Abstract:Digitalisasi wakaf melalui inovasi teknologi berbasis aplikasi merupakan terobosan penting dalam pengembangan keuangan sosial Islam dan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat di era industri 4.0. Penelitian ini…
bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran, mekanisme, peluang, serta tantangan pemanfaatan aplikasi wakaf digital dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji platform aplikasi wakaf digital yang bermitra dengan lembaga keuangan syariah dan nazhir tersertifikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semiterstruktur, observasi nonpartisipan terhadap antarmuka aplikasi, serta studi pustaka terhadap regulasi dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi wakaf digital berfungsi ganda sebagai alat transaksi sekaligus kanal edukasi interaktif. Fitur-fitur seperti modul singkat, simulasi keuangan, dan laporan akuntabilitas real-time berhasil menurunkan hambatan psikologis, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperluas basis wakif di kalangan generasi muda yang akrab teknologi. Lebih lanjut, inovasi ini mentransformasi paradigma tradisional wakaf dari aset fisik skala besar menjadi wakaf uang mikro yang fleksibel. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, meliputi regulasi yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap fintech wakaf, isu keamanan data, kesenjangan infrastruktur digital di pedesaan, serta rendahnya kompetensi teknologi sebagian nazhir. Oleh karena itu, optimalisasi wakaf digital memerlukan sinergi kuat antara regulator, Badan Wakaf Indonesia, dan pengembang fintech untuk membangun ekosistem yang aman, patuh syariah, dan user-friendly.
Abstract:Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek teknis atau hanya…
anya berfokus pada satu perangkat daerah, sedangkan evaluasi sistemik pada level kabupaten masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, focus group discussion, dan observasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKIP telah memperbaiki ketertiban administratif, penjenjangan target, dan monitoring berkala, tetapi kontribusinya terhadap kinerja substantif masih terbatas. Aspek terlemah terdapat pada pengukuran kinerja karena indikator belum sepenuhnya berbasis outcome, kualitas data belum merata, dan hasil evaluasi belum konsisten digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi sistemik level kabupaten dan rekomendasi kontekstual berupa core indicator set, penguatan register tindak lanjut, integrasi sistem informasi, dan performance review berbasis bukti. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi SAKIP di Kabupaten Bogor telah maju secara struktural, tetapi masih memerlukan perbaikan terintegrasi agar benar-benar menjadi instrumen manajemen berbasis hasil.
Abstract:Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi syariah dalam pengelolaan keuangan masjid, dengan fokus khusus pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif…
itatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus Takmir Masjid dan Bendahara di tiga masjid besar di Kota Semarang, observasi partisipan terhadap proses akuntansi, serta analisis dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengungkap bahwa (1) sistem pencatatan keuangan masih bersifat sederhana dan manual, sehingga rentan terhadap kesalahan dan kurang informatif; (2) prinsip transparansi diaplikasikan secara terbatas, terutama melalui pengumuman laporan keuangan yang bersifat ringkas dan tidak rinci di papan pengumuman masjid; dan (3) akuntabilitas lebih banyak bersifat vertikal (kepada pengurus inti) dibandingkan horizontal (kepada jamaah secara luas). Pembahasan menyoroti kesenjangan antara prinsip ideal syariah, seperti amanah (kepercayaan) dan ‘adalah (keadilan), dengan praktik di lapangan yang masih dipengaruhi budaya organisasi yang kurang profesional dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi akuntansi syariah memerlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) akuntansi yang sesuai dengan syariah, pelatihan berkelanjutan bagi pengurus, dan pemanfaatan teknologi informasi sederhana untuk meningkatkan kualitas pelaporan. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya pedoman teknis pengelolaan keuangan masjid yang bersifat normatif-praktis untuk memperkuat kepercayaan publik dan memastikan dana umat dikelola secara lebih bertanggung jawab.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya…
transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.
Abstract:Temuan audit internal yang muncul secara berulang menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan organisasi belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan prosedur secara konsisten pada seluruh unit kerja. Kondisi…
tersebut berpotensi meningkatkan risiko kesalahan operasional dan penyimpangan apabila tidak diantisipasi melalui pendekatan pengendalian yang bersifat preventif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kemampuan staf dan manajemen PT. Abdi Budi Mulia dalam menerapkan Checklist Self Assessment (CSA) Report sebagai instrumen evaluasi mandiri untuk mendukung pencegahan fraud dan mengurangi temuan audit internal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, pelatihan penyusunan CSA Report, pendampingan implementasi, dan evaluasi kegiatan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengendalian internal, manajemen risiko, dan pentingnya pengawasan mandiri dalam aktivitas operasional. Selain itu, peserta mampu menyusun indikator pengendalian, melakukan identifikasi risiko secara lebih sistematis, serta mengimplementasikan CSA Report sesuai dengan kebutuhan unit kerja masing-masing. Penerapan CSA Report juga mendorong terbentuknya mekanisme pengawasan yang lebih proaktif sehingga potensi kesalahan dan ketidaksesuaian prosedur dapat dikenali lebih awal sebelum menjadi temuan audit. Dengan demikian, implementasi CSA Report dapat menjadi alternatif solusi dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mendukung upaya pencegahan fraud secara berkelanjutan pada lingkungan perusahaan
Recurring internal audit findings indicate that existing control mechanisms have not fully ensured consistent procedural compliance across all work units. Such conditions may increase the risk of operational errors and irregularities if preventive control measures are not adequately implemented. This community service program aimed to enhance the knowledge and capabilities of staff and management at PT. Abdi Budi Mulia in implementing a Checklist Self Assessment (CSA) Report as a self-evaluation instrument to support fraud prevention and reduce internal audit findings. The program employed a participatory approach consisting of problem identification, CSA Report training, implementation assistance, and activity evaluation. The results demonstrated that participants gained a better understanding of internal control, risk management, and the importance of self-monitoring in operational activities. Participants were also able to develop relevant control indicators, identify operational risks more systematically, and implement CSA Reports according to the specific needs of their respective work units. Furthermore, the implementation of CSA Reports encouraged a more proactive monitoring mechanism, enabling potential errors and procedural non-compliance to be identified before becoming audit findings. Therefore, CSA Report implementation can serve as an effective alternative for strengthening internal control systems and supporting sustainable fraud prevention efforts within the organization
Abstract:Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menghadapi permasalahan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah yang serius, di mana 15 dari 19 desa terletak di seberang Sungai Kapuas tanpa infrastruktur jembatan permanen,…
ermanen, sehingga lebih dari 60% mobilitas masyarakat sepenuhnya bergantung pada layanan penyeberangan sampan motor tempel. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketersediaan layanan transportasi sungai terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat antar wilayah. Landasan teori yang digunakan mencakup teori interaksi wilayah Ullman (1956), teori aksesibilitas Hansen (1959) dan Ingram (1971), serta konsep aksesibilitas sosial-ekonomi Litman (2020). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan paradigma positivistik. Penggalian data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, kuesioner terstruktur berskala Likert, dan studi pustaka terhadap 90 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin, serta divalidasi melalui triangulasi sumber, metode, waktu, dan teori. Analisis mencakup statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan analisis Rasio Volume/Kapasitas (V/C). Hasil penelitian menunjukkan model regresi Y = 4,258 − 0,169X₁ + 0,075X₂ − 0,008X₃ + 1,740X₄ − 0,021X₅ dengan R² = 0,883, yang berarti 88,3% variasi aksesibilitas dijelaskan oleh kelima variabel. Dampak sosial-ekonomi (X₄) merupakan prediktor paling dominan (B = 1,740). Analisis V/C menunjukkan seluruh jalur penyeberangan berada dalam kategori Sangat Longgar (V/C agregat = 0,356), mengindikasikan permasalahan bukan pada defisit kapasitas melainkan kemacetan temporal pada jam puncak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan aksesibilitas masyarakat di wilayah berbasis sungai memerlukan perbaikan tata kelola operasional, standarisasi keselamatan, dan integrasi kebijakan transportasi sungai dalam dokumen perencanaan formal seperti RTRW dan Rencana Induk Transportasi Kabupaten.
Abstract:Desa Suak Lanjut di Kecamatan Siak telah mengimplementasikan teknologi berbasis web dan aplikasi Desaku untuk layanan administrasi, namun penerapan e-government belum optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian…
tian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-government di Desa Suak Lanjut, mengetahui kondisi pelayanan administrasi yang berlangsung, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan teori indikator sukses implementasi e-government menurut Indrajit (2002) yang meliputi support, capacity, dan value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur dan regulasi pendukung telah tersedia, tetapi komitmen politik pimpinan desa belum kuat, alokasi sumber daya belum terealisasi, sosialisasi belum berjalan maksimal, ketersediaan anggaran masih terbatas, dan manfaat layanan digital belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Partisipasi warga dalam penggunaan layanan digital juga masih rendah sehingga tujuan e-government untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah belum tercapai sepenuhnya.
Abstract:Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Gugus Tugujaya Kecamatan Cigombong. Kajian terdahulu tentang BOSP cenderung menekankan kepatuhan administratif, sedangkan…
gkan keterkaitan antara pengelolaan dana dan capaian mutu pendidikan belum banyak dijelaskan secara mendalam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, Focus Group Discussion, observasi, dan analisis dokumen perencanaan, realisasi, pelaporan, serta triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BOSP pada tujuh sekolah dasar telah berjalan on-track secara prosedural karena perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan mengikuti mekanisme yang berlaku serta didukung dokumen RKAS dan pertanggungjawaban. Namun, kebijakan belum sepenuhnya on-target karena kontribusinya terhadap mutu pembelajaran, pemanfaatan sarana prasarana, dan capaian belajar belum optimal. Faktor yang memengaruhi efektivitas meliputi kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, struktur organisasi, dan sikap pelaksana. Kebaruan penelitian ini adalah pembedaan evaluatif antara kepatuhan prosedural dan efektivitas substantif dalam pengelolaan BOSP.
Abstract:Berdasarkan data BPBD Kota Padang, tercatat 198 kasus kebakaran pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 245 kasus pada tahun 2024. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) memegang peran penting dalam pencegahan, penanggulangan,…
angan, hingga penyelamatan korban kebakaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam manajemen bencana kebakaran tahun 2025, yang mencakup aspek input (personel, sarana prasarana, pendanaan, dan kebijakan), proses (pra, saat, dan pasca bencana), serta output yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi, dilaksanakan pada Maret–Agustus 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan, yaitu Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Kasi Pengawasan, Kasi Pencegahan, Kasi Operasional, Kasi Sarana dan Prasarana, dan Komandan Plenton. Data juga diperkuat melalui observasi lapangan dan telaah dokumen. Teknik analisis data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kota Padang telah berjalan cukup efektif, dengan koordinasi lintas instansi yang optimal. Kebijakan yang diterapkan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Namun demikian, masih terdapat beberapa sarana yang belum terpenuhi, serta banyak peralatan yang sudah tidak layak pakai dan sulit mendapatkan suku cadangnya. Ketersediaan dana juga terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional. Penanganan saat bencana berlangsung cukup terarah, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan armada dan alat, akses jalan yang sempit, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, peran Pemadam Kebakaran Kota Padang dinilai cukup efektif dalam menjalankan tugasnya. Meski demikian, kendala terkait keterbatasan armada, alat rescue, akses jalan, dan partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat meningkatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan personel dalam setiap tahapan manajemen bencana.
Abstract:Fenomena brain drain di era globalisasi menjadi isu penting bagi kalangan generasi muda Indonesia, terutama tertuju pada mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi yang memilih merintis karier dan menetap di luar negeri. Upaya…
ya dari pemerintah berupa program beasiswa seperti LPDP merupakan bentuk investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong kontribusi bagi pembangunan nasional. Namun, baru-baru ini munculnya tren seperti #KaburAjaDulu menunjukkan adanya krisis kepercayaan sebagian kalangan generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan prospek karier di dalam negeri. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana fenomena brain drain sebagai tantangan terhadap nilai cinta tanah air dan nasionalisme generasi muda. Dengan metode pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan netnografi. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa fenomena brain drain dipicu oleh faktor pendorong seperti keterbatasan lapangan kerja, fasilitas riset yang rendah, dan ketidakpastian karier, serta faktor daya tarik dari luar domestik berupa kesejahteraan, profesionalisme, dan peluang berkembang yang luas. Selain memunculkan pergeseran makna nasionalisme di kalangan generasi muda, fenomena ini berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya manusia nasional sehingga diperlukan integrasi di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan penguatan nilai nasionalisme agar generasi muda tetap kompetitif secara global sekaligus berkomitmen penuh terhadap bangsa atau tanah air.