Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan tindak pidana penipuan online oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang dinilai belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi…
agi korban, serta untuk merumuskan strategi penanggulangan penipuan online yang efektif guna menjamin perlindungan hukum yang maksimal.Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan metode analisis hukum kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana penipuan online oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta belum mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses hukum serta adanya hambatan koordinasi dengan lembaga eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga perbankan akibat regulasi yang ketat dan prosedur birokrasi yang panjang. Akibatnya, korban sering kali tidak memperoleh kepastian hukum maupun kejelasan terkait kompensasi atau pemulihan kerugian yang dialami, sehingga hak-hak mereka belum terpenuhi secara optimal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak mengejek, mencaci, atau merundung pemain keturunan maupun lokal. Penelitian ini menyoroti pentingnya kesadaran akan konsekuensi…
si hukuman bagi pelanggaran tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa para pemain ini adalah perwakilan Indonesia dalam turnamen olahraga nasional/internasional. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia bangga dan terkenal melalui prestasi . Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan sumber data dari berbagai referensi pustaka (library). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait dampak negatif dari perilaku merendahkan terhadap pemain, mengemukakan bahwa perlunya kesadaran bahwa tindakan diskriminasi, pengejekan, dan penghinaan terhadap pemain dapat merusak mental . Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa terus menerusnya perilaku tersebut dapat memicu terjadinya diskriminasi antar ras. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman bahwa pemain adalah duta Indonesia yang berjuang untuk meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini juga menyoroti fakta bahwa tindakan merendahkan orang lain bukan hanya merupakan masalah sosial, tetapi juga dapat dianggap sebagai suatu bentuk penyakit mental. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat terhadap pentingnya menghindari perilaku negatif tersebut, tidak hanya sebagai bentuk dukungan terhadap pemain, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan mental dan mencegah terjadinya diskriminasi rasial.
Abstract:Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan syariah sering kali menggunakan akad pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang…
disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Wakalah atau perwakilan adalah pelimpahan kekuasaan dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat islam. Adapun penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembayaran akad Murabahah Bil Wakalah adalah bisa menggunakan jalur litigasi. Basyarnas adalah forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Karena Basyarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat, sederhana, dan biaya riangan. maupun non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembyaran akad Murabahah Bil Wakalah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan…
jangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Abstract:Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, pengelolaan aset wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai…
tantangan, seperti keterbatasan manajemen, rendahnya produktivitas aset, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan aset wakaf yang diterapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara kepada narasumber dari BWI Sumatera Utara serta studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BWI Sumatera Utara menerapkan strategi berupa pendataan dan sertifikasi aset wakaf, penguatan kapasitas nazir, pengembangan wakaf produktif, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Strategi tersebut dinilai mampu meningkatkan nilai manfaat aset wakaf sehingga tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang profesional dan produktif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah.
Abstract:BUMDes memegang peran penting dalam penguatan ekonomi desa, namun tantangan yang sering muncul adalah keterbatasan sistem pelaporan non-finansial (kinerja layanan, kualitas program, dampak sosial, kepuasan masyarakat, dan…
n tata kelola) yang mudah dipahami publik. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan sosial dan menyulitkan pengambilan keputusan berbasis data. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi BUMDes dalam menerapkan transparansi dan akuntabilitas non-finansial melalui penyusunan indikator kinerja, SOP pelaporan, serta pengembangan dashboard sederhana yang menampilkan capaian kinerja dan layanan publik secara periodik. Metode pelaksanaan meliputi: (1) asesmen awal kebutuhan dan kesiapan data; (2) penyusunan indikator kinerja non-finansial dan format laporan; (3) pelatihan pengelola BUMDes; (4) pembangunan dan uji coba dashboard; (5) pendampingan pengisian data dan publikasi ringkasan informasi; serta (6) evaluasi pemahaman dan keberterimaan sistem. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya dokumen indikator kinerja non-finansial, SOP dan template pelaporan, serta dashboard yang dapat digunakan untuk monitoring internal dan transparansi publik. Peserta (pengurus BUMDes, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat) menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas, serta kemampuan mengoperasikan dashboard untuk input dan rekap laporan bulanan. Rekomendasi tindak lanjut meliputi penguatan disiplin input data, penetapan jadwal publikasi informasi, dan integrasi layanan pengaduan/aspirasi masyarakat.
Abstract:Layanan Bimbingan dan Konseling (BK) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, namun keterbatasan tenaga konselor di sejumlah sekolah menyebabkan fungsi layanan tersebut tidak optimal.…
ptimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk fleksibilitas peran kesiswaan dalam mendukung pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe, serta menganalisis mekanisme koordinasi dan dampaknya terhadap efektivitas layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian terdiri atas guru kesiswaan, wali kelas, dan perwakilan siswa. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terbatas, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan BK di SMP Al-Mushlih Telukjambe dilakukan secara fleksibel dengan melibatkan bidang kesiswaan sebagai perpanjangan tangan guru BK. Kesiswaan berperan sebagai mediator konflik, pelaksana penanganan kasus bullying, penggerak perubahan perilaku, serta menjadi titik kontak utama siswa dalam menghadapi permasalahan. Fleksibilitas ini muncul karena kebutuhan sekolah untuk menutupi kekosongan peran konselor profesional, dan didukung oleh pendekatan emosional yang humanis serta penerapan prosedur disiplin yang jelas. Meskipun model ini efektif dalam menciptakan rasa aman dan keterbukaan siswa, tantangan tetap ada pada konsistensi perilaku siswa, pengaruh lingkungan pergaulan, serta keterbatasan ruang privat untuk konseling. Dengan demikian, fleksibilitas peran kesiswaan dapat menjadi strategi alternatif dalam mengoptimalkan layanan BK di sekolah dengan sumber daya terbatas, dengan catatan perlu adanya pelatihan dasar konseling bagi guru non-BK dan penyediaan fasilitas yang menjamin asas kerahasiaan layanan.
Abstract:Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman bagi sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan sebagai pilar demokrasi dalam kehidupan…
hidupan masyarakat. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berperan penting dalam menopang demokrasi yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial. Penerapan nilai-nilai ini tampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah untuk mufakat. Penelitian ini juga menemukan tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era demokrasi modern, seperti individualisme dan kurangnya kesadaran akan pentingnya gotong royong. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Abstract:Studi ini terinspirasi oleh fenomena pengembangan organisasi yang bertujuan untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan usaha desa. (BUMDes). Studi ini bertujuan untuk memahami perkembangan badan usaha milik desa (BUMDes) di…
i desa Bojonggambir, wilayah Tasikmalaya. Dalam studi ini, penulis menggunakan teori Seattle. Studi ini adalah penelitian teknis yang menggunakan metode kualitatif, dan seiring dengan kemajuan penelitian, deskripsi tentang objek-objek tertentu sedang dibuat. Studi teknis ini bertujuan untuk memformalkan, mendokumentasikan, menganalisis, menjelaskan, atau menginterpretasikan situasi terkini yang sedang terjadi. Ini juga mencakup personel yang menyediakan informasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik validasi data. Kelompok subjek dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari karyawan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Bojonggambir, pejabat desa, dan perwakilan warga setempat. Berdasarkan diskusi mengenai pengembangan BUMDes di desa Bojonggambir dan sekitarnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama telah tercapai secara fundamental. Namun, kerjasama (jaringan) antara organisasi belum sepenuhnya terjalin, dan kolaborasi dengan "Belt and Road" hanya dibangun sebagai agen Brilink, yang bertujuan untuk mengembangkan program yang komprehensif.