengumpulan data. Hasil penelitian ini memperlihatkan cara Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso memberikan layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, antara lain: (1) memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan ekonomi, (2) memberikan pelatihan keterampilan kepada penyandang disabilitas, (3) menyediakan bantuan kesehatan bagi penyandang disabilitas, dan (4) memberikan rekomendasi bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan di unit Pelayanan Terpadu (UPT) Provinsi atau Kementerian Sosial, lembaga kesejahteraan sosial, serta rumah sakit rujukan. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso terletak pada kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang menghambat upaya dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial.
Abstract:Kegagalan perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi dan kekerasan, telah menciptakan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan masyarakat. Penelitian…
ini menganalisis dampak dari kegagalan perlindungan hukum, dengan fokus pada kasus Novel Baswedan, seorang penyidik senior KPK yang menjadi korban serangan. Kegagalan ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, meningkatnya angka kejahatan, trauma psikologis bagi saksi dan korban, serta penghambatan proses penegakan hukum. Selain itu, dampak sosial dan budaya yang muncul dapat menciptakan norma yang menganggap kejahatan sebagai hal yang wajar. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dan reformasi institusi penegak hukum.