Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan akad Wakalah bil Ujrah dalam asuransi syariah di Indonesia dengan fokus pada studi kasus praktik yang ada. Rumusan masalah dalam jurnal ini yaitu bagaimana…
aimana konsep akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (library research). Fokus utama penelitian adalah analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami konsep akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah serta menilai penerapannya dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian didapatkan bahwa wakalah bil Ujrah, sebagai bentuk perwakilan yang diberi imbalan, mengatur hubungan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan menekankan nilai transparansi, keadilan, dan amanah. Penelitian kasus di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun akad ini menawarkan fleksibilitas dalam pengelolaan dana peserta, masih ada tantangan dalam memastikan pemahaman yang cukup dari peserta tentang ketentuan akad serta pengelolaan dana yang bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 52/DSN-MUI/III/2006 memberikan pedoman yang jelas mengenai pelaksanaan akad Wakalah bil Ujrah, yang mencakup kejelasan objek yang dikuasakan, transparansi, serta kewajiban perusahaan asuransi untuk menjaga amanah dalam pengelolaan dana peserta.
Abstract:Artikel ini mengeksplorasi perbedaan mendasar antara empat instrumen keuangan yang sering digunakan dalam transaksi perbankan dan perdagangan internasional: bank garansi, letter of credit (LoC), wali amanat, dan kliring.…
Bank garansi berfungsi sebagai jaminan dari bank atas kewajiban debitur, memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam hal gagal bayar. Letter of credit adalah instrumen yang menjamin pembayaran kepada penjual, sehingga meminimalkan risiko bagi kedua belah pihak dalam transaksi internasional. Wali amanat berfungsi sebagai perwakilan untuk menjaga dan mengelola aset pihak ketiga, sering digunakan dalam konteks investasi dan pengelolaan dana. Kliring, di sisi lain, adalah proses penyelesaian transaksi antara bank, yang memungkinkan transfer dana dan penyelesaian kewajiban secara efisien. Dengan memahami karakteristik, fungsi, dan konteks penggunaan dari masing-masing instrumen ini, pelaku usaha dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih cerdas dalam pengelolaan risiko dan optimalisasi transaksi keuangan.
Abstract:Sejak dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia, kewenangan dan fungsi DPD tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal dan terbatas. Dalam hal ini, DPD memiliki wewenang mengajukan RUU, membahas RUU, serta melakukan…
kukan pengawasan sebagai bahan pertimbangan DPR dalam mewujudkan atau melaksanakan suatu produk hukum terkait daerah. Dalam hal membahas RUU, DPD hanya berkontribusi sedikit dan memiliki kewenangan yang terbatas. Hal ini menjadikan DPD hanya sebagai lembaga negara pelengkap. Selain itu, dengan terbatasnya kewenangan DPD akan mempengaruhi fungsi legislasi DPD dalam menjamin terwujudnya checks and balances. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana supaya kewenangan DPD mengalami peningkatan dan kekuatan dalam sistem pemerintahan daerah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan dan efektivitas implementasi kebijakan pemenuhan 30% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam…
m Pasal 27 UUD 1945, Pasal 8 Ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan sebagai calon legislatif. Melalui pendekatan kualitatif, dan yuridis normatif penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya patriarki, kurangnya dukungan partai politik, serta terbatasnya kapasitas perempuan untuk berkompetisi dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mencapai target 30% keterwakilan perempuan di DPR bukanlah sekadar memenuhi kuota, melainkan memerlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengubah struktur dan budaya politik yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
Abstract:Terjadi kekurangan pupuk untuk lahan pertanian di beberapa daerah, termasuk di Desa Sannenrejo, Kecamatan Temprejo, Kabupaten Jember. Hal ini tidak hanya mempersulit perolehan pupuk, namun juga membahayakan ketahanan pangan.…
angan. Artikel ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pupuk yang beredar secara luas, upaya mencapai perlindungan tersebut, penyebab kelangkaan pupuk, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan.
Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi, pentingnya perlindungan pupuk pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, mewujudkan hak masyarakat atas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga lingkungan. Upaya perlindungan aliran pupuk bersifat preventif dan represif. Meski telah dilindungi, kekurangan pupuk masih terjadi. Ada beberapa alasan untuk hal ini. peraturan perlindungan pupuk, meningkatnya kebutuhan pupuk untuk keperluan lain, dan rendahnya pendapatan petani. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini: Penyuluhan dan dukungan kepada petani, penggunaan pupuk bersubsidi lebih efisien.
Abstract:Sistem ini bertujuan untuk memanfaatkan data yang ada serta bagaimana informasi keuangan, perencanaan, pengawasan dan pembangunan daerah. Terbentuknya sistem ini merupakan salah satu bentuk dari program dalam membantu masyarakat…
syarakat yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, dalam pelaksanaan SIPD Kabupaten Jember telah menyediakan data serta informasi secara akurat dan terintegrasi. Data serta informasi memiliki peran penting dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong SIPD ini dengan menerbitkan beberapa payung hukum untuk mendukung pengadaan data serta informasi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Dalam setiap sistem tentunya terdapat kendala-kendala yang harus bisa diatasi oleh pengguna sistem.
Abstract:Siswa yang merupakan umat Kristen harus mampu menjadi perwakilan Tuhan yang membawa perdamaian dan kesatuan ditengah-tengah masyarakat majemuk yang memahami perbedaan dan persamaan. Perspektif Kristen mengenai pluralisme…
agama berpijak pada sikap secara teologis-etis jemaat Kristen, hal ini terlihat dipengajaran pendidikan agama kristen. Pluralisme agama menawarkan toleransi antar umat beragama namun memunculkan persoalan baru ditengah agama yang ada. Pluralisme agama memuat aliran kebenaran relatif. Perspektif ini cenderung mengganggap bahwa agamanya paling baik dan benar sehingga menimbulkan kesombongan dan arogansi. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur atau kepustakaan. Melalui pendidikan mengenai pluralisme, diharapkan siswa dapat memahami, merangkul, dan mengadopsi sikap yang sesuai terhadap keberagaman ditengah masyarakat yang majemuk.
Abstract:Pembentukan undang-undang merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dan tindakan politik yang menuntut kemampuan analitis, kecakapan teknis, serta pemahaman terhadap asas dan teori pembentukan peraturan. Realitas kelembagaan di…
i DPRD Sumatera Barat menunjukkan adanya kesenjangan besar antara tuntutan normatif tersebut dan kapasitas legislator yang menjalankannya. Dominasi tim ahli dalam perancangan peraturan muncul akibat rendahnya kemampuan legislator dalam memahami kerangka teori, teknik penyusunan norma hukum, identifikasi masalah, serta metodologi penyusunan naskah akademik. Sebagian besar anggota DPRD tidak memiliki kemampuan teknis dalam legal drafting dan hanya terlibat pada tahap pembahasan akhir, sementara penyusunan substansi dilakukan oleh tenaga ahli dari luar lembaga. Latar belakang pendidikan yang tidak merata semakin memperkuat ketergantungan terhadap akademisi, konsultan, dan staf ahli. Kondisi ini menyebabkan proses legislasi bergeser dari wakil rakyat kepada tenaga teknokrat, kualitas regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat, dan akuntabilitas politik menjadi lemah. Ketidaksiapan DPRD Sumatera Barat dalam merancang undang-undang merupakan persoalan struktural yang berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi, efektivitas regulasi, serta kualitas kinerja lembaga perwakilan rakyat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus…
s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.